Berita Terkini

Tokoh Islam Abdul Kahar Mudzakkir dan Sardjito Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional

Redaktur: Mazaya

 

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)–Dua eks Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yakni almarhum Prof KH Abdul Kahar Mudzakkir dan almarhum Prof dr M Sardjito dianugerahi gelar pahlawan nasional tahun 2019. Kepastian itu dikonfirmasi oleh Rektor UII Yogyakarta, Fathul Wahid.

“Iya (Kahar Mudzakkir dan Sardjito dianugerahi gelar pahlawan nasional). Itu dari kabar yang kami terima dari Dinas Sosial DIY dan juga dari keluarga, jadi ada dua usulan yang UII terlibat itu disetujui oleh Presiden,” jelas Fathul kepada detikcom, Jumat (8/11/2019).

“Kami keluarga besar UII juga bangga karena dua mantan Rektor kami Bapak Abdul Kahar Mudzakkir dan Bapak Sardjito diberi gelar pahlawan oleh Presiden. Hari ini (rencananya) disampaikan kepada keluarga dan juga didampingi oleh Gubernur,” sambungnya.

Kahar Mudzakkir merupakan salah satu perintis UII, yang dulunya bernama Sekolah Tinggi Islam (STI). STI didirikan di Jakarta pada 8 Juli 1945, dan baru dibuka di Yogyakarta pada 10 April 1946. STI menjadi universitas pada 1947 berkedudukan di Yogya.

“Pak Kahar Mudzakkir itu (rektor) tahun 1945 sampai 1960. Pak Kahar ini rektor perintis, beliau adalah peletak dasar, penyemai nilai di UII, nilai keislaman, nilai kebangsaan, termasuk nilai koligalitas, nilai Itu disemai beliau di awal-awal,” terang Fathul.

Tentu tak hanya sekedar memimpin UII prestasi yang ditorehkan kedua tokoh tersebut. Seperti Kahar Mudzakkir merupakan salah satu anggota BPUPKI dan panitia sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta. Kahar merupakan tokoh di Muhammadiyah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Fathul, penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Kahar Mudzakkir dan Sardjito akan dilangsungkan hari ini, tepatnya usai salat Jumat di Istana Negara. Ahli waris penerima anugerah juga diminta datang ke istana.

sumber:detik.com

Jurnalis Surat Kabar Pertama, Rohana Kudus Jadi Pahlawan Nasional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Aktivis sekaligus jurnalis perempuan asal Sumatra Barat (Sumbar) Rohana Kudus ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun ini.

Kepastian diperoleh melalui surat keputusan Kementerian Sosial RI yang dikeluarkan pada Kamis (7/11).

“Usulan almarhumah Rohana Kudus menjadi pahlawan nasional telah disetujui setelah adanya pertemuan Dewan Gelar dan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dengan Bapak Presiden RI Joko Widodo, Rabu (6/11),” kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Rohana Kudus ini akan dilaksanakan hari ini, Jumat (8/11), di Istana Negara, Jakarta. Nantinya, penganugerahan ini akan diberikan kepada ahli waris dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Rohana Kudus diketahui lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumbar, 20 Desember 1884. Pejuang di zaman penjajahan ini meninggal di Jakarta, 17 Agustus 1972, pada usia 87 tahun. Selama hidup, Rohana dikenal sebagai wartawan yang vokal memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama di bidang pendidikan.

Pada 1911 Rohana mendirikan sekolah Kerajinan Amai Setia (KAS) di Koto Gadang. Sembari aktif di bidang pendidikan, Rohana menulis di surat kabar perempuan, Poetri Hindia. Ketika diberedel pemerintah Belanda, Ruhana berinisiatif mendirikan surat kabar bernama Sunting Melayu yang tercatat sebagai salah satu surat kabar perempuan pertama di Indonesia.

Rohana hidup sezaman dengan RA Kartini. Saat itu, akses perempuan untuk mendapat pendidikan sangat dibatasi pemerintah kolonial.

Saat Belanda meningkatkan tekanan dan serangannya terhadap kaum pribumi, Rohana turut membantu pergerakan politik dengan tulisannya yang membakar semangat juang para pemuda.

Rohana pun memelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Dia mencetuskan ide bernas dalam penyelundupan senjata dari Koto Gadang ke Bukittinggi melalui Ngarai Sianok dengan cara menyembunyikannya dalam sayuran dan buah-buahan yang kemudian dibawa ke Payakumbuh dengan kereta api.

Ekonomi Melambat, Ekonom Minta Pemerintah Bersiap Hadapi Krisis

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Peneliti INDEF Abdul Manap Pulungan menjelaskan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2019 yang kian melambat dibanding kuartal sebelumnya menjebak Indonesia pada pertumbuhan sekitar 5%.

“Simpul krisis makin dekat dan menjadi tantangan berat untuk Kabinet Indonesia Maju untuk mengakselerasi perekonomian,” kata Abdul dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Dia mengungkapkan saat ini ada beberapa sumber gejolak ekonomi global seperti perdagangan, energi, perlambatan ekonomi negara maju dan utang, risiko perkembangan politik AS dan risiko dari sektor keuangan.

Abdul mengungkapkan perang dagang yang terjadi antara AS dan China membuat prospek ekonomi global mengalami perlambatan. Tahun lalu ada defisit US$ 419 miliar terhadap China pada 2019 periode Januari-Agustus defisit sudah mencapai US$ 231 miliar. Kedua negara ini menguasai sekitar 35% PDB di dunia.

Perlambatan ekonomi China juga terus menurun ini akan mempengaruhi ekonomi global karena porsi PDB China mencapai 19% dari PDB dunia.

Direktur INDEF Eko Listiyanto mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin melambat hal ini menandakan Indonesia sedang menghadapi masa sulit, baik karena tekanan ekonomi global maupun kurangnya tenaga untuk mendongkrak perekonomian domestik.

sumber: detik.com

BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terus Melesu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi untuk periode kuartal III-2019.

Sepanjang kuartal III-2019, BPS mencatat bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,02% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Angka pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,02% tersebut lantas berada di bawah capaian periode kuartal I-2019 dan kuartal II-2019.

Capaian tersebut juga jauh lebih rendah dari capaian pada kuartal III-2018 kala perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,17% secara tahunan.

Untuk diketahui, pada kuartal I-2019 perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,07% secara tahunan, sementara pada kuartal II-2019 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,05% secara tahunan.

Angka pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini sedikit berada di atas capaian periode yang sama tahun sebelumnya (kuartal I-2018) yang sebesar 5,06%.

Sementara untuk periode kuartal-II 2019, pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah jika dibandingkan capaian kuartal II-2018 yang mencapai 5,27%.

Melansir data Refinitiv, pada tahun 2015 atau tahun pertama di mana Jokowi menjabat penuh sebagai presiden, pertumbuhan ekonomi justru longsor ke angka 4,79%. Selepas itu, pertumbuhan ekonomi selalu nyaman berada di batas bawah 5%.

sumber: cnbcindonesia.com

Rumah Sakit Swasta Keluhkan Keterlambatan Klaim BPJS

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) mengatakan, keterlambatan BPJS Kesehatan membayar klaim atas pelayanan yang telah diberikan rumah sakit membuat arus kas (cash flow) rumah sakit terganggu.

Wakil Ketua ARSSI Noor Arida Sofiana mengatakan, cash flow yang terganggu tersebut mengakibatkan rumah sakit kesulitan untuk melakukan pemesanan obat dan kesulitan membayar dokter dan sumber daya manusia lainnya

Noor menjelaskan, akhir-akhir ini pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan bisa molor 3-4 bulan.

“Pembayarannya selalu berfluktuasi. Pada dasarnya setiap bulan ada pembayaran. Namun, pembayarannya tidak sesuai dengan bulan berjalan. Misalnya, sekarang November, pembayarannya itu baru Juni. Ini belum termasuk pending claim dan sebagainya,” tuturnya, Kamis (7/11).

Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah keuangan rumah sakit, BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan perbankan atau lembaga keuangan melalui mekanisme supply chain financing, Namun, Noor menilai, upaya tersebut merupakan solusi jangka pendek.

“Solusi peminjaman dari bank ini sesaat, karena kami harus membayar bunga yang berjalan. Dan dengan dana talangan ini, ada pagu batas pinjaman, kalau pinjaman di bank itu sudah habis, selama BPJS Kesehatan belum membayar, pagu itu tidak boleh bertambah,” terang Noor.

Sumber: kontan.co.id

BI Akui Ekonomi Syariah Jadi Arus Baru Penguat Ekonomi Nasional

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com) — Ketidakstabilan global masih menjadi tantangan jangka pendek dan menengah bagi perekonomian Indonesia.

Bank Indonesia (BI) meyakini bahwa arus baru penguat perekonomian ada pada sektor syariah.

Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo menyampaikan upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan perlu terus dilakukan.

Ekonomi dan keuangan syariah menjadi sektor yang sangat potensial dengan melihat potensi yang ada.

“Meskipun kedudukan kita saat ini masih terhitung sebagai konsumen utama produk halal dunia, namun kita cukup optimis, bahwa kedepan Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar sebagai produsen industri halal,” katanya di Surabaya, Rabu (6/11) malam.

Perekonomian Indonesia pada kuartal III tumbuh 5,02 persen (yoy), turun dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,05 persen (yoy). Menurut Dody, pertumbuhan ini masih lebih baik dibanding negara-negara tetangga yang jatuh lebih dalam.

Masih tumbuhnya ekonomi didukung permintaan domestik yang tetap terjaga dan kinerja sektor eksternal yang menguat.

Meski permintaan dan harga komoditas global yang masih menghadapi tekanan.

BI mendorong agar ekonomi syariah bisa masuk pada tataran penguat karena sektor ini dipercaya lebih tahan menghadapi ketidakstabilan.

Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa tren pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kini tidak hanya menjadi konsumsi negara dengan mayoritas penduduk muslim.

Misal Thailand yang memiliki visi sebagai pemasok makanan halal dunia, Cina yang merupakan pengekspor busana muslim terbesar dunia, Australia dan Brazil menjadi pemasok daging halal terbesar dunia, dan inggris yang sudah lama dikenal sebagai pusat keuangan syariah dunia.

Indonesia bisa memulai dengan mencukupi kebutuhan di dalam negeri dulu. Untuk kemudian juga bisa memenuhi pasar global.

Namun meski masih dalam tahap substitusi, Indonesia bisa tetap memulai ekspansi ke kancah internasional.

Sumber: republika.co.id

Mendagri Tito: Nilai Pilkada Langsung Lebih Banyak Mudharatnya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan revisi undang-undang Pilkada masih dalam pembicaraan.

Tito memiliki pandangan sendiri terkait pilkada langsung, yakni lebih banyak mudharat ketimbang hal positif.

“Pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi, tetapi kita lihat mudharatnya juga ada, politik biaya tinggi,” kata dia, Rabu (6/11).

Ia mengungkapkan seorang calon kepala daerah setidaknya harus memiliki uang sekitar Rp 30 Miliar. Ia juga mengaku tidak heran ketika ada kepala daerah yang tertangkap karena terbukti korupsi.

“Bayangin dia mau jadi kepala daerah mau jadi bupati itu Rp 30 M, Rp 50 M, gaji Rp 100 juta, taruhlah Rp 200 juta kali 12 (bulan) itu 2,4 (miliar) kali lima tahun itu 12 M, yang keluar Rp 30 M, mau rugi nggak? Apa bener saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa terus rugi? Bullshit, saya nggak percaya,” kata Tito.

Ia dan jajaran di Kemendagri akan melakukan riset akademik terkait dampak negatif dan positif pilkada langsung.

“Kalau dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya?” ucapnya.

Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (rdp) dengan Mendagri hari ini. Selain perkenalan, Komisi II DPR juga mendengarkan rencana strategis yang akan dikerjakan Mendagri.

Sumber: republika.co.id

Kapolri Baru Idham Azis: Saya Akan Wakafkan Diri Saya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengaku siap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin tertinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Idham bahkan siap mewakafkan dirinya untuk mengabdi kepada negara dan institusi Polri sebelum pensiun.

“Amanah ini merupakan tanggung jawab dan saya akan wakafkan diri saya selama 14 bulan ke depan (hingga masa pensiun) untuk memberikan pengabdian terbaik kepada institusi Polri,” kata Idham dalam sambutannya, di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Rabu (6/11).

Selain itu, sambung Idham, ia juga akan melanjutkan perjuangan kapolri terdahulu, yakni Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.

Ia yakin dapat menciptakan sumber daya anggota yang mumpuni dan menciptakan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat yang baik.

“Saya akan melanjutkan seluruh program yang dicanangkan Bapak Mendagri, Kapolri sebelumnya, saya (akan) memantapkan soliditas TNI-Polri sebagai bagian pilar NKRI yang elah mengkristal untuk mengawal NKRI ini,” ujar Idham.

Tak lupa, Idham juga memohon doa restu kepada seluruh masyarakat agar dapat memimpin instansi Polri dengan baik dan bisa mengatasi segala gangguan untuk menjaga stabilitas masyarakat.

Defisit Infrastruktur Rp 5000 Triliun, BI: APBN Cuman Mampu Tutup 1000 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Bank Indonesia (BI) menyebut sejumlah pekerjaan rumah masih harus dibenahi pada pemerintahan kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Salah satunya terkait keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengatakan kebutuhan infrastruktur lima tahun ke depan mencapai Rp 6.000 triliun.

Sedangkan APBN hanya mampu menutup sekitar Rp 1.000 triliun dalam lima tahun ke depan.

“Tantangan pertama adalah keterbatasan APBN dan APBD. Berdasarkan data rancangan teknokratis Bappenas, lima tahun ke depan kita memiliki gap pembiayaan dari kebutuhan kita dari Rp 6.000 kita memiliki Rp 1.000 berarti gap Rp Rp 5.000 triliun. Besarnya setara dengan aset lima bank BUMN,” ujarnya saat acara Workshop on Accelerating Infrastructure Development di Jakarta, Kamis (7/11).

Rosmaya menyebut tantangan berikutnya terkait implementasi skema kerja sama pemerintah dan Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang belum sepenuhnya optimal digunakan pada proyek infrastruktur di daerah.

“Kami melihat masih perlunya peningkatan pemahaman terhadap skema KPBU yang dapat mengatasi keterbatasan APBD. Terutama merealisasikan pembangunan infrastruktur yang tingkat pengembaliannya di bawah tingkat rate komersial,” jelasnya.

Selanjutnya, tantangan terakhir terkait masih terbatasnya kompetisi penanggungjawab proyek kerja sama (PJBK) khususnya dalam implementasi skema KPBU.

“Oleh karena itu, kembali kepada kompetisi dapat menutup gap di bidang yang kita butuhkan,” ucapnya.
sumber: republika.co.id

Utang Jatuh Tempo BPJS Sebesar Rp 21,16 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Hingga 31 Oktober 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencatat terdapat utang yang sudah jatuh tempo sebesar Rp 21,16 triliun.

“Kita sudah utang jatuh tempo Rp 21,1 triliun. Inilah yang kami sampaikan pada rapat terakhir 2 September. Kalau kita tidak melakukan langkah konkret, di akhir tahun kita akan defisit Rp 32 triliun,” ujar  Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Rabu (6/11).

Utang jatuh tempo ini artinya ketika BPJS Kesehatan belum melakukan pembayaran klaim selama 15 hari sejak verifikasi klaim dilakukan.

Sebelum verifikasi dilakukan, proses pengajuan klaim dari faskes pun dilakukan selama 10 hari. Fachmi menerangkan, untuk setiap keterlambatan membayar, pihaknya harus membayar denda kepada rumah sakit sebesar 1% setiap bulannya.

Tak hanya utang jatuh tempo, BPJS Kesehatan pun memiliki outstanding claim (OSC) sebesar Rp 2,76 triliun, dimana ini merupakan klaim yang telah ditagihkan ke BPJS Kesehatan dan dalam proses verifikasi. Kemudian, utang yang belum jatuh tempo sebesar Rp 1,71 triliun.

Berdasarkan proyeksi defisit cashflow dana jaminan sosial 2019, diperkirakan gagal bayar BPJS Kesehatan pada Oktober mencapai Rp 23,2 triliun, meningkat menjadi Rp 28,4 triliun di November dan menjadi Rp 32,8 triliun hingga akhir tahun.

Defisit BPJS Kesehatan bisa membengkak lebih besar bila tidak ada upaya perbaikan yang dilakukan. Diperkirakan, di tahun mendatang defisit bisa mencapai Rp 39,5 triliun, di 2021 sebesar Rp 50,1 triliun, di 2022 sebesar Rp 58,6 triliun, dan di 2023 sebesar Rp 67,3 triliun.

“Kalau kondisi iuran tetap, masyarakat semakin sadar untuk menikmati pelayanan kesehatan dan normalitas dari tingkat utilitasi itu mencapai puncak, kalau kita tidak melakukan upaya yang fundamental, di akhir 2024 kita akan defisit Rp 77 triliun,” tutur Fachmi.

Fachmi mengatakan, pemerintah memiliki tiga pilihan untuk mengatasi permasalahan BPJS Kesehatan. Pilihan tersebut antara lain rasionalisasi iuran sesuai hitungan aktuaria, rasionalisasi manfaat yang diberikan, dan suntikan dana tambahan.

sumber: kontan.co.id