Berita Terkini

BPS: Rokok Berkontribusi Besar terhadap Kemiskinan di Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rokok kretek filter menjadi salah satu komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap garis kemiskinan dengan angka sebesar 11,17 persen di perkotaan dan 10,37 persen di perdesaan.

“Rokok kretek filter menjadi (kontributor) terbesar kedua terhadap garis kemiskinan,” kata Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2019, rokok masuk jajaran untuk komponen makanan penyumbang garis kemiskinan.

Komponen makanan yang berada di posisi pertama adalah beras yang memberikan sumbangan sebesar 20,35 persen di perkotaan dan 25,82 persen di perdesaan.

Selain itu, posisi ketiga adalah telur ayam ras 4,44 persen di perkotaan dan 3,47 persen di perdesaan, dan selanjutnya daging ayam ras 4,07 di perkotaan dan 2,48 persen di perdesaan.

Kemudian disusul mi instan sebesar 2,32 persen di perkotaan dan 2,16 persen di perdesaan, gula pasir 1,99 persen di perkotaan dan 2,78 persen di perdesaan hingga kopi bubuk dan instan 1,87 persen di perkotaan dan 1,88 persen di perdesaan.

Sedangkan, komponen bukan makanan penyumbang garis kemiskinan terbesar baik di perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.

BPS menilai peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan bukan makanan terhadap garis kemiskinan yakni mencapai 73,75 persen.

Sumber: republika.co.id

BPJS: Kenaikan Iuran Berdasarkan Peraturan Presiden

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sebagai badan hukum publik, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengklaim menyelenggarakan program JKN-KIS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

BPJS Kesehatan juga dituntut taat pada peraturan yang telah ditetapkan termasuk penerapan implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya terkait implementasi penyesuaian iuran Program JKN-KIS di tahun 2020.

“Pemberlakuan penyesuaian iuran harus kami lakukan, jika tidak kami melanggar tata kelola dan regulasi pengelolaan Program JKN-KIS, kami harus tunduk pada regulasi dan tidak bisa bertindak melampaui kewenangan,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Maruf dalam Ngopi Bareng JKN Rabu (15/1/2020).

Iqbal juga menambahkan, sesuai dengan hasil Rapat Tingkat Menteri (RTM) pada 06 Januari 2020 Pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga terkait sepakat untuk melaksanakan Perpres 75/Tahun 2019 seperti apa adanya.

Ia menjelaskan, keputusan penyesuaian iuran peserta BPJS Kesehatan telah melewati proses pembahasan dan perhitungan yang matang melalui hasil rapat bersama pihak-pihak terkait. Termasuk mempertimbangkan kemungkinan penurunan kelas kepesertaan PBPU.

Pemerintah juga sudah mempersiapkan sejumlah skema guna mengantisipasi pelaksanaan atas keputusan Perpres No. 75/2019. Diantaranya ialah menyangkut pengalihan kepesertaan PBPU kelas III menjadi penerima bantuan iuran (PBI).

Iqbal juga menambahkan untuk memberikan keleluasaan membayar iuran secara rutin bagi peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan membuat kebijakan kemudahan perubahan kelas ke kelas yang lebih sesuai dengan kemampuannya. BPJS Kesehatan memiliki program BPJS Perubahan Kelas Tidak Sulit (Praktis).

“Sedangkan bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang merasa tidak mampu bisa mendaftar ke peserta PBI yang iurannya ditanggung pemerintah sepenuhnya dengan cara mendaftar di Dinas Sosial sesuai dengan prosedur yang kini berjalan,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

MUI: Kongres Umat Islam Diharap Urai Masalah Akar Rumput Umat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Abdullah Jaidi menuturkan Kongres Umat Islam VII 2020 yang digelar akhir Februari mendatang tidak sekadar kongres.

Kongres kali ini melihat dan mengkaji seperti apa kondisi keumatan sekarang ini untuk menemukan solusi alternatif.

“Bagaimana masyarakat umat di akar rumput, apa yang diharapkan, tentang banyak hal. Maka kami juga mengadakan pertemuan di FGD (Focus Group Discussion). Seperti misalnya berbagai permasalahan ekonomi,” ujar dia di kantor MUI, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Selain ekonomi, juga permasalahan soal bagaimana merajut kebersamaan dalam konteks berbangsa dan bernegara.

“Jadi kita harus menyingkirkan hal-hal yang berkenaan dengan masalah-masalah khilafiyah. Tapi kita harus merajut bagaimana menyatukan pandangan umat atas berbagai permasalahan umat,” ujar dia.

Menurut Jaidi, persoalan yang penting disoroti pada Kongres Umat Islam 2020 adalah ekonomi.

Berbagai narasumber yang dihadirkan pada FGD sebagai rangkaian acara menuju Kongres pun mengutarakan tentang pentingnya perekonomian umat Islam.

“Ekonomi yang sekarang ini menjadi masalah penting. Bahwa masalah kita ini yang terpenting adalah masalah ekonomi tapi mustahil kita upayakan bersama kalau tidak punya sifat-sifat atau perilaku-perilaku kebersamaan,” ujar dia.

Upaya membangun kebersamaan itu, lanjut Jaidi, di antaranya dapat dilakukan dengan saling berkomunikasi, saling bersilaturahim dan tidak melihat pandangan yang bersifat khilafiyah.

“Tapi melihat masalah yang lebih besar, masalah keumatan yang menjadi fokus kita saat ini,” kata Ketua Dewan Syuro al-Irsyad al-Islamiyah itu.

Sumber: republika.co.id

Kemenag Dorong Kongres Umat Islam Bahas Dakwah Medsos

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Prof Abdurrahman Mas’ud Kaban menuturkan Kongres Umat Islam VII 2020 perlu memberi perhatian secara khusus pada media sosial.

Menurut dia, dakwah yang memuat moderasi beragama perlu dimasifkan di media sosial.

“Dakwah sosmediyah seperti ini masih sangat kecil di kita. Kita masih kalah dengan hal-hal yang bersifat radikal,” tutur dia usai menghadiri Focus Group Discussion bertajuk ‘Arah Baru Kehidupan Keagamaan Umat Islam Indonesia’, di kantor MUI, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

“Misalnya situs-situs atau jaringan-jaringan yang bisa diakses itu lebih banyak yang radikal. Maka ini perlu disuarakan bersama untuk lebih dikonkretkan lagi,” kata dia menambahkan.

Mas’ud menilai, generasi muda yang saat ini menjadi mayoritas harus menjadi pelaku utama dan juga target. “Ini perlu, dan enggak bisa dilakukan oleh NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah saja, kita ini hanya sebagai pendorong untuk lahirnya generasi Islam yang santun dan toleran,” ujarnya.

Menurut Mas’ud, perlu dibuat agenda dakwah digital terutama bagi kalangan milenial-muda yang menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia saat ini.

“Gunakan bahasa mereka. Khaatibinnaas bi qadri uquulihim, misalnya melalui medsos itu,” paparnya.

Beragama dengan ilmu, lanjut Mas’ud, pun harus menjadi habit atau style. Majelis taklim untuk orang tua atau dewasa dan pengajian anak harus digalakkan.

Para ustaz dan guru ngaji harus tersebar secara merata hingga ke semua lapisan kalangan.

“Termasuk juga kelas atas seperti artis. Kolaborasikan dengan pemerintah atau Kementerian Agama dalam penyediaan guru atau ustaz penyuluh agama yang dibutuhkan,” jelasnya.

Menurut Mas’ud, isu yang perlu dikedepankan adalah pengembangan ekonomi umat, yakni isu yang lintas ormas dan jauh dari perdebatan furu’iyah (persoalan yang bersifat cabang, bukan prinsip) dan tendensi politis.

Kongres Umat Islam juga perlu menyuarakan tentang pengarusutamaan kebhinekaan dan moderasi beragama. “Gelorakan kembali konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basariyah,” ucapnya.

Sumber: republika.co.id

Muhammadiyah Harap KUII Mampu Fokuskan Arah Perjuangan Umat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas menuturkan Kongres Umat Islam VII 2020 harus menyadarkan umat Islam tentang titik lemah umat Islam saat ini.

Kongres tersebut juga harus menentukan arah tujuan umat Islam.

“Kita harus jadi penentu. Karena sekarang ini belum. Kita harus bisa mewarnai kehidupan politik dengan nilai-nilai agama. Agama adalah nilai yang luhur sehingga tidak boleh terjadi pembunuhan karakter seseorang,” kata dia di kantor MUI, Rabu (15/1/2020).

Menurut Anwar, politik hendaknya menggunakan etika dan adab.

“Tapi hari ini masih membunuh karakter orang, buat ini, buat isu menyebar fitnah, yang lama-kelamaan kalau terus disampaikan maka itu menjadi kebenaran padahal tidak benar,” ujar dia.

Anwar menambahkan, Kongres yang akan digelar pada Februari mendatang itu harus bisa menyadarkan bangsa Indonesia terhadap Pasal 29 ayat 1 UU Dasar 1945, bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Kita boleh bebas, tapi ada identitasnya, ada karakternya,” ujarnya.

Ukhuwah islamiyah, menurut Anwar, yang selama ini sering disuarakan belum sampai pada tataran praktik. Dia mengatakan ukhuwah tersebut masih sebatas di bibir. “Ukhuwah islamiyah ini memang enak diucapkan,” katanya.

Pemerintah pun perlu memberdayakan ekonomi keumatan secara masif. “Bagaimana caranya? Beli barang-barangnya agar permintaan meningkat lalu produksi menjadi meningkat. Beli produk Indonesia. Kalau produk Indonesia kita beli, berarti permintaan meningkat, pendapatan perusahaan meningkat,” ujarnya.

sumber: republika.co.id

Masyarakat Teheran Demo Besar-besaran Kecam Pemerintahan Iran

Redaktur: Mazaya

TEHERAN (Jurnalislam.com) – Demonstrasi di  Iran masih berlangsung. Bahkan, Reuters menuliskan, terdapat seruan besar-besaran di sosial media negara itu untuk kembali berdemo menuntut pemerintah.

Massa yang marah masih menyayangkan peristiwa jatuhnya pesawat Ukraine International Airlines di Teheran, akibat salah tembak rudal Iran, 8 Januari lalu. Apalagi pesawat naas tujuan Kiev Ukraina itu juga berisi banyak penumpang warga Iran.

“Kami akan turun ke jalan,” bunyi salah satu unggahan di sosial media Rabu (15/1/2020). Ajakan itu juga memuat ketidakpercayaan pada pemerintah, yang dinilai korup.

Demo di Iran sudah terjadi sejak Sabtu pekan lalu. Tepat setelah pemerintah Iran mengumumkan secara tak sengaja menembak pesawat Ukraina karena human error.

Demo pun terus terjadi. Bukan hanya menuntut ada pihak yang bertanggung jawab, demo juga mengarah pada upaya melengserkan pemerintah termasuk Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Khamenei.

sumber: cnbc

Kamis Ini, Israel Kembali Gempur Jalur Gaza

Redaktur: Mazaya

GAZA (Jurnalislam.com) – Jalur Gaza digempur pesawat-pesawat tempur Israel, setelah empat roket ditembakkan ke negara Zionis itu. Tidak ada korban dilaporkan di kedua sisi perbatasan Israel-Gaza.

Militer Israel mengatakan serangan udara itu menyasar fasilitas milik kelompok Hamas yang berkuasa di wilayah kantong tersebut.

“Dua dari proyektil yang diluncurkan dari Gaza ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters, Kamis (16/1/2020).

Sementara stasiun Televisi Channel 13 Israel melaporkan dua proyektil lainnya menghantam daerah yang tidak berpenghuni.

Sirene peringatan serangan roket terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat perbatasan Gaza. Layanan ambulans Magen David Adom Israel mengatakan tidak ada korban cedera atau kerusakan yang dilaporkan dalam serangan pertama dalam tiga minggu terakhir.

Tidak kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan roket dari Jalur Gaza. Wilayah itu terus diblokade oleh Israel dengan alasan masalah keamanan terkait Hamas, gerakan bersenjata yang dominan di wilayah Palestina.

Militer Israel mengatakan bahwa sebagai tanggapan terhadap serangan roket, pesawat tempurnya menyerang beberapa “target teror Hamas” di Jalur Gaza utara, termasuk fasilitas pembuatan senjata dan kompleks bersenjata.

Sayap bersenjata Hamas biasanya mengevakuasi fasilitasnya untuk mengantisipasi pembalasan Israel setelah serangan roket lintas-perbatasan.

Sebuah pernyataan oleh militer Israel tidak menuduh Hamas meluncurkan roket tetapi mengatakan bahwa mereka menganggap kelompok itu bertanggung jawab untuk semua peristiwa yang terjadi di Jalur Gaza.

Bulan lalu, sebuah roket diluncurkan dari Jalur Gaza di kota Ashkelon, Israel selatan, saat mengadakan rapat umum dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Ini membuat Netanyahu mencari perlindungan sebelum kembali ke tempat itu. Tidak ada yang terluka dalam peristiwa tersebut.

Meski ketegangan terus meningkat namun sebagian besar situasi tetap tenang sejak gelombang kekerasan selama dua hari pada bulan November lalu yang melibatkan Israel dengan faksi kelompok Islam, Jihad Islam. Setidaknya 34 warga Palestina tewas dan puluhan warga Israel terluka.

Sumber:sindonews

 

Pengamat: Buzzer Opinikan Agar Segala yang Dilakukan Anies Pasti Salah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dari ICT Institute Heru Sutadi mengatakan kasus pendiskreditan sejumlah media arus utama terkait kasus Anies Baswedan dimulai oleh pasukan buzzer atau influencer politik.

Menurut Heru, buzzer yang menyerang media arus utama (mainstream) tersebut merupakan strategi untuk menjegal Anies agar tahun depan tak bisa mencalonkan diri untuk Pilgub Jakarta 2022.

Modus operasi para buzzer ini dilakukan dengan cara membentuk opini bahwa apapun pendapat dan perbuatan Anies itu salah.

“DKI Jakarta masih lama Pilkada nya, tapi tahun depan sudah pendaftaran Cagub-Cawagub dan ini dianggap saat yang pas untuk menggagalkan calon petahana Anies  untuk tidak bisa mencalonkan diri lagi dan bahkan menjegal Pilpres 2024,” kata Heru, Rabu (15/1/2020).

Beberapa waktu lalu sempat ramai tuduhan yang dilayangkan kepada beberapa media nasional.

Terkait serangan-serangan buzzer terhadap media-media besar, Heru mengatakan buzzer akan menyerang media atau siapa pun, sesuai dengan pesanan.

“Bisa dikampanyekan dengan fitnah bahwa media atau orang yang mendukung dianggap dibayar, Pro ISI, radikal, anti toleransi, kadrun, dan sebagainya,” kata Heru.

Heru mengatakan praktik ini sesungguhnya tidak sehat. Pasalnya para buzzer seolah merupakan suara publik yang asli, padahal isu yang mereka gaungkan adalah isu pesanan.

Alhasil Twitter yang seharusnya menghasilkan suara publik yang alami, seolah menjadi panggung sandiwara yang dikendalikan oleh buzzer ini.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pihak yang dirugikan bisa melapor ke polisi atau ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Sumber: cnnindonesia.com

Fintech Properti Syariah Kebanjiran Minat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Finansial teknologi peer to peer lending yang bergerak di sektor property syariah kian kebanjiran permintaan.

Seiring dengan peningkatan literasi masyarakat, porsi lender dan borrower semakin meningkat.

CEO Ethis Crowd, Ronald Yusuf Wijaya menyampaikan saat ini kondisi di perusahaannya lebih banyak mitra lender.  Sebanyak 99 persen adalah lender ritel asing dari sekitar 50 negara dan mayoritas non-Muslim.

“Kita semuanya lender ritel, dan belum ada superlender,” kata Ronald usai diskusi fintek syariah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Menurutnya, porsi lender ritel domestik akan ditingkatkan jadi sekitar 20 persen pada 2020. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan literasi, edukasi, juga promosi pada masyarakat.

Ronald mengatakan tren lender P2P di luar negeri adalah mayoritas ritel. Hanya sedikit dana yang berasal dari institusi atau superlender.

Ini karena tingkat literasi investasi di luar negeri lebih tinggi daripada di Indonesia.

Menurutnya, banyak dana-dana yang siap masuk dari luar karena investasi di sektor riil Indonesia sangat menjanjikan imbal hasil tinggi dibanding negara lainnya.

Hingga saat ini, Ethis Crowd telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 110 miliar per Januari 2020 sejak berdiri. “Tahun ini kita targetkan sekitar 500 miliar,” katanya.

Ronald menyampaikan, Ethis Crowd rata-rata membiayai proyek pembangunan properti rumah dengan nilai sekitar Rp 2 miliar- Rp 20 miliar. Nilai imbal hasil yang ditawarkan sekitar 15-20 persen per tahun.

Menurutnya, investasi di sektor properti tergolong aman karena mereka hanya membiayai proyek yang sudah berjalan atau yang sudah ada pembelinya. Selain itu, imbal hasil yang ditawarkan cukup menjanjikan karena underlyingnya jelas, yakni tanah dan atau bangunan yang nilainya selalu naik.

CEO Dana Syariah, Taufiq Aljufri juga menyampaikan tren permintaan pembiayaan di P2P sektor properti syariah sangat menjanjikan. Sebagai gambaran, jumlah pengajuan pendanaan dari borrower mencapai 10 kali lipat lebih besar daripada ketersediaan dana dari lender.

“Artinya jumlah developer properti yang mencari dana lebih besar dari dana yang tersedia untuk disalurkan,” katanya.

sumber: republika.co.id

Fraksi PKS Resmi Usulkan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Sebanyak 50 orang anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menandatangani usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Tanda tangan itu diawali oleh para pengurus fraksi PKS seperti Jazuli Juwaini, Hidayat Nur Wahid, Aboe Bakar Alhabsy, Sukamta, Ledia Hanifa, dan Netty Prasetiyani.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengatakan, Pansus Jiwasraya bukan untuk menjatuhkan kekuasaan. “Untuk mengungkap secara transparan dan jelas di kasus Jiwasraya ini,” ujar Jazuli di Ruang Rapat Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Dia menambahkan, pihaknya tidak ingin orang yang tidak bersalah ikut diseret-seret dalam kasus tersebut. Kemudian, kata dia, orang yang ditetapkan sebagai tersangka harus tepat.

“Jadi Pansus bukan hanya untuk mengantarkan orang menjadi tersangka, kita ingin mengungkap semuanya secara terang,” ujar anggota komisi I DPR RI ini.

Selanjutnya dia mengatakan, Fraksi PKS akan melakukan kunjungan ke sejumlah fraksi lain di DPR. Dia berharap, fraksi lain bisa ikut menyetujui pembentukan Pansus itu.

“Akan menyentuh hati mereka, untuk mengajak bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat ini. Insya Allah kami akan datang ke Fraksi PAN, kami akan datang ke Fraksi Demokrat, kami akan datang ke Fraksi Gerindra dan fraksi-fraksi lain,” tuturnya.

sumber: republika.co.id