Berita Terkini

MIUMI: Pernyataan Yudian Tidak Sesuai dengan Nilai Historis dan Filosofis Pancasila

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Hamid Fahmy Zarkasyi, menilai pernyataan Kepala BPIP Yudian Wahyudi, berpotensi memecah belah persatuan bangsa karena mempertentangkan agama dan Pancasila.

Menurut dia, pernyataan Yudian sangat berbahaya.

“Ini dapat memberikan legitimasi kepada kelompok ekstrimis, baik agama maupun sekuler, yang berpandangan pancasila bertentangan dengan agama,” kata Hamid di Jakarta, Sabtu (15/1/2020).

Selain itu, dia menilai pernyataan Yudian tidak sesuai dengan nilai historis dan filosofis Pancasila itu sendiri.

Pernyataan tersebut juga merusak citra lembaga BPIP, dimana misinya adalah memperkuat ketahanan nasional.

“Maka, kami sangat mendukung pihak-pihak yang melaporkan Prof Yudian kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum karena diduga memenuhi unsur pidana penistaan agama,” katanya.

Presiden Joko Widodo, ungkap dia, dapat mempertimbangkan kembali jabatan Yudian Wahyudi sebagai kepala BPIP dan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. “Ini tentu dalam rangka memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan negara republik Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara khusus dengan Tim Blak-blakan Detik, Yudian Wahyudi menyampaikan pikirannya tentang nilai-nilai Pancasila. Salah satu poin yang ia sampaikan adalah agama merupakan musuh Pancasila.

“Si minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” kata Yudian, seperti dilansir Detiknews.

Laznas BMH Dirikan Rumah Qur’an Pedalaman

Redaktur: Mazaya

MEDAN (Jurnalislam.com) – Sebagai upaya mewujudkan generasi yang berakhlak agung sesuai akhlaq Alquran, Laznas Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Sumatera Utara telah mendirikan beberapa Rumah Quran Pedalaman.

Berlatar semangat tersebut, BMH menggencarkan sosialisasi dan pengenalan serta menggalang kepedulian untuk eksisnya Rumah Quran di kabupaten kota di Sumatera Utara.

Melalui program ini anak-anak desa sebagai generasi harapan bangsa, diharapkan dapat meniti tangga sukses dalam kehidupan mendatang.

Kali ini, BMH bersinergi dengan El Tauhid Fondation dan puluhan komunitas lainnya menggelar  tabligh akbar dengan tajuk “The Inspires of Alquran”. Tabligh akbar itu mengundang hafizh  cilik 30 Juz dari Mataram,  NTB, yakni Naja Hudia Hafifurrohman.

Jumat  (14/2/2020) bertempat di Masjid Amanah Karomah Komplek SMA Al Ulum Terpadu Medan, dilakukan acara talk show yang diikuti oleh ratusan siswa-siswi SMA Al Ulum beserta seluruh guru dan pengurus yayasan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi program dan penggalangan donasi untuk Rumah Quran Pedalaman.

Road show tersebut  dilaksanakan di tiga lokasi berbeda yakni SMA Al Ulum, Pesantren Mawaridussalam dan bakda Isya di Masjid-Muslimin Komplek Johor City.

Sumber: republika.co.id

 

Asbisindo Minta Masyarakat Serius Cek Legalitas Perumahan Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menilai maraknya perumahan syariah tanpa berurusan dengan lembaga legal karena kurangnya literasi.

Sekretaris Jenderal Asbisindo Achmad Kusna Permana menyampaikan masyarakat dan pelaku usaha perlu literasi terkait tiga hal.

“Dalam kacamata Asbisindo, isunya adalah masalah literasi, baik dari sisi ribanya, bank syariahnya, dan regulasi seperti BI Checking-nya,” katanya, Kamis (13/2/2020).

Pertama, anti riba menjadi salah satu klaim pengembang perumahan syariah dan menjadi daya tarik bagi komunitas Muslim.

Permana menyampaikan, isu riba bukan menjadi ranah bagi individu. Persepsi dan definisi riba tidak bisa mengandalkan interpretasi pribadi.

Wewenang terkait fatwa riba perlu diserahkan pada otoritas yang diakui secara legal. Di Indonesia, otoritas fatwa syariah tersebut adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

“Tidak bisa diterjemahkan oleh orang per orang, ini perlu mengacu resmi pada otoritas yang ditunjuk pemerintah,” katanya.

Keberadaan bank syariah pun tidak bisa lepas dari DSN MUI.

Semua produk yang akan beredar di masyarakat dengan label syariah perlu melewati pemeriksaan kesesuaian syariah dari DSN MUI.

Fatwa yang berlaku juga merupakan hasil perumusan dari sekumpulan ulama yang menganalisa berbagai aspek.

Kedua, terkait scoring pembiayaan melalui BI Checking atau saat ini diberinama SLIK yang menjadi ranah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Permana menyampaikan proses ini bertujuan menyelamatkan kedua pihak, baik pembeli maupun penjual.

“Kenapa belakangan ada isu penggelapan, penipuan, itu karena tidak ada mekanisme BI Checking (SLIK),” katanya.

Proses ini seharusnya bisa memberi jaminan keamanan transaksi bagi kedua belah pihak. Scoring akan menilai kelayakan nasabah sebelum diberikan fasilitas pembiayaan, juga memeriksa kapasitas pengembangnya.

Sehingga kealpaan scoring bisa jadi risiko di kemudian hari bagi satu sama lain.

sumber: republika.co.id

Kobar: Riba Bukan Solusi untuk Miliki Rumah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pendiri Komunitas Bebas Riba (Kobar) Adrian Candra menyebut komunitasnya tidak mengenal dan tertarik dengan perumahan syariah.

“Karena konsepnya tetap utang sekalipun (diklaim) syar’i, kami berusaha tidak utang, sekalipun syar’i,” kata dia.

Kobar terbentuk dari semangat bebas riba dengan menekankan pada empat hal.

Sebisa mungkin mengerem utang, riba bukan opsi, menggalakkan angel investor, dan tangan di atas. Solusi untuk pembelian rumah tidak dengan membeli jadi, tapi membangunnya.

Adrian menegaskan gerakan ini bukan berarti menghindari atau tidak percaya pada lembaga keuangan syariah.

Kobar sudah berdiri sejak Desember 2014 dan punya kegiatan untuk melepaskan pada anggotanya dari utang.

“Ini soal mindset kami saja agar tidak mudah berutang, kami tidak judging soal hukum bank syariah,” kata dia.

Asas kehatian-hatian menjadi dasar bagi Kobar agar meminimalisir risiko. Anggotanya yang berjumlah sekitar 300 orang kini hampir semua terbebas dari utang karena pengumpulan dana dari angel investor. Kobar menggelontorkan miliaran rupiah untuk tujuan tersebut.

Sumber: republika.co.id

Kata Ilmuwan Soal Kaitan Iklim Indonesia dan Virus Corona

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Hingga saat ini, virus corona masih dinyatakan negatif atau tidak terdeteksi di Indonesia. Banyak yang menyebut, perbedaan cuaca dan adanya sinar matahari menjadi beberapa alasan mengapa virus corona ini tidak ditemukan di tanah air.

Lantas apakah benar ada kaitannya antara cuaca dan juga sinar matahari terhadap negatifnya Covid-19 di Indonesia?

Menjawab pertanyaan itu, Peneliti Senior LBM Eijkman Prof. David Muljono mengatakan, hingga saat ini belum ada kaitannya antara nol kasus pasien terinfeksi Covid-19 di Indonesia dengan cuaca dan matahari.

“Enggak bisa dijelaskan ini, sampai sekarang belum ada kaitannya,” kata David dalam acara “Menyikapi Virus Corona 2019-nCoV: Dari Lembaga Eijkman untuk Indonesia”, di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Namun, diakui David, kondisi cuaca dapat memengaruhi kondisi kesehatan dan memicu penyakit tertentu. Sebagai contoh, saat cuaca sedang dalam kondisi musim dingin (winter), seseorang lebih rentan terkena penyakit. Namun, pada kondisi cuaca normal, tidak banyak memengaruhi kesehatan seseorang.

David berkata, Indonesia dan beberapa negara tetangga lainnya yang berdekatan secara geografis memiliki kondisi cuaca yang relatif sama normalnya.

Sumber: kontan.co.id

Presiden Minta Masyarakat Terima WNI yang Sudah Selesai Dikarantina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Presiden Joko (Widodo) menyampaikan bahwa proses protokol kesehatan dari World Health Organization (WHO) telah diikuti secara ketat bagi warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

“Karantina di Natuna juga di sana ketat diawasi, ketat dicek, harian dicek. Sudah, sekarang 14 hari, memang protokolnya seperti itu,” jelas Presiden Jokowi, Jumat (14/2/2020) seperti dikutip dari laman setkab.go.id.

Kalau sekarang para WNI tersebut kembali ke masyarakat, menurut Presiden, itu dipastikan bahwa memang prosedur sudah dilalui. “Kita harapkan masyarakat juga menerima apa adanya. Ya memang sudah 14 hari dikarantina dan enggak ada masalah,” ujar Presiden.

Kepala Negara mengajak semua tidak perlu takut karena semua proses protokol kesehatan telah dilalui. “Apa, dikit-dikit takut, ya ndaklah. Wong sudah proses protokol kesehatannya  dilalui. Ya terima apa adanya, enggak ada masalah,” ujar Presiden.

Sumber: kontan.co.id

PKS: UU Omnibus Law Manjakan Investor, Rugikan Buruh

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI  secara resmi telah menerima surat presiden (surpres) beserta draf rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, pada Rabu (12/2/2020).

Namun demikian, pro dan kontra terhadap RUU tersebut masih terus mengemuka. Sejumlah pihak mengkhawatirkan Omnibus Law hanya untuk memanjakan investor dan mengorbankan buruh.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi, Handi Riza mengaku sampai saat ini kami belum menerima draf resmi RUU Omnibus Law Cipta Lap Kerja. Ia juga belum mengecek hubungan antara RUU Ketenagakerjaan dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pada dasarnya, pihaknya setuju dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan investasi.

“Namun, kami jelas tidak menerima, apabila ada upaya dari RUU tersebut untuk meningkatkan investasi dengan mengorbankan kesejahteraan dan masa depan teman-teman buruh atau para pekerja,” tegas Riza, Kamis (13/2).

Oleh karena itu, Riza meminta agar keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja ini harus dibahas dengan cermat, teliti tidak sepihak dan serampangan. Apalagi akan merugikan dan mengurangi kesejahteraan para buruh. Ia mengaku hal tersebut yang dikhawatirkan oleh PKS.

“Kami melihat, ada indikasi untuk menghilangkan upah minimum, memangkas pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsourcing,” terang Riza.

Tidak hanya itu, kata Riza, Omnibus Law juga disinyalir akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA), menghilangkan jaminan sosial. Apalagi sampai menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Riza juga melihat Pemerintah akan melakukan apa saja untuk menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja.

Sumber: republika.co.id

JK Hadiri Hadiri Penutupan Halaqah Khatib Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menghadiri Penutupan Rakernas II dan Halaqah Khatib Indonesia di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (15/2/2020).

Wapres RI ke-10 dan 12 tersebut mengatakan bahwa masjid dan khatib tidak bisa dipisahkan, masjid tanpa khatib yaitu mushollah, dan khotib tanpa Masjid yaitu dai biasa.

Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa seorang khatib harus tahu cara memajukan kesejahteraan umat, dalam hal peningkatan ekonomi dan lainnya.

Sumber: republika.co.id

Banten Love Hijrah Hadirkan Tausiyah, Bazar, hingga Program Hapus Tato

Redaktur: Mazaya

SERANG (Jurnalislam.com) – Helatan Banten Love Hijrah yang bertempat Masjid Babul Hidayah Perumahan Taman Graha Asri Ciracas Serang Banten, (Sabtu 15/2/2020), di dihadiri ratusan peserta.

Acara ini merupakan kolaborasi berbagai elemen umat Islam Banten termasuk DKM Masjid Babul  Hidayah dan  Yayasan Abnaul Ummah Banten.

Dalam sambutannya Panitia Pelaksana  Banten Love Hijrah Bamas Hidayaturahman berharap acara ini menjadi wadah berbagi kebaikan.

“Kami menyelenggarakan acara ini sebagai respon positif terhadap komunitas komunitas hijrah yang ada di Banten sebagai sarana ukhuwah dan dakwah di Banten,” kata Yadi Heryadi, perwakilan Yayasan Abnaul Ummah Banten kepada Jurnalislam, Sabtu (15/2/2020).

Acara yang digelar 2 hari ini, pada hari pertama menghadirkan beberapa pemateri termasuk MP Boys, hingga tausiyah ustaz Farid Ahmad Okbah.

Pantauan Jurnalislam.com di lapangan, selain berlangsung sharing session dan tausyiah juga berlangsung proses penghapusan tattoo di booth hapus tattoo dari Komunitas Berani Hijrah Baik.

Puluhan booth-booth kuliner dan busana muslim turut meramaikan acara Banten Love Hijrah ini. kuliner dan busana muslim hadir acara ini.

Arifin (27), seorang peserta warga Serang mengatakan bahwa acara ini sangat menarik.

“Semoga tahun depan ada lagi dan sebagai sarana ukhuwah tanpa melihat latar belakang umat,” pungkasnya.

Wagub Jabar Usul Program BKKBN Libatkan Ulama

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mewakili gubernur secara resmi melantik Kusmana sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (14/2/2020).

Uu pun mengatakan, ia mengapresiasi pejabat terdahulu, Sukaryo Teguh Santoso, atas kinerja dan pengabdiannya selama dua tahun dalam rangka meningkatkan program kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Jabar.

Kusmana sendiri, sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat.

“Kami (Pemda Provinsi Jabar) berharap dengan pimpinan BKKBN yang baru, akan semakin terbangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan DPRD Jabar, juga dengan komunitas masyarakat,” ujar Uu.

Uu pun, mengajak pimpinan dan jajaran BKKBN Jabar untuk turun langsung ke masyarakat desa maupun berkolaborasi dengan komunitas masyarakat demi menyukseskan program pembangunan manusia di provinsi dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa ini.

Selain itu, Uu menyarankan agar BKKBN Jabar bekerja sama dengan para ulama. Sehingga, program yang disosialisasikan bisa lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat khususnya di desa.

“(BKKBN) harus menyentuh kepada masyarakat yang ada di lapisan bawah, terutama di lembur- lembur (desa/ kampung),” katanya.

BKKBN juga, kata dia, bisa menyampaikan program kepada masyarakat lewat mulut kyai. ” Sampaikan programewat para ajengan karena ulama bisa menerangkan dengan baik sesuai kultur yang ada di masyarakat sekitarnya,” kata Uu.

Sumber: republika.co.id