Berita Terkini

Pemuda Muslim Didorong Kuasai Teknologi

MAKASSAR (Jurnalislam.com) – Disela Persidangan Muktamar III Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (Muktamar III PP LIDMI) hadir Wakil Bupati Bantaeng sebagai pembicara mengenai tantangan generasi milenial, bertempat di Gedung PPSDM Sulawesi Selatan, Sabtu (22/2/2020).

Wakil bupati Bantaeng, Drs.H. Sahabuddin memberikan nasehat perjuangan kepada seluruh peserta Muktamar III LIDMI agar memaksimalkan dakwah di bidang kita masing-masing.

“Dakwah bukan hanya berimbang, tapi kita sangat berusaha untuk memiliki sisi kehidupan. Itu yang kita kembangkan. Bagi anda yang menggeluti bidang bahasa, pendidikan. Maka maksimalkan dakwah disitu,” ungkapnya.

Setiap perjuangan dakwah itu akan selalu ditopang oleh generasi milenial yang memiliki cara kerja yang cepat dalam menyelesaikan masalah. Utamanya di bidang teknologi.

“Generasi milenial ini sangat optimis, untuk menyongsong masa mendatangnya. Mereka memiliki perilaku yang unik, karena dibarengi dengan kemajuan teknologi tadi. Mulai dari game dan lainnya. Itulah generasi milenial. Karenanya, kita membutuhkan kerja yang cepat menyelesaikan masalah,” sambungnya.

Namun, perkembangan teknologi ini juga memiliki dampak negatif bagi generasi. Karena bergesernya nilai-nilai luhur dalam kehidupan kita.

“Terjadinya pergeseran nilai, dari sifat luhur kita. Misalnya alat bisa dibikin jadi robot-robot. Bayangkan tanda tangan saja di kantor ada robot. Hal ini tidak bisa lagi dibendung. Jadi, harus mampu mengimbangi kemampuan kemajuan teknologi tadi untuk dimanfaatkan menyelesaikan masalah melalui teknologi itu,” tegasnya.

Mengenai hal tersebut, Wakil Bupati Bantaeng ini menantang seluruh peserta Muktamar III LIDMI agar menguasai teknologi. Karena dengan itulah kita bisa memimpin masa depan.

“Kalau kita tidak mampu mengikuti tren ini, kita akan terpinggirkan dan mungkin saja tidak terpakai. Jadi siapa yang menguasai teknologi ini, itulah yang akan memimpin masa depan. Dan kota optimis generasi ini,” ujarnya.

Namun, Drs.H. Sahabuddin memberikan nasehat bahwa teknologi itu hanyalah kecerdasan intelektual dan harus dibarengi dengan kecerdasaan spiritual dan iman.

“Tapi semua hal itu tadi hanya kecerdasan intelektual dan emosional kapan tidak dibarengi dengan kecerdasaan spiritual dan iman yang kuat. Maka dunia ini bisa terbalik. Dan ini cukup berbahaya bagi kita semua,” tutupnya.

Bullying: Problem Generasi Sekuler

Perilaku bullying merupakan masalah sosial di kalangan anak-anak sekolah. Pemicu bullying beraneka ragam. Mulai dari saling mengejek satu sama lain, mengucilkan, bahkan sampai melakukan tindak  kekerasan. Belum lagi di era digital yang membuat anak dengan mudah mengakses tontonan-tontonan negatif tanpa ada batasan dan pengawasan dari orangtua.

Dikutip dari halaman republika.co.id, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra mengatakan sepanjang 2011 hingga 2019, KPAI mencatat 37.381 pengaduan mengenai anak. Terkait dengan kasus perundungan, baik di media sosial maupun di dunia pendidikan, laporannya mencapai 2.473 laporan.

Jasra meyakini pengaduan anak kepada KPAI tersebut bagaikan fenomena gunung es. Artinya, masih sedikit yang terlihat di permukaan karena dilaporkan, sementara di bawahnya masih tersimpan kasus-kasus lain yang besar namun tidak dilaporkan.

Bahkan Januari sampai Februari 2020, setiap hari publik kerap disuguhi berita fenomena kekerasan anak. Seperti siswa yang jarinya harus diamputasi, kemudian siswa yang ditemukan meninggal di gorong-gorong sekolah, serta siswa yang ditendang lalu meninggal.

Bullying pada anak terjadi karena lingkungan sosial yang kurang baik, kemudian ditiru oleh anak-anak dan berdampak pada pelemahan mental. Saat di sekolah, berawal dari ejek-ejekan lalu ada anak yang tidak terima dan membalasnya dengan beradu fisik. Juga kurangnya kontrol orangtua terhadap aktivitas si anak. Terlepas dari itu semua, kurangnya penanaman akidah pada anak baik di sekolah dan yang lebih utama dari pihak orangtua penyebab masalah ini.

Orangtua tidak serius dalam mendidik anaknya karena alasan karir. Hari-harinya disibukkan dengan bekerja. Terlebih lagi dengan sistem sekarang yang sekuler. Anak tidak dididik berdasarkan Islam. Akibatnya anak kurang mendapat ilmu agama sekaligus perhatian orangtua, sehingga mereka mengikuti pergaulan temannya yang kurang baik.

Oleh karena itu, peran negara sangat penting dalam menangani kasus perundungan. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan real untuk mengatasi kasus tersebut. Negara juga tidak menghilangkan konten-konten negatif di media soaial.

Bullying menjadi fenomena mengerikan yang terjadi pada bangsa ini, yang kian hari kasusnya terus bertambah. Jika tidak ada upaya serius dalam mengatasinya, maka dikhawatirkan bullying ini menjadi budaya buruk ditengah-tengah masyarakat. Bagaimana tidak, pelakunya adalah para generasi penerus peradaban. Di tangan-tangan merekalah masa depan bangsa ini ditentukan.

Banyaknya fenomena bullying membuktikan kegagalan pembangunan SDM dalam sistem sekularisme yang mengikis akidah genenrasi muda, sehingga melahirkan sifat individualis tanpa memiliki rasa kemanusiaan dan persaudaraan terhadap orang disekelilingnya. Bahkan yang lebih parah, mereka lalai akan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai mahluk sosial.

Sekarang ini, tujuan dari pendidikan bukan untuk membentuk kepribadian Islam, melainkan hanya untuk mengejar prestasi dan akademik. Wajar saja banyak sekali terjadi bullying akibat pola pikir anak yang tidak berdasarkan syari’ah Islam.

Pada kenyataanya, peningkatan prestasi akademik siswa di sekolah tidak menjadi jaminan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah pribadi dan  interaksi dengan lingkungan. Prestasi yang diraih pun didapatkannya dengan jalan yang tidak benar, yaitu dengan mencontek dan hal itu justru menambah masalah.

Hanya satu solusi dari maraknya persoalan bullying ini, yaitu menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan. Islam yang merupakan agama dan juga aturan kehidupan mampu menjawab segala persoalan yang ada.

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Direktur Pristac: Di Era Disrupsi, Iman dan Adab Tidak Boleh Berubah

MAKASSAR (Jurnalislam.com) – Muktamar III Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (Muktamar III PP LIDMI) mengadakan Dialog Kebangsaan yang bertempat di Baruga A.P Pettarani Universitas Hasanuddin Kota Makassar Sulawesi Selatan, Sabtu (22/2/2020).

Dialog kebangsaan ini mengusung tema “Tantangan Pendidikan di Era 4.0 dan Masa Depan Peradaban Indonesia”. Menghadirkan pemateri Dr. Muhammad Ardiansyah, M.Pd yang menjabat sebagai Direktur Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization (Pristac/Setingkat SMA) Depok.

Era disrupsi adalah era terjadinya perubahan secara cepat yang kita alami secara tiba-tiba dan membuat kita harus cepat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

“Era disrupsi adalah era yang sangat cepat perubahannya, sehingga kapan kita tidak siap dengan perubahan itu maka kita akan terpental,” ujarnya.

Islam memiliki cara pandang tersendiri dalam menyikapi perubahan itu, tentu dengan cara yang adil dan bijak. Perubahan itu pula ada yang sifatnya mutlak dan mengalami perubahan.

“Dalam Islam sifat perubahan itu ada dua, yang pertama adalah perubahan yang tidak berubah, contohnya masalah Imam dan adab. Dan cakupan adab itu sangat luas. Adab kepada Allah, guru dan lainnya. Perubahan boleh terjadi tapi iman dan adab tidak boleh berubah. Perubahan ada yang tetap dan ada yang terus berubah. Yang tetap kita jaga seperti adab dan keimanan. Dan yang berubah seperti teknologi informasi akan kita ikuti,” lanjut Alumni UIKA Bogor ini.

Penulis buku Syair-Syair Pendidikan Adab Imam Syafi’i ini kemudian memaparkan tentang konsep adab terhadap ilmu dengan tidak memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu aqliyah.

“Konsep adab terhadap ilmu, yakni ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Ilmu itu tidak boleh di kotomi terpisah antara agama dengan ilmu hukum, ilmu kedokteran dan ilmu yang lainnya. Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dengan geografi. Sebagaimana penjelasan di dalam Al-Qur’an,” paparnya.

Terpisahnya agama dengan ilmu pengetahuan, sebenarnya bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Karena tujuan pendidikan adalah melahirkan generasi yang beriman dan berakhlak mulia.

“Tujuan pendidikan nasional adalah untuk melahirkan manusia-manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Karena hanya pendidikan seperti ini yang akan melahirkan manusia yang bermanfaat di segala bidangnya baik di kedokteran, hukum dan lainnya,” sambungnya.

Olehnya itu, Dr. Muhammad Ardiansyah mengajak kepada seluruh peserta Dialog Kebangsaan agar mengambil peran dalam membangun arsitek peradaban kedepan.

“Setiap kita harus mengambil peran peradaban di masing-masing potensi yang kita miliki dan menjadi bagian dari arsitek peradaban itu. Lahirnya peradaban adalah karena besarnya peranan setiap orang di bidangnya,” tutupnya. *M Akbar

Musyawarah MPA BSMI Kuatkan Sinergitas untuk Aksi Kemanusiaan Nasional

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) Bulan Sabit Merah Indonesia menggelar Musyawarah MPA untuk menguatkan kelembagaan BSMI di Indonesia.

Musyawarah MPA BSMI dihadiri seluruh Anggota MPA yang terdiri dari Dewan Pengurus Nasional dan Ketua BSMI Provinsi dari seluruh Indonesia mulai Jumat (28/2/2020) hingga Sabtu (29/2/2020)

Ketua Umum DPN BSMI Djazuli Ambari mengatakan Musyawarah MPA tahun 2020 akan menjadi ajang konsolidasi BSMI setelah terbentuk beberapa kepengurusan baru di tingkat provinsi.

Basuki menjelaskan, BSMI juga siap menguatkan sinergitas dengan berbagai pihak seperti Pemerintah pusat dan daerah, Lembaga Negara, Lembaga kemanusiaan, Organisasi Masyarakat dari pusat hingga daerah untuk program-program kemanusiaan.

“Musyawarah MPA mengambil tema Tingkatkan Konsolidasi dan Sinergitas Menyongsong Masa Depan yang Gemilang. Kita ingin ke depan bisa terus menguatkan sinergi dengan berbagai pihak dalam tugas kemanusiaan,” papar Djazuli di Jakarta, Senin (24/2/2020)

Djazuli menuturkan dalam beberapa peresmian BSMI di beberapa provinsi, pihaknya selalu mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk bersinergi menjalankan aksi kemanusiaan.

“Dalam berbagai aksi kemanusiaan kami juga selalu berkoordinasi dengan lembaga seperti BNPB dan BPBD di beberapa daerah. Kita yakin semakin kuat sinergi, aksi kemanusiaan baik di dalam maupun luar negeri jauh lebih optimal,” papar dia.

Djazuli pun berterima kasih kepada seluruh kalangan yang selama ini mendukung program-program kemanusiaan BSMI.

“Kami mohon doa dari semua pihak yang telah mendukung BSMI baik langsung dengan menitipkan amanah bantuan maupun semua pihak agar Musyawarah MPA menghasilkan satu langkah kuat untuk bangsa dan kemanusiaan di dunia global,” ungkap Djazuli.

Hamri Muin Resmi Jabat Ketua Umum PP LIDMI Periode 2020-2022

MAKASSAR(Jurnalislam.com) – Muktamar III Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (Muktamar III PP LIDMI) resmi ditutup dengan agenda pemilihan ketua umum yang bertempat di Gedung PPSDM Sulawesi Selatan, Jum’at-Ahad (21-23/02/2020).

Melalui pengusulan bakal calon ketua dari peserta Muktamar yang menghasilkan 10 nama, kemudian Tim Formatur mengadakan musyawarah terbatas dan memutuskan Hamri Muin, ST sebagai ketua umum PP LIDMI Periode 2020-2022 M. Ia menyampaikan bahwa kampus adalah aset melahirkan orang-orang besar.

“Kita melihat dakwah kampus adalah merupakan aset untuk melahirkan orang-orang besar di masa yang akan datang. Kapan pemikiran Islam tidak digalakkan di kampus-kampus Islam, maka pemikiran-pemikiran liberal, sekuler, syiah yang akan menguasai kampus,” ujarnya.

Ketua Tim Formatur Ustadz Abdul Qadir mengatakan bahwa dengan berbagai pertimbangan dan musyawarah begitulah cara kita memilih pemimpin.

“Sesungguhnya ketika kita memilih pemimpin, maka kita bertanggung jawab atas orang yg menjadi pilihan kita selama satu kepengurusan,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Hamri Muin mengungkapkan banyaknya tantangan yang dihadapi oleh kita hari ini.

“Tantangan bagi seorang aktivis dakwah adalah cinta dengan dunia, jangan sampai kita termasuk bagian dari itu. Mari terus berjuang dalam gerakan dakwah kampus kedepan. Serta memperkuat konsolidasi dan ukhuwah perjuangan kita kedepan,” tegasnya.

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin ini pun menambahkan bahwa amanah itu sangat berat dan perjuangan kita kedepan masih sangat panjang.

“Amanah memang berat, mari kita bersama-sama, karena dakwah adalah jalan kita yang tiada hentinya. Perjuangan kita masih panjang, olehnya itu mari kita saling menguatkan ukhuwah dalam perjuangan ini. Jangan pernah menyia-nyiakan amanah yang Allah berikan kepada kita,” pungkasnya.M akbar

(Infokom PP LIDMI)

KUII VII Bahas Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Tepi Barat Palestina

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dr. Nadjamuddin Ramli, anggota Panitia Pengarah Kongres Umat Islam Indonesia mengatakan, penyelenggaraan KUII yang ke-7 di Pangkalpinang, Bangka Belitung akan mengusung tema “Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia dalam Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil, dan Beradab”.

Kongres ini merupakan kelanjutan KUII 2015 yang diselenggarakan di Kraton Yogyakarta, yang menghasilkan Risalah Yogyakarta.  Dalam KUII ke-7 ini akan dibahas beragam persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia, meliputi politik, keagamaan, media, ekonomi, dan pendidikan. Karena itu kongres akan dibagi menjadi 8 komisi, antara lain:

1) Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Politik
2) Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Ekonomi
3) Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Hukum
4) Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
5) Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Islam Wasathiyah / Moderasi
Kehidupan Beragama
6) Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Filantropi Islam
7) Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Media
8) Komisi Rekomendasi (Deklarasi Bangka Belitung)

Komisi politik mengedepankan peran politik umat Islam, pilkada, keputusan keputusan penting terkait dengan politik, apakah demokrasi sekarang sudah sejalan dengan semangat sila keempat Pancasila.

“Politik ini penting karena itu diharapkan hadir sembilan Parpol yang punya wakil di DPR,” kata Nadjamuddin dalam siaran pers di Kantor MUI, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Di bidang hukum membahas bagaimana membuat regulasi investasi lebih praktis. Komisi hukum akan mengelaborasi Omnibus law terkait dengan ketenagakerjaan, juga yang terkait dengan masalah jaminan produk halal yang menjadi ranah MUI.

Komisi pendidikan dan kebudayaan akan mengevaluasi sistem pendidikan nasional.

Komisi media dan informatika sangat penting agar terutama fatwa fatwa MUI bisa terdistribusi baik melalui media, juga bagaimana media sosial bisa menjadi media komunikasi yang sehat.

Komisi kelima filantropi islam. Umat islam banyak tertimpa bencana, ada ribuan dalam pengungsian. filantropi Islam, memperkuat lembaga lembaga Islam yang bergerak di bidang kemanusiaan dan kebencanaan di dalam maupun di luar negeri. Di luar negeri MUI membangun RS di Tepi Barat Palestina.

Komisi ekonomi, Ketua Umum nonaktif K.H. Ma’ruf Amin telah mencanangkan arus baru ekonomi Indonesia. Dalam arus baru ini, bagaimana kaum mustadzafin mampu memberdayakan diri.

“Kita tidak menggerogoti orang kaya, tapi mengangkat yang miskin,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat itu.

Komisi moderasi beragama wasathiyah, mewujudkan agama yang rahmatan lil ‘alamin. Militansi dalam akidah, ibadah, tapi fleksibel dalam bermuamalah, menciptakan kerukunan adalah tekad MUI.

Rekomendasi membahas tentang pesan Bangka Belitung. Rekomendasi dirancang panitia pengarah secara matang melalui diskusi kelompok terpumpun, setelah itu diuji sahih oleh pakar-pakar di bidangnya. Sedangkan Pesan Pangka Belitung akan berisi intisari pembahasan.

KUII Siap Digelar, Sejumlah Politisi, Pengusaha, dan Tokoh Agama Dijadwalkan Hadir

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. Amirsyah Tambunan mengatakan, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 yang akan diselenggarakan di Pangkalpinang, Bangka Belitung pada 26-29 Februari telah siap 90 persen.

“Terkait pelaksanaan KUII yang akan diselenggarakan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, sebagai Wakil Ketua Pelaksana saya sampaikan telah siap 90 persen,” katanya kepada wartawan di kantor MUI, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Ia menambahkan, Bangka Belitung sebagai tuan rumah juga telah siap menerima tamu dan peserta kongres yang jumlahnya 800 peserta, di antaranya dari pengurus MUI pusat hingga daerah, ormas Islam, perguruan tinggi, pesantren dan pemangku kebijakan lainnya.

“Bangka Belitung sebagai tuan rumah sudah siap menerima tamu dari dalam dan luar negeri,” tambahnya.

Ia menjelaskan, ada tri sukses KUII, pertama sukses pada tahap pra kongres yaitu kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun materi kongres. Kedua, sukses dalam pelaksanaan, dan ketiga sukses hasil yang diperoleh yaitu program program kongres yang terdiri dari 8 bidang.

“Semua diproses sejak awal,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Panitia Pengarah Dr. Nadjamuddin Ramli mengatakan, gelaran lima tahunan MUI ini selain dihadiri para politisi, juga akan hadir praktisi ekonomi, Jusuf Kalla, Abu Rizal Bakrie, Chaerul Tanjung, dan Sandiaga Uno.

Dua Ketua Umum Ormas Islam besar Prof. Dr. Hadir Haedar Nashir dan Prof. Dr. Said Aqil Siroj, secara bersama akan menjadi nara sumber penting, juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof Dr. Din Syamsuddin.

“Pak Haedar Nashir dan Pak Said Aqil Siroj akan hadir dalam satu sesi,” kata Nadjamuddin.

Rencana hadir Ketua DPR RI, Dr. Hj. Puan Maharani, Ketua DPD, dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Diagendakan kongres akan dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo, sementara Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, akan menutup perhelatan KUII ke-7. Wakil Presiden sendiri selama Kongres akan “berkantor” di Bangka Belitung.

Kongres akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Februari dan ditutup oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada 29 Februari 2020.

Pakar: Klarifikasi Tidak Cukup, Ketua BPIP Harus Diproses Hukum

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Guru Besar Filsafat Pancasila Universitas Diponegoro Prof. Suteki mengatakan bahwa Ketua BPIP Prof. Yudian dapat diproses hukum atas dugaan penodaan agama.

Menurutnya, klarifikasi yang dilakukan oleh Prof Yudian yang menyebutkan agama adalah musuh terbesar Pancasila, adalah tidak cukup.

“Saya katakan ini ada dugaan kuat telah terjadi  perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal 156 atau pasal 156 a KHUP, itu tentang penodaan agama,” kata Prof. Dr. Suteki dalam ILC TV One baru-baru ini.

Walaupun Prof. Yudian sudah melakukan klarifikasi dengan menuduh sekelompok orang, namun nyatanya klarifikasi dinilai tidak cukup.

“Apakah setelah melakukan klarifikasi itu masalah selesai? Saya katakan tidak cukup! Karena ini adalah negara hukum bukan negara klarifikasi,” tambah dia.

Prof. Suteki memiliki pengalaman pribadi bahwa dirinya pernah mendapat tuduhan, walaupun sudah melakukan klarifikasi tapi nyatanya, jabatan dia tetap dicopot.

“Jadi tidak cukup klarifikasi, salah input, salah ketik, salah ucap, ini pejabatloh, bukan sembarangan. Kalau Suteki yang ngomong,” kata dia.

Ia mendesak agar polisi segera menindak hukum, atau masyarakat akan kembali bersuara.

“Nah jadi menurut saya ini harus diproses hukum untuk menunjukkan bahwa kita punya prinsip equality before the law,” pungkasnya.

Guru Besar Filsafat Pancasila: Ketua BPIP Seharusnya Sudah Bisa Diproses Hukum

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Guru Besar Filsafat Pancasila Universitas Diponegoro Prof. Suteki mengatakan bahwa Ketua BPIP Prof. Yudian dapat diproses hukum atas dugaan penodaan agama.

“Saya katakan ini ada dugaan kuat telah terjadi  perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal 156 atau pasal 156 a KHUP, itu tentang penodaan agama,” kata Prof. Dr. Suteki dalam ILC TV One baru-baru ini.

Menurutnya, karena dalam pasal tersebut tidak perlu menunggu aduan, seharusnya polisi sudah bisa memeriksa Ketua BPIP.

“Dengan ada bukti yang cukup polisi itu sudah bisa langsung memeriksa tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE,” kata Prof. Suteki.

Menurutnya, hal tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pasal 28 ayat 2 yaitu tentang menyatakan dan mengeluarkan perasaan permusuhan terhadap salah satu atau beberapa golongan yang dalam hal ini adalah agama-agama di Indonesia.

“Apakah setelah melakukan klarifikasi itu masalah selesai? Saya katakan tidak cukup! Karena ini adalah negara hukum bukan negara klarifikasi,” tambah dia.

Karenanya, Prof. Suteki meminta aparat segera menindak hukum karena Indonesia adalah negara hukum.

“Di medsos saya mengatakan, kalau ini gak diproses apa perlu kita itu demo berjilid-jilid lagi? Jadi permasalahan besarnya disitu,” pungkasnya.

LIDMI: Wujudkan Indonesia Beradab Melalui Dakwah Kampus

MAKASSAR(Jurnalislam.com) – Temu Aktivis Dakwah Kampus se-Indonesia menjadi salah satu rangkaian kegiatan Muktamar III PP LIDMI yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dari berbagai daerah dan propinsi se-Indonesia yang bertempat di Gedung BPSDM Sulawesi Selatan, Jum’at (21/02/2020).

Ketua umum LIDMI, Hamri Muin mengatakan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat penting dalam mengusung dakwah kampus.

“Pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat penting untuk mengusung dakwah untuk seluruh Indonesia. Dengan adanya pertemuan ini memberikan perubahan dan pengaruh secara luas,” ujarnya.

Salah satu tujuan kegiatan ini adalah untuk menyatukan konsolidasi seluruh kader dari berbagai daerah dan wilayah se-Indonesia.

“Pertemuan ini juga bertujuan untuk menyatukan konsolidasi dengan seluruh kader dari berbagai wilayah se Indonesia. Pertemuan ini harus kita memiliki peran besar untuk perkembangan dakwah kampus di seluruh Indonesia dan menghidupkan ghirah seluruh kader dalam memperjuangkan dakwah kampus,” harapnya.

Juga untuk kembali berkonstruksi untuk gerakan dakwah kampus untuk Indonesia beradab.

“Tujuan kita adalah untuk kembali berkonstruksi  gerakan dakwah kampus untuk Indonesia beradab. Sebagaimana hari ini untuk kita berkumpul untuk membangkitkan perjuangan dakwah dalam mewujudkan Indonesia yang beradab,” lanjutnya.

Pemikiran Islam harus di gaungkan ke seluruh kampus di Indonesia karena jika tidak, maka pemikiran sekuler, liberal yang akan menguasai kampus.

“Kita melihat dakwah kampus adalah merupakan aset untuk melahirkan orang-orang besar di masa yang akan datang. Kapan pemikiran Islam tidak digalakkan di kampus-kampus Islam, maka pemikiran-pemikiran liberal, sekuler, syiah yang akan menguasai kampus,” tegas Hamri Muin.

Kerisauan adalah salah satu cara untuk membuat kita bergerak dalam perjuangan dakwah.

“Olehnya itu, kita mesti risau dengan kondisi kita hari ini. Dan terus berjuang dalam gerakan dakwah kampus kedepan. Serta memperkuat konsolidasi dan ukhuwah perjuangan kita kedepan,” tutupnya./*Muhammad Akbar