Berita Terkini

Malaysia Batasi Shalat Jumat, Singapura Melarang Total

Redaktur: Mazaya

KUALA LUMPUR(Jurnalislam.com) — Singapura memutuskan untuk sementara waktu menunda shalat Jumat. Sedangkan Malaysia, memutuskan tetap melakukan shalat Jumat namun dengan pedoman yang ketat.

Menteri Agama Malaysia, Zulkifli Mohamad Al-Bakri menyatakan akan menunda shalat Jumat berjamaah apabila Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa wabah virus corona tersebar luas.

Sementara ini, Zulkifli memerintahkan agar khotbah jumat dapat dipersingkat dan para jamaah melakukan wudhu dari rumah masing-masing.

Serta mereka yang dengan gejala tidak diperbolehkan mengikuti shalat jumaat berjamaah.

“Otoritas Masjid harus menyediakan pembersih tangan dan masker sebagai tindak pencegahan,” kata Zulkifli.

Sebelumnya, Malaysia terpapar virus corona diduga bermula dari sebuah pertemuan yang digelar di sebuah masjid di pinggiran Kuala Lumpur. Pertemuan empat hari di Masjid Sri Petaling pada akhir Februari itu, dihadiri oleh 10 ribu peserta yang datang dari beberapa negara.

Setidaknya ada 14 orang peserta telah dinyatakan positif virus, di antaranya dua dari Singapura dan satu dari Brunei. Pihak berwenang Malaysia masih berusaha melacak 5.000 warga negara yang turut hadir dalam acara tersebut.

Kepala eksekutif dari Pusat Kesehatan dan Kebijakan Sosial Galen, Azrul Mohd Khalib mengatakan keputusan Malaysia untuk melanjutkan shalat Jumat kecuali jika Kementerian Kesehatan menyarankan sebaliknya, membuat orang menghadapi risiko luar biasa dan berpotensi meningkatkan penyebaran penyakit.

“Kita harus mengikuti langkah Singapura dalam mengambil tindakan pencegahan,” ujar Galen seperti dilansir dari Arabnews, Kamis (13/3).

Singapura kata Azrul, telah menangguhkan semua kegiatan yang berfokus pada masjid sampai akhir bulan. Dan akan beralih dari penahanan ke fase mitigasi penyakit dari wabah virus corona. Karenanya, Azrul menyarankan pihak berwenang Malaysia juga harus menunda semua pertemuan keagamaan massal untuk mengurangi penyebaran virus.

Sumber: republika.co.id

 

Waketum MUI Sindir Dubes India: Biasanya Kalau Orang Salah Itu Takut

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi, mengaku kecewa atas Dubes India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat yang batal menghadiri pertemuan dengan MUI dan sejumlah Ormas Islam pada Kamis (12/3/2020) kemarin. Padahal, kata dia, pertemuan ini atas permintaan Dubes India.

“Saya tidak tahu apakah ini pembatalan sepihak, biasanya kalau orang salah, dia takut. Tapi kalau orang benar, dia akan tetap datang,” kata Muhyiddin di kantor MUI, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Selain itu, melalui sekretarisnya, Pradeep beralasan jika pertemuan dilakukan di kantor MUI, keamanannya tidak terjamin. Sebagai gantinya, Pradeep meminta agar pertemuan dilakukan di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

“Seharusnya, Duta Besar India berterima kasih kepada MUI sudah memfasilitasi. Kalau perlu, dia memberikan tiket khusus ke India untuk melihat, apakah di sana masih ada persekusi atau tidak,” ujar Kyai Muhyidin.

Awalnya, ungkap Muhyiddin, Pradeep meminta agar dapat silaturahim ke MUI. Setelah disetujui, pertemuan disepakati akan berlangsung pukul 13.00 WIB.

“Kami setujui pertemuan hari ini pada pukul 13.00 karena masih dalam perjalanan dari luar negeri. Dan beliau meminta pukul 17.00,” ujar dia.

“Tiba tiba, pukul 15.30 beliau mengirim WA (whatsapp), mengatakan bahwa beliau ke luar kota. Dengan sangat menyesal, dia bilang tidak bisa hadir dan diminta re-schedule di hari-hari mendatang,” katanya melanjutkan.

Bahkan, rencana pertemuan yang akan dihadiri oleh Menlu Retno Marsudi juga batal dihadiri. “Ibu Menlu awalnya mau hadir. Tetapi setelah berubah jamnya, beliau tidak bisa hadir,” katanya.

Meski begitu, pertemuan Pimpinan MUI dengan Pimpinan Ormas Islam tingkat pusat tetap dilaksanakan. Di antara yang hadir yaitu Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, Ketum FPI KH Shobri Lubis, Ketua PA 212 Ahmad Slamet Maarif, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Amani Lubis, Tim Pengacara Muslim Achmad Mihdan, dan Wakil Sekjen MUI Nadjamuddin Ramli.

MUI Desak India Cabut UU Diskriminatif Terhadap Umat Islam

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perwakilan ormas-ormas Islam mendesak pemerintah India menegakkan keadilan dan mencabut undang-undang kewarganegaraan diskriminatif terhadap umat Islam India (CAA). Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi saat bertemu dengan pimpinan Ormas Islam di kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis (12/03).

MUI dan ormas-ormas Islam juga mendesak PBB mengirimkan tim pencari fakta ke India untuk melaksanakan langkah-langkah tegas sesuai hukum dan konvensi Internasional.

“MUI mendesak Pemerintah India menghormati Sebelas Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang nasib warga Jammu Kashmir untuk menentukan nasib mereka melalui plebisit dan menghentikan blokade atas Jammu Kashmir,” ungkapnya.

MUI dari awal sudah mengutuk keras tindakan yang dilakukan ekstrimis Hindu pendukung Perdana Menteri India Narendra Modi terhadap kaum Muslim India yang tidak berdosa.

“Perbuatan tersebut melanggar prinsip dan nilai Hak Asasi Manusia yang tertera di dalam Piagam Hak Asasi Manusia dalam pembiaran pemerintah yang berkuasa,” kata KH Muhyiddin.

MUI mengingatkan, jika pemerintah India masih melakukan tindakan kebiadaban dan terorisme terhadap Muslim India, maka umat Islam Indonesia dianjurkan memboikot produk dari India. Serta meminta Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan dengan India jika hal yang seperti itu tetap berjalan.

“Kepada Umat Islam Indonesia agar mewujudkan ukhuwah Islamiyah terhadap kaum Muslim India dengan memberikan bantuan moral dan material,” paparnya.

Hadir dalam pertemuan ini beberapa pimpinan harian MUI Pusat, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, Rektor UIN Jakarta Amany Lubis, Ketua Alumni 212 Slamet Ma’arif, serta para pimpinan Ormas Islam tingkat pusat.

Pertemuan dengan Ormas Islam tingkat pusat tersebut merupakan permintaan Duta Besar India untuk Indonesia kepada MUI untuk mengklarifikasi apa yang terjadi di Kashmir. Pertemuan tersebut juga rencananya akan dihadiri Menteri Luar Negeri Indonesia. Namun, kurang dari dua jam pertemuan dimulai sesuai jadwal, Dubes India secara sepihak membatalkan hadir ke kantor MUI Pusat.

Dijadwalkan Bertemu MUI dan Ormas Islam, Dubes India Mendadak Batalkan Agenda

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat membatalkan secara sepihak pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan 61 Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020) sore. Pertemuan ini sedianya akan membahas kondisi umat Islam di India menyusul konflik yang memakan korban dari kalangan umat Islam.

Padahal pihak kedutaan sendiri yang menentukan waktunya. Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi menceritakan kronologis rencana pertemuan Dubes India dengan sejumlah Ormas Islam itu. Dubes India mengirimkan surat ke MUI guna mengadakan pertemuan silaturahmi dengan pimpinan MUI mengenai kondisi umat Islam di India.

“Kita setujui hari ini dan tanggal ini (Kamis, 12 Maret 2020) pukul 13.00 WIB. Tetapi ada surat masuk yang mengatakan Duta Besar tidak bisa berada di MUI pada pukul 13.00 karena masih dalam perjalanan dari luar negeri,” beber KH Muhyiddin di hadapan perwakilan 61 Ormas Islam di Gedung MUI Pusat, Jakarta Pusat, Kamis sore (12/3).

Ia melanjutkan, pihak kedutaan besar India meminta pertemuan diundur hingga pukul 17.00 WIB. MUI menyampaikan kepada 61 Ormas Islam bahwa dialog pertemuan dengan Dubes India diundur hingga pukul 17.00 WIB.

“Tiba-tiba pukul 15.30 beliau mengirim pesan WA (WhatsApp) mengatakan bahwa beliau ini kata Sekretarisnya ke luar kota. Jadi awalnya jam 16.30 WIB sudah ada di MUI dan WA berikutnya jam 17.00 WIB beliau ke luar kota,” jelasnya.

“Saya tidak tahu apakah ini pembatalan sepihak. Biasanya kalau orang salah, dia takut. Tapi kalau orang benar, dia akan tetap datang,” kata Muhyiddin di kantor MUI, Jakarta, Kamis (12/3).

Ditambahkan, pihak kedutaan besar berkilah tidak bersedia datang dengan alasan keamanan. Pradeep meminta agar pertemuan diadakan di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Meski tidak jadi dihadiri pihak kedutaan besar India, pertemuan MUI dengan ormas-ormas tetap dilanjutkan dan membahas berbagai hal tentang kondisi umat Islam di India. MUI dan perwakilan ormas Islam menyampaikan sejumlah catatan untuk pemerintah India.

Terkait Corona, NU Batalkan Musyawarah Nasional Alim Ulama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam com) – Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar pada 18-19 Maret 2020, secara resmi dibatalkan karena virus korona (COVID-19).

Hal ini diketahui usai menyebarnya surat pemberitahuan penundaan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Berikut isi surat yang ditandatangani Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Am KH Yahya Cholil Staqut, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, dan Sekjen A Helmy Faishal Zaini tersebut.

“Sehubungan dengan adanya wabah Virus Corona (SARS-coV 2/COVID-19) maka sebagai bagian upaya kita untuk membangun kewaspadaan dan membantu pemerintah dalam mencegah dan meluasnya penularan virus tersebut, dengan ini disampaikan bawah Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2020 yang diselenggarakan pada 18-19 Maret 2020 ditunda sementara waktu sampai dengan adanya pemberitahuan berikut.”

Sementara ketika dikonfirmasi, Ketua Pengurus Tanfidziyah PBNU KH Robikin Emhas mengatakan penundaan bukan karena cemas terhadap wabah COVID-19. “Penundaan dilakukan bukan karena kepanikan atau kecemasan,” katanya kepada Jurnalislam.com, Kamis (12/03/2020).

Robikin menuturkan, penundaan dilakukan demi kebaikan atau kemaslahatan bersama, mengingat Munas Alim Ulama dan Konbes NU melibatkan ribuan peserta.

“Semata demi kemaslahatan bersama mengingat Munas Alim Ulama dan Konbes NU melibatkan ratusan peserta dan dihadiri ribuan muhibbin NU,” ucapnya.

Lebih lanjut kata Robiikin menutukan untuk sementara belum ditetapkan kembali waktu pengganti digelarnya Munas dan Konbes NU. “Sementara belum ada pemberitahuan tanggal penggantinya,” pungkasnya.

Ikuti Italia, Denmark Karantina Semua Wilayah

Redaktur: Mazaya

DENMARK(Jurnalislam.com) – Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengumumkan bahwa pemerintah akan menutup semua taman kanak-kanak, sekolah dan universitas selama 2 pekan untuk memperlambat penyebaran virus corona yang semakin meluas di Eropa setelah sebelumnya Italia juga mengunci semua wilayah (lockdown) alias karantina wajib.

Dalam konferensi pers pada Rabu malam, PM Mette Frederiksen mengatakan bagi karyawan sektor publik yang tidak berada pada posisi pekerjaan penting akan dikirim pulang dengan cuti berbayar, sementara mereka yang berada di sektor swasta akan diminta untuk bekerja dari rumah.

Selain itu, acara-acara di dalam ruangan dengan 100 atau lebih peserta juga akan dilarang sebagai bagian dari langkah-langkah baru yang akan diterapkan mulai Senin depan. Menurut laporan media setempat, belum ada kematian akibat coronavirus di Denmark, tetapi jumlah kasus meningkat dengan cepat.

Frederiksen mengatakan langkah lockdown atau isolasi ini akan memiliki konsekuensi yang sangat besar, tetapi alternatifnya akan jauh lebih buruk.

“Dalam keadaan normal, pemerintah tidak akan menghadirkan langkah-langkah yang jauh seperti itu tanpa memiliki semua solusi yang siap untuk banyak orang Denmark yang terkait, tetapi kami berada dalam situasi yang luar biasa,” ujarnya dikutip Metro.co.uk, Kamis (12/3/2020).

Keputusan karantina wajib ini dilakukan setelah Danish Patient Safety Authority, atau Otoritas Keselamatan Pasien Denmark melaporkan 442 kasus baru coronavirus pada Rabu malam, menjadikan jumlah orang dikarantina menjadi 1.303 orang.

Sumber:republika.co.id

Menaker Klaim Siap Terima Masukkan tentang Omnibus Law

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Meski draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah masuk ke meja DPR pada Bulan Februari 2020, pemerintah memastikan bahwa ruang dialog untuk memberi masukan dan perbaikan atas RUU ini masih terbuka lebar.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat berdialog dengan perwakilan SP/SB usai mengunjungi BBPLK Bandung di Bandung, pada Rabu (11/3).

Sejumlah SP/SB Wilayah Jawa Barat yang berdialog dengan Menaker di antaranya KSBSI, KSARBUMUSI, KSPN, KSPSI. Dialog ini, sebut Menaker, merupakan upaya pemerintah menjelaskan secara gamblang tentang seluk beluk RUU Cipta Kerja.

Menaker menyatakan, pihaknya akan terus menyosialisasikan RUU Cipta Kerja kepada SP/SB. Baik mengenai latar belakang maupun poin-poin substansi RUU tersebut.

“Kami menyadari kalau ada yang mengkritisi atau bahkan mungkin menolak, kami harus terus banyak menjelaskan, dan ini yang kami lakukan,” kata Menaker.

Menaker pun mengapresiasi SP/SB yang sudah berkenan melakukan dialog, baik dalam memberikan dukungan maupun kritikan atas RUU Cipta Kerja. “Yang paling penting teman-teman memahami apa yang menjadi isu di luaran, beberapa hal yang ternyata tidak seperti apa yang diatur dalam RUU Cipta Kerja,” jelas Menaker.

Adapun, kunjungan Menaker BBPLK Bandung dalam rangka memastikan BLK telah berkolaborasi dengan dunia industri dalam pelaksanaan pelatihan maupun penempatan lulusan. Tujuannya, pelatihan di BLK tidak hanya melatih SDM saja. Namun juga memastikan lulusan pelatihan dapat masuk ke pasar kerja.

“Saya memastikan di BLK ini sudah berkolaborasi dengan industri, dan juga sudah mengikuti sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian, penempatannya pun sudah dikondisikan dengan industri,” jelas Menaker.

Sumber: republika.co.id

DBD Meluas di Jabar, Ini Persiapan Dinkes Jabar

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat (Jabar) sudah mengambil sejumlah langkah untuk menangani dan menanggulangi kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jabar.

Menurut Kepala Dinkes Jabar Berli Hamdani, pihaknya bersama Dinkes Kabupaten/Kota melakukan pemantauan jentik secara berkala. Salah satunya dengan mendorong gerakan satu rumah satu pemantau jentik (Jumantik).

“Kemudian, persediaan abate di semua kabupaten/kota cukup untuk dibagikan ke masyarakat. Tapi, memang perlu koordinator di setiap RT untuk menyalurkan abate,” ujar Berli di Kota Bandung, Rabu (11/3).

Berli menjelaskan, abate merupakan obat tabur yang difungsikan sebagai pembasmi telur dan jentik nyamuk. Terutama nyamuk Aedes Aegypti, yang biasanya berada di genangan air terbuka.

Menurut Berli mengatakan, sejak Januari sampai awal Maret 2020, jumlah kasus kematian akibat DBD di Jabar mencapai 15. Sedangkan di 2019, terjadi 49 kasus kematian akibat DBD. Target pelayanan DBD Dinkes se-Jabar ke depan adalah menghilangkan kematian akibat DBD ini.

Untuk menanggulangi hal tersebut, kata dia, Dinkes Jabar memastikan persediaan stok obat-obatan, termasuk infus, di semua fasilitas kesehatan. “Semua obat-obatan tersedia dan lengkap, termasuk infus. Infus ini dapat menangani penderita DBD yang mengalami shock,” kata Berli.

Sumber: republika.co.id

 

Cegah Corona, Kuwait Tutup Layanan Penerbangan Komersial

Redaktur: Mazaya

KUWAIT CITY (Jurnalislam.com) – Pemerintah Kuwait memutuskan untuk menangguhkan penerbangan komersial ke dan dari Bandara Internasional Kuwait mulai Jumat (13/3) hingga pemberitahuan lebih lanjut. Hal itu dilakukan menyusul wabah virus corona baru atau Covid-19 yang kian menyebar ke seluruh wilayah di dunia.

“Kedatangan penerbangan dibatasi untuk orang Kuwait dan kerabat tingkat pertama mereka, dengan pengecualian pesawat kargo,” ujar pernyataan negara dikutip kantor berita Kuwait News Agencies (KUNA), Kamis (12/3).

Menteri Dalam Negeri Kuwait, Anas al-Saleh mengatakan, semua penerbangan akan ditangguhkan dari Jumat (13/3). Sementara peraturan operasional dan rencana evakuasi warga dari negara terpapar corona akan dikeluarkan pada pemberitahuan berikutnya.

“Semua keputusan yang dibuat sehubungan dengan virus corona baru bersifat sementara dan akan berubah setiap hari sesuai dengan keadaan dan dampaknya,” ujar al-Saleh. Menteri mengatakan, bahwa sangat disayangkan beberapa orang tidak mematuhi langkah-langkah karantina.

Orang-orang itu, kata dia, akan bertanggung jawab secara hukum. Kuwait juga akan melarang semua pertemuan di restoran dan kafe, termasuk pusat perbelanjaan.

Langkah Kuwait merupakan yang terbaru dari serangkaian tindakan pencegahan di negara Teluk. Kuwait mencatat 72 kasus virus corona baru yang dikonfirmasi.

Di negara-negara Teluk lainnya, jumlah total infeksi corona melonjak. Di Qatar, jumlah pasien yang terinfeksi corona menjadi 262 setelah kementerian kesehatan melaporkan 238 kasus baru dalam satu hari. Kementerian kesehatan mengatakan kasus-kasus baru telah ditemukan pada orang-orang yang tengah dikarantina dan tidak berbaur dengan publik.

Sementara, Bahrain sebelumnya mengumumkan 77 infeksi baru di antara warga yang dievakuasi dengan pesawat dari Iran. Pihak berwenang mengumumkan ada sekitar 9.000 kasus virus corona yang dikonfirmasi di seluruh Iran, salah satu negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia.

 

Qatar Umumkan 238 Kasus Baru Corona dalam Satu Hari

Redaktur: Mazaya

DOHA (Jurnalislam.com) – Kementerian Kesehatan Qatar mendeteksi 238 kasus baru dari corona atau Covid-19 dalam satu hari, Rabu (11/3) waktu setempat.

Kasus baru teridentifikasi pada ekspatriat yang tertular virus setelah melakukan kontak dengan tiga pasien terinfeksi yang diumumkan awal pekan ini.

Seluruh 238 pasien baru corona tertular setelah melakukan kontak dengan tiga warga di kompleks perumahan yang sama.

“Kementerian Kesehatan Masyarakat mengklarifikasi bahwa kasus-kasus baru yang telah didaftarkan adalah mereka yang dikenai karantina sebagai tindakan pencegahan sejak ditemukannya tiga kedatangan yang terinfeksi,” ujar pernyataan resmi kementerian kesehatan Qatar dikutip Al Arabiya, Kamis (12/3).

Qatar sejauh ini belum melaporkan adanya korban jiwa terkait kasus virus corona. Namun demikian, pemerintahnya sudah meliburkan universitas dan sekolah, membatalkan banyak acara publik termasuk MotoGP hingga melarang pelancong dari 14 negara memasuki negara itu.

Banyak kasus awal yang didiagnosis di Qatar berasal dari sekelompok warga negara dan staf asing yang dipulangkan ke negara Teluk dari Iran. Iran sendiri pada Rabu (11/3) melaporkan 63 kematian baru dari virus corona baru ini.

Angka tersebut tertinggi dalam tiga minggu sejak Republik Islam mengumumkan kematian pertama dari wabah.

Wabah virus corona di Iran adalah salah satu yang paling mematikan di luar China, pusat penularan. Iran belum secara resmi memberlakukan karantina, tetapi pihak berwenang telah berulang kali meminta orang untuk tidak bepergian.

Pada Senin lalu, Qatar mengumumkan penutupan semua sekolah dan universitas, satu hari setelah pemerintah mengatakan melarang masuknya pendatang dari 14 negara.

Negara-negara Teluk melaporkan lonjakan kasus virus corona selama akhir pekan. Seperti Uni Emirat Arab (UEA) menutup semua sekolah mulai Ahad lalu untuk mencegah penyebaran virus. Arab Saudi juga menutup semua sekolah dan universitas menyusul pencegahan penyebaran dari virus yang kini sudah dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO.

sumber: republika.co.id