Berita Terkini

Kiai Cholil: Sudah Seharusnya Penista Agama Diproses Hukum

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat M  Cholil Nafis mendukung kepolisian yang sedang menyelidiki kasus dugaan penistaan agama Islam oleh seorang pria bernama Jozeph Paul Zhang. Ia berharap tersangka dapat ditangkap dan proses hukum terhadapnya terus dilanjutkan.

Menurut Cholil, pelaku dalam kasus penistaan agama seperti saat ini sudah sepantasnya menghadap meja hijau dan mendapat hukuman seberat-beratnya. Hal ini penting untuk menjadi pelajaran bagi banyak orang, sekaligus mencegah agar tidak ada yang bersikap main hakim sendiri karena merasa tidak puas dengan hukum.

“Umat Islam tidak usah terprovokasi. Percayakan proses hukum pada aparat dan dorong pihak berwenang bisa segera mengatasinya,” ujar Cholil, Ahad (18/4).

Cholil mengatakan seluruh ajaran agama tidak boleh dihina. Selama ini umat Muslim telah diajarkan saling menghargai terhadap penganut kepercayaan atau agama lain, sebagaimana mereka juga ingin dihargai.

“Kita (umat Muslim) harus menghargai orang lain sebagaimana juga ingin diposisikan demikian,” kata  Cholil.

Sebelumnya, Jozeph diduga melakukan penistaan agama Islam dengan melakukan diskusi daring melalui Zoom yang kemudian diunggah ke saluran Youtube miliknya dengan judul Puasa Lalim Islam. Dalam video diskusi itu, ia mengatakan Allah SWT dikurung di Ka’bah.

Tak hanya sampai di sana, Jozeph menantang siapa pun untuk melaporkan dirinya kepada pihak berwajib. Ia juga menawarkan imbalan masing-masing sebesar Rp 1 juta kepada lima pelapor pertama.

“Yang bisa laporin gua penistaan agama, nih gua nih nabi ke-26 Josep Fauzan meluruskan kesesatan ajaran nabi ke-25 dan kecabulan yang maha cabul,” ujar Jozeph dalam video itu.

Sumber: republika.co.id

Pondok Pesantren Diminta Taati Protokol Kesehatan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pondok pesantren diminta mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid-19.”Kami berharap kegiatan belajar di pesantren tetap mengutamakan prokes,” kata Kepala Seksi Pondok Pesantren Kantor KemenagKabupaten Lebak Ajrum Firdaus di Lebak, Sabtu (17/4).

Permintaan penerapan prokes itu agar para santri yang tengah belajar di pesantren tidak terpapar covid-19.Sebab, kata dia, dulu sebelum bulan suci Ramadhan beberapa santri di Kabupaten Lebak positif tertular virus corona akibat pesantren tidak menerapkan prokes.

Sebetulnya, ujar dia, prokes lebih efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.Saat ini, kata dia, jumlah ponpes di Kabupaten Lebak sebanyak 1.700 lembaga, baik yang dikelola secara modern maupun tradisional diwajibkan mematuhi prokes.

“Kami minta pesantren dapat mengendalikan pandemi covid-19 agar tidak menjadikan klaster penularan penyakit yang mematikan itu,” katanya.

Menurut dia, para pengelola pesantren harus mematuhi prokes dengan membudayakan 3 M yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan serta menghindari kerumunan.Saat ini, kata dia, tren penyebaran virus corona di Kabupaten Lebak dapat dikendalikan dan kini menjadi status zona kuning dengan risiko penularan rendah.Selain itu juga tingkat kesembuhan pasien COVD-19 cenderung meningkat.

sumber: republika.co.id

 

Syaikh Yusuf Qardhawi Dikabarkan Terpapar Covid-19

Redaktur: Mazaya

DOHA(Jurnalislam.com) — Ulama kenamaan Syekh Yusuf al Qardhawi dikabarkan terpapar Covid-19. Lewat jejaring sosial twitter resmi, pada Sabtu (17/4), pendiri Persatuan Para Cendikiawan Muslim Dunia itu mengumumkan telah menjalani tes covid-19, dan dinyatakan terinfeksi virus corona

Kesehatan ulama 94 tahun tersebut dilaporkan dalam kondisi yang baik. “Yang mulia, Syekh al-Qardhawi, terinfeksi virus corona, dan dia dalam kondisi baik, dan dia menerima perawatan kesehatan, dan meminta kita semua mendoakan, untuk pemulihan dan kebugarannya,” begitu tulis akun resmi Syekh al-Qardawi, yang dikutip dari portal berita, the Peninsula Qatar, Sabtu (17/4).

Syekh al-Qardhawi adalah salah satu tokoh, dan pemikir Islam kelas dunia. Ia lahir, dan besar di Mesir. Namun, reputasi politiknya yang dekat dengan kelompok Ikhwanul Muslimin, membuatnya terusir, dan terancam di Negeri Piramida.

Sumber: republika.co.id

Kecam Penistaan Agama, PBNU Desak Polisi Tangkap Jozeph Paul Zhang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  (PBNU)) mengecam keras Jozeph Paul Zhang, seorang pria yang mendadak viral di media sosial setelah diduga menista agama dan Nabi Muhammad SAW. PBNU menilai pernyataan Jozeph mencederai keyakinan dan ajaran umat Islam.

“Mengecam keras pernyataan yang mencederai keyakinan dan ajaran umat Islam. Pernyataan yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang masuk ke dalam penghinaan terhadap keyakinan umat Islam,” Sekjen PBNU, A Helmy Faishal Zaini, dalam keterangan tertulis, Minggu (18/4/2021).

Helmy meminta Polri segera menangkap Jozeph Paul Zhang. Dia juga meminta umat Islam tetap tenang dan tidak terprovokasi melakukan hal-hal yang di luar koridor hukum yang berlaku.

“Meminta aparat keamanan, dalam hal ini Polri untuk segera melalukan langkah konkret mengusut dan menangkap Joseph Paul Zhang atas perbuatannya tersebut,” ucapnya.

“Meminta kepada umat Islam untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi melalukan hal-hal yang di luar koridor hukum yang berlaku. Mari kita senantiasa menjaga bulan suci Ramadhan dengan cara-cara yang arif dan bijaksana. Salah satunya, saling menghargai dan menghormati keyakinan umat beragama,” tambahnya.

Sumber: detik.com

 

Menag Apresiasi Pelaporan Terhadap Penistaan Agama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Dugaan penistaan agama kembali terjadi dan menjadi perbincangan publik pekan ini. Ada dua peristiwa yang muncul, video Jozeph Paul Zhang yang diduga menghina Islam dan Desak Made Darmawati yang diduga melakukan penistaan agama Hindu.

Desak Made sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada umat Hindu, meski proses hukum yang berjalan tetap harus dihormati. Sementara itu, aparat juga sudah menindaklanjuti laporan terkait Joseph Paul Zhang.

“Saya mengapresiasi langkah proaktif aparat dalam menindaklanjuti dan mengambil tindakan atas laporan ujaran yang mengandung penistaan dan menimbulkan keresahan,” terang Menag setibanya di Jakarta, Minggu (18/4/2021), usai bertemu beberapa tokoh agama Kalimantan Utara.

“Saya minta masyarakat untuk tetap tenang, mengedepankan kebersamaan dan toleransi di tengah upaya berbagai pihak mengadu dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa,” sambungnya.

Menurut Menag, tindakan menistakan agama memang tidak dibenarkan atas alasan apapun. Karenanya, menjadi tugas aparat untuk melakukan tindakan tegas pada setiap bentuk penistaan agama, siapapun pelakunya.

“Saya mendorong aparat untuk menindak setiap pelaku ujaran atau pun perbuatan yang mengarah pada penistaan agama. Tidak hanya terkait kasus Joseph Paul Zhang dan Desak Made, tapi siapapun pelakunya,” tegas Menag.

Ditegaskan Menag, setiap umat beragama memang harus meyakini kebenaran keyakinan agamanya. Namun, hal itu tidak boleh diikuti dengan sikap merendahkan atau menyalah-nyalahkan ajaran atau keyakinan agama lainnya.

“Kedepankan toleransi. Mari yakini kebenaran agama masing-masing dengan tetap menghormati dan menghargai saudara sebangsa yang berbeda keyakinan,” tandasnya.

Prof. Azra: Sejak 100 Hari Pertama, Mendikbud Raportnya Merah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Setelah sempat lalai tidak memasukkan frasa ‘agama’ dalam draft Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali melakukan blunder dengan menghilangkan kurikulum wajib Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

PP 57 Tahun 2021 itu sendiri berfungsi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dalam pendidikan formal hingga non-formal.
Meskipun kesalahan itu segera diperbaiki oleh Kemendikbud dengan mengajukan revisi atas PP nomor 57 Tahun 2021 yang baru beberapa hari diteken Presiden Joko Widodo, pakar pendidikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengaku tak kaget.

“Pandangan saya Kemendikbud diserahkan pada orang yang bukan ahlinya. Bukan orang yang paham sejarah pendidikan Indonesia. Makanya sebelum munculnya (kasus) peta jalan, saya sudah menyatakan bahwa saya memberikan rapor merah pada Mendikbud yang sekarang itu,” ungkap Azyumardi dalam Pengajian Ramadan 1442 H PP Muhammadiyah, Ahad (18/4).
“Itu 100 hari kabinet. Sekarang hampir 1,5 tahun tidak berubah, bahkan lebih jelek,” imbuhnya.

Azyumardi menganggap terjadinya dua kali kesalahan mendasar itu sebagai hal yang fatal. Mendikbud menurutnya tidak menyiapkan pembangunan sumber daya manusia, tapi hanya menyiapkan sistem pendidikan yang merespon secara reaktif naik turunnya dinamika pasar semata.

“Kalau ada kata akhlak, itu gimmick saja,” kritiknya.
Sementara itu, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Abdul Mu’ti menyatakan bahwa BSNP telah membuat dan menyediakan masukan secara rinci terkait PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

“Termasuk mengenai rumusan PJPN, BSNP sudah membuat konsep pendidikan 2045 yang sudah beredar yang memang isinya berbeda dengan yang diterbitkan dengan Kementerian (Kemendikbud),” ungkap Mu’ti heran karena rekomendasi BSNP tidak diperhatikan.

Sebelumnya pada Kamis (15/4), Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melalui keterangan tertulis turut menyatakan prihatin atas kesalahan Kemendikbud.

“Kami menduga, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia ini merupakan kesalahan tim penyusun baik secara prosedural, formal, maupun substansial,” tulis Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim.

Sumber: muhamamdiyah

Lonjakan Kasus Covid di India, Faskes di Beberapa Kota Dikabarkan Lumpuh

Redaktur: Mazaya

INDIA(Jurnalislam.com)–Lonjakan kasus Covid-19 di India menjadi perhatian dunia. Pada Ahad (18/4), India melaporkan 261.500 kasus baru dalam 24 jam terakhir.

Kenaikan kasus positif yang sangat signifikan membuat sejumlah provinsi di India melaporkan ketidakmampuan merawat pasien Covid-19. Terutama ketidakmampuan memberikan bantuan oksigen bagi pasien Covid-19.

Salah satu daerah yang kesulitan oksigen adalah New Delhi. Chief Minister Delhi, Arvind Kejriwal, mengatakan Delhi mengalami kekurangan oksigen yang akut.

“Delhi sangat membutuhkan pasokan normal. Ketimbang meningkatkan suplai, suplai normal kami sudah sangat berkurang. Kuota oksigen Delhi dialihkan untuk negara bagian lain,” katanya lewat akun Twitternya, dikutip dari Indian Express, Senin (19/4).

Kejriwal mencicit, oksigen sudah menjadi benda darurat di Delhi. Cicitan Kejriwal diberi latar kondisi di beberapa daerah, seperti Maharashtra, Madhya Pradesh, dan Uttar Pradesh yang juga berlomba untuk mencari oksigen.

Ia pun sudah menulis surat ke PM Modi meminta bantuan bagi Delhi. Surat tersebut menyatakan, situasi Covid-19 di Delhi sangat serius. “Terjadi kekurangan tempat tidur dan oksigen. Kami butuh bantuan. Kami juga mengalami kekurangan pasokan oksigen yang ekstrem. Itu seharusnya diberikan ke kami secepatnya.”

Kurang dari 10 hari setelah India mengatakan tidak terdapat kekurangan oksigen, bahkan saat rumah sakit di sejumlah daerah yang mengibarkan bendera merah dan menyatakan stok oksigen rendah hingga tingginya kematian pasien Covid-19, perintah pemesanan oksigen keluar dalam 24 jam. Perintah tersebut untuk memastikan tidak ada gangguan dalam silinder oksigen di seluruh daerah. Termasuk meminta industri dan distributor melayani rumah sakit di seluruh India.

Perintah tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Ajay Bhalla, dilansir dari India Times, keluar beberapa jam setelah PM Modi diberi tahu tentang usaha pusat meningkatkan produksi dan pasokan tabung oksigen. Keluhan kekurangan oksigen tidak hanya disuarakan Delhi. Daerah dengan dampak parah seperti Maharashtra dan Madhya Pradesh juga mengeluh kekurangan oksigen. Akibatnya, rumah sakit menolak merawat pasien yang keluarganya tidak mau menandatangani klausul tidak akan menuntut rumah sakit secara hukum bila terjadi kekurangan oksigen.

Sebanyak 17 ribu ton oksigen sudah dialihkan dari negara-negara yang surplus oksigen ke 12 daerah yang paling membutuhkan. Masalahnya, di daerah terpencil, yang juga mengalami kenaikan kasus Covid-19 tapi tidak memiliki tempat penyimpanan oksigen yang besar. Di klinik yang relatif kecil, pasokan oksigen juga terganggu. Karena klinik tersebut mengandalkan pasokan tabungan oksigen harian.

Saat ini India sudah mendeteksi lebih dari 2,5 kali lipat kasus positif Covid-19 dibanding saat puncak gelombang pertama di September. Kenaikan kasus bukan karena kenaikan jumlah pengetesan. Tingkat pengetesan berada di kisaran angka yang sama seperti September dan Oktober tahun lalu. Tapi kali ini lebih banyak hasil tes yang keluarnya positif.

Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa gelombang kedua pandemi Covid-19 di India saat ini didorong oleh varian-varian baru yang lebih menular. Sebagian merupakan varian dari luar negeri dan sebagian lainnya merupakan varian dari India yang telah bermutasi dan menyebar.

“Saya percaya kita menjumpai sebuah mutasi yang lebih kuat, banyak pasien yang menunjukkan hasil negatif terhadap virus tetapi secara klinis mereka positif Covid-19, kotak pandora dalam bencana ini terbuka sekarang,” ujar Direktur Medis Dharamveer Solanki Hospital Dr Pankaj Solanki, seperti dilansir Telegraph.

Dr Solanki mengatakan kondisi para pasien di India saat ini memburuk dengan cepat. Ada lebih banyak pasien yang kini mengalami badai sitokin. Selain itu, gejala yang dialami pasien-pasien berusia lebih muda juga menjadi lebih sulit untuk dikelola.

Sisi barat dari negara bagian Maharashtra merupakan wilayah yang mengalami gelombang kedua pandemi Covid-19 terburuk di India. Sekitar 61 persen dari kasus yang ditemukan pada Januari-Maret di area tersebut disebabkan oleh strain B.1.617 atau dikenal sebagai double mutant. Varian ini juga menjadi penyebab lebih dari 70 kasus Covid-19 di Inggris.

Varian B.1.617 membawa dua mutasi spesifik yang menjadi perhatian yaitu E484Q dan L452R. Ahli virologi meyakini kedua mutasi tersebut lebih menular dan dapat menyebabkan reinfeksi. Mutasi serupa juga menjadi dalang di balik lonjakan kasus Covid-19 di Brasil dan banyak wilayah di Amerika Selatan dalam beberapa bulan ke belakang.

Seperti di banyak negara lain, ahli virologi Dr Shahid Jameel emngatakan kapasitas India untuk melakukan sekuensi terhadap strain baru ini masih terbatas. Ahli lainnya, Dr Ramanan Laxminarayan, menambahkan bahwa India saat ini belum menemukan hubungan antara sekuens-sekuens yang ada dengan epidemiologi dari Covid-19.

“Tanpa hubungan tersebut, kita tak bisa mengatakan varian mana yang paling mengkhawatirkan di lingkup India,” jelas Dr Laxminarayan.

sumber: republika.co.id

Bagaimana Peta Jalan Kemandirian Pesantren?

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyusun Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP). Peta jalan ini disusun sebagai tindak lanjut dari salah satu program utama Presiden Joko Widodo untuk segera mewujudkan kemandirian pesantren di Indonesia.

“Alhamdulillah, draf Peta Jalan Kemandirian Pesantren sudah memasuki tahap uji publik. Tahap awal proses uji publik kami gelar di Bogor selama dua hari, 15 – 16 April 2021,” terang Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani di Bogor, Kamis (15/4/2021).

Menurut pria yang akrab dipanggil Dhani ini, uji publik dilakukan untuk menggali masukan, saran, dan kritikan dari berbagai pemangku kepentingan. “Kami juga hadirkan perwakilan pesantren yang sudah memiliki ekonomi mapan, seperti Ponpes Sidogiri dan Ponpes Al Ittifaq Ciwedey, Bandung agar bisa ikut membahas draf peta jalan yang telah disusun,” ujar Ali Ramdhani.

“Uji publik juga menghadirkan pembahas dari Bank Indonesia (BI), Kemenko Perekonomian, dan media. Kehadiran perwakilan dari kementerian dan lembaga ini diharapkan memberikan pemahaman yang makin luas begitu pentingnya kemandirian pesantren,” sambungnya.

Ketua Pokja PJKP Hasanuddin Ali menambahkan, penyusunan draf PJKP melibatkan 30 anggota yang merupakan representasi dari stakeholder/elemen perwakilan kementerian/lembaga. Tim penyusun dipimpin oleh Alissa Wahid, putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid. Draf final PJKP ini rencananya akan diserahkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat.

Menurutnya, saat ini di Indonesia terdapat tidak kurang dari 30.549 pesantren dengan jumlah santri mencapai 4,2 juta jiwa. Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil pesantren yang memiliki keunggulan ekonomi.

Hasanuddin optimistis jika potensi yang ada dapat dimaksimalkan, pesantren yang umumnya berada di pelosok perdesaan akan menjadi kekuatan tersendiri bagi pondasi ekonomi warga. “Hal ini tak berlebihan. Sebab umumnya warga pesantren juga warga desa atau kampung,” ujar Hasanuddin.

Merujuk data Puslitbang Kementerian Agama, Hasanuddin mengungkapkan, kondisi ekonomi atau kemandirian pesantren Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam empat klaster. Pertama, pesantren yang tidak punya usaha sama sekali. Kedua, pesantren yang punya usaha tetapi kecil dan hanya menghidupi dirinya sendiri. Ketiga, pesantren yang memiliki usaha yang besar tetapi kurang tersentuh oleh strategi manajemen pemasaran. Keempat, pesantren yang punya usaha mandiri dan bisa menghidupi warga lain atau produknya sudah keluar daerah, bahkan ke luar negeri.

“Potensi-potensi ini harus dikelola agar menjadi kekuatan riil bagi pertumbuhan ekonomi umat dan bangsa secara menyeluruh,” terang Hasanuddin Ali, yang juga Tenaga Ahli Menteri Agama.

Hadir dalam proses uji publik ini, para Staf Khusus Menag, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur, serta tim penyusun PJKP.

BPJPH- LPPOM MUI Siapkan SOP Integrasi Halal

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terus berupaya melakukan pengembangan aplikasi untuk mendukung layanan sertifikasi halal yang menjadi ‘core business’ tugasnya dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).

Dalam tiga hari ini, BPJPH dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersinergi membahas penyiapan Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data dan aplikasi layanan sertifikasi halal.

Kedua aplikasi berbasis data tersebut adalah Sistem Informasi Halal (SIHALAL) yang dikembangkan oleh BPJPH dan CEROL yang dikembangkan oleh LPPOM MUI.

Sekretaris BPJPH Muhammad Lutfi Hamid mengatakan, sebagai lembaga penyelenggara layanan publik, BPJPH perlu terus menyempurnakan layanan sertifikasi halal yang dilaksanakannya. Terlebih, amanat regulasi baru JPH, setelah terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH, bahwa durasi pelaksanaan sertifikasi halal dituntut untuk lebih cepat dari sebelumnya.

“Di antara upaya itu adalah mengembangkan aplikasi layanan digital. Salah satunya dengan mengintegrasikan data dan aplikasi layanan BPJPH dengan LPH yang ada. Sehingga proses sertifikasi halal dapat berjalan efektif tanpa ada hambatan yang tidak perlu, seperti entri dua kali misalnya,” kata M Lutfi Hamid, Kamis (16/4/2021).

Data yang dikelola BPJPH, lanjut Mantan Kakanwil Kemenag DI Yogyakarta ini, menjadi referensi seluruh pemangku kepentingan JPH. “Dengan adanya satu data untuk bersama yang terintegrasi dan dikelola dengan baik dalam suatu sistem informasi, maka diharapkan ini akan membantu kita semua di dalam mewujudkan proses penyelenggaraan layanan sertifikasi halal yang cepat dan akuntabel,” imbuhnya.

Pembahasan integrasi data dan aplikasi layanan kedua pihak tersebut diharapkan akan memfinalkan sejumlah hal teknis; mulai dari integrasi dan akses data antara BPJPH dan LPH, hingga mekanisme pembayaran yang perlu dilakukan dalam proses bisnis sertifikasi halal. Setelah integrasi sistem selesai, selanjutnya akan dilakukan simulasi aplikasi secara utuh. Diharapkan pada akhir Mei mendatang, hasil integrasi ini sudah bisa dijalankan untuk mendukung layanan.

Sementara itu, pengelola Sistem Informasi Halal (SIHALAL) BPJPH, Muhammad Yanuar Arief, mengatakan bahwa timeline kerja telah disusun bersama oleh tim teknis BPJPH dan LPPOM MUI. Timeline itu mulai dari finalisasi bisnis proses dan SOP, user acceptance test (UAT) pada web-service dan integrasi aplikasi, hingga simulasi aplikasi untuk memastikan kesiapan penggunaan.

“Saat ini kami terus melakukan penguatan sistem layanan SIHALAL, di antaranya dengan cara mengintegrasikan data dengan lembaga-lembaga terkait. Saat ini sistem SIHALAL juga sudah terintegrasi dengan OSS sehingga untuk pendaftaran sertifikasi halal sudah diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB,” kata Yanuar Arief.

Pengembangan SIHALAL, lanjutnya, juga akan terintegrasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Pada akhir 2021, sistem tersebut juga akan terintegrasi dengan beberapa marketplace di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, juga layanan digital LinkAja, dan lain sebagainya.

“Ini kita maksudkan agar pelaku usaha tak hanya semakin mudah untuk mengakses sertifikasi halal saja, namun sekaligus juga mendorong market produk UMK serta memperkuat pengembangan ekosistem halal kita,” pungkasnya.

Kolaborasi DD Tekno dan K3I Hadirkan Ambulans Gratis Bagi Masyarakat Bogor

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com)–  Pecinta burung yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan beragam komunitas pecinta burung berkicau terwadahi dalam Koperasi Komunitas Kicau Indonesia (K3I). Beragam anggota komunitas yang ada, ternyata belum mampu melengkapi layanan kesehatan bagi para anggotanya. Melihat kondisi tersebut, PT. Duta Danadyaksa Teknologi (DDTekno) merupakan  unit social enterprise Yayasan Dompet Dhuafa Republika yang bergerak dibidang inovasi teknologi fundrising sosial ekonomi .

Selain itu juga sebagai MPZ DD yang menghimpun dana sosial melalui kanal digital, sebagai penyaluran dari himpunan dari donatur melalui DD Tekno dapat memberikan ambulan bagi K3I yang didapatkan melalui penghimpunan infak dan sedekah. Acara yang berlangsung di Mocca Cafe, Sindangbarang, Bogor pada Jumat (16/4/2021) tersebut, menjadi langkah DD Tekno mendukung pelayanan kesehatan masyarakat dengan bersinergi bareng K3I.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Lukmanul Hakim selaku Stafsus Wapres yang juga Ketua Pengawas K3I, Guntur Subagja, Nasyith Majidi selaku Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Iskandar Syamsi selaku CEO PT. Duta Danadyaksa Teknologi, dan Ust. Ahmad Sonhaji, selaku Direktur Dakwah, Budaya & Pelayanan Masyarakat.

Pada sambutannya, Lukmanul Hakim mengatakan, ”Terima kasih atas niat baik dari Dompet Dhuafa melalui DD Tekno. Hari ini Koperasi Komunitas Kicau Indonesia (K3I) memiliki ambulans. K3I menaungi lebih dari seribu Komunitas Kicau Mania yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini digunakan untuk para anggota komunitas maupun masyarakat yang sakit. Sehingga yang memerlukan tindakan cepat, akan mendapatkan penanganan tepat. Banyak dari anggota komunitas yang memerlukan ambulans, namun belum terlaksana karena terbentur oleh biaya.”

“Setiap kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan memberdayakan dan melayani dhuafa menjadi target Dompet Dhuafa. Ketika hari ini dengan Komunitas Kicau Indonesia mungkin di kesempatan lain, bisa dengan yang siapapun. Sepanjang itu untuk kebaikan dhuafa,” ujar Nasyith Majidi, selaku Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika.

Hingga sampai saat ini, Komunitas Kicau Mania kurang dipandang oleh pemerintah, banyak waktu bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membantu para anggota komunitas.

“Melihat anggota kami dari kalangan bawah nampak kesulitan dalam akses kesehatan. Dengan adanya ambulans ini, semoga dapat membantu anggota kami dalam layanan kesehatan. Baru pertama kali dari Komunitas Kicau Mania di Bogor yang menerima ambulans dari Dompet Dhuafa, terutama bagi anggota kami yang sakit, Ambulan ini dapat digunakan bukan hanya untuk akses kesehatan di wilayah Bogor bahkan bisa ke luar Kota Bogor seperti Jawa Barat hingga Jawa Tengah” jelas Deny Zaelani, Ketua Komunitas Kicau Mania Bogor.