Berita Terkini

SMP Muhammadiyah PK Solo Gelar Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW

Redaktur: Mazaya

SURAKARTA(Jurnalislam.com)–SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat (PK) Surakarta menggelar pengajian virtual dalam rangka memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1443 H pada Rabu (2/3/2022). Hadir sebagai pembicara Ustaz Burhan Shodiq dan diikuti siswa-siswi melalui zoom meeting serta youtube PK TV.

 

Muhdiyatmoko, M.Pd selaku Kepala SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta. mengajak kepada guru, karyawan, dan para siswa untuk mengambil hikmah dari peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Hal itu karena banyak pelajaran yang bisa kita petik dan amalkan dari peristiwa bersejarah tersebut.

 

“Peristiwa Isra’ Mi’raj merupakan peristiwa bersejarah yang mengandung dimensi keimanan untuk yakin bahwa Allah SWT yang menghendaki peristiwa tersebut berlangsung, dimensi kekuasaan bahwa kita mengakui kebesaran Allah SWT di atas segala-galanya,” papar Muhdiyatmoko saat sambutan acara tersebut.

 

Muhdiyatmoko mengajak kepada semua untuk mengambil hikmah dari peristiwa Isra’ Mi’raj. Melalui perintah sholat tersebut terdapat pula dimensi hubungan dengan Allah SWT dan manusia. Kita diberi pelajaran untuk selalu disiplin, bersuci, beradab, dan mampu menjalin hubungan sesama manusia dengan penuh rasa penghargaan dan kasih sayang.

 

“Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk sholat lima waktu maka mari kita disiplin dalam melaksanakan sholat berjamaah,” jelasnya.

Ustaz Burhan Shodiq sebagai pembicara mengawali pembahasan tema dengan menceritakan kisah Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, dalam perjalanan Isra’ Mi’raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha lalu dilanjutkan ke sidratul muntaha bertemu Allah SWT. Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat lima waktu.

 

“Isra’ Mi’raj adalah mukjizat dari Allah SWT yang diberikan kepada Rasulullah SAW pada sepuluh tahun setelah kenabian. Peristiwa Isra’ Mi’raj terjadi sebagai hiburan untuk Rasulullah SAW karena ditinggal dua orang yang disayangi, istri Kodijah dan Paman Abu Thalib,” terang Ustaz Burhan Shodiq.

 

Mengapa peristiwa Isra’ Mi’raj tersebut Rasulullah SAW justru mendapatkan syariat salat? Kita bisa mengambil hikmah adalah jikalau kita dalam posisi galau, gelisah, sedih, insecure maka kita melaksanakan sholat. Pertanyaan berikutnya, sholat berperan sebagai apa? Apakah sekadar menggugurkan kewajiban atau sholat menjadi kebutuhan?

 

“Allah SWT akan selalu bersama kita, membersamai setiap kehidupan kita dan memberikan pertolongannya. Jika kita sedih, suntuk, insecure maka kita mendirikan sholat agar bisa mendapatkan pencerahan,” jelasnya

 

Ustaz Burhan Shodiq mengajak kepada semua untuk tidak menjadikan sholat sebagai beban, melainkan kebutuhan agar Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua dalam setiap masalah kehidupan.” Jelasnya.

 

Ustaz Muhammad Arif Wicagsono selaku ketua panitia menyampaikan bahwa hari besar Islam salah satunya peristiwa Isra’ Mi’raj selalu diperingati sekolah sebagai wahana edukasi dan motivasi kepada para siswa sehingga penguatan-penguatan karakter religius tetap terjaga.

Manuver Putin dan Patronase Kadyrov dalam Kebijakan Rusia

Redaktur: Mazaya

Oleh: Pizaro Gozali Idrus

Peneliti Center for Islam and Global Studies

Perang antara Rusia dan Ukraina yang meletus pada 24 Februari telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk umat Islam.

Hal ini khususnya terjadi saat pemimpin Republik Chechnya, yang merupakan wilayah mayoritas Muslim di bawah Federasi Rusia, mengerahkan puluhan ribu tentaranya untuk melawan tentara Ukraina.

Berita ini kemudian diikuti oleh banyak meme dan video yang menunjukkan keshalehan para tentara Rusia, sekaligus dukungan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Putin dianggap presiden pro umat Islam berhadapan dengan Ukraina yang didukung oleh negara-negara Barat, khususnya AS yang selama ini memerangi umat Muslim.

Manuver politik Putin

Umat Muslim dan masyarakat pada umumnya harus jernih melihat ini semua. Dalam menganalisa perang Ukraina, kita harus mengumpulkan data secara komprehensif dan tidak parsial agar dapat melihat problematika ini secara jernih.

Perlu diketahui, keterlibatan faksi perjuangan Checnya dalam dukungan terhadap Putin tidak lepas dari politik etis yang dilakukan Moskow untuk mendapatkan dukungan kekuasaan dan memukul mundur perlawanan Muslim. Artinya, pendekatan Putin kepada para pemimpin pemerintahan Republik Chechnya lebih bermuatan politis.

Wilayah Chechnya yang berpenduduk mayoritas Muslim telah menjadi saksi bisu dari perang brutal antara loyalis Moskow dan kelompok perlawanan Chechen dari pertengahan 1990 hingga 2009. Chechnya memperoleh kemerdekaan de facto setelah Perang Checnya antara 1994 dan 1996. Tapi Chechnya masih merupakan bagian sah dari Rusia.

Secara geografis, wilayah utara Chechnya berbatasan dengan Rusia, wilayah timur dan tenggara berbatasan dengan Republik Dagestan, dan barat daya berbatasan dengan Georgia.

Untuk menganalisa hubungan Putin dan patron Kadyrov, kita perlu kembali kepada sejarah hubungan antara keduanya. Julie Wilhelmsen dalam Inside Russia’s Imperial Relations: The Social Constitution of Putin-Kadyrov Patronage (2019), upaya Putin untuk menjinakkan Muslim Chehcnya lewat patron keluarga Kadyrov sudah dilakukan sejak 1999 melalui komunikasi personal.

Pada saat itu, Moskow menyadari perlunya proksi di Chechnya untuk membendung kelompok Muslim yang kembali melakukan perlawanan pada tahun 1999.

Benar saja, ketika pasukan Rusia kembali ke Checnya, Ahmad Kadyrov meminta orang-orang Chechnya untuk menghentikan perlawanan bersenjata.

Untuk membangun proksi, Putin menawarkan otonomi secara luas di bawah kepemimpinan Kadyrov. Hal ini dilakukan Putin untuk menopang popularitasnya sebagai perdana menteri. Kala itu, janji pertama Putin kepada rakyat Rusia ketika menjadi Perdana Menteri pada tahun 1999 adalah menghancurkan “teroris” di Chechnya. Ini menjadi pertaruhan politik Putin untuk mempertahakan awal kekuasaannya di Rusia.

Setelah Ahmad Kadyrov tewas akibat serangan bom, Ramzan Kadyrov, sang anak, menggantikan Ahmad sebagai pemimpin di Chechnya.

Sejak saat itu, Putin telah mengalokasikan uang, senjata, dan kekuasaan untuk Ramzan Kadyrov sebagai proksi Kremlin di wilayah itu. Sebelum tahun 2020, Moskow tercayat mengelontorkan dana sekitar USD4 miliar kepada Republik Chechnya setiap tahun. Sebagai timbal baliknya, Kadyrov menjanjikan Putin kekuatan militer dan perlindungan dari kelompok oposisi anti Moskow meskipun Kremlin melakukan tindakan brutal terhadap Muslim Chechnya.

Physicians for Human Rights (PHR) mendokumentasikan bahwa, pada Desember 2000, pasukan Rusia terus terlibat dalam penangkapan sewenang-wenang, penahanan yang tidak sah, penyiksaan, pembunuhan, percobaan pembunuhan, penghilangan, penyuapan, dan penembakan di pusat-pusat populasi Checnya.

Warga sipil ditangkap dengan barang bukti yang lemah, diinterogasi, dipukuli, dan kadang-kadang dilemparkan ke dalam lubang di tanah, hanya untuk dibebaskan ketika kerabat membayar suap yang signifikan. Beberapa menghilang.

Unit militer Rusia menyapu kota dan desa seolah-olah mencari pejuang di pihak Chechnya, menangkap warga sipil, menembak rumah, mengambil properti, lalu pergi.

PHR melakukan survei acak terhadap 1.143 orang yang mengungsi dari Chechnya karena perang. Responden menyaksikan hampir 200 pembunuhan terhadap non-pejuang atau non-kombatan.

Sebanyak 46% dari 1.143 yang disurvei melaporkan telah menyaksikan setidaknya satu pembunuhan warga sipil oleh pasukan federal Rusia.

Menggiring perang sesama Muslim

Aliansi militer Putin dan Kadyrov pada gilirannya berjalan hingga bertahun-tahun dan melewati batas teritori Rusia. Stacy Closson dalam The North Caucasus after the Georgia-Russia Conflict (2008), mencatat Ramzan telah menggalang tentara Chechnya untuk membela Rusia dalam perang di luar negeri.

Selama Perang Rusia-Georgia pada tahun 2008, beberapa ribu tentara Chechnya bertugas sebagai penjaga perbatasan di sepanjang perbatasan Abkhaz dan Ossetia Selatan. Servis serupa juga ditawarkan selama perang di Ukraina saat Rusia menganeksasi Krimea.

Meski Krimea adalah rumah bagi 12 persen Muslim Tatar, Kadyrov mendukung Putin untuk menganeksasinya. Pasukan Rusia memasuki semenanjung Krimea pada Februari 2014 dan Presiden Vladimir Putin secara resmi membagi wilayah tersebut menjadi dua subjek federal terpisah dari Federasi Rusia pada bulan berikutnya.

Banyak pasukan Chechnya Kadyrov telah berperan dalam pertempuran di Ukraina timur, di mana mereka mendukung separatis pro-Rusia melawan pasukan Ukraina ketika konflik meletus. Menurut PBB, pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis pro-Rusia di Donbas telah menyebabkan lebih dari 13.000 orang tewas sejak 2014.

Aliansi Kadyrov dan Putin kemudian berlanjut di Suriah. Pada tahun 2015, Rusia mulai terlibat untuk mendukung penuh kekuasaan Assad. Kondisi ini menjadikan rezim Assad yang tadinya lemah berubah menjadi kuat.

Rusia telah menjadi pihak yang oleh banyak orang digambarkan sebagai genosida terhadap warga Muslim Suriah dan melakukan segudang kejahatan terhadap kemanusiaan. Hampir tidak mungkin dunia melupakan pembunuhan brutal Rusia di Suriah, yang ikut menargetkan warga sipil di rumah, toko, rumah sakit, dan sekolah.

Teror yang menghujani warga Suriah oleh angkatan udara Rusia telah menyebabkan krisis pengungsi. Zona aman yang dibangun di Idlib atas kesepakatan Moskow dan Ankara tidak bernar-benar aman dari serangan tentara Rusia dan Assad.

Kantor berita Anadolu Agency (2019) melaporkan dari kesepakatan pada 17 September 2018 hingga bulan Oktober 2019 sebanyak 1.282 warga sipil telah tewas oleh serangan udara koalisi Suriah dan Rusia, di antaranya adalah 219 wanita dan 341 anak-anak.

Pada Desember 2016, kehadiran pejuang Chechnya di antara pasukan Rusia menjadi subyek banyak laporan. Kadyrov awalnya membantah kehadiran pasukannya, tetapi menegaskan bahwa jika Kremlin memberikan perintah, pasukan yang ditempatkan di Chechnya dengan senang hati pergi “memerangi sampah di Suriah.”

Pada Januari 2017, pemimpin Chechnya mengakui bahwa batalyon polisi militer yang terdiri dari etnis Chechnya memang berada di Suriah sebagai bagian dari pasukan Kementerian Pertahanan Rusia.

Pada saat itu, sebuah video telah bocor dari pasukan Chechnya di mana sekitar 500 orang menunggu keberangkatan ke Suriah. Sementara itu, dua utusan Kadyrov telah mengunjungi Suriah dan bertemu dengan para prajurit.

Alexander Sotnichenko, pensiunan diplomat Rusia dan pakar Timur Tengah, dalam wawancaranya dengan Al-Monitor (2017) mengatakan salah satu tujuan pasukan Kadyrov ada di Suriah untuk menunjukkan kepada Muslim Suriah bahwa Rusia tidak membuat penduduk Sunni takut.

Alasan lainnya adalah untuk mengubah citra negatif warga Checnya yang sebagian besar dipandang rezim Suriah sebagai ‘teroris’, karena banyak dari mereka berperang melawan Assad.

Selain itu, Kadyrov tidak hanya mempromosikan kepentingan Rusia melalui kontak regionalnya, tetapi dia juga mengambil kesempatan untuk membawa investasi asing ke Chechnya.

Al-Monitor (2016) mencatat Israel menjadi sumber investasi lain bagi Chechnya. Sebagai hasil dari perjalanan menteri dan pebisnis Chechnya, peternakan susu besar (hingga 1.200 sapi) telah dimungkinkan di Chechnya dengan menggunakan uang dari pengusaha Israel. Pembangunan pabrik yang memproduksi makanan ikan adalah proyek lain yang sedang dikembangkan antara kedua pihak.

Menghindari pertarungan sesama Muslim di Ukraina

Benturan sesama Muslim kini berpeluang kembali terjadi di Ukraina. Sebuah video pendek yang diterbitkan saluran berita Rusia, RT, menunjukkan ribuan pasukan Chechnya berkumpul di alun-alun utama ibu kota wilayah itu, Grozny, untuk menunjukkan kesiapan berperang di Ukraina. Kadyrov pun mengakui sudah ada tentara-tentara Checnya yang tewas dalam perang di Ukraina.

Pekan lalu, Mufti Krimea Aider Rustemov meminta tentara Muslim yang bertugas di tentara Rusia untuk meninggalkan unit mereka karena khwatir dipaksa berperang melawan saudara-saudara mereka di Ukraina.

Rusia memang memiliki tentara Muslim yang berasal dari Caucasus, Tatarstan and Bashkortostan. Oleh karena itu, perang Ukraina rentan mengadu domba sentimen Muslim yang dapat memecah belah kesatuan umat Muslim Rusia dan Ukraina.

Sebagai catatan, jumlah muslim di Ukraina sendiri ada 400.000, yang mayoritas berasal dari Muslim Tatar. Pada 2014, saat Krimea dianeksasi Rusia, puluhan ribu dari Muslim Tatar harus mengungsi dari rumah mereka.

Untuk itu, kita perlu hati-hati dalam mencermati manuver Putin dalam perang di Ukraina. Jika tidak waspada, umat Islam rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dalam perang Ukraina dan Rusia.

Daftar Pustaka

Inside Russia’s Imperial Relations: The Social Constitution of Putin-Kadyrov Patronage, Cambridge University Press: 2019

Stacy Closson, “The North Caucasus after the Georgia-Russia Conflict,” Russian Analytical Digest 51 (December 5, 2008), 2–5.

Pizaro, Negosiasi Konflik Turki dan Rusia dalam Menyelesaikan Krisis Suriah: Studi Kasus Zona De-Eskalasi Idlib (2018-2019), Paramadina Graduate School of Diplomacy: 2021

Physicians for Human Rights, Endless Brutality: Ongoing Human Rights Violations in Chechnya, 2001

Religious Information Service of Ukraine (2022), Mufti of Crimean Muslims urges co-religionists in the Russian army to return home, https://risu.ua/en/mufti-of-crimean-muslims-urges-co-religionists-in-the-russian-army-to-return-home_n126275

Al-Monitor (2016), What is Chechnya’s Kadyrov up to in Middle East?: https://www.al-monitor.com/originals/2016/11/chechnya-kadyrov-russia-mideast-diplomacy.html#ixzz7MLWyn4Gs

Al-Monitor ( 2017), What’s Chechnya doing in Syria?, https://www.al-monitor.com/originals/2017/03/russia-syria-chechnya-ramzan-kadyrov-fighters.html

Kajian Spesial F-UMA IMBI, Ketua Umum DPP LIDMI: Pemuda adalah Lokomotif Perubahan

Redaktur: Mazaya

BIMA(Jurnalislam.com)–Forum Ukhuwah Mahasiswa Muslim Bima-Dompu (F-UMA IMBI)melaksanakan Kajian Spesial tentang Kepemudaan pada Ahad (6/03) malam via Zoom Meeting. Tema umum dari webinar ini adalah Peran Pemuda dalam Perkembangan Dakwah Kampus.

Kajian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperkuat semangat dakwah dalam menyongsong berbagai tantangan zaman. Selain itu, kajian ini dipandang penting untuk menyemarakkan diskusi intelektual di kalangan pemuda.

Faktor yang spesial dari kajian ini adalah karena menghadirkan pembicara dari Pimpinan Pusat Lingkar Dkawah Mahasiswa Indonesia. Asrullah selaku ketua umum terpilih di Muktamar IV LIDMI akhir Februari lalu mengisi kajian tersebut sekitar satu jam. Kajian kemudian diiringi dengan diskusi interaktif mengenai arah gerakan pemuda dewasa ini.

Asrullah dengan lugas menguraikan beberapa peran penting pemuda bagi kemajuan agama dan bangsa. Salah satu diantaranya adalah pentingnya peran pemuda sebagai lokomotif perubahan.

“Dengan dibarengi semangat perjuangan yang bersifat kontinu dan konsep intelektual yang bernas, pemuda adalah lokomotif perubahan. Pesan kami pribadi. Cerdaslah pada bidang kita masing-masing, Jangan membangun paradigma homogenitas. Itu akan membuat kita tidak produktif”, ungkapnya.

Menurutnya, pemuda atau mahasiswa harus memperdalam ilmu yang ia sedang geluti dengan maksimal. Dengan demikian, akan lahir mahasiswa yang mampu berkontribusi positif sesuai bidang keilmuannya.

Dalam kaitannya dengan bonus demografi, Asrullah juga mengungkapkan peran pemuda yang sangat besar. Mayoritas generasi produktif saat ini adalah dari kalangan pemuda. Bonus demografi bisa saja menjadi buah simalakama jika potensi yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Salah satu tantangan kita ialah bonus demografi. Satu kondisi dimana mayoritas generasi profuktif diisi oleh pemuda. Pertanyaannya adalah pemuda seperti apa yang kita inginkan? Apakah pemuda yang setelah ngaji, pergi ke masjid setelah itu selesai? Apakah itu yang disebut sebagai aktivis?”

Menurut mahasiswa doktoral Universitas Hasanuddin ini, pemuda seharusnya jangan menarik diri dari percaturan sosial. “Pemuda seharusnya mampu membaca kapasitas pribadi, melihat realitas diri, mengukur kapasitas itu, dan kemudian menuangkannya dalam ranah aplikatif, pada ranah sosial. Itulah namanya pemuda solutif,” tegasnya.

UIII Didorong Pastika Kesiapan Akademik dan Rencana Perkuliahan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Indonesia saat ini menjadi salah satu pusat kajian peradaban Islam dunia, khususnya terkait keislaman moderat (wasathy). Keberadaan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) diharapkan dapat menjadi pusat rujukan global Islam moderat tersebut. Untuk itu, diperlukan konsolidasi dan evaluasi lebih lanjut antara pihak terkait agar perkembangan pembangunan UIII dapat lebih terarah dan optimal.

“Saya minta Menteri Agama dan Rektor UIII bersama Menteri Dikbudristek untuk melakukan kajian kelayakan untuk pembukaan program studi yang secara khusus menjadi andalan UIII,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi Kemajuan Pembangunan UIII di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Rabu (02/03/2022).

Menurut Wapres, pembangunan UIII harus didukung dari kesiapan aspek akademik, baik persiapan perkuliahan, status dosen, serta penataan ulang proses seleksi mahasiswa.

“Kedua, Rektor UIII harus memastikan kesiapan akademik dan aspek-aspek lainnya terkait rencana dimulainya perkuliahan yang sesungguhnya, seperti memperjelas status dosen yang telah direkrut, menata kembali proses seleksi mahasiswa dengan mengikuti standar global, termasuk untuk membangun dan menerapkan _learning management system_ ,” jelas Wapres.

Lebih jauh, Wapres meminta UIII dapat mengonsultasikan untuk pemenuhan kebutuhan anggarannya pada tahun anggaran 2023 dan 2024 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

“Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas agar segera mereviu usulan anggaran pembangunan lanjutan dari sarana prasarana kampus UIII, terutama untuk pemenuhan kebutuhan furnitur dan interior, serta penyelesaian infrastruktur kawasan kampus di tahun 2022,” ujarnya.

Di sisi lain, Wapres menekankan pentingnya perencanaan kebutuhan program studi agar disesuaikan dengan pembangunan infrastruktur UIII hingga tahun 2024.

“Rektor UIII melalui koordinasi bersama Menteri Agama dan Menteri PUPR agar segera menyesuaikan (reprogramming) rencana pembangunan infrastruktur Kampus UIII sampai tahun 2024, dengan memperhatikan kebutuhan program studi yang akan dibuka,” pinta Wapres.

Terakhir, Wapres mengimbau agar fungsi UIII sebagai Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH) dapat dioptimalkan sehingga pembangunannya dapat memanfaatkan sumber dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan mitra UIII.

“Pembangunan UIII selanjutnya agar dapat dibiayai dengan mengoptimalkan status UIII sebagai PTN-BH, yang tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi bisa memanfaatkan sumber pembiayaan dari skema SBSN dan potensi pembiayaan melalui kerja sama dengan mitra UIII terkait,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan, tujuan awal dibentuknya UIII merupakan inisiasi dari Presiden Joko Widodo agar Indonesia memiliki lembaga pendidikan tinggi dengan audiens internasional yang nantinya dapat mendiseminasikan praktik-praktik Islam yang ada di Indonesia kepada dunia.

“Jadi ini lebih merupakan tool of diplomacy. Bukan mencetak akademik tapi ini adalah tool of diplomacy, bahwa kemudian produknya bisa saja pemikir yang hebat yang terus menggaungkan dan menyuarakan praktik Islam di Indonesia tapi bisa juga masuk ke pop culture,” jelas Pratikno.

“Ini penting juga ya bagaimana agar praktik-praktik Islam bisa terdiseminasikan ke masyarakat internasional melalui film, animasi, game, termasuk melalui buku-buku rujukan. Jadi itulah kontribusi Indonesia untuk masyarakat internasional,” tambahnya.

Sementara, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, Kementerian Keuangan akan siap mendukung segala kebutuhan agar UIII dapat segera memulai kegiatan perkuliahan di tahun ini.

“Untuk koordinasi lebih lanjut, kami akan melakukan diskusi di tingkat teknis untuk memenuhi kebutuhan. Kami mencatat untuk keperluan perkuliahan gedung sudah relatif siap, kebutuhan interior dan perlengkapan belajar yang perlu kita lengkapi supaya bisa kita mulai perkuliahan di bulan September 2022 ini,” jelas Suahasil.

Turut hadir pada rapat tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi, serta Rektor UIII Komaruddin Hidayat.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Mohamad Nasir.

 

CSIL: Jika Pemilu Diundur, Maka Indonesia Menuju Negara Gagal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Lembaga kajian Centre of Study for Indonesian Leadership (CSIL) telah melakukan kajian mendalam atas wacana usulan dari beberapa Ketua Umum Partai Politik di Indonesia untuk memundurkan agenda pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

CSIL telah mempelajari pendapat berbagai pakar tata negara dan hasil – hasil survei persepsi publik terkait dengan wacana penundaan Pemilu tahun 2024 nanti. Dimana CSIL menyimpulkan bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat bagi pemerintah untuk mengundurkan atau menunda Pemilu tahun 2024 dan justru jika Pemilu dipaksakan untuk diundur atau ditunda maka Indonesia akan terancam menjadi negara gagal yang berimbas kepada berbagai sektor kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

“Pengunduran atau Penundan Pemilu sama saja membawa Indonesia kepada kehancuran yang menuju negara gagal, karena akan menimbulkan konflik sosial yang akan berimbas kemana -mana” jelas Direktur CSIL Abdul Malik.

Menurut Abdul Malik, CSIL melihat ada kepentingan oligarki yang ingin memperpanjang kepentingannya dibalik penundaan atau pengunduran Pemilu tahun 2024 nanti. Beliau bersama para peneliti senior yang ada di CSIL seperti Dr. Isnaeni Ramadhan, Dr. Taufik Hidayat dan Dr. Indra Martian sudah melakukan simulasi berbagai kemungkinan yang terjadi jika Pemilu nanti ditunda atau diundur.

“Para peneliti senior kami, meramalkan konsekuensi yang mengerikan jika Pemilu diundur atau ditunda karena hasil survei persepsi publik berbagai lembaga survei kredibel seperti LSI, LSN dll. telah memastikan hampir 70 – 80 % publik tidak mahu Pemilu diundur atau ditunda” jelas Abdul Malik Kahmi dengan nada khawatir.

Selain hal yang disebutkan diatas, pengunduran atau penundaan Pemilu ini juga inkonstitusional menurut UUD 1945 dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang menuju sistem otoritarianisme sebagai antitesis dari sistem demokrasi yang dianut selama ini.

Oleh sebab itu, CSIL mendesak para Partai Politik yang mengusulkan penundaan Pemilu untuk berpikir waras dan konstitusional untuk menghindari perpecahan sesama anak bangsa jika memaksakan pengunduran atau penundaan Pemilu 2024. CSIL juga mendesak para akademisi, intelektual dan segenap komponen bangsa yang masih cinta akan NKRI untuk bersama-sama menolak penundaan Pemilu demi selamatnya bangsa ini dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. (TH)

 

 

Permintaan Zona Larangan Terbang Ditolak, Ukraina: NATO Beri Lampu Hijau Pesawat Pembom Rusia

Redaktur: Mazaya

UKRAINA(Jurnalislam.com))–NATO telah menolak permintaan Ukraina untuk zona larangan terbang, penolakan itu memicu kritik keras dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang mengatakan langkah itu seperti memberi lampu hijau pada serangan pemboman Rusia di negaranya.

Jens Stoltenberg, sekretaris jenderal NATO, mengumumkan keputusan tersebut setelah pertemuan darurat dari aliansi 30-anggota di Brussels. Dia mengatakan membantu Ukraina melindungi langitnya dari rudal dan pesawat tempur Rusia akan membutuhkan pasukan NATO untuk menembak jatuh pesawat Rusia, sebuah langkah yang dapat mengakibatkan “perang total di Eropa yang akan melibatkan lebih banyak negara”.

“Kami bukan bagian dari konflik ini,” katanya.

“Kami memiliki tanggung jawab sebagai sekutu NATO untuk mencegah perang ini meningkat di luar Ukraina karena itu akan lebih berbahaya, lebih menghancurkan dan akan menyebabkan lebih banyak penderitaan manusia.” sambungnya.

Sementara itu, Presiden Ukraina mengkritik keputusan itu dalam pidato yang emosional.

“Hari ini ada KTT NATO, KTT yang lemah, KTT yang membingungkan, KTT di mana jelas bahwa tidak semua orang menganggap pertempuran untuk kebebasan Eropa sebagai tujuan nomor satu,” kata Zelenskyy dalam pidato yang disiarkan televisi pada Jumat malam (04/03/2022).

“Hari ini, kepemimpinan aliansi NATO telah memberi lampu hijau untuk pemboman lebih lanjut di kota-kota dan desa-desa Ukraina, setelah menolak untuk menetapkan zona larangan terbang.” tegasnya.

Rusia menginvasi Ukraina melalui darat, laut dan udara sejak 24 Februari, Rusia menyebutnya sebagai “operasi militer khusus” yang bertujuan untuk mengusir “neo-Nazi” yang memerintah negara itu. Serangan yang berlangsung sembilan hari ini telah menewaskan dan melukai ribuan orang dan menyebabkan lebih dari satu juta orang meninggalkan Ukraina mencari perlindungan.

Menurut Zelenskyy sekarang NATO juga memikul tanggung jawab atas kematian di Ukraina.

“Semua orang yang mati mulai hari ini juga akan mati karena Anda, karena kelemahan Anda, karena kurangnya persatuan Anda,” pungkasnya. (Bahri)

Sumber: Al Jazeera

PP Muhammadiyah Desak Pemerintah Lebih Aktif Terlibat Penyelesaian Perang Rusia-Ukraina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)--Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nasir turut memberikan pernyataan sikap atas invasi Rusia terhadap Ukraina hingga saat ini.

“Sangat prihatin dengan peperangan Rusia-Ukraina. Peperangan tidak hanya menimbulkan kerusakan fasilitas publik dan korban jiwa baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. Sebagian korban adalah masyarakat sipil. Peperangan bukanlah jalan keluar menyelesaikan masalah,” kata Haedar dalam pernyataan sikapnya yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (3/3/2022).

Muhammadiyah juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah membuat seruan agar pertempuran diakhiri.

“Akan tetapi Pemerintah Indonesia hendaknya bisa lebih aktif dan proaktif terlibat dalam
penyelesaian peperangan Rusia-Ukraina dan berbagai dampak yang ditimbulkannya,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya umat Islam, agar tidak terpengaruh oleh provokasi danpropaganda kedua belah pihak yang berusaha mencari dukungan politik internasional.

“Peperangan Rusia-Ukraina bukanlah karena masalah agama. Karena itu, masyarakat dan umat Islam, hendaknytetap menjaga kerukunan dan persatuan dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” pungkasnya.

 

 

Warga Bima NTB Gelar Aksi Solidaritas Muslim India

Redaktur: Mazaya

BIMA (Jurnalislam.com)–Larangan penggunaan hijab dan sambol sambol islam di India memicu banyak sekali protes dari berbagai negeri termasuk di indonesia lebih lebih di wilayah Bima, Nusa tenggara Barat.

 

Rabu (2/3/2022), massa dari berbagai elemn yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bima dan ormas ormas yang ada di Bima melakuan aksi solidaritas muslim india yang titik kumpulnya berada di lapangan serasuba jln. Sultan hasanuddin menuju kantor walikota Bima dan kantor DPRD kabupaten Bima jln. Soekarno hatta.

 

Dalam aksi tersebut, ustaz Asikin Bin Mansyur selaku ketua FUI Bima mengajak umat islam di Indonesia dan khusus nya di wilayah kota dan kabupaten bima untuk melakukan pembelaan terhadap kaum muslimin yang berada di India

 

“Seorang muslim itu ibarat satu tubuh ketika satu tubuh merasa sakit maka semua tubuh akan ikut merasakan nya begitulah yang di alami oleh saudara kita yang ada di India, maka seorang muslim hendaknya dia membantu saudara nya yang tertimpa musibah.” ucapnya dalam orasi tersebut

 

Perwakilan dari DPRD kabupaten bima bapak Ilham SH. juga mengecam perbuatan yang di lakukan oleh pemerintah India terhadap saudara saudara kaum muslimin yang berada di sana.

 

“Saya mengapresiasi atas kepedulian kita terhadap suadara kita yang berada di India dan mudah mudahan saudara kita yang berada di India di berikan kesabaran atas apa yang menimpa mereka, dan saya mengecam atas kebiadan yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap kaum muslimin di sana.” ujarnya

 

Acara tersebut ditutup dengan penyampaian sikap sekaligus penyerahan kepada DPRD Kabupaten Bima antara lain :

 

  1. Mengutuk keras seruan pembunuhan etnis muslim India karena bentuk pelanggaran HAM berat.

 

  1. Mendesak Presiden RI untuk memutus hubungan diplomatik dan memulangkan duta besar India.

 

  1. Meminta organisasi islam dunia menyeret pemerintahan India ke mahkamah internasional.

 

Reporter: Pramudia bagus

Prihatin Rusia Invasi Ukraina, Haedar Nasir: Perang Bukan Jalan Keluar Selesaikan Masalah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nasir turut memberikan pernyataan sikap atas invasi Rusia terhadap Ukraina hingga saat ini.

“Sangat prihatin dengan peperangan Rusia-Ukraina. Peperangan tidak hanya menimbulkan kerusakan fasilitas publik dan korban jiwa baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. Sebagian korban adalah masyarakat sipil. Peperangan bukanlah jalan keluar menyelesaikan masalah,” kata Haedar dalam pernyataan sikapnya yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (3/3/2022).

PP Muhammadiyah juga mendesak kedua belah pihak untuk dapat melakukan gencatan senjata dan mencoba mencari solusi
damai melalui meja perundingan.

“Mendesak PBB, khususnya Dewan Keamanan, melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri peperangan karena akan menimbulkan masalah yang kompleks baik ekonomi, politik, kemanusiaan, perdamaian global, dan masalah-masalah lainnya,” pungkasnya.

 

UIII Diharap Jadi Kampus Pusat Peradaban Islam Global

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban Islam dunia, pemerintah membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), yang persiapannya dilakukan sejak 2016. Namun, ditinjau selama tiga tahun terakhir, sistem yang digunakan masih standar dengan mengadopsi perguruan tinggi keagamaan yang telah ada, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Untuk itu, pembangunan UIII perlu dikembalikan pada tujuan utama, yakni menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Peradaban Islam Global.

“Saya rasa ini perlu diluruskan, untuk dapat kembali ke khittah prakarsa pembangunan UIII, sebagaimana arahan Presiden saat dimulainya pembangunan UIII, yaitu untuk menjadi center of excellence peradaban Islam secara global, yang tidak sekedar mengadopsi pola UIN/IAIN dengan status kampus internasional,” tegas Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi Kemajuan Pembangunan UIII di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Rabu (02/03/2022).

Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Al-Muslimin menemuinya beberapa bulan lalu untuk belajar dari Indonesia terkait keberhasilan pelaksanaan Islam wasathiyah (moderat) yang menjadi tren global saat ini.

“Kedatangan Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Al-Muslimin beserta delegasi tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan arahan atau pelajaran, tetapi justru ingin belajar dari Indonesia, belajar tentang Islam yang toleran yang sekarang ini menjadi contoh dunia,” ujarnya.

Bahkan, kata Wapres, Sekjen Hukama mengatakan bahwa saat ini bukan saatnya lagi pemikiran-pemikiran berbahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi sebaliknya banyak pemikiran dari Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

“Kita sudah menjadi model yang digunakan untuk pengembangan Islam yang moderat di tingkat global oleh Majelis Hukama Al-Muslimin. Oleh karenanya, prakarsa pembangunan UIII sejak awal ini dimaksudkan untuk menjadi pusat rujukan global pelaksanaan Islam Wasathiyah,” terangnya.

Dengan demikian, tambah Wapres, UIII diharapkan dapat memberikan jawaban untuk memperluas dan menguatkan tren global tersebut sehingga dapat diterapkan di berbagai belahan dunia.

“Melalui UIII diharapkan Islam Wasathiyah Indonesia dapat terus digaungkan ke mancanegara,” harapnya.

Lebih jauh, terkait empat program studi magister yang sudah dibentuk dan telah berjalan di UIII, yaitu Studi Islam, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Pendidikan, Wapres menekankan agar dapat dilanjutkan dengan pengayaan kurikulum kajian Islam berskala internasional.

“Dalam pengembangan UIII ke depan, perlu ditindaklanjuti dengan pengayaan kurikulum dalam rangka membangun UIII sebagai lembaga pendidikan dan pusat kajian Islam yang berskala internasional,” imbaunya.

Untuk itu, pada kesempatan ini Wapres meminta Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), serta Rektor UIII agar segera melakukan penyempurnaan kurikulum dan program studi sesuai dengan standar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan kampus berskala internasional. Selain itu, diperlukan juga penguatan akademik dan riset yang senafas dengan misi pendirian UIII sebagai center of excellence peradaban Islam global.

“Saya minta Menteri Agama dan Rektor UIII bersama Menteri Dikbudristek untuk melakukan kajian kelayakan untuk pembukaan program studi yang secara khusus menjadi andalan UIII,” pinta Wapres.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaporkan bahwa sejauh ini UIII hanya diperuntukkan bagi mahasiswa S2 dan S3. Adapun jumlah mahasiswa kumulatif pada tahun ajaran 2021/2022 ini, baru 100 mahasiswa magister dan belum ada mahasiswa tingkat doktoral.

“Namun pada tahun ajaran 2022/2023 jumlah mahasiswa magisternya diharapkan sudah meningkat menjadi 500 orang, dan jumlah mahasiswa doktor kumulatifnya sebanyak 200 orang, sehingga total menjadi 700 mahasiswa,” ungkap Yaqut.

Sementaea, Rektor UIII Komaruddin Hidayat mengungkapkan bahwa antusiasme mahasiswa asing untuk belajar di UIII sangat tinggi. Saat UIII membuka beasiswa untuk 100 mahasiswa asing, menurutnya lebih dari 1000 orang dari 59 negara yang mendaftar dalam waktu 40 hari dan kini sedang dalam tahap seleksi.

“Tidak hanya itu, para Duta Besar Negara Sahabat juga bergembira sekali menawarkan kerjasama, seperti pertukaran dosen dan mahasiswa, bahkan ada yang menawarkan diri untuk ikut membangun [sarana] fisik,” tuturnya.

Hadir pula dalam rakor tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Subandi.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan M. Nasir.