Berita Terkini

SAUDI(Jurnalislam.com)– Ada sebagian jemaah belum bisa melaksanakan umrah wajib setibanya di Makkah Al-Mukarramah. Juru Bicara Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji (PPIH) Akhmad Fauzin menjelaskan bahwa ada dua kategori jemaah haji yang kemungkinan berhalangan melaksanakan umrah wajib, yaitu perempuan yang sedang haid dan jemaah (laki-laki atau perempuan) yang sedang sakit.

Menurut Fauzin, panggilan akrabnya, bagi jemaah perempuan yang berhalangan umrah wajib karena haid, dapat memperhatikan tiga hal berikut. Pertama, menunggu sampai masa haidnya selesai, lalu mandi wajib dan melaksanakan umrah wajib.

“Jika sampai mendekati masa wukuf halangannya belum selesai, agar minum obat sesuai petunjuk dokter untuk menghentikan haidnya. Jika sudah bersih, melakukan mandi wajib dan melaksanakan umrah wajib,” ujar Fauzin saat memberikan keterangan pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (26/6/2022).

“Jika langkah minum obat tidak memungkinkan dan waktu segera tiba, dapat mengubah niatnya dari haji Tamattu’ menjadi haji Ifrad, yaitu mengerjakan haji tanpa melaksanakan umrah,” sambung Fauzin yang juga Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi.

Lantas, bagaimana jika halangannya adalah sakit? Fauzin menjelaskan tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menunggu sampai sembuh, berkonsultasi dengan dokter PPIH Kloter guna memastikan kesehatannya untuk melaksanakan umrah wajib. Kedua, jika sampai saat wukuf belum sembuh, pemerintah akan men-safariwukuf-kan seluruh jemaah yang sakit yang dapat dibawa ke Arafah untuk wukuf. Rukun thawaf ifadhah-nya juga dibadalkan/diwakilkan oleh petugas atau jemaah lain.

“Jika kondisi sakitnya tidak memungkinkan di-safariwukuf-kan, jemaah tersebut masuk dalam kategori jemaah yang dibadalhajikan oleh pemerintah,” jelasnya.

Pemerintah, lanjut Fauzin, mengimbau jemaah yang terhalang umrah wajibnya untuk segera melakukan konsultasi dengan PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi bidang Bimbingan Ibadah. PPIH Bidang Bimbingan Ibadah juga segera melakukan identifikasi dan sosialisasi ke jemaah.

“Pemerintah berharap seluruh jemaah tuntas dalam melaksanakan rangkaian ibadahnya dan bagi yang terhalang karena suatu sebab dapat diberikan solusinya serta terlaksana dengan baik dan tertib,” tandasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan panduan penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi. Menag mengatakan, edaran ini diterbitkan dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1443 H/2022 M di tengah wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak.

“Ini panduan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan Salat Hari Raya Idul Adha dengan memperhatikan protokol kesehatan dan melaksanakan ibadah kurban dengan memperhatikan kesehatan hewan kurban sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat,” pesan Menag Yaqut di Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Edaran ini, lanjut Menag, antara lain mengatur tentang pelaksanaan protokol kesehatan saat Salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban, takbiran, khutbah Idul Adha, ketentuan syariat berkurban, hingga teknis penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging kurban.

“Bagi umat Islam, menyembelih hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah. Namun demikian, umat Islam diimbau untuk tidak memaksakan diri berkurban pada masa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),” pesan Menag.

Menag mengimbau umat Islam untuk membeli hewan kurban yang sehat dan tidak cacat sesuai dengan kriteria, serta menjaganya agar tetap dalam keadaan sehat hingga hari penyembelihan. Bagi umat Islam yang berniat berkurban dan berada di daerah wabah atau terluar dan daerah terduga PMK, Menag mengimbau untuk melakukan penyembelihan di Rumah Potong Hewan (RPH).

“Atau, menitipkan pembelian, penyembelihan, dan pendistribusian hewan kurban kepada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau lembaga lainnya yang memenuhi syarat,” tandasnya.

Berikut ini Ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 10 Tahun 2022 tentang Pandauan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi

Ketentuan Umum
a. Umat Islam menyelenggarakan salat Hari Raya Idul Adha dan melaksanakan kurban mengikuti ketentuan syariat Islam

b. Dalam penyelenggaraan salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban, pengurus dan pengelola masjid/musala memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan status level wilayah masing-masing dan menerapkan protokol kesehatan

c. Pengurus dan pengelola masjid/musala sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib menunjuk petugas yang memastikan sosialiasi dan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh jemaah

d. Para mubalig/penceramah agama diharapkan berperan dalam memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, persatuan, kerukunan, kemaslahatan umat, dan kebangsaan serta berdakwah dengan cara yang bijak dan santun sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an, Sunah, dan tidak mempertentangkan masalah khilafiah

e. Masyarakat diimbau untuk mengumandangkan takbir pada malam Hari Raya Idul Adha Tahun 1443 H/2022 M dan hari tasyrik di masjid/musala atau rumah masing-masing

f. Penggunaan pengeras suara mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid/Musala

g. Salat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 H/2022 M dapat diselenggarakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan

Ketentuan Khusus

Dalam pelaksanaan kurban, perlu memperhatikan ketentuan:
a. Bagi umat Islam, menyembelih hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah. Namun demikian, umat Islam diimbau untuk tidak memaksakan diri berkurban pada masa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

b. Umat Islam diimbau untuk membeli hewan kurban yang sehat dan tidak cacat sesuai dengan kriteria serta menjaganya agar tetap dalam keadaan sehat hingga hari penyembelihan

c. Umat Islam yang berniat berkurban dan berada di daerah wabah atau terluar dan daerah terduga PMK, diimbau untuk:
1) melakukan penyembelihan di Rumah Potong Hewan (RPH); atau
2) menitipkan pembelian, penyembelihan, dan pendistribusian hewan kurban kepada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau lembaga lainnya yang memenuhi syarat

d. Penentuan kriteria dan penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam

Kriteria hewan kurban:
1) Jenis hewan ternak, yaitu: unta, sapi, kerbau, dan kambing
2) cukup umur, yaitu:
a) unta minimal umur 5 (lima) tahun
b) sapi dan kerbau minimal umur 2 (dua) tahun; dan
c) kambing minimal umur 1 (satu) tahun

3) Kondisi hewan sehat, antara lain:
a) tidak menunjukkan gejala klinis PMK seperti lesu, lepuh pada permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi, hidung, dan teracak atau kuku
b) tidak mengeluarkan air liur/lendir berlebihan, dan
c) tidak memiliki cacat, seperti buta, pincang, patah tanduk, putus ekor, atau mengalami kerusakan daun telinga kecuali yang disebabkan untuk pemberian identitas

Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada waktu yang disyaratkan, yaitu: Hari Raya Idul Adha dan hari tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijjah)

e. Penyembelihan hewan kurban diutamakan dilakukan di RPH
f. Dalam hal keterbatasan jumlah, jangkauan/jarak, dan kapasitas RPH, penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH dengan ketentuan:

1) melaksanakan penyembelihan hewan kurban di area yang luas dan direkomendasikan oleh instansi terkait
2) penyelenggara dianjurkan membatasi kehadiran pihak-pihak selain petugas penyembelihan hewan kurban dan orang yang berkurban
3) petugas menerapkan protokol kesehatan pada saat melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan hingga pendistribusian daging
4) memastikan kesehatan hewan kurban melalui koordinasi dengan dinas/instansi terkait; dan
5) penyembelihan dilakukan oleh petugas yang kompeten dan sesuai dengan syariat Islam

g. Petugas dan masyarakat wajib memperhatikan Surat Edaran Menteri Pertanian mengenai pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku (foot and mouth disease)

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini

SAUDI(Jurnalislam.com)— Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyiapkan layanan katering untuk jemaah haji Indonesia setibanya di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Layanan ini disediakan di area kedatangan alias di terminal haji bandara Jeddah.

Kepala Daker Bandara Haryanto berharap layanan makan selamat datang ini bisa membantu jemaah untuk menjaga stamina mereka setelah menempuh perjalanan panjang, antara 7 – 10 jam dari Tanah Air. Apalagi, usai mendarat di Jeddah, mereka akan diberangkatkan dengan bus menuju kota Makkah untuk melaksanakan umrah wajib.

“Katering di bandara semuanya dimasak di dapur ini. Proses masaknya pun mesti berada di dapur, karena hal tersebut tercantum di kontrak, harus bisa masak langsung, agar saat jemaah haji tiba kondisi makanan masih aman,” kata Kepala Daker Bandara, Haryanto, di Jeddah, Jumat (24/6/2022)

Penyediaan makanan ini hanya diperuntukkan bagi jemaah yang mendarat di Jeddah dan diberikan saat jemaah memasuki bus yang akan membawa mereka menuju kota Makkah. Artinya, menu makanan dijamin masih layak konsumsi karena dimasak dua jam sebelum jemaah mendarat.

Untuk jemaah gelombang pertama yang mendarat di bandara Madinah, mereka tidak diberikan konsumsi usai mendarat. Sebab, jarak bandara ke hotel di Madinah sangat dekat. Namun, mereka akan mendapatkan konsumsi di Bandara Jeddah, saat akan pulang ke Tanah Air.

Dapur Ketering di Bandara

Tim Media Center Haji (MCH) Daker Bandara sempat melihat langsung proses masak di dapur katering. Nampak beberapa karyawan perusahaan katering Golden Guest mengemas makanan menggunakan wadah yang bisa menjaga santapan tetap dalam kondisi hangat.

Selanjutnya di bagian belakang dapur, tempat keluar-masuk makanan, terlihat truk mini yang terparkir. Truk itu yang membawa makanan ke para jemaah. Panci-panci dan kulkas berukuran besar juga tampak berjejer rapih di dalam dapur tersebut. Di kulkas, tersimpan puding dalam jumlah yang sangat banyak. “Selagi bisa, kami prioritaskan produk dari Indonesia, seperti puding ini,” kata pemilik catering, Fahad Esam Bobsait

Nantinya, ketika jemaah datang, Fahad memerintahkan anak buahnya di bagian distribusi untuk segera bergegas mengantarkan makanan ke bus-bus setelah mendapatkan informasi dari bagian konsumsi PPIH.

Menu Darurat

Fahad yang lahir di Surabaya ini menjelaskan, bahwa pihaknya mengantisipasi jika terjadi keterlambatan pesawat mendarat. Dia telah menyediakan menu paket darurat bagi jemaah yang berisi makanan ringan dan kering yang berisi roti, buah-buahan, air mineral, puding. “Ini kita sediakan jika dalam kondisi darurat,” kata Pria lulusan Universitas Islam Bandung

Kasi Konsumsi PPIH Daker Bandara Fatmawati menambahkan, dikarenankan ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan fisik dan stamina yang lebih, maka pihaknya akan selalu memastikan setiap jemaah saat di bus menuju ke kota Makkah harus segera makan.

“Haji dan Umrah itu bisa dikatakan ibadah fisik, maka jika sudah pada makan, setiba di pemondokan diharapkan jemaah tidak lagi memikirkan makanan, agar khusuk beribadah. Maka, sangat penting saat di bus, jemaah harus segera makan,” kata lulusan UIN Raden Fatah Palembang.

Fahad menjamin tidak pernah molor mengantarkan makanan untuk konsumsi jemaah haji. Terlebih, menurut Fahad, Kemenag selalu mengabarkan jika ada keterlambatan penerbangan. “Pihak Kemenag bagian konsumsi di bandara selalu meng-update kita kalau ada keterlambatan. Sebab, jarak Indonesia ke sini 9 jam, jadi pasti mereka tahu lah info dari sana. Ditambah lagi dari Flight Radar, tim kita memantau dari situ,” kata Fahad.

Katering ini mengklaim memiliki tim yang cukup mumpuni untuk melayani konsumsi jemaah haji Indonesia. Sebab ia memiliki total karyawan 38 orang. Ada tambahan enam orang pekerja gudang. Jadi, semuanya 44 orang. Nah, untuk distribusi, Fahad memiliki enam orang per shift. Jadi, penyaluran makanan dijamin antimolor.

Lebih lanjut, Fahad menjelaskan bahwa seluruh chef yang menyiapkan makanan merupakan orang Indonesia. Ada sembilan orang chef di sana. Alhasil, makanan yang dimasak sesuai dengan cita rasa Indonesia, sesuai dengan kontrak dari Kementerian Agama.

JAKARTA(Jurnalislam.com) —  Sebanyak 50 ahli falak dan astronomi Indonesia berkumpul di Bukittinggi, Sumatera Barat untuk melakukan Sinkronisasi Hisab Taqwim Standar Indonesia. Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais dan Binsyar) Kementerian Agama (Kemenag) ini berlangsung selama tiga hari, mulai 23 sampai 25 Juni 2022.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membangun bank data terkait keadaan hilal awal bulan Kamariah, membuat keputusan awal bulan Kamariah, serta gerhana pada 2024 nanti,” kata Direktur Urais dan Binsyar Kemenag, Adib saat membuka kegiatan secara virtual, Kamis (23/6/2022).

Hadir sebagai narasumber para pakar astronomi dan falak seperti Thomas Jamaluddin, Susuknan Azhari, Gusrizal Gazahar, Basthoni, Kiyai Ma’rufin Sudibyo, dan Cecep Nurwendaya. Turut hadir Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sumbar diwakili Kabid Urais Binsyar Edison dan Kepala  Kantor Kemenag Kota Bukittinggi Eri Iswandi.

Direktur  Urais dan Binsyar Adib mengapresiasi kiprah para ahli falak Indonesia. Mereka, menurut Adib, tekun dan teliti dalam melakukan kajian dan perhitungan guna mamberikan panduan bagi umat muslim di nusantara. Ia menambahkam, setidaknya ada 29 metode hisab yag dipakai di nusantara, dan semua bermuara pada kesepakatan nasional.

Kesepakatan nasional dalam penentuan awal bulan Kamariah ini penting karena terkait dengan pelaksanaan ibadah bagi umat muslim. Utamanya, dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Terbaru, rencananya Kemenag akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) Awal Zulhijah pada 29 Juni mendatang.

“Semoga pada sidang isbat tersebut nantinya kita sebagai manusia yang diberikan kelebihan ilmu oleh Allah SWT di bidang hisab rukyat dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Terlebih lagi, Adib  menerangkan bahwa kondisi hilal dan sudut elongasi pada sidang isbat awal Zulhijah 1443 H nanti berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penetapan awal bulan Zulhijah.  harapnya. Ia berharap para ahli falak dapat menerangkan  kepada masyarakat agar dapat menyikapi secara moderat bila terjadi perbedaan.

“Patut menjadi bahan perenungan bersama bahwa cita-cita kita mempunyai kalender hijriah yang satu akan dapat terwujud bilamana kita dapat berkolaborasi serta berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan adalah hal yang biasa namun bersatu merupakan hal yang luar biasa,” ujar Adib.

“Kami berharap pertemuan ini dapat melahirkan ide-ide cemerlang untuk kemajuan hisab rukyat di Indonesia,”  imbuhnya.

Hal  senada disampaikan Kepala Kankemenag Kota Bukittinggi Eri Iswandi. “Terima kasih telah menggelar kegiatan di Bukittinggi. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan  di  kota kelahiran tokoh ilmu falak Saaduddin Jambek dan Sjech M. Djamil Djambek ini mendapatkan hasil yang diharapkan,” tuturnya.