Berita Terkini

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam (LSBPI) MUI menggelar kegiatan Multaqo (pertemuan) Seniman dan Budayawan Muslim Indonesia pada Selasa (02/08) di Hotel Sari Pasifik, Jakarta.

Kegiatan tersebut dalam rangka meminta masukan dari berbagai pihak khususnya dari kalangan seniman dan budayawan Islam untuk mempersiapkan Kongres Budaya Islam 2023. Wapres RI KH Ma’ruf Amin dipastikan akan membuka langsung kegiatan ini.

Pada malam harinya, LSPBI MUI akan meneruskan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Road to Kongres Kebudayaan Islam 2023. Agenda ini akan diikuti budayawan, seniman muslim, pengurus MUI Pusat, pengurus LSBPI MUI, dan LSBPI MUI Provinsi.

“Kegitan ini akan membahas mengenai konsep arah baru budaya Indonesia yang berisi tentang budaya Islam masa lampau, sekarang, maupun masa depan, ” ungkap Ketua LSBPI MUI, Habiburrahman El Shirazy, kepada MUIDigital, Senin (08/07).

Ketua Panitia Multaqo, Erick Yusuf, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menjaring ide dan gagasan untuk Kongres Budaya Islam 2023. Kongres Budaya Islam merupakan agenda lanjutan MUI setelah dua kali berhasil menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat.

“Ide-ide dan gagasan brilian dari para pakar dan pelaku seni budaya ini kemudian menjadi bahan utama yang akan ditindaklanjuti dalam Kongres Budaya Islam 2023, ” ujar dia.

Kegiatan bertema “Meneguhkan Orientasi Seni dan Budaya Islam dalam Membangun Peradaban Bangsa” ini akan dibuka oleh Wapres RI KH Ma’ruf Amin dan diberikan sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, serta Ketua MUI Bidang Seni dan Budaya KH Jeje Zainuddin.

Pada kegiatan Multaqo ini, juga akan ada penyerahan penghargaan Hamka Award. Ini merupakan penghargaan khusus yang diberikan kepada tokoh seni dan budaya Islam yang telah dikurasi oleh LSBPI MUI.

Selain itu, pada kegiatan ini, juga ada pembacaan puisi dari penyair yang puisinya terkenal unik yaitu Sutardji Calzoum Bachri. Musisi Dwiki Dharmawan juga akan tampil memeriahkan kegiatan ini.

Malam harinya, pada kegiatan FGD, narasumber terdiri dari Prof Abuddin Nata, Adian Husaini, dan Saiful Bahri. Sementara peserta aktif terdiri dari Habiburrahman El Shirazy, Tiar Anwar Bachtiar, Kusen, Ahmad Mujib, Aguk Irawan, dan M Irfan Hidayatullah.

Setelah seharian penuh menggelar Multaqo dan FGD, LSBPI akan melanjutkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diisi oleh Ketua MUI Bidang Seni Budaya KH Jeje Zainuddin dan Kang Abiek sebagai Ketua LSBPI MUI pada Rabu (03/08) pagi sampai siang.

Menurut Kang Abik, Rakornas LSBPI MUI ini bertujuan menjadi wadah silaturahim pengurus LSBPI MUI dari pusat sampai daerah. Berbagai program unggulan LSBPI juga akan dibahas dalam pertemuan ini.

“Melalui Rakornas, kita juga menyosialisasikan AD/ART LSBPI MUI maupun buku panduan karya seni budaya islami disertai sharing season LSBPI MUI seluruh Indonesia, ” tutupnya.  (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Komisi Dakwah dan Ukhuwah MUI Pusat mengadakan kegiatan standardidasi da’i ke-14 pada 28 Juli 2022 di Kantor MUI Pusat, Jakarta.

Seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, standardidasi kali ini juga bertujuan meningkatkan kualitas dai. Selain itu, program ini merupakan pembekalan agar para dai memahai secara mendalam Islam Wasathiyah.

Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Ahmad Zubaidi, menyampaikan MUI akan terus melakukan upaya peningkatakan kompetensi da’i. Cakupan kompetensi itu meliputi pemahaman keagamaan, kecakapan metodologi dakwah, dan pemahaman wawasan kebangsaan.

“MUI terus berkomitmen menciptakan dakwah yang mencerahkan, membangun, serta meningkatkan kemampuan umat. Kami ingin menumbuhkan dkawah yang mendamaikan dan santuan sekaligus tetap berkomitmen pada NKRI dan Pancasila, ” ungkap Kiai Zubaidi, Senin (01/08) kepada MUIDigital.

Akademisi UIN Jakarta ini menyampaikan, kegiatan standardisasi dai rencananya akan terus dilaksanakan bahkan meluas ke berbagai daerah. Langkah ini untuk membuka peluang yang setara sehingga dai di daerah bisa merasakan program standardidasi juga.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyampaikan bahwa MUI terus mendorong da’i berdakwah yang dilandasi kompetensi keagamaan dan pemahaman kebangsaan.

“Hal itu dapat dijawab dengan dakwah Islam Wasathiyah yang digulirkan MUI, ” ujar dia.

Menurutnya, Islam Wasathiyah memiliki ciri khas yang unik sehingga mampu menjadi jawaban masalah keumatan dan kebangsaan. Beberapa ciri Islam wasathiyah tersebut antara lain mengutamakan kedilan, bertindak proporsional, jalan tengah antara yang berlebihan dalam beragama dan mengurangi ajaran agama, keseimbangan dan tegas, sehingga dapat membedakan antara penyimpangan (inhiraf) dan perbedaan (ikhtilaf).

Islam wasathiyah, ungkap Kiai Cholil, juga mengedepankan prinsip musyawarah (syuro), dengan prinsip menempatkan kemaslhatan umum di atas segalanya, mengutamakan prinsip reformatif (islahi) dengan berpijak pada kernagka nilai dan mengakomodasi kemajuan zaman.

“Islam Wasathiyah juga mengutamakan sikap tasamuh, bersikap egaliter (musawah) dalam bermuamalah dan hukum, memegang prinsip aulawiyyah, dan memperhatikan perkembangan zaman (tathowwuriyah), ” ungkapnya.(mui)

SUMBAR(Jurnalislam.com)–– Sekretaris Jendral Kementerian Agama Nizar Ali menyambut baik rencana Pemkot Padang Panjang untuk menegembangkan pendidikan agama di wilayahnya.

Menurutnya, selama ini Kemenag terkendala dengan keterbatasan lahan dalam program pengembangan. Sehingga, sinergisitas antara pemkot Padang Panjang dan Kemenag sangat tepat.

“Kami menerima manfaat yang sangat penting. Keterbatasan kami memang tanah. Kalau ada walikota mau menghibahkan justru kami sangat mengapresiasi atas upaya pak Walikota terhadap Kemenag,” jelasnya di Jakarta, Senin (1/8/2022).

Nizar pun menyampaikan kesiapannya untuk menindaklanjuti hibah dari Pemkot Padang Panjang. Menurutnya, tidak ada alasan bagi Kemenag untuk tidak memanfaatkan hibah yang sudah diberikan.

“Akan kami tindaklanjuti. Karena tidak mungkin setelah dihibahkan akan mangkrak. Namun kita akan serahkan kepada tim teknis, kira-kira dari segi kemanfaatan, cocoknya akan dibangun apa,” jelasnya.

Nizar berharap apa yang akan dibangun nanti sesuai dengan visi misi pemkot Padang Panjang sebagai kota pendidikan. Salah satunya dengan sekolah yang berkualitas. sehingga bisa membawa Padang Panjang ke kancah nasional bahkan  internasional.

Walikota Padang Panjang Fadly Amran, menyampaikan terima kasih karena Kemenag selam ini selalu memberikan respon positif dan  mendukung berbagai pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan dan keagamaan.

“Jadi kami sangat bersyukur dalam beberapa tahun kebelakang ini kerja sama dengan Kemenag sangat luar biasa, karena beberapa yang sudah kami hibahkan, seperti tanah, langsung disambut dengan pembangunan beberapa fasilitas, seperti gedung asrama di MTsN dan gedung sekolah MAN Program Khusus (PK), serta lainnya,” ungkapnya.

Fadly juga mengutarakan keinginannnya untuk terus mengembangkan bidang keagamaan dan pendidikan kegamaan di Padang Panjang, terutama di kawasan Islamic Center yang sudah di bangun sejak 2016.

Menurutnya, Islamic Center di Kota Serambi Mekah, julukan dari Kota Padang Panjang, merupakan kawasan terpadu bidang agama dan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu ia menilai lebih cocok digunakan menjadi pusat pendidikan. Hal itu yang mendasari Pemkot Padang Panjang menghibahkan tanah tersebut kepada Kementerian Agama.

“Masih ada wilayah di Islamic Center yang bisa dimanfaatkan guna menunjang pendidikan anak-anak kita. Jika hal tersebut bisa diwujudkan mungkin bisa menjadi MAN terlengkap di Indonesia,  dengan seluruh fasilitas pendukung yang sudah ada,” ungkapnya.

Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat H Helmi menjelaskan, bahwa Padang Panjang memang merupakan salah satu wilayah yang tinggi perhatian terhadap agama dan pendidikan agama.

“Banyak indikatornya, antara lain suksesnya pelaksanaan MTQ Nasional tingkat Sumbar pada 2021. Setiap tahun dana hibah untuk pesantren selau turun, hingga satu-satunya kota dengan KUA yang semuanya sudah direvitalisasi, dan tentu dengan madrasah,” ungkapnya.

Hal tersebut menurutnya terjadi  karena sinergitas yang kuat antara Pemerintah Kota Padang Panjang dan Kementerian Agama. “Pemkot memang selalu mendukung, salah satunya masalah lahan. Mereka selalu mendukung, sehingga dengan mudah kita bisa membangun fasilitas keagamaan yang mumpuni,” katanya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pasca terbitnya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) meniscayakan adanya percepatan sekaligus penguatan produk halal di Indonesia.

Undang Undang tersebut memberikan amanah dalam proses sertifikasi halal dengan bersinergi melalui MUI, BPJPH dan LPH. BJPH sendiri menargetkan 25 ribu produk halal yang disertifikasi secara gratis.

Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham mengatakan, setidaknya ada 25 ribu produk halal yang digratiskan yang banyak melibatkan para pelaku usaha UMKM.

“Hal ini meniscayakan keterlibatan pelaku usaha UMKM yang mengajukan proses sertifikasi halal,” kata Aqil Irham saat rapat terbatas di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (29/7).

Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Agama KH Zainut Tauhid Saad berharap, akselerasi Ketetapan Halal (KH) dan Sertifikat Halal (SH) dilakukan secara bersinergi dan berkolaborasi antara MUI dan BPJPH.

“Sehingga kedua proses ini dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan mendorong tiga aktor dalam sertifikasi halal untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Ketiga aktor sertifikasi halal yang diatur dalam UU tersebut yakni BJPH, MUI dan LPH. Dengan begitu, jelasnya, akselarasi dan penguatan dapat dilakukan semua pemangku kepentingan secara bersamaan.

Selain itu, kata Buya Amirsyah, diperlukan pemetaan potensi produk halal untuk akselerasi berapa target jumlah produk halal yang akan dihasilkan berdasarkan SDM dan infrastruktur melalui IT.

Sejalan dengan itu, Ketua MUI Bidang Halal, KH Sholahudin Al Ayub mengungkapkan bahwa masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam proses percepatan sertifikasi halal.

Hal itu dilakukan sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya Ketetapan Halal (KH) dan Sertifikat Halal (SH).

“BPJPH misalnya, memiliki tugas menetapkan aturan atau regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha dan menerbitkan sertifikasi halal,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati menyampaikan bahwa LPPOM MUI sebagai salah satu LPH bertugas melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halal.

“Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Nian Sholeh menharapkan agar substansi fatwa terhadap produk halal dapat dilakukan penguatan oleh Komisi Fatwa MUI setelah pemeriksaan dilakukan oleh LPH yang terakreditasi oleh BPJPH.

“Karena iyu, fatwa halal merupakan Ketetapan Halal (KH) yang diterbitkan MUI untuk memastikan ke halalan sejumlah produk,” ujarnya. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sejumlah kolaborator Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari membacakan dan menyerahkan 7 butir risalah sebagai panduan dalam mencari solusi perubahan iklim kepada Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di Masjid Istiqlal pada 29 Juli 2022.

Risalah tersebut salah satunya menegaskan bahwa perubahan iklim telah terjadi, dan dampaknya telah terasa di seluruh sektor masyarakat. Sehingga diperlukan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam, berakar pada kearifan lokal, dan dilakukan secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

Wakil Presiden RI KH Ma’Ruf Amin menegaskan bahwa perubahan iklim terjadi akibat kelalaian umat manusia dalam berinteraksi dengan alam, sehingga dampaknya terjadi di mana-mana, salah satunya adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir. Sebab itu, dia melanjutkan, 5 tujuan syariat Islam (menjaga Agama, Akal, Nyawa, Harta dan Keturunan) perlu ditambah dua hal, yaitu menjaga keamanan dan kedamaian, serta menjaga lingkungan.

“Saya menghimbau para tokoh ulama dan umat Islam diharapkan dapat berperan aktif menyampaikan isu terkait kerusakan lingkungan untuk dijadikan aksi nyata. Saya mendukung rekomendasi dan aksi-aksi tindak lanjut secara konkret,” ujar KH Ma’ruf Amin dalam sambutan usai menerima risalah dari perwakilan dari Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari.

Risalah yang dibacakan tersebut merupakan kulminasi dari berbagai riset dan jajak pendapat yang telah dilakukan pada 2021. Serangkaian diskusi kelompok terarah dan Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari juga telah dilaksanakan.

“Risalah ini selain menegaskan pentingnya solusi atas perubahan iklim telah terjadi, kami juga ingin mendorong urgensi peran ulama, pemimpin, dan pemuka agama Islam dalam mencari dan menerapkan solusi tersebut,” ujar Mahesti Hasanah, perwakilan kolaborator Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari yang juga Fasilitator Sidang Kongres yang dilaksanakan sehari sebelumnya.

Adapun, beberapa pokok lain dalam risalah juga menegaskan perlunya kepemimpinan perempuan dan anak muda dalam solusi krisis iklim. “Dalam kongres diskusi yang mencuat adalah peren kelompok rentan seperti anak muda dan perempuan yang menjadi paling terdampak dalam perubahan iklim. Sebab itu penting untuk mengusung kepemimpinan anak muda dan perempuan dalam hal ini,” tegasnya.

Hal lain yang ditonjolkan dalam risalah adalah penggunaan dana-dana keuangan syariah termasuk dana umat seperti shodaqoh, infaq, dan wakaf dalam mencari solusi perubahan iklim. Juga peran institusi keagamaan, seperti masjid dan pondok pesantren mengembangkan wawasan dan perilaku ramah lingkungan. Institusi tersebut juga dianggap dapat menyediakan ruang-ruang strategis untuk mengembangkan kajian, inisiatif, implementasi, dan inovasi bagi umat Islam agar terlibat aktif dalam aksi perubahan iklim.

Gatot Supangkat, perwakilan kolaborator yang menyerahkan risalah kepada KH Ma’ruf Amin menambahkan, Risalah Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari ini juga dibacakan bertepatan dengan momen Tahun Baru 1444 hijriah. “Sudah saatnya umat Islam berhijrah dari model pembangunan yang merusak alam, menjadi pembangunan yang ramah iklim, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan kepemimpinan kaum muda,” tegasnya.

Pihak kolaborator menyepakati bahwa acara ini hanyalah langkah awal untuk diskusi yang lebih dalam dan menyeluruh antarpemangku kepentingan. Kedepannya, para inisiator akan memfasilitasi diskusi dan inisiatif lanjutan agar ikhtiar ini dapat berkelanjutan dengan inisiatif dan solusi konkret dan berasal dari, untuk, dan dilakukan oleh umat Islam.

“Sudah saatnya umat Islam memimpin aksi iklim, tak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia perlu tampil dengan kapasitas sebagai pemimpin gerakan Islam dunia dalam mencari solusi perubahan iklim. Apalagi berbagai organisasi seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI pun sudah memiliki kapasitas yang kuat dalam isu perubahan iklim,“ ujar Muhammad Ali Yusuf, salah satu kolaborator yang juga memimpin sidang bersama Mahesti.

Adapun para kolaborator yang membacakan risalah merupakan penggagas dan penyelenggara Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Republika, Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Istiqlal Global Fund (IGF). (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengajak para ulama untuk mengawal dan mengawasi revisi undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Menurut Yandri, pengawasan ini perlu dilakukan agar undang-undang yang selama ini mengatur tentang madrasah yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional tetap berada di jalurnya sesuai amanah undang-undang terdahulu.

“Saat ini ada pengajuan revisi Undang-undang Sisdiknas yang rencananya akan mengeluarkan madrasah dari sistem pendidikan nasional,” ujar Yandri saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi VIII  DPR RI di Pondok Pesantren Al Qodiri Jember Jawa Timur Senin (01/08/2022).

“Kita harus mengawal, agar madrasah tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, karena memang begitu seharusnya,” lanjutnya.

Politisi yang beberapa waktu lalu dilantik menjadi Wakil Ketua MPR menggantikan Zulkifli Hasan ini mengatakan madrasah masih sangat membutuhkan perhatian dari negara, agar dapat memberi sumbangsih lebih bagi negara tercinta ini.

BOGOR(Jurnalislam.com)—Pimpinan AQL Islamic Center KH Bachtiar Nasir mengumumkan perubahan badan hukum dari Yayasan Pusat Peradaban Qur’an menjadi Perkumpulan Pusat Peradaban Qur’an (ADABQU). Menurut KH Bachtiar Nasir yang akrab disapa UBN, perubahan ini merupakan transformasi dari yayasan yang ruang lingkupnya terbatas menjadi organisasi masyarakat.

“Artinya dari sebuah gerakan pendidikan dan dakwah semata-mata, sekarang insyaallah menanjak menjadi sebuah ormas bernama ADABQU yang akan ada pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, cabang hingga ranting di seluruh Indonesia,” kata UBN kepada wartawan di sela-sela puncak milad ke-14 AQL Islamic Center di Pesantren Ar-Rahman Qur’anic College (AQC) Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Ahad (31/7/2022).

Diungkapkan UBN, transformasi ini berangkat dari gagasan besar yang telah dicita-citakan untuk membangun peradaban Qur’an. Gagasan besar yang akan dijalankan melalui ADABQU dilandasai oleh pemahaman bahwa bangkitnya sebuah peradaban bukanlah berwujud pada sosok-sosok yang sering dikultuskan menjadi sosok-sosok pemberontak belaka. Namun, peradaban termasuk As-Shohwah Al-Islamiyah bermula dari kokohnya iman dan tegaknya tauhid pada setiap individu.

Kemudian, jelas UBN, setelah tegaknya tauhid dalam diri setiap individu, peradaban dikatakan bangkit jika tauhid tersebut dimplementasikan dalam bentuk ibadah.

Kemajuan, kata UBN, bukanlah ketika orang ramai di jalan mengumpulkan yel-yel masing-masing. Kemajuan adalah ketika masjid -masjid dipenuhi shalat berjamaah khususnya jika shalat Subuh sudah seperti shalat Jumat.

“Bukan peradaban yang dimaksud adalah pemberontakan. Tetapi tertibnya shaf dalam shalat, tertibnya barisan dalam melantunkan ayat-ayat Allah,” jelas UBN.

UBN menambahkan, untuk kelengkapan organisasi ADABQU seperti lambang, bendera, hingga AD ART sudah dipersiapkan. Dalam waktu dekat, ADABQU akan menggelar rakernas dan akan dilantik pengurus-pengurus wilayah.

“ADABQU ini organik saja. Ya, karena kita bermula dari kerja. Bukan dari figur dan isu. Itu pun gagasanya dari bawah. Saya hanya beri gambaran umum, mereka yang rapat di semua unit, dan menyusun draf ini (ADABQU). Pengurus ADABQU ini pun anak-anak muda,” kata UBN.*

SOLO(Jurnalislam.com)– Siswa SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta menyambut Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1444 H, dengan kegiatan khataman Al Quran pada Jumat (29/7). Kegiatan diikuti 332 siswa dari kelas 7, 8, hingga kelas 9 beserta Ustaz-Ustazah dan karyawan.

Rubiatun Nurush Sholihati, S.Pd.I selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan menjelaskan tujuan kegiatan khataman Al Quran agar para siswa lebih dekat dengan Al Quran. “Kita menutup aktivitas pada tahun 1443 H dengan mengkhatamkan Al Quran. Semoga kita semua semakin meningkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,” jelasnya.

Para siswa bergabung dengan setiap kelompok mentoring pembimbingan akademik atau lebih dikenal dengan PA. Setiap kelompok PA dipimpin oleh Ustaz atau Ustazah dengan beranggotakan kurang lebih 12 siswa. Masing-masing PA menyelesaikan target satu juz Al Quran. Terdapat 24 PA untuk 24 juz, sedangkan siswanya 6 juz dibantu oleh karyawan dan mahasiswa PLP dari UMS. Terlihat semua warga sekolah khusyuk membaca Al Quran sehingga lantunan merdu suara bacaan Al Quran memenuhi lingkungan sekolah.

Rubiatun Nurush menambahkan sebelumnya pukul 06.30 WIB, para siswa melaksanakan kegiatan sholat dhuha di lapangan sekolah. Usai sholat, siswa berdzikir dan berdoa. Siswa juga menyimak tausiyah bertema hijrah yang disampaikan oleh Ustaz Widi Kusumajati, S.Pd.I. “Momentum tahun baru Islam ini, mari kita niatkan hijrah untuk menjadi siswa yang berakhlak baik dan berbuat baik terhadap sesama, tidak mem-buly teman, bahkan tidak mencela teman,” ajak Ustaz Widi kepada para siswa.

Sebagai rangkaian semarak Tahun Baru Islam 1444 H, minggu depan akan digelar bakti sosial ke anak yatim piatu dan podcast Kariim (Kajian Remaja Islam Muhammadiyah) melalui Youtube PK TV.

Sementara itu, Billo Aurel Putra Denza, siswa kelas 9 C, mengaku senang dengan diadakannya kegiatan peringatan tahun baru Islam. Menurutnya, khataman Al Quran menjadikan dirinya semakin termotivasi selalu membaca Al Quran.