Berita Terkini

Jamaah Ansharusy Syariah: FPI adalah Ikon Perlawanan Terhadap Kedzaliman

SOLO (Jurnalislam.com) – Juru bicara Jamaah Ansharusy Syariah, Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir mengapresiasi munculnya dukungan terhadap FPI di dunia maya melalui tagar #RakyatBersamaFPI. Dukungan itu lahir pasca peristiwa penyerangan sejumlah laskar FPI oleh massa LSM GMBI di Bandung beberapa waktu lalu.

“Alhamdulillah masyarakat mendukung FPI dengan munculnya tagar #RakyatBersamaFPI. Dalam kejadian 121, FPI memang betul-betul sudah didzalimi,” katanya kepada Jurniscom melalui sambungan telepon, Rabu (18/1/2017).

Ia juga mengecam sikap Kapolda Jawa Barat, Irjen (Pol) Anton Charliyan yang malah menunjukkan keberpihakannya terhadap pelaku penyerangan. Ustadz Iim, sapaannya, mengungkapkan, postingan berita-berita dalam akun facebook Humas Polda Jabar sangat tendensius dan memutarbalikan fakta.

“Kejadian 121 itu kelihatan sekali aparat menggunakan preman yang kemudian melakukan tindak kekerasan. Cara seperti itu jelas tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.

Lebih jauh, Ustadz Iim menilai, FPI telah menjadi gerbong yang menyatukan umat Islam serta ikon perlawanan umat Islam Indonesia terhadap kedzaliman yang dilakukan penguasa.

“FPI alhamdulillah telah menjadi ikon perlawanan terhadap kedzaliman di Indonesia, kedzaliman yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa posisi Jamaah Ansharusy Syariah jelas berada dalam barisan para pembela ulama. Bahkan, kata dia, Jamaah Ansharusy Syariah berada di barisan terdepan bersama dengan FPI dan GNPF.

“Kita mendukung siapapun yang membela ulama karena ulama itu adalah aset umat. Maka kalau umat Islam meninggalkan ulamanya, akan kehilangan harga dirinya. Sebab, seperti apa umat akan menjalankan agamanya kalau tidak dipandu para ulama,” paparnya.

“Nah, sekarang ulamanya didzalimi, ditangkapi. Maka tidak ada jalan lain bagi umat Islam kecuali dengan bersikap tegas melawan kedzaliman terhadap para ulama. Dan Jamaah Ansharusy Syariah termasuk dalam barisan terdepan dalam pembelaan terhadap ulama-ulama kita,” pungkasnya.

Reporter: Riyanto

Rusia Inginkan Pemerintahan Baru AS Turut Hadir di Konferensi Astana

ASTANA (Jurnalislam.com) – Rusia mengharapkan agar pemerintahan AS yang baru turut menghadiri pembicaraan damai Suriah di ibukota Kazakhstan, Astana, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengatakan Selasa (17/01/2017), lansir World Bulletin.

“Kami berharap bahwa pemerintahan baru [Presiden terpilih Donald Trump] akan mewakili di Astana,” kata Lavrov pada konferensi pers tahunan di Moskow.

Menteri Rusia mengatakan mengundang perwakilan pemerintahan AS yang baru akan menjadi keputusan yang tepat.

“Ini akan menjadi kontak resmi pertama dengan administrasi Trump,” kata Lavrov.

Negosiasi antara pemerintah dan oposisi Suriah yang akan dimulai pada 23 Januari berupaya mencapai solusi politik untuk perang enam tahun di Suriah.

Lavrov mengatakan tujuan pembicaraan Astana adalah untuk memperkuat gencatan senjata dan memastikan partisipasi komandan lapangan oposisi dalam proses politik.

Lavrov juga mengatakan ia berharap kerjasama dengan administrasi Trump di Suriah akan “jauh lebih efektif” dibandingkan dengan pemerintahan Presiden Barack Obama.

Mengikuti kesepakatan gencatan senjata Suriah bulan lalu, yang ditengahi oleh Turki dan Rusia, pertemuan Astana menjadi bagian dari upaya oleh kedua negara untuk mempromosikan solusi politik di Suriah yang dilanda perang.

Faksi Perlawanan Suriah Ledakan Terowongan Pasukan Assad di Harasta, Semua Tewas

SURIAH (Jurnalislam.com) – Faksi Perlawanan Suriah pada hari Selasa (17/01/2017) menghancurkan sebuah terowongan untuk pasukan rezim Syiah Assad di Ghouta timur dekat kota Damaskus di distrik Harasta di provinsi Rif Dimashq, ElDorar AlShamia melaporkan, Senin.

Faksi memantau pergerakan pasukan rezim Assad dalam terowongan selama proses pengeboran dan memasang jebakan lalu meledakkannya, hingga menewaskan seluruh orang yang berada di dalamnya, sumber media melaporkan.

Sementara itu, halaman facebook pro-rezim (al-Assad) beredar cerita bahwa Mayor Jenderal, “Bilal Bilal” terbunuh di garis depan yang sama, padahal belum ada berita konfirmasi resmi atau penyangkalan.

Pertempuran pecah di garis depan “Taybah & Krash” di lingkungan Jobar di Damaskus antara faksi-faksi perlawanan Suriah melawan pasukan Assad bertepatan dengan lebih banyaknya penerbangan pesawat tak berawak.

Adanya Campur Tangan Asing, Presiden Gambia Tolak Hasil Pemilu dan Umumkan Keadaaan Darurat

GAMBIA (Jurnalislam.com) – Presiden Gambia Yahya Jammeh telah mengumumkan keadaan darurat 90 hari kurang dari 48 jam sebelum pelantikan negara presiden terpilih Adama Barrow yang saat ini berada di Senegal, World Bulletin melaporkan, Selasa (17/01/2017).

Presiden Jammeh kalah dari Barrow dalam pemilihan presiden Gambia 1 Desember tapi dia menolak hasil pemilu sepekan setelah kekalahan.

Jammeh mengatakan, “Deklarasi tersebut harus ia sampaikan mengingat jumlah campur tangan asing yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilihan presiden 1 Desember lalu dan juga dalam urusan internal Gambia serta suasana bermusuhan yang mengancam kedaulatan, perdamaian, keamanan dan stabilitas negara.”

Dia berargumen bahwa keadaan darurat juga akan “mencegah krisis konstitusional dan menghindari kekosongan kekuasaan.”

Dia juga meyakinkan “kebebasan sipil sepenuhnya akan dihormati”.

Gambia saat ini kemungkinan sedang menghadapi konfrontasi militer dengan kekuatan daerah jika Jammeh menolak untuk mundur, ECOWAS memperingatkan.

Syeikh Raed Salah Bebas dari Penjara Zionis dan Tolak Tawaran Netanyahu

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Dalam pidato yang disampaikan pada hari Selasa (17/01/2017) menyusul pembebasannya dari penjara, Syeikh Raed Salah, pemimpin Gerakan Islam utara Palestina, mengatakan ia telah menolak tawaran untuk bertemu dengan Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu.

“Saya mengatakan kepada mereka saya tidak akan bernegosiasi untuk Masjid Al-Aqsha,” katanya. “Al-Aqsha tidak akan dinegosiasikan,” lansir World Bulletin, Senin.

Pada Selasa pagi, otoritas Israel membebaskan Syeikh Salah dari penjara, tempat ia ditahan sejak Mei tahun lalu dengan tuduhan “menghasut kekerasan”.

Gerakan Islam dikenal sebagai oposisi vokal untuk penjajahan panjang Israel dan gencar memperjuangkan hak-hak Palestina di Masjid Al-Aqsha Yerusalem.

Raed Salah menegaskan bahwa saat ia dipenjara petugas intelijen Israel telah menawarkan untuk mengatur pertemuan antara dia dan Netanyahu.

“Kamis lalu [sebelum pembebasannya], saya dibawa untuk bertemu dengan pejabat intelijen Israel,” Salah mengenang.

“Mereka bertanya mengapa saya tetap bersikeras bahwa Masjid Al-Aqsha dalam bahaya,” katanya. “Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya masih percaya Masjid berada di bawah ancaman.”

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa pada hari Senin, sehari sebelum pembebasannya, pemerintah Israel mengatakan kepadanya bahwa ia dilarang bepergian ke luar negeri dan memasuki Yerusalem.

“Saya mengatakan kepada mereka, ‘Anda tidak dapat menghancurkan kehendak dan prinsip kami, kami akan mempertahankan, posisi pan-Arab dan Palestina serta agama Islam kami hingga kami bertemu dengan Allah Swt,” katanya.

Gerakan Islam dalam beberapa tahun terakhir diawasi ketat karena menentang semakin seringnya aktivis Yahudi garis keras terlihat masuk kompleks Al-Aqsha, yang dihormati oleh kaum Muslim.

Salah lahir pada tahun 1958 di kota Umm al-Fahm di Palestina utara. Dia kemudian belajar Hukum Islam di Universitas Hebron di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Ia menjabat sebagai walikota Umm al-Fahm selama tiga periode berturut-turut 1987-2001 dan memimpin Gerakan Islam cabang utara sejak tahun 1996.

DPR Menilai Kapolda Jabar Tidak Adil Terkait Tragedi 121

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid menegaskan, tindakan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan memfasilitasi ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) untuk ikut apel pagi menggambarkan adanya konflik kepentingan.

“Sehingga, layak jika Kapolri Tito yang sedang berusaha membangun Polri yang berintegritas dan profesional memeriksa bahkan mencopot Irjen (pol) Anton Charliyan sebagai Kapolda Jawa Barat,” kata Sodik dalam pers rilis, Selasa (17/1/2017).

Menurut dia, berkaitan dengan peristiwa bentrokan di Bandung pada Kamis (12/1/2017) dan beberapa kota di Jawa Barat ada sejumlah fakta-fakta tindakan Polda Jabar yang dianggap tidak adil dan membela salah satu pihak yang terlibat konflik

Pertama, Kapolda Jabar mengundang beberapa ormas untuk meminta masa mengimbangi massa FPI pada hari Kamis dan hanya GMBI sebagai ormas binaan Kapolda yang hadir.

Kedua, memfasilitasi apel pagi GMBI di halaman Mapolda Jabar satu hari sebelum peristiwa bentrokan.

Ketiga, pada hari kejadian yakni hari Kamis, Polisi membiarkan adanya anggota dan simpatisan GMBI membawa balok dan senjata tajam (padahal UU Darurat melarang hal tersebut dan itu tidak sesuai Protap Polri).

“Pada hari kejadian polisi melakukan pembiaran intimidasi, ucapan penghinaan, penganiayaan dan pengrusakan mobil anggota FPI oleh oknum GMBI,” jelas Anggota DPR Dapil Jabar I Fraksi Gerindra ini.

Sodik juga menyayangkan tindakan Kapolda Jabar yang membiarkan aksi GMBI berlangsung hingga malam hari melebihi batas waktu jam 18.00 yang diatur oleh UU.

“Kepolisian dari Polda Jabar baru membubarkan GMBI setelah didesak oleh FPT,” pungkas dia

Sumber: Kiblat.net

Hadiri Sidang, Ulama Pulau Seribu Keberatan dengan Pernyataan Ahok

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Habib Zein Maula ‘Aidid salah satu ulama di Kepulauan Seribu turut menghadiri sidang penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Selasa (17/1/2017).

Kehadiran Habib Zein ingin meneguhkan bahwa sebagian besar masyarakat Kepulauan Seribu menolak pernyataan Ahok yang sudah menodai agama Islam.

Habib Zein menyampaikan bahwa masyarakat Pulau Seribu yang hadir ketika terdakwa Ahok menyampaikan ucapan penistaan itu hanya yang mendapatkan undangan saja. Sementara, masyarakat yang lain baru tahu ada penodaan agama setelah melihat dari Youtube dan ramai di media terkait penodaan agama tersebut.

“Saya sebagai ulama di Pulau Seribu keberatan dengan pernyataan Ahok yang menyinggung Al Quran khususnya Al Maidah ayat 51, beliau kan bukan orang Islam kenapa menyinggung kitab suci kami umat Islam. Ini yang kami keberatan,” papar ulama yang disegani di Pulau Seribu kepada Islamic News Agency, kantor berita yang diinisiasi Jurnalis Islam Bersatu (JITU).

Habib Zein menyampaikan dukungannya mewakili masyarakat dan umat Islam dari Pulau Seribu pada persidangan penodaan agama atas nama terdakwa Ahok. Ia pun berharap agar terdakwa segera ditahan dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

Kehadiran Ulama dan masyarakat Pulau Seribu dalam persidangan kali ini menjawab pertanyaan selama ini tentang sikap masyarakat Pulau Seribu.

“Akhirnya jelas sikap masyarakat Pulau Seribu terkait kasus penodaan agama ini, dengan kehadiran masyarakat Pulau Seribu memberikan dukungan atas persidangan ini maka sudah jelas dan terang sikap masyarakat Pulau Seribu,” kata Koordinator Tim Advokasi GNPF MUI Nasrulloh Nasution

Reporter: Fajar Shadiq

Sidang Lanjutan Kasus Penodaan Agama Hadirkan Lurah Pulau Seribu

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Persidangan Lanjutan Penodaan Agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada hari ini, Selasa (17/1/2017) masih menghadirkan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Salah satunya adalah Lurah Pulau Panggang Kepulauan Seribu, Yuliardi.

Yuliardi adalah lurah yang hadir ketika Terdakwa Ahok menyampaikan sambutan sebagaimana video yang beredar di masyarakat. Beliau ketika diwawancara menyatakan memang benar isi dari video tersebut dan kata-kata yang menjadi permasalahan selama ini benar adanya.

Kelurahan Panggang merupakan tempat di mana terdakwa Ahok menyampaikan penodaan agama.

Koordinator Tim Advokasi GNPF MUI Nasrulloh Nasution yang turut hadir dalam persidangan hari ini menyampaikan bahwa lurah tersebut adalah saksi fakta pertama yang dihadirkan di samping saksi-saksi fakta lainnya.

Kepada Islamic News Agency (INA), Nasrulloh menegaskan kehadiran saksi fakta dalam persidangan kali ini menguatkan dakwaan jaksa dan kesaksian saksi-saksi yang sudah bersaksi sebelumnya.

“Kami berharap saksi dapat menyampaikan kesaksianya sebenarnya atas fakta-fakta yang ada,” tegasnya.

Reporter: Fajar Shadiq

Salah Tulis, Polisi Dicecar Hakim dan Jaksa dalam Sidang Lanjutan Ahok

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Petugas SPK Polresta Bogor, Ahmad Kurniawan, hari ini (17/1/2017) dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan pemeriksaan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penodaan Agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

Polisi yang telah berdinas 7 tahun tersebut dicecar berbagai pertanyaan oleh Majelis Hakim dan Tim Jaksa terkait adanya kekeliruan penulisan waktu kejadian (tempoes delicti) dalam Laporan Polisi (LP) No. 1134 yang dibuat oleh saksi atas nama Pelapor Wilyudin.

Saksi, bahkan, oleh salah satu Anggota Majelis Hakim ditanya mengenai salahnya saksi dimana karena waktu kejadian yang tertulis dalam LP lebih dulu dari waktu kejadian di Kepulauan Seribu tanggal 27 September 2016.

Saksi membenarkan bahwa pengetikan LP 1134 hanya copypaste terhadap LP sebelumnya dan hanya mengganti-ganti saja mengikuti format LP yang sudah ada. Pada saat mengetik LP, saksi juga membenarkan tidak mencocokkan hari dan tanggal kejadian dengan kalender yang ada di ruangannya.

Menanggapi hal ini, Ketua Tim Persidangan GNPF MUI Nasrullah Nasution, yang hadir dalam ruang sidang menyampaikan bahwa seharusnya Polisi yang bertugas di bagian SPK adalah polisi yang profesional.

Menurutnya, Saksi harus lebih teliti dalam mengetik LP yang dibuat masyarakat. Jangan hanya sekadar jadi juru ketik saja tanpa cek dan ricek.

“Pelapor sudah mencoret dan minta diperbaiki kesalahan tulis bulan dari September menjadi Oktober kok, tapi Polisinya gak merubah, jadi semakin keliatan kan ketidakprofesionalannya,” ujarnya kepada Islamic News Agency, kantor berita yang diinisiasi Jurnalis Islam Bersatu (JITU).

Advokat yang akrab dipanggil Nasrullah ini memastikan bahwa saksi telah mengakui ada 2 waktu kejadian yang dilaporkan Pelapor yaitu 27 September 2016 di Kepulauan Seribu terkait Penistaan Agamanya dan 6 Oktober 2016 di Bogor terkait waktu Pelapor menyaksikan video di Youtube.

Nasrullah menegaskan hal ini semakin jelas membuktikan kebenaran materiilnya, jadi persoalan kekeliruan Polisi menuliskan bulan di dalam LP dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Apalagi dalam persidangan terungkap Pelapor telah menyerahkan kronologis tertulis kepada saksi sebagai panduan pengetikan LP.

“Dalam kronologis sudah jelas tertulis 06 Oktober 2016, jadi perlu ditanyakan alasan kepada Polisi tersebut mengapa menulis 06 September 2016,” pungkasnya.

Reporter: Fajar Shadiq

Kunjungi Bima, Gubernur Ahmad Heriawan Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir

BIMA (Jurnalislam.com) – Gubernur Jawa Barat, H Ahmad Heriawan (Aher) mengunjungi warga korban banjir Bima di kantor Wali Kota Bima, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Senin (16/1/2017).

Atas nama warga Jawa Barat, Aher menyalurkan bantuan yang digalang Pemprov Jabar, Bank Jabar dan Rumah Zakat kepada warga korban banjir khususnya bagi korban yang kehilangan tempat tinggal atau rusak.

“Kami datang atas nama masyarakat Jawa Barat untuk menyampaikan bantuan alakadarnya dari pemerintah maupun dari masyarakat. Dan bantuan ini adalah hasil kerjasama antara pemerintah daerah Jawa Barat, Bank Jawa Barat, serta Rumah Zakat dalam penyalurannya,” kata Aher.

Ia mengajak warga Bima untuk bersabar menghadapi musibah itu. Ia menjelaskan, nikmat Allah sangat banyak dan kesabaran menghadapi ujian adalah jalan untuk menggapainya.

“Dan kita berharap mudah-mudahan dengan kesabaran itu berbuah pahala di hadapan Allah, karena orang yang bersabar itu adalah orang yang ketika mendapat musibah maka ia kembali ke pangkuan Allah SWT,” terang Aher.

Aher berharap musibah banjir Bima menarik empati warga Indonesia pada umumnya dapat menjadikan sarana untuk memperkuat ikatan persaudaraan dan kepedulian antar sesama.

“Kami juga mewakili seluruh masyarakat Jawa barat ikut berempati terhadap musibah yang menimpa saudara kami di Bima dengan harapan persaudaraan kita terus terjalin dengan baik, mari kita saling bergandengan tangan bahu membahu saling membantu,” paparnya.

Bantuan tersebut, kata Aher, bukanlah yang terakhir. Ia menegaskan, bantuan dari warga Jawa Barat masih ada dan akan disalurkan pada tahap berikutnya.

Reporter: Sirath