Berita Terkini

Pemimpin Tertinggi Intelijen Suriah Tewas Dihantam Bom di Homs

SURIAH (Jurnalislam.com) – Kepala intelijen militer Suriah adalah salah satu dari 32 orang yang tewas dalam serangkaian serangan martir di instalasi militer di barat kota Homs yang dikuasai rezim Suriah.

Kematian Jenderal Hassan Daabul – tokoh kepercayaan yang dekat dengan Bashar al-Assad – dalam pemboman Sabtu kemarin (25/02/2017) dilaporkan oleh televisi negara Suriah.

Seorang saksi mengatakan bahwa seorang pembom masuk ke kantor Daabul dan meledakkan bahan peledak.

Brigadir Ibrahim Darwish, kepala Cabang Militer Negara, juga terluka kritis, Al Ikhbariya TV yang berafiliasi denganrezim melaporkan.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (The Syrian Observatory for Human Rights-SOHR) yang berbasis di Inggris mengatakan serangan udara oleh pasukan rezim Assad menewaskan 13 orang di seluruh negeri, termasuk sedikitnya tiga orang di al-Waer, kantong oposisi Homs.

Serangan itu terjadi saat negosiator melanjutkan pembicaraan untuk hari kedua di Jenewa, Swiss.

Berbicara kepada Al Jazeera di Jenewa, Issam al-Reis, juru bicara untuk cabang selatan dari Tentara Pembebasan Suriah (the Free Syrian Army-FSA), mengatakan rezim Nushairiyah Assad meluncurkan serangan untuk mempengaruhi pembicaraan Jenewa.

“Selama pembicaraan Jenewa terakhir ledakan terjadi di wilayah pemerintah Sayyda Zeinab, tapi sekarang kita sedang berbicara tentang cabang-cabang militer dan pertahanan, yang merupakan zona militer di dalam Green Zone [Homs]. Tidak ada yang diperbolehkan untuk memasuki bahkan mendekati wilayah tersebut,” katanya.

“Jadi jelas bahwa perintah membuat ledakan ini datang dari cabang yang sama karena semakin kuatnya tekanan terhadap rezim untuk mendukung gencatan senjata kemungkinan telah mendorong rezim mencari alasan untuk melancarkan serangan.”

Talal Barzani, gubernur provinsi Homs, mengatakan total ada tiga ledakan, menewaskan 32 orang dan melukai lebih dari 20 lainnya.

SOHR, yang menyebutkan korban di Homs berjumlah 42, mengatakan ledakan keras dan tembakan terdengar setelah serangan itu.

“Ada sedikitnya enam penyerang dan beberapa dari mereka meledakkan diri di dekat markas pertahanan negara dan intelijen militer,” Rami Abdel Rahman, direktur SOHR, mengatakan kepada kantor berita AFP.

Kelompok bersenjata terlibat dalam pertempuran senjata panjang dengan perwira intelijen sebelum meledakkan rompi peledak mereka.

Steffan de Mistura, utusan PBB untuk Suriah, mengatakan bahwa ia menduga “spoilers” mencoba untuk menggagalkan negosiasi.

“Sayangnya saya memperkirakan mereka itu spoiler untuk mengganggu pembicaraan ini,” katanya.

“Setiap kali kami melakukan pembicaraan atau negosiasi, selalu ada seseorang yang mencoba merusaknya. Kami telah menduganya.”

Homs telah berada di bawah kontrol penuh rezim Suriah sejak Mei 2014 ketika oposisi mundur dari pusat kota di bawah gencatan senjata yang ditengahi PBB.

Namun, terjadi pemboman berulang sejak saat itu: pemboman ganda menewaskan 64 orang awal tahun lalu.

 

Pemuda Muhammadiyah: Pengusutan Dugaan TPPU oleh GNPF, Kental Nuansa Politik

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, pengusutan dugaan tindak pencucian uang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI oleh polri, kental nuansa politik. Dahnil meminta, Polri berlaku adil dalam mengusut suatu perkara.

“Aromanya (politis) tercium menyengat bukan kental lagi,” ujar Dahnil sebagaimana dilansir Republika.co.id, Sabtu (25/2/2017).

Terlebih, polri tidak mengusut dana yang masuk ke teman Ahok. Itu menandakan adanya tebang pilih yang dilakukan oleh polri. Menurut Dahnil, dugaan adanya tindak pidana dalam asal usul dana teman Ahok, sempat muncul ke publik. “Namun, tidak diusut dan nasibnya tidak jelas,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini Polri tengah mengusut dana aksi bela Islam yang diduga hasil dari tindak pidana. Polri telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini.

Dengan kasus ini, Dahnil khawatir, kepercayaan masyarakat kepada polri akan semakin menurun. Pasalnya, polri seolah terus mencari kesalahan dengan mengkriminalisasi tokoh-tokoh umat.

“Polisi harus berlaku adil, karena apabila tidak maka kekecewaan publik kepada polisi akan semakin terakumulasi,” katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum GNPF MUI, Kapitra Ampera menyatakan dana yang berada dalam rekening milik Yayasan Keadilan untuk Semua bukan dari hasil tindak pidana. Uang tersebut murni dari sumbangan masyarakat untuk aksi bela Islam yang dipelopori GNPF.

Sumber: Republika

Desak Polri Berlaku Adil, Pemuda Muhammadiyah Minta Dana Teman Ahok Diusut

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kepolisian telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dana Aksi Bela Islam yang dihimpun oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.

Menanggapi itu, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta, Polri untuk berlaku adil dalam mengusust suatu perkara. Dahnil pun mempertanyakan, mengapa dana untuk teman Ahok juga tidak diusut.

“Bila mau mengusut aliran uang saya kira silakan saja, tapi berlaku adillah,” ujar Dahnil, dikutip dari Republika, Sabtu (25/2/2017).

Selain itu, Dahnil juga mempertanyakan mengapa polri tidak segera mengusut dugaan aliran dana gendut yang melibatkan petinggi Polri. “Jangan sampai kekecewaan masyarakat terhadap Polri semakin besar akibat pengusutan kasus tersebut,” katanya.

Kepercayaan publik kepada Polri akan semakin tinggi dengan kriminalisasi terhadap tokoh umat. Sehingga itu diyakini akan merusak citra polri untuk jangka panjang.

“Karena dianggap polisi seolah menjadi alat politik bagi kelompok tertentu,” kata Dahnil.

Sebelumnya, kuasa hukum GNPF MUI, Kapitra Ampera menyatakan, dana yang berada dalam rekening milik Yayasan Keadilan untuk Semua bukan dari hasil tindak pidana. Uang tersebut murni dari sumbangan masyarakat untuk aksi bela Islam yang dipelopori GNPF.

Sumber: Republika

Serangan Bom Mobil Targetkan Pos Pemeriksaan FSA, 45 Tewas dan 70 Terluka

SURIAH (Jurnalislam.com) – Serangan bom mobil menargetkan sebuah pos pemeriksaan Tentara Pembebasan Suriah (FSA) yang penuh sesak dengan warga sipil terjadi pada Jumat pagi (24/02/2017).

Oposisi yang didukung Turki pada hari Kamis menyerang IS di Al Bab, kubu terakhir IS di barat laut Suriah, bersama dengan dua kota kecil, Qabasin dan al-Bezah, setelah beberapa pekan bertempur pada pertempuran jalanan.

Badan amal medis Ambulanciers Sans Frontieres mengatakan 45 orang, kebanyakan warga sipil, telah tewas dan sekitar 70 lainnya luka-luka.

“Sejumlah besar warga sipil berkumpul di sekitar pos pemeriksaan dan tiba-tiba seorang pembom mobil melaju dan meledakkan diri,” reporter Al Jazeera Andrew Simmons, melaporkan dari Gaziantep di perbatasan Suriah-Turki.

“Mungkin ada anggota Tentara Pembebasan Suriah yang juga menjadi korban. Ini benar-benar serangan dari IS seperti yang telah diperkirakan.”

Bom mobil menghantam bagian luar kantor keamanan di mana warga sipil berkumpul meminta izin untuk kembali ke Al Bab.

 

Pasukan FSA Kuasai Penuh Al-Bab

SURIAH (Jurnalislam.com) – Tentara Pembebasan Suriah (FSA), yang didukung oleh militer Turki, merayakan kemenangan di jalanan Al-Bab pada hari Kamis (23/02/2017) setelah mengambil kendali kota strategis tersebut dari kelompok Islamic State (IS).

Sebelumnya pada hari yang sama, komandan FSA Ahmed al-Shahabi mengatakan kepada Anadolu Agency, Jumat (24/02/2017): “Pusat Al-Bab sekarang di bawah kendali oposisi.”

Kemudian, Menteri Pertahanan Turki Fikri Isik juga menegaskan pembebasan kota dengan mengatakan: “Hampir semua wilayah Al-Bab terkendali sekarang, dan operasi pembersihan sedang berlangsung.”

Pasukan FSA berkumpul di kota untuk merayakan kemenangan, menembak ke udara dan berdoa.

“Organisasi IS juga akan dibersihkan dari seluruh Suriah. Negara kita akan segera bebas,” Ahmad Ali, seorang komandan lapangan FSA, mengatakan kepada Anadolu Agency.

Sharef Akel, warga sipil, mengatakan kepada Anadolu Agency beberapa keluarga Al-Bab mulai kembali ke rumah mereka.

“Untungnya, kota kami dibersihkan dari organisasi IS. Konflik ini berakhir dan kami lega,” kata Akel.

Tim Anadolu Agency menyaksikan perayaan oleh unit oposisi di tengah hancurnya rumah-rumah di Al-Bab.

Operasi Perisai Efrat yang dipimpin Turki bertujuan untuk mendukung pasukan FSA dan menghilangkan keberadaan IS, PYD di sepanjang perbatasan utara Suriah dengan Turki.

Operasi yang dimulai musim panas lalu, sangat bergantung pada pejuang FSA yang didukung oleh artileri dan dukungan udara Turki.

 

Iran Wajibkan Mahasiswa Universitas Imam Hussein untuk Bertempur di Suriah

TEHERAN (Jurnalislam.com) – Republik Syiah Iran mengumumkan bahwa mereka mengirim mahasiswa dari Imam Hussein Military University ke Suriah untuk dilatih di lapangan dalam jajaran pasukan Garda Revolusioner yang ditempatkan di berbagai bagian negara untuk melawan faksi-faksi jihad dan pasukan oposisi serta menekan perjuangan rakyat Suriah sepanjang enam tahun yang melawan rezim Syiah Nushairiyah Bashar Assad, Al Arabiya News Channel melaporkan Jumat (24/02/2017).

Radio berita VOA menjelaskan komentar Jenderal Morteza Safari, komandan Garda Revolusi, yang mengatakan kepada media Tasnim bahwa “sekitar 100 mahasiswa dari fakultas Imam Hussein, anak asuhan dari Garda Revolusi, dikirim ke Suriah untuk dilatih dalam situasi pertempuran.”

Safari mengungkapkan bahwa sejumlah besar mahasiswa yang dikirim dalam misi dua bulan telah tewas dalam medan perang, sejumlah besar lainnya terluka, sedangkan sisanya tinggal di sana untuk jangka waktu yang lebih lama.”

Imam Hussein Military University milik Garda Revolusi Syiah Iran ini telah mengumumkan bahwa mereka mengirim siswa untuk berperang di Suriah dan Irak dalam program pelatihan khusus untuk mempersiapkan pasukan.

Analis percaya bahwa Suriah dan Irak telah menjadi arena praktek nyata untuk pelatihan Garda Revolusi serta milisi Syiah di kedua negara tersebut.

Komandan pasukan darat Garda Revolusi Iran Brigadir Mohammad Pakpour, menekankan dalam sambutannya pada 18 Februari bahwa Iran berdedikasi untuk mengirimkan cadangan kekuatan darat dengan nama “penasihat” hingga “sumbu perlawanan.” Penjelasan ini mencirikan kewajiban sistem, milisi dan keberpihakan Iran di wilayah tersebut, terutama di Suriah, Irak, Lebanon dan Yaman.

Fares melaporkan Pakpour saat menyatakan: “Kami memiliki hubungan dengan negara-negara yang berbeda, beberapa di antaranya meminta dukungan penasehat dari kami. Kami menawarkan dukungan seperti ini di masa lalu, dan kami berniat untuk terus melakukannya,” seraya menambahkan bahwa pasukan darat Garda Revolusi terbiasa mengirimkan anggotanya sebagai sumbu perlawanan untuk memberikan bantuan di medan perang.”

Selain intervensi militer Iran di kawasan itu, Teheran telah menciptakan sekitar 14 kamp pelatihan menargetkan milisi Syiah asing yang dijalankan oleh Pasukan Quds, unit Pasukan Khusus dari Garda Revolusi Iran, yang bertanggung jawab atas operasi ekstrateritorial mereka.

Jenderal Mohammad Ali al-Falaki, seorang pemimpin Garda Revolusi Iran, dan salah satu pemimpin Iran di Suriah, mengumumkan bahwa mereka telah membentuk Tentara Pembebasan Syiah yang dipimpin oleh komandan Pasukan Quds, Qassim Soleimani.

Menurut dia, tentara mereka saat ini bertempur di tiga front yang berbeda di Irak, Suriah dan Yaman.

“Kekuatan militer ini tidak hanya terdiri dari tentara Syiah Iran saja. Bahkan, di setiap zona bermasalah, kita mengatur dan melengkapi tentara yang merupakan rakyat dari wilayah itu,” Jenderal al-Falaki mengkonfirmasi dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Mashreg, yang dikenal berhubungan dekat dengan Garda Revolusi Syiah Iran.

Provinsi Ontario, Kanada, Kabulkan Mosi Anti Islamophobia

TRENTON (Jurnalislam.com) – Provinsi Ontario pada hari Kamis mengabulkan mosi anti-Islamophobia saat mosi menemui oposisi di tingkat pemerintah federal.

Mosi yang diajukan oleh Anggota Parlemen Provinsi dari partai Liberal Nathalie Des Rosiers tersebut menetapkan standar untuk “melawan segala bentuk kebencian, permusuhan, prasangka, rasisme dan intoleransi” dan mencela “tumbuhnya gelombang retorika dan sentimen anti-Muslim (Islam),” lansir Anadolu Agency, Jumat (24/02/2017).

Mosi ini juga mengutuk segala bentuk Islamophobia, Canadian Broadcasting Corporation (CBC) melaporkan.

Mosi ini penting karena lebih dari sepertiga populasi Kanada yaitu sejumlah 35 juta jiwa hidup di Ontario. Ontario juga memiliki jumlah Muslim-Kanada terbesar (146.000]. Toronto, ibukota provinsi Ontario, merupakan kota terbesar di negara itu. Ottawa , ibukota Kanada, juga berada di Ontario

Des Rosiers mengajukan mosi ini pada bulan Desember setelah sejumlah insiden anti-Islamofobia terjadi di daerah Ottawa-Vanier yang dia wakili di parlemen.

Insiden yang terjadi termasuk grafiti anti-Muslim dan wanita yang diludahi karena mengenakan jilbab – penutup aurat bagi wanita Muslim.

Enam orang ditembak mati di dalam Masjid Kota Quebec pada tanggal 29 Januari.

Jaksa Agung Muslim Ontario Yasir Naqvi mengatakan bahwa setelah pembunuhan, kantornya menerima telepon dari seorang pria Muslim yang bertanya apakah itu aman untuk mengirim anaknya ke sekolah, surat kabar Toronto Star melaporkan.

Dia mengatakan umat Islam di seluruh Kanada merasa sedih dengan terjadinya penembakan.

“Itu bukan masyarakat dimana kita hidup. Itu bukan masyarakat dimana kita sedang membangun,” katanya, menurut Star.

Tiga partai politik Ontario seluruhnya – Partai Liberal yang saat ini memimpin, Konservatif dan Demokrat Baru – dengan suara bulat mendukung mosi.

“Islamophobia adalah nyata, dan kita harus mengutuknya tanpa syarat,” kata pemimpin Partai Konservatif Ontario Patrick Brown.

Sementara itu, Partai Konservatif federal menentang mosi anti-Islamophobia karena mereka katakan tidak mendefinisikan Islamofobia dan bisa menghambat kebebasan berbicara.

Naqvi mengatakan ia “terganggu” oleh oposisi yang melawan mosi di Ottawa, CBC melaporkan.

Beginilah Laporan Pertemuan Pertama Pembicaraan Damai Suriah di Jenewa

JENEWA (Jurnalislam.com) – Oposisi Suriah menjelaskan bahwa pertemuan pertama mereka di sini dengan utusan PBB di putaran terakhir pembicaraan damai “umumnya positif”, dan memuji de Mistura karena lebih terlibat dalam membahas transisi politik.

Komentar itu muncul sehari setelah Staffan de Mistura, utusan khusus PBB untuk Suriah, secara resmi meluncurkan perundingan putaran keempat di kantor PBB di tengah harapan yang minim.

Pembicaraan tersebut merupakan bagian dari inisiatif politik terbaru untuk mengakhiri perang enam tahun yang telah menewaskan hampir 500.000 orang, melukai lebih dari satu juta, dan mengungsikan hampir setengah dari penduduk Suriah.

“Kami mendengar ide-ide positif dan saran dari Mr de Mistura,” Nasser al-Hariri, pemimpin negosiator oposisi, mengatakan pada konferensi pers, Jumat (24/02/2017).

“Saya percaya dia lebih antusias dari sebelumnya dalam membahas transisi politik di Suriah. Sejauh ini tidak ada langkah-langkah khusus.”

Hariri mengatakan oposisi menyajikan poin-poin “pemahaman” dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 yang membahas transisi politik di Suriah, termasuk pemerintahan, pembentukan konstitusi baru dan pemilihan baru yang diawasi PBB.

Tujuan oposisi adalah menempa “solusi politik yang adil yang menjamin aspirasi dan mimpi bagi rakyat Suriah, yang telah membayar harga yang sangat tinggi”, katanya.

Hariri mengatakan bahwa diskusi hari Jumat dengan de Mistura tersebut hanya menutupi aspek “prosedural” dari pembicaraan yang sedang berlangsung. Titik-titik tertentu tentang bentuk dan ruang lingkup transisi apapun akan diklarifikasi dalam beberapa hari mendatang.

Para pejabat oposisi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa delegasi mereka pada hari Senin akan merespon kerangka kerja transisi politik (pemerintahan baru) yang diajukan oleh de Mistura.

“Apa yang akan dibahas pada hari-hari berikut adalah perbaikan dari badan transisi – seperti, siapa saja yang akan menjadi anggota dalam badan ini,” Mohammad Sabra, negosiator utama untuk delegasi oposisi, mengatakan kepada Al Jazeera.

Dia mengatakan partisipasi oposisi di putaran terakhir perundingan Jenewa bertujuan menemukan cara-cara untuk menerapkan “mekanisme” dalam “memaksa rezim Suriah untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB di sekitar Suriah, jika mereka menolak untuk melakukannya”.

“Rezim selalu mengklaim bahwa mereka mencari solusi politik,” kata Sabra.

“Sejauh ini, rezim belum mengatakan bahwa mereka menolak melaksanakan resolusi. Resolusi 2118 menetapkan bahwa jika terjadi penolakan, Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan berdasarkan Bab VII Piagam PBB […] untuk memaksa rezim mematuhi hukum internasional, sehingga kita dapat mencapai transisi politik.”

Tak lama setelah konferensi pers Jumat kemarin, delegasi oposisi kembali ke hotel dan mengadakan pertemuan tertutup dengan Michael Ratney, utusan khusus AS untuk Suriah, dan beberapa diplomat Eropa.

Sementara itu, de Mistura bertemu dengan perwakilan dari pemerintah Suriah pada hari sebelumnya.

Dalam konferensi pers singkat setelah pertemuan itu, Bashar al-Jaafari, yang memimpin negosiator pemerintah Suriah, mengatakan bahwa de Mistura telah menyajikan kepada delegasinya “dokumen” yang isinya akan dibahas pada pertemuan berikutnya.

Meskipun pembicaraan Jenewa dipandang sebagai upaya paling serius dalam beberapa bulan terakhir untuk mengakhiri perang Suriah, tujuan politik kedua belah pihak yang berseteru tetap berbeda dan tidak berubah sejak putaran negosiasi sebelumnya, memunculkan keraguan tentang kemungkinan tercapainya kemajuan.

Bagi oposisi Suriah, transisi politik yang menjamin penghapusan (menurunkan) Presiden Bashar al-Assad tetap menjadi satu-satunya pilihan untuk perdamaian. Pemerintah Suriah yang berbasis di Damaskus secara konsisten selalu menolak untuk mempertimbangkan masalah ini.

“Satu-satunya solusi yang akan kita terima adalah membentuk badan transisi, dimana Bashar al-Assad tidak akan memiliki peran, baik dalam masa transisi ini, maupun di masa depan Suriah,” Salem al-Muslet, juru bicara delegasi oposisi, mengatakan kepada Al Jazeera.

Pembicaraan terbaru nyaris berantakan sebelum dimulai pada hari Kamis, setelah oposisi mengancam akan melewatkan upacara pembukaan karena ketidaksepakatan mengenai format pembicaraan.

Lagi, Sebuah Masjid di Florida Dibakar Akibat Kebencian Rasial

FLORIDA (Jurnalislam.com) – Sebuah masjid di Tampa, Florida, Amerika Serikat (AS) mengalami kebakaran pada Jumat (24/2/2017) dini hari waktu setempat. Menurut petugas pemadam, kebakaran tersebut diduga bukan merupakan insiden biasa, melainkan sebuah kesengajaan.

Seperti dilaporkan laman CBS Local, masyarakat Muslim setempat mengatakan api mulai terlihat di sekitar area masjid sekitar pukul 02.00 dini hari. Namun api memang tidak menjalar ke bagian dalam bangunan, melainkan hanya di bagian depan dan pintu masjid saja.

masjid di Tampa, Florida, Amerika Serikat (AS)

Menurut pengakuan seorang petugas dan peneliti kebakaran, semua bukti di lokasi kejadian merujuk pada unsur kesengajaan. “Tidak ada satupun (api) di dalam gedung,” katanya.

Juru Bicara Council on American-Islamic Relations di Florida, Wilfredo Amr Ruiz, mengatakan, tampaknya kebakaran tersebut memang mengandung unsur kejahatan rasial. “Tampaknya telah terjadi kejahatan rasial,” ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, kegiatan peribadahan umat Muslim setempat terpaksa harus dipindahkan sementara. Hal ini karena kerusakan aula masjid akibat kebakaran tersebut.

Enam bulan sebelumnya, pembakaran Masjid juga terjadi di Florida, tepatnya di Orlando. Joseph Schreiber menjadi tersangka pembakaran Islamic Center of Fort Pierce pada 11 September tahun lalu.

 

‘Carilah Kasus yang Jelas dan Riil Seperti Rekening Gendut Polri’

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Bantahan demi bantahan disertai kritik mencuat seiring fokusnya kepolisian mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana infaq umat Islam pada Aksi Bela Islam (ABI). Kepolisian dinilai GNPF MUI ‘tak adil’ disebabkan tidak menyeluruh mengungkap kasus yang sama.

“Jika aparat Kepolisian bersungguh-sungguh ingin menegakkan hukum, carilah kasus yang jelas,” kata Tim Advokasi GNPF MUI dalam pernyataan yang diterima jurniscom, Kamis (23/2/2017).

Ismar Syafruddin, salah satu tim advokasi GNPF mengungkapkan, kasus rekening gendut Polri dan dana hibah Pemprov DKI ke Polda Metro Jaya lebih riil untuk diungkap. Sebab, telah banyak fakta yang ada.

“Rekening Gendut Jenderal, dana hibah dari Pemprov DKI ke Polda Metro Jaya yg notabene dana tersebut adalah dana milik Negara,” paparnya.

“Beserta kasus ‘lainnya yang nyata’ ada indikasi kerugian Negara,” cetusnya.

Lebih dari itu, ia mengimbau kepada aparat penegak hukum untuk tetap berlaku adil dan bijak dalam bertindak. Sebab, hal ini akan menjadi efek domino untuk para pegiat dakwah.

“Sungguh hal ini akan menghancurkan kredibilitas ulama, dakwah bisa mandek, para ulama yang terjun dibidang sosial akan takut lagi menyalurkan dana infak dari masyarakat,” pungkasnya.