Berita Terkini

Saksi Ketiga Ahok, Bambang Waluyo Dengar Utuh Ahok “Menoda” Surat Al Maidah 51

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Saksi ketiga terdakwa dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Bambang Waluyo Wahab mendengar utuh pernyataan Ahok tentang surat Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu 27 Desember 2016 lalu. Hal itu dapat memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

“Saksi Bambang ini, ia secara tegas manyampaikan mendengar kata-kata Al-Maidah keluar dari mulut Ahok sebagaimana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum,” kata Nasrullah Nasution, tim Advokasi GNPF seusai menyaksikan persidangan yang digelar di Auditorium Kementan, Ragunan, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Pasalnya, Nasrullah melanjutkan, pada persisangan sebelumnya, Saksi-saksi yang memberikan keterangan, hanya mendengar secara samar-samar tentang ucapan Ahok yang menyinggung Al-Maidah.

Saksi Bambang mengungkapkan, dirinya mengetahui secara persis hal-hal yang disampaikan oleh Ahok. Sebab, tim pemenangan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini hadir di Kepulauan Seribu pada kegiatan sosialisasi budidaya ikan kerapu yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Saksi hadir karena diajak oleh Terdakwa, karena kedekatan saksi dengan Terdakwa sebagai teman,” jelas Nasrulloh.

Sementara itu, Majelis Hakim menanyakan kapasitas Saksi, sehingga diajak ke Pulau Seribu untuk acara sosialisasi ikan kerapu. Padahal latar belakang Saksi sebagai Konsultan Aplikasi.

“Majelis hakim sempat mencecar Saksi, terkait keikutsertaannya dalam kegiatan sosialisasi budidaya ikan kerapu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi sebagai konsultan aplikasi,” kata advokat yang aktif dalam bidang advokasi masyarakat ini.

Diketahui, Bambang menjabat sebagai wakil ketua Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat dan Kebijakan Publik DPD I Partai Golkar DKI Jakarta.

Reporter: HK

Ceroboh, Abang Angkat Ahok Ditolak Majelis Hakim Untuk Jadi Saksi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kecerobohan pihak Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dalam menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) terjadi pada persidangan ketigabelas yang digelar hari ini, Selasa (07/03/2017). Sebab, Analta Amir yang mengaku kaka angkat Ahok ditolak kesaksiannya oleh Majelis Hakim.

Penolakan yang didahului pernyataan keberatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disebabkan ia ketahuan pernah ikut hadir di ruang sidang dan mendengarkan keterangan saksi-saksi sebelumnya.

“Saksi melanggar pasal 160 ayat (1) KUHAP, dimana telah menggariskan dengan tegas mengenai saksi,” kata
Koordinator Persidangan GNPF MUI, Nasrullah Nasution di Gedung Kementan, Ragunan, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Ia menjelaskan, menurut ketentuan ini, saksi yang akan diambil keterangannya dipanggil satu per satu untuk masuk ke ruang sidang. Saksi yang akan diperiksa tidak dibolehkan mendengarkan keterangan saksi yang sedang diperiksa.

“Hal ini dimaksudkan untuk menghindari saksi saling mempengaruhi sehingga tidak memberikan keterangan sesuai dengan yang mereka dengar sendiri, mereka lihat sendiri, atau mereka alami sendiri,” jelasnya.

Bang Nasution, sapaannya menilai, tindakan ceroboh yang dilakukan pihak Ahok ini justru akan memberatkan posisi Ahok dalam kasus Penistaan Agama ini. “Penolakan ini dianggap sebagai pukulan telak bagi Penasehat Hukum Ahok yang sebelumnya selalu sesumbar akan menguliti saksi-saksi yang akan dihadirkan JPU,” pungkas dia.

Lebih dari itu, Advokat ini meminta kepada masyarakat agar terus mengawal kasus penistaan agama ini. Jangan sampai, kata dia, terjadi pengaburan informasi yang seakan-akan saksi-saksi yang diperiksa melemahkan dakwaan JPU.

“Sebaliknya sampai sidang ketigabelas ini saksi-saksi yang telah diperiksa baik saksi JPU maupun saksi a de charge, semuanya menguatkan dakwaan JPU,” tutupnya.

Reporter: HA

Fatal! Saksi yang Dihadirkan Ahok Dinilai Justru Memberatkan bukan Meringankan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Penasehat Hukum terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama menghadirkan saksi untuk meringankan pada lanjutan sidang ketigabelas. Namun, kehadiran bawahan Ahok di Pemkab Belitung Timur tersebut dinilai blunder fatal yang memberatkan Ahok sendiri.

“Jikalau kehadiran saksi ini dianggap meringankan Ahok, saya justru menganggap ia (saksi) memberatkan Ahok,” terang Koordinator Persidangan GNPF MUI, Nasrullah Nasution di Gedung Kementan, Ragunan, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Praktisi hukum yang kerap mengikuti persidangan Ahok ini menjelaskan, pada keterangan saksi Eko Cahyono tersebut ia mengaku ada kecurangan saat ia dan Ahok maju dalam Pilkada di Bangka Belitung tahun 2007 lalu. Menurut Eko, dalam penyelenggaraan pilkada Bangka Belitung tersebut muncul berbagai selebaran yang berisi kata-kata “jangan memilih pemimpin non-muslim”.

“Dan menurut saksi ini adalah faktor yang menjadi sumber penyebab kekalahan di Pilkada Bangka Belitung tahun 2007,” jelas Nasrullah.

Selain itu, saksi juga mengatakan bahwa selama penyelenggaraan pilkada, pernah mendengar ceramah di Masjid yang menyerukan agar tidak memilih pemimpin non-muslim, meskipun ketika ditanya Jaksa, saksi kemudian tidak bisa menjelaskan siapa yang memberikan ceramah tersebut.

“Saya tidak tahu apakah politisi atau ustad yang memberikan ceramah tersebut,” ujarnya meniru ucapan saksi.

Lebih dari itu, Eko mengaku tidak mengetahui apakah Ahok menyinggung-nyinggung Surat Al Maidah 51 dalam kesempatan lain. Meskipun ketika ditanya tentang isi Buku Ahok yang berjudul Merubah Indonesia, saksi mengetahui dan bahkan menjelaskan isinya.

Oleh sebab itu, Nasrulloh menilai langkah Penasehat Hukum Ahok menghadirkan saksi ini adalah blunder yang fatal karena selain menguatkan adanya motif untuk menista, keterangan saksi ini banyak yang tidak berkaitan dengan pokok perkara.

“Menghadirkan saksi mantan Cawagub Bangka Belitung adalah blunder fatal Penasehat Hukum Ahok,” pungkasnya.

Reporter: HA

Kini FSA, PYD, AS dan Rezim Assad Rebutan Kota Manbij

ANKARA (Jurnalislam.com) – Dewan Militer Manbij kelompok ektremis PYD / PKK pada hari Senin (06/03/2017) menyatakan bahwa kota Manbij di utara Suriah tidak akan menyerah kepada pasukan rezim Nushiriyah Suriah.

Dewan PYD / PKK itu mengatakan, akan melindungi diri bersama pasukan AS yang ditempatkan di sebelah utara Manbij sedangkan pasukan rezim Assad di barat dan selatan kota.

Pejabat militer Rusia sebelumnya mengatakan bahwa Manbij akan diserahkan kepada rezim Assad. Sementara pejabat AS mengatakan mereka tidak memiliki informasi tentang usulan penyerahan itu, dan rezim Suriah hanya diam tentang masalah ini.

Sumber-sumber lokal di Manbij mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa PYD / PKK baru-baru ini menyerahkan tiga desa di daerah tetapi pasukan rezim tidak sepenuhnya mengisi kekosongan.

Pasukan AS saat ini dikerahkan di utara Manbij di antara Tentara Pembebasan Suriah (FSA) dan PYD / PKK.

Menurut laporan di media, Pasukan Khusus AS sekarang secara bertahap maju ke daerah Ayn Dadat di Manbij.

Manbij dikelilingi oleh pasukan AS di utara dan oleh pasukan rezim Suriah di selatan dan barat daya. Pasukan rezim berharap untuk membangun zona penyangga melawan FSA di barat.

Kabupaten ini berbatasan dengan Sungai Efrat di sebelah timur.

PYD / PKK saat ini menguasai Kobani (juga dikenal sebagai Ayn al-Arab), Tell Abyad dan Al-Hasakah.

Pekan ini, Komando Umum pasukan Peshmerga Pemerintah Daerah Kurdi mengumumkan bahwa PKK telah mengirim senjata berat ke kabupaten Sinjar Mosul pada hari Ahad.

Sumber di Manbij mengkonfirmasi bahwa pasukan dan persenjataan berat telah dikerahkan menuju Sinjar, mengambil keuntungan dari perlindungan yang terjadi atas kehadiran militer AS.

Manbij terletak hanya 30 kilometer dari perbatasan Turki. Pada tahun 2012, oposisi Suriah merebut Manbij, tapi kelompok IS merebutnya di awal 2014.

Dengan dukungan udara AS, PYD / PKK kemudian mengusir IS dari Manbij.

AS telah berjanji kepada Turki bahwa PYD / PKK akan meninggalkan daerah itu setelah merebutnya dari IS, tapi janji ini gagal terwujud.

Manbij dihuni terutama oleh orang Arab, dengan hanya beberapa ribu orang Kurdi dan Turkmen yang tinggal di sana.

Lagi, Bentrokan Bersenjata Meletus di Perbatasan Myanmar dengan China, 30 Tewas

MYANMAR (jurnalislam.com) – Sedikitnya 30 orang tewas di wilayah di perbatasan Myanmar dengan China setelah oposisi Myanmar – beberapa orang mengenakan seragam polisi – meluncurkan serangan mendadak, menurut pihak berwenang.

Kantor berita Aljazeera mengatakan, bentrokan di hari Senin (06/03/2017) tersebut termasuk yang terburuk yang pernah terjadi di wilayah Kokang sejak pertempuran pada tahun 2015 yang menyebabkan sejumlah orang tewas dan memaksa puluhan ribu mengungsi melintasi perbatasan ke China. Wilayah Kokang terletak di timur laut negara bagian Shan dan penduduknya berbahasa China.

Oposisi dari kelompok Myanmar Nationalities Demokrat Alliance Army (MNDAA) melancarkan serangan pada Senin pagi terhadap polisi dan pos-pos militer di Kokang, menurut kantor Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar.

Sebuah kelompok pejuang yang terpisah juga menyerang lokasi di Laukkai, sebuah kota utama di Kokang.

“Menurut informasi awal, banyak warga sipil tak berdosa termasuk seorang guru sekolah dasar yang tewas karena serangan oleh kelompok bersenjata MNDAA,” kata kantor konselor negara dalam sebuah pernyataan.

Ia juga mengatakan beberapa penyerang mengenakan seragam polisi setempat.

Pernyataan, yang disertai dengan gambar grafis beberapa orang yang mati dan terluka, mengatakan sedikitnya lima warga sipil dan lima polisi setempat tewas dalam pertempuran itu.

Ia juga mengatakan bahwa 20 lebih “mayat yang terbakar” telah ditemukan bersama senjata.

Zaw Htay, juru bicara pemerintah, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa 20 mayat merupakan milisi MNDAA.

Video yang belum diverifikasi yang tersebar di media sosial menunjukkan bagian-bagian kota masih terbakar pada Senin sore saat warga sipil bergegas menyelamatkan diri di tengah rentetan tembakan senjata kecil.

Taliban Serang Pos Pemeriksaan dengan Kenakan Seragam Polisi Afghanistan, 6 Tewas

KUNDUZ (Jurnalislam.com) – Mujahidin Taliban mengenakan seragam pasukan keamanan membunuh enam polisi militer di Afghanistan utara, Ahad, kata seorang kepala polisi provinsi, lansir World Bulletin Senin (06/03/2017).

Jenderal Abdul Hamid Hamid mengatakan kelompok besar pejuang Taliban menyerang pos pemeriksaan Polda Afghanistan (the Afghan Local Police-ALP) di provinsi Kunduz Ahad pagi, menewaskan enam petugas di daerah Zakhil distrik polisi ke-3.

Safiullah Amiri, seorang anggota dewan provinsi, mengatakan para penyerang menghilang dengan cepat dari TKP dengan membawa senjata dan peralatan milik aparat.

Kementerian Dalam Negeri Afghanistan telah berencana untuk mengekang serangan tersebut selama enam bulan terakhir. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh mujahidin yang menyusup dalam pasukan atau menggunakan seragam mereka.

Kunduz jatuh dua kali ke tangan Taliban dalam dua tahun terakhir, dan Taliban memiliki kehadiran berat di sejumlah kabupaten tersebut.

33 Mantan Pasukan Irak Tewas Dihajar Rudal Pasukan Koalisi di Barat Mosul

NINIWE (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 33 mantan anggota pasukan Irak tewas dalam serangan koalisi pimpinan AS di Mosul barat, Senin, menurut seorang petugas polisi setempat.

Petugas polisi federal Abdullah al-Mayahi mengatakan kelompok Islamic State (IS) menahan puluhan mantan anggota pasukan keamanan untuk menanyai mereka tentang dugaan bekerjasama dengan militer Irak.

Dia mengatakan pesawat perang koalisi keliru menembakkan dua rudal ke sebuah stasiun kereta api, di mana para tawanan ditahan.

“Serangan itu menewaskan 33 anggota mantan pasukan keamanan dan melukai delapan orang lainnya,” katanya kepada Anadolu Agency, Senin (06/03/2017).

Menurut al-Mayahi, sejumlah pasukan IS juga terbunuh dan terluka dalam serangan udara.

“IS telah mencoba untuk menutupi kejahatannya dengan mengklaim bahwa situs yang dibom adalah rumah bagi keluarga pengungsi,” kata petugas polisi.

Pada pertengahan Februari, pasukan Irak – didukung oleh koalisi udara dimpinan AS – mulai melancarkan operasi baru untuk memukul mundur IS dari Mosul barat.

Serangan terjadi sebagai bagian dari operasi lebih luas yang diluncurkan Oktober lalu untuk merebut kembali seluruh kota, bersama dengan banyak wilayah utara dan barat Irak, yang diserbu IS pada pertengahan 2014.

 

Khalid Basalamah Dihentikan ‘Paksa’ GP Ansor Sidoarjo, Mahfud MD: Itu Melanggar Hukum

SIDOARJO (Jurnalislam.com) – Masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur dihebohkan pembubaran ‘paksa’ pengajian Dr. Khalid Basalamah oleh GP Ansor Sidoarjo, Sabtu (4/3/2017). Menanggapi itu, pakar hukum dan ketatanegaraan Mahfud MD menyayangkan hal itu. Menurutnya, tindakan bertentangan hukum tersebut tidak perlu terjadi.

“Pertama ya dari sudut hukumnya dulu, dari sudut hukum ya menghentikan orang ceramah atau membubarkan sebuah acara itu hanya menjadi wewenang aparat keamanan yaitu polisi,” ujarnya dikutip Republika, Ahad (5/3/2017).

Mantan ketua Mahkamah Konstusi periode 2008-2011 itu menegaskan, warga atau ormas tidak memiliki hak untuk bertindak sendiri. “Tindak kekerasan dan pembubaran itu tidak boleh,” jelas Prof. Mahfud.

Mahfud mengatakan, Kepolisian dan TNI diberikan kewenangan untuk memonopoli tindakan-tindakan keamanan. Tapi, tidak untuk warga sipil.

“Konstitusi dan hukum memberi monopoli untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan, termasuk menggunakan senjata, polisi itu diberi monopoli, tapi kalau orang sipil nggak boleh,” paparnya.

Sementara itu, Ketua GP Ansor Sidoarjo, Jawa Timur H. Rizza Ali Faizin seperti dikutip situs NU Online mengaku ceramah Ustaz yang viral di YouTube ini kerap menjelek-jelekkan aliran tertentu. Hal itulah yang tidak diinginkan GP Ansor karena tindakan semacam itu menimbulkan permusuhan di masyarakat.

Menurut dia, terkait pengajiannya di Masjid Shalahudin Sidoarjo sendiri, GP Ansor tidak mempermasalahkan. Karena GP Ansor, termasuk warga NU juga melakukan pengajian. Namun, pengajian yang berisi mengkafirkan orang tanpa klairifikasi, sangat disesalkan.

“Yang kami sayangkan adalah penyampaian dan materinya itu cenderung mendiskreditkan aliran tertentu. Di NU dan Ansor itu selalu terbiasa klarifikasi atau tabayun. Sedangkan Khalid Basalamah itu menyatakan ini kafir, haram dan lain sebagainya. Bahkan untuk pemanggilan Sayyidina untuk Nabi Muhammad juga tidak diperbolehkan olehnya,” ungkapnya.

Heboh, Sepupu Pemimpin IS Tertangkap di Mosul

MOSUL (Jurnalislam.ccom) – Pasukan pertahanan Irak menangkap seorang pria yang diyakini adalah sepupu pemimpin IS, Abu Bakr al-Baghdadi di Mosul, media berita Irak melaporkan.

Menurut laporan media Irak, sepupu al Baghdadi – yang tidak disebutkan namanya dalam laporan berita ini – ditangkap oleh polisi federal di lingkungan Jawsaq di Mosul, hari Jumat, lansir Al Arabiya News Channel Ahad (05/03/2017).

“Dia ditangkap setelah polisi menerima informasi intelijen yang akurat. Pasukan pertahanan memindahkannya ke lokasi yang tidak diketahui publik dengan alasan keamanan, dan mereka akan melanjutkan penyelidikan di sana,” laporan Irak mengutip sumber keamanan mengatakan.

Menurut sebuah foto yang diambil dari video, sepupu al Baghdadi, yang memiliki janggut merah tersebut terlihat diborgol polisi yang membawanya pergi.

Daerah Jawsaq Mosul ini dibebaskan pada hari Senin dan sekitar 50 pasukan IS terbunuh.

Obama Serang Balik Tuduhan Donald Trump

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Mantan Presiden AS Barack Obama pada hari Sabtu membantah tuduhan Presiden AS bahwa dia berada di balik serangkaian kebocoran yang mengguncang pemerintahan Donald Trump.

“Baik Presiden Obama maupun pejabat Gedung Putih tidak pernah memerintahkan pengawasan pada setiap warga negara AS,” kata juru bicara Obama Kevin Lewis dalam sebuah pernyataan, World Bulletin melaporkan, Ahad (05/03/2017)

Trump mengaku Selasa lalu dalam sebuah wawancara di Fox News: “Saya pikir Presiden Obama berada di balik (kebocoran/penyadapan) itu karena orang-orangnya tentu ada di balik (kebocoran/penyadapan) itu.”

Pada hari Jumat, ia mengeluarkan sejumlah tweet mengklaim bahwa pengacara yang baik “bisa membuat kasus besar” dari kegiatan penyadapan yang diduga terjadi pada bulan Oktober, sebelum pemilihan 8 November.

Dia bahkan meyebut Obama “pria yang jahat (atau sakit)!

Trump tidak membeberkan bukti untuk mendukung klaimnya.

Jaksa Agung ditunjuk Trump, Jeff Sessions, pada hari Kamis membantah keterlibatan dirinya dengan setiap penyelidikan yang terkait dengan keterikatan Rusia dalam kampanye Trump.

Keputusannya muncul setelah Washington Post melaporkan ia bertemu dua kali dengan utusan Rusia untuk Washington menjelang pemilihan presiden tahun lalu – kontak yang dia bantah di depan kesaksian kongres.

Bulan lalu, Michael Flynn terpaksa mengundurkan diri sebagai penasihat keamanan nasional setelah laporan media mengenai kontaknya dengan Duta Besar Rusia untuk Washington sebelum Trump diasumsikan meraih kekuasaan.

Laporan juga mengklaim bahwa ia menyesatkan Wakil Presiden Mike Pence tentang diskusi mengenai sanksi.