Berita Terkini

BULUKUMBA(Jurnalislam.com)–Forum Muslimah Dakwah Kampus Indonesia (FMDKI) Daerah Bulukumba sukses adakan Seminar Muslimah (SEMUSIM) 2022 bertajuk “Be the Real Student (Jadilah Mahasiswa yang Sesungguhnya)” di Ruang Pola Kantor Bupati Bulukumba, Ahad (9/10/2022).

Kegiatan yang dihadiri 67 peserta ini merupakan agenda tahunan dan tercantum dalam program kerja pengurus FMDKI Bulukumba, guna memberikan pemahaman kepada mahasiswi tentang bagaimana menjadi mahasiswi versi sesungguhnya.

Ketua panitia, Kasmiati mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memahamkan peserta tentang makna dan jati diri seorang mahasiswa muslimah sesungguhnya.

“Kegiatan yang diusung selama kurang lebih 2 bulan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta tentang apa makna dan bagaimana jati diri sebagai seorang mahasiswa muslimah versi sesungguhnya,” ujarnya.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Yuli Artati, Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Menurut Yuli, adanya kegiatan seperti ini bisa membantu mahasiswa muslimah untuk membekali diri.

“Maasyaa Allah jika ada kegiatan seperti ini karena membantu menekan kekerasan atau pelecehan seksual, membantu mahasiswa muslimah untuk membekali diri agar menutup aurat dan menjadi iron stock tentunya,” ungkapnya.

Hadir pada agenda ini, Ustazah Ariani Abbas selaku pemateri. Dalam pemaparannya, Founder Humairoh Store menerangkan tentang bagaimana muslimah yang sesungguhnya, sesuai dengan tema kegiatan SEMUSIM 2022.

“Jika ingin menjadi mahasiswa Muslimah versi sesungguhnya, maka perlu mewujudkan ide dan gagasan menjadi yang bermanfaat bagi sesama, dan orang sekitarnya. Selain itu, perlu manajemen waktu yang akurat dan prioritas yang matang. Tentu saja dengan membuat manajemen yang baik antara kuliah, organisasi, hobi, dan pekerjaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bulukumba itu juga menyampaikan bahwa Al-Qur’an merupakan salah satu fasilitas untuk menjadi muslimah yang sesungguhnya, yaitu dengan cara mempelajari dan senantiasa dekat dengannya.

Reporter: Rika Arlianti DM
Editor: Sinta Kasim

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Kuasa hukum korban enam laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50, Aziz Yanuar meminta agar Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mau membuka lagi vonis pengadilan terhadap dua orang polisi yang dijadikan tersangka pada kasus penembakan enam laskar karena banyak kejanggalan.

Hal itu Aziz sampaikan merespons pernyataan Listyo bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti apabila ditemukan fakta baru atau kondisi hukum terbaru terkait kasus KM50.

“Semoga Pak Kapolri yang terhormat bisa buka lagi vonis putusannya. Di situ jelas terlihat banyak kejanggalan antara keterangan oknum polisi yang dijadikan tersangka dengan fakta yang disampaikan oleh para dokter forensik,” kata Aziz, Kamis (25/8).

Aziz mencontohkan bahwa tidak ada bukti bila enam Laskar FPI ditembak dari belakang oleh polisi. Namun, para tersangka dalam BAP dan persidangan mengatakan tembakan dilepaskan ke belakang tubuh dua orang Laskar FPI.

Tak hanya itu, ia juga menyebut patah tulang rusuk yang dikatakan oleh para tersangka karena luka tembak tembus. Tapi, kenyataannya rusuk depan patah namun bagian belakang tidak.

“Apa peluru bisa belok belok begitu?” kata Aziz.

Aziz berpandangan ada ketidaksinkronan antara fakta yang terjadi dengan keterangan para tersangka polisi tersebut.

Tak hanya itu, Aziz juga mempertanyakan beberapa jam setelah insiden tersebut tempat kejadian perkara di Tol Cikampek sudah bersih dari pelbagai bukti adanya tindak dugaan penyerangan. Belum lagi, polisi baru menjelaskan kepada publik soal insiden itu pada siang hari atau sekitar 12 jam dari insiden awal.

“Apa maksudnya itu semua? Apa itu bagian dari prosedur seharusnya dilakukan? Atau memang ada kejadian yang harus ditutupi sehingga ada jeda waktu lumayan lama untuk masyarakat tahu yang terjadi pada dinihari kelam itu?” kata Aziz.

Sebagai informasi, Kapolri mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan terbaru kasus unlawfull killing yang menewaskan enam orang laskar FPI Desember 2020 lalu. Pernyataan itu dikemukakan saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR kemarin.

Listyo menyebut kasus tersebut sudah diproses dan ada keputusan dari pengadilan. Kendati demikian, pihaknya masih menunggu hasil banding yang tengah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Sehingga kami akan menunggu. Namun demikian apabila ada novum baru tentunya kami akan juga memproses,” kata Listyo.

sumber: cnnindonesia

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Rapat Komisi III DPR dengan Kapolri terkait kasus pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo diwarnai pandangan anggota dewan yang menyamakan kasus tersebut dengan insiden KM 50 yang menewaskan pada Desember 2020 lalu.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Aboe Bakar al-Habsy menilai bahwa kasus Brigadir J memiliki kesamaan dengan insiden penembakan oleh aparat kepolisian di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Habib Rizieq Shihab kala itu.

Sayangnya, kata dia, kasus KM 50 justru tak banyak mendapat perhatian, terutama dari Presiden Joko Widodo.

“Kadang kita teringat, kenapa peristiwa J [Brigadir J] saja yang diperhatikan. Kemarin itu KM 50 itu macet, jangan-jangan sama lagi. Jangan-jangan,” kata Aboe di kompleks parlemen, Rabu (24/8).

Aboe mengaku mendapat banyak pertanyaan dari para ulama di daerah pemilihannya, Kalimantan Selatan terkait kasus KM 50. Kepada mereka, ia pasrah sebab tak memiliki wewenang dan data apapun.

Dia pun berharap Presiden juga ikut memberi perhatian terhadap kasus tersebut. Dia juga mendorong untuk membuka kembali insiden KM 50 jika ada bukti baru untuk kembali dilakukan penyidikan.

“Jadi kalau memang Presiden ada kesempatan untuk membuka Km 50 dengan cara novum baru, ya boleh-boleh aja lah. Kita lihat nanti. Semoga bisa diperhatikan juga,” kata dia.

Aboe tak menjelaskan alasannya berharap agar kasus itu kembali dibuka. Sebab teranyar, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis bebas terhadap dua terdakwa yang menembak para laskar.

Lebiha lanjut dia menerangkan, kesamaan insiden Km 50 terutama pada jejak barang bukti yang hilang. Mulai dari CCTV yang mati dan hilang, hingga keterangan yang menyebut ada adu tembak sehingga antara para laskar dan polisi.

“Kalau kasusnya hampir sama. Gaya-gaya tembak menembak. CCTV hilang. Sama lah modelnya,” kata dia.

Pandangan yang juga disampaikan anggota Komisi III dari fraksi Gerindra Romo Muhammad Syafi’i. Menurutnya, insiden Km 50 mestinya bisa lebih mendapat atensi ketimbang kasus Brigadir J.

Ia heran tak ada penjelasan dari polisi terkait bukti CCTV yang bilang, hingga tempat lokasi kejadian yang kini telah dihilangkan atau digusur. Menurut Syafi’i, hilangnya sejumlah alat bukti merupakan tata cara yang salah dalam menangani kasus.

“Saya kira ini sesuatu yang bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian,” kata dia.

sumber: cnnindonesia

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kongres Umat Islam Sumatra Utara akan kembali digelar di Asrama Haji Kota Medan, pada 26-28 Agustus ini. Ini adalah Kongres Umat Islam Sumatra Utara (KUI Sumut) ke-2 setelah digelar pertama kali pada 2018 di tempat yang sama.

Ketua Panitia KUI Sumut ke-2 Masri Sitanggang menyampaikan, kongres itu digelar untuk melihat kembali bagaimana pembangunan bangsa Indonesia selama 77 tahun sejak proklamasi kemerdekaan. “Masih sesuaikah dengan yang diharapkan dan diiimpikan oleh pendiri bangsa dahulu. Itu dapat kita pahami pada pembukaan UUD 1945 yang menjadi titik tolak kita terkait arah bangsa ini,” kata dia, Kamis (25/8).

Masri menekankan, KUI ke-2 ini penting untuk melakukan kajian dan mendapatkan rumusan tentang agenda-agenda perbaikan yang perlu dilakukan ke depan. Karena itu, tema yang diangkat bertajuk ‘Mengokohkan Ukhuwah Islamiah dan Menata Ulang Indonesia”.

“Kenapa ukhuwah? Karena yang paling bertanggungjawab pada bangsa ini sejak lahirnya bangsa ini adalah umat Islam. Mereka yang paling dominan berkehendak untuk lahirnya Indonesia. Karena mayoritas penduduk adalah Muslim, maka di pundak merekalah ada tanggung jawab yang besar untuk mencapai cita-cita bangsa,” katanya.

Masri mengingatkan, faktor yang memungkinkan bangsa ini mencapai tujuannya yaitu jika umat Islamnya kuat dan bersatu sehingga memerlukan ukhuwah Islamiah. “Negara ini akan rusak kalau umat Islamnya rusak. Artinya, jati diri bangsa itu tergambar di pembukaan UUD 1945. Itulah yang memotivasi dilakukannya kongres umat Islam ini,” ujarnya.

KUI Sumut, terang Masri, diselenggarakan berdasarkan kesepakatan ormas-ormas Islam di Sumut. Ada tiga topik besar yang akan dibahas. Pertama, bagaimana mewujudkan ukhuwah islamiah secara konkret dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, bagaimana menghadapi gerakan Islamofobia. Ketiga, menyusun agenda dalam menata ulang Indonesia.

“Jadi apa rumusan-rumusan dalam menata ulang Indonesia, termasuk di dalamnya memperkokoh ukhuwah islamiyah dan melawan Islamofobia serta agenda kerja yang mengarah pada penataan ulang Indonesia,” tuturnya.

Masri menambahkan, total ada 20 pembicara dalam KUI ke-2 ini. Di antaranya ialah  mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo, Wakil Ketua MPR Tamsil Linrung, Pengamat Energi Marwan Batubara, Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy, Syahganda Nainggolan, dan perwakilan dari ormas-ormas Islam di Sumut.

“Pembukaan dilakukan dalam bentuk rapat akbar di pelataran Asrama Haji Medan yang mengundang semua komponen masyarakat. Diperkirakan akan dihadiri sedikitnya 8.000 orang dalam pembukaan ini,” tambahnya.

Sumber: republika.co.id

BANJARMASIN(Jurnalislam.com)— Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi melaunching Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXIX di Banjarmasin. Launching ini sekaligus menandai kesiapan Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah MTQ Nasional tahun 2022.

Wamenag Zainut menyambut gembira dan mengapresiasi kinerja Panitia Pelaksana MTQ Nasional XXIX. Menurutnya, Gubernur Kalimantan Selatan dan jajarannya telah mempersiapkan event akbar ini dengan sangat baik.

“Launching MTQ Nasional XXIX Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk publikasi sekaligus penanda kesiapan Provinsi Kalimantan Selatan menyongsong pelaksanaan MTQ yang akan dilaksanakan pada 10 sampai 19 Oktober nanti,” ujar Wamenag di Banjarmasin, Kamis (25/8/2022).

“Saya berharap seluruh Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam melaksanakan even akbar ini mampu bekerjasama dan bersinergi dengan baik serta berkoordinasi secara intensif dalam mempersiapakan seluruh komponen yang dibutuhkan demi terselenggaranya kegiatan ini secara maksimal,” lanjutnya.

Wakil Menteri Agama mengatakan bahwa penunjukan Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah telah melalui tahapan dan berbagai pertimbangan. Misalnya, faktor kesiapan transportasi dan akomodasi serta sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, dukungan pendanaan dan kerjasama dengan pihak terkait juga begitu kuat. Ditambah lagi, karakteristik masyarakat Kalimantan Selatan terkenal religius dan moderat. Hal ini menjadi modal penting dalam melaksanakan MTQ Nasional.

MTQ Nasional XXIX akan dilaksanakan di beberapa daerah, yaitu: Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjar Baru dan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan pada 10 sampai 19 Oktober 2022. Even Nasional ini mengangkat tema “Dengan MTQ Nasional Kita Tingkatkan Kualitas SDM Yang Unggul dan Qur’ani Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Religius dan Moderat”.

Provinsi Kalimantan Selatan ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ XXIX Nasional Tahun 2022 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 442 Tahun 2020.

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pembangunan sektor keuangan terutama lembaga keuangan khususnya bank memiliki peran yang sangat penting terhadap pergerakan roda perekomian. Demikian halnya di sektor ekonomi syariah, bank syariah juga berperan menjadi penguat pertumbuhan di sektor tersebut. Untuk itu, sebagai lembaga perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip sesuai syariat Islam, Bank Riau Kepri (BRK) Syariah diharapkan menjadi kunci terwujudnya program-program strategis ekonomi syariah.

“Bank Riau Kepri Syariah harus hadir sebagai penyokong dan penguat pertumbuhan semua sektor ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Provinsi Riau,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika meresmikan BRK Syariah di Menara Dang Merdu BRK, Jl. Jend. Sudirman No.462, Pekanbaru, Riau.

Sejalan dengan Wapres Gubernur Riau Syamsuar menegaskan bahwa BRK Syariah merupakan elemen utama dalam menyelenggarakan program-program berbasis ekonomi syariah yang terdapat di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

“Dengan program-program strategis ekonomi syariah tersebut Bank Riau Kepri Syariah merupakan kunci dalam mewujudkan seluruh program tersebut. Kontribusi Bank Riau Kepri Syariah dan kontribusi keuangan lain di Riau dan Kepri secara bersama-sama InsyaAllah akan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional dan juga pertumbuhan ekonomi daerah Riau dan Kepulauan Riau,” tegasnya.

Pengukuhan KDEKS Provinsi Riau

Selain meresmikan Bank Kepulauan Riau menjadi BRK Syariah, Wapres K.H. Ma’ruf Amin juga menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Riau.

Terkait pengukuhan tersebut, Wapres meminta pengurus yang terpilih untuk mulai bekerja dan bersinergi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Saya minta KDEKS yang telah terbentuk hendaknya segera bekerja dengan efektif, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Pusat dan daerah dalam percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah dan nasional,” pinta Wapres.

Pemerintah melalui KNEKS, tambah Wapres, akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam mendorong berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang telah diinisiasi Pemerintah Provinsi Riau.

Selain itu, Wapres mengungkapkan, pemerintah juga mendukung penuh rencana pengembangan KIH di wilayah Provinsi Riau.

“Saya harap dapat dilakukan kajian yang komprehensif, agar nantinya KIH yang tersedia bisa beroperasi secara maksimal mendukung pengembangan sektor industri halal,” tutur Wapres.

“Demikian pula dengan program sertifikasi halal bagi UMKM. Sinergi dengan berbagai instansi/lembaga di Pusat, termasuk dukungan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau agar dilakukan dengan maksimal,” pungkasnya.

Hadir pula dalam acara tersebut, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara, Direktur Utama PT. BRK Syariah Andi Buchari dan seluruh jajaran BRK Syariah.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, menyampaikan bahwa Menara Syariah di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, merupakan pusat baru kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Bahkan, dia menilai, Menara Syariah di PIK 2 ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi syariah Indonesia yang sesungguhnya.

“Ya Allah, hari ini untuk membangun dan menjaga kemaslahatan bangsa, kami telah melaksanakan pembangunan, dan melaksanakan Topping Off Menara Syariah, maka berkahilah bangunan ini, makmurkanlah bangunan ini,” ungkap Kiai Marsudi, Selasa (23/08) kala memimpin doa peresmian Topping Off Menara Syariah di PIK 2, Tangerang.

Usai memimpin doa, Kiai Marsudi mengungkapkan, MUI mengapresiasi peresmian Menara Syariah ini. Menurutnya, salah satu tujuan dibangunnya Menara Syariah ini untuk menjadi pusat kegiatan syariah terbesar di Asia Tenggara. Terlebih, lokasi Menara Syariah ini tepat bersebelahan langsung dengan Bandara Soekarno Hatta.

Di samping untuk menopang perkembangan produk halal, Kiai Marsudi melanjutkan, Menara Syariah ini juga untuk mengimbangi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang semakin berliat.

“Ekonomi syariah di Indonesia maupun dunia terus berkembang signifikan, baik sektor keuangan maupun non keuangan. Saya berterimakasih atas dibangunnya menara ini. Mudah-mudahan rasa bangga ini terwujud nyata dalam waktu dekat,” ujar dia.

Demi mendorong perkembangan ekonomi syariah itu, pada Juni 2022, MUI bersama MUI Provinsi Bangka Belitung dan Pemprov Bangka Belitung telah menyelenggarakan Kongres Halal Internasional 2022 di Bangka Belitung. KIH 2022 menghadirkan narasumber lintas negara dan kompeten di bidangnya masing-masing.

“Kemarin kita telah mengadakan KHI 2022. Itu adalah langkah MUI menyiapkan gerak menuju titik pergerakan ekonomi syariah Indonesia di level dunia,” ujarnya.

Enam bulan sebelumnya, pada Desember 2021, MUI juga telah mengadakan Kongres Ekonomi Umat 2 yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Semua langkah itu adalah keseriusan MUI mengawal perkembangan ekonomi syariah Indonesia bahkan dunia. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan berkolaborasi untuk percepatan sertifikasi halal.

Komitmen ini tercetus dalam pertemuan BPJPH dengan Kementerian Investasi/BKPM, di Kantor BPJPH. “Kami menyambut baik kehadiran BKPM hari ini. Kita berharap ini menjadi langkah baik untuk percepatan sertifikasi halal untuk penguatan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK),” ujar Sekretaris BPJPH Arfi Hatim, Rabu (24/8/2022).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno,  Staf Khusus Menteri Investasi/BKPM Tina Talisa, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mastuki, serta Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral BKPM  Fajar Usman.

“Hari ini kami mulai membuka Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) tahap 2 untuk 324.834 pelaku UMK, salah satu persyaratannya adalah mereka yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),” papar Arfi Hatim.

BKPM menyambut baik hal tersebut. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno menuturkan fasilitasi sertifikasi halal menjadi hal yang telah lama ditunggu oleh UMK.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri kembali hadir di Indonesia dan berkesempatan menyampaikan nasihati-nasihat muliah.

Pada kesempatan kunjungan kali ini, Habib Ali Al-Jufri, memberikan pesan khusus untuk anggota TNI. Bahkan pesan itu dia garisbawahi agar diterjemahkan dengan detail dan tepat supaya pesannya sampai dan dapat dimengerti.

“Barang siapa yang mengira ada kontradiksi antara kesetiaan teradap agama dan kesetiaan terhadap Tanah Air, maka dia tidak paham agama dan tidak mengerti Tanah Air,” kata dia saat menjadi narasumber dalam Seminar Internasional dan Multaqa dalam rangka kerja sama Pendidikan Kader Ulama (PKU) Masjidi Istiqlal dan Komisi Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia, Rabu(24/8/2022).

Dalam semintar yang bertajuk “Peran Ulama dalam Meneguhkan Moderasi Beragama dan Revitalisasi Dimensi Peradaban Islam”, Habib Ali juga menyampaikan informasi yang dia terima bahwa TNI adalah garda utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan Indonesia.

“Ketika berbicara tentang militer, kita berbicara tentang institusi tidak terkait dengan rezim pemerintahan, yang bisa datang dan pergi. Dan saya ingatkan, apa yang terjadi di negeri kami masalahnya adalah menyeret-nyeret militer dalam konflik,” kata Habib Ali Jufri sembari mendoakan Indonesia tetap mendapatkan perlindungan Allah SWT.

Lebih lanjut, Habib Ali Jufri mengoreksi penyebab munculnya radikalisme. Menurut dia, radikalisme muncul bukan disebabkan faktor pemikiran aja, melainkan ada yang lebih mendasar dari itu yaitu ketidakseimbangan atau persoalan mental.

“Radikalisme adalah soal kesehatan mental yang muncul dari ketidakseimbangan lima unsur dalam diri manusia,” kata dia.

Kelima unsur tersebut yang menjadi rumusan insan kamil, manusia ideal dalam Islam yaitu ruh, hati, akal, nafsu, dan jasad.

“Jangan hanya berpaku pada salah satu unsur, mendisiplinkan lima unsur ini menuju Allah SWT,” kata dia.

Dia juga mengakui faktor eksternal seperti kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang terkadan itu di luar kendali dan kemampuan ulama. Dia pun mengajak ulama untuk tetap istiqamah berdakwah dengan tiga prinsip yang agung yaitu rendah ati, rahmat, dan cinta dengan siapapun.

“Saya antikekufuran saya antimaksiat, tetapi saya tidak pernah membenci orang-orang kafir dan orang maksiat,” kata dia.

Hadir dalam seminar ini sejumlah tokoh antara lain Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof KH Nasaruddin Umar, Prof Alwi Shihab, Ketua OIAA TGB M Zainul Majdi, Pimpinan Universitas Qarawiyyin Fes Maroko yang juga Mursyid Zawiyah Syadziliyah Al-Fasiyah-Maroko, Maulana Fadhilatus Syaikh Prof Syarif Idris bin Muhammad Sa’id Al-Fihri Al-Fasi, dan sejumlah ulama dari pesantren dari berbagai wilayah di Indonesia.