Berita Terkini

KH Tholchah Hasan Ajak Umat Budayakan Wakaf Seperti Halnya Umroh

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Dewan Ahli Badan Wakaf Indonesia (BWI) KH Tholchah Hasan mengajak umat Islam di Indonesia agar membudayakan berwakaf sebagaimana halnya umat berumroh. Hal tersebut disampaikan dalam acara Peluncuran Buku Pedoman Akuntansi Wakaf di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (8./8/2017).

“Budaya wakaf ini harus ditanam selayaknya budaya umroh, selametan, dll,” kata Prof. Dr. KH Tholchah Hasan. Mantan Ketua BWI dan Menteri Agama Era Reformasi ini mencontohkan bahwa jika wakaf dijadikan budaya, maka akan mendapat manfaat nyata yang sangat besar seperti halnya di negara-negara yang menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi.

“Di Kuwait, di jalan-jalan itu ada anjungan wakaf. Orang tinggal pencet ingin wakaf berapa, langsung masuk,” kata Kiai Tholchah Hasan.

baca juga : ‘Wakaf Harus Produktif’

“Kalau di sini malah dana haji yang mau diperebutkan urus,” katanya disambut gelak tawa hadirin. Seharusnya, kata KH Tholchah, budaya wakaf dibangun bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat khususnya nazir dan BWI.

“Sekarang mari kita bangun budaya wakaf bersama-sama,” pungkasnya.

BWI Luncurkan Buku Pedoman Akuntansi Wakaf

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan Buku Pedoman Akuntansi Wakaf bertempat di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (8/8/2017). Acara ini dihadiri oleh Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, Ketua Badan Pelaksana BWI Slamet Riyanto, Ketua Dewan Ahli BWI cum Menteri Agama RI Era Reformasi Prof. Dr. KH Tholchah Hasan dan juga insan pers.

“Saya sebagai Dirjen Bimas Islam mengapresiasi acara-cara sosialisasi seperti ini, karena pemberitaan tentang wakaf sangat kurang,” kata Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin dalam sambutannya.

Ia berharap buku Pedoman Akuntansi Wakaf menjadi langkah awal bagi BWI dan juga nazir-nazir dari pelbagai lembaga pengelola wakaf dapat terus mensosilisasikan tentang wakaf.

“Jangan sampai wakaf dipandang hanya seperti sekolah, pesantren, dll. Padahal wakaf harus diproduktifkan,” tambahnya.

Ketua Badan Pelaksana BWI Slamet Riyanto berharap buku Panduan Akuntansi Wakaf dapat menggambarkan potensi wakaf dan juga penghitungan wakaf secara mendetail di Indonesia, berbeda dengan akuntasi zakat atau pasar keuangan syariah.

Wakaf Harus Berorientasi Bisnis Agar Produktif

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Paradigma tentang wakaf selama ini umumnya masih tentang wakaf-wakaf sosial seperti masjid, sekolah, madrasah, dll. Padahal wakaf harus diproduktifkan agar terus berkembang dan manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial.

Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) Ir. Jurist Efrida Robbiyantono bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf pada acara Peluncuran Buku Pedoman Akuntansi Wakaf di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (8/8/2017).

“Wakaf harus business oriented. Wakaf dikelolanya harus profit oriented. Begitulah konsep wakaf seharusnya,”kata pria yang karib disapa Robbi ini.

Dengan orientasi kepada bisnis, maka wakaf akan menjadi produktif. Hal ini, menurut Robbi sudah dicontohkan bahkan di zaman Rasulullah.

“Wakaf pertama adalah wakaf Umar dengan kebunnya. Kalau sekarang seumpama wakaf Kebun Sawit. Artinya wakaf harus produktif, hasil keuntungannya justru digunakan untuk kepentingan sosial,” kata Robbi.

Robbi pun menceritakan beberapa proyek wakaf produktif yang sudah berjalan baik di dalam negeri atau di negara-negara muslim seperti Arab Saudi, Bangladesh, Singapura,dll.

“Di Indonesia sendiri ada lembaga-lembaga yang menggiatkan wakaf produktif seperti Dompet Dhuafa, ada Global Wakaf, Wakafpro Sinergi Foundation, dll. Juga beberapa proyek properti,” pungkasnya.

Taliban: 40 Personil ANP dan ALP Menyerah di Faryab

FARYAB (Jurnalislam.com) – Pejabat mengatakan, sebanyak 40 polisi Afghanistan (Afghan National Police – ANP) dan Arbakis (Afghan Local Police – ALP) telah menyerah sejak mujahidin Imarah Islam Afghanistan (Taliban) menguasai pusat distrik Laolash setelah menyesali kesalahan mereka di sekitar distrik tersebut, menyerahkan 12 senapan, 1 tabung mortir, 1 teropong , 1 kendaraan, 11 radio komunikasi, 2 senapan mesin PK dan alat perang lainnya ke mujahidin, lansir Al Emarah News, Selasa (8/8/2017).

Laporan juga datang dari Kandahar, 5 infiltrator Taliban menembaki tentara musuh di dalam pos pemeriksaan di daerah Seydano di distrik Maya-e-Sheen tengah malam pada hari Senin, menewaskan 11 pasukan boneka di tempat dan meninggalkan satu lagi yang juga terluka parah, koresponden mengatakan.

Pejuang Taliban juga merebut 4 senapan, 2 senapan mesin berat dan peralatan lainnya sebelum bergabung dengan pasukan terdekat dengan aman.

Beberapa pekan yang lalu, 6 mujahidin infiltrator telah membunuh sedikitnya 9 personil musuh termasuk komandan Waliullah di distrik Zarhi di provinsi tersebut serta menyita 22 senapan dan senapan mesin lainnya beserta 2 kendaraan dan 2 sepeda motor.

Amerika Serikat Tetap Beri Bantuan Militer kepada Kelompok Teror di Suriah

HASAKAH (Jurnalislam.com) – Lebih dari 100 truk yang membawa pasokan AS menyeberang ke wilayah Suriah yang dikendalikan oleh kelompok teror PKK/PYD pada Senin malam (7/8/2017).

Konvoi 112 tanker bahan bakar, truk-truk tertutup dan pengangkut yang membawa Humvee militer diamati oleh koresponden Anadolu Agency saat melewati provinsi Hasakah di Suriah.

AS mengumumkan pada bulan Mei bahwa mereka akan memasok senjata kepada PKK/PYD, afiliasi PKK dari Suriah, yang telah melakukan kampanye teror 33 tahun melawan Turki. PKK terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan EU.

PKK/PYD saat ini menjadi ujung tombak serangan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS terhadap Raqqah, kubu Daesh di Suriah.

Menurut Pentagon, AS telah memasok senjata ke beberapa kelompok bersenjata di Suriah, termasuk PKK/PYD.

Senjata-senjata tersebut termasuk 12.000 senapan serbu Kalashnikov, 6.000 senapan mesin, 3.500 senapan mesin berat, 3.000 peluncur granat berpelunc roket, 1.000 senjata anti-tank, 235 mortir, 100 senapan sniper serta 450 pasang teropong penglihatan malam hari dan 150 iluminator penerangan.

Sebelum hari Senin, 909 truk AS dikirim ke wilayah PKK/PYD.

AS telah berjanji untuk melacak semua senjata yang dikirim ke PKK/PYD dan berbagi informasi dengan Turki.

Namun, Dewan Keamanan Nasional Turki mengatakan pada bulan Juni bahwa beberapa senjata yang dikirim ke Suriah telah disita dalam penggerebekan terhadap PKK di Turki.

Polisi Turki Klaim Tangkap 12 Anggota Terkait Al Qaeda di Diyarbakir

DIYARBAKIR (Jurnalislam.com) – Dua belas orang yang dicurigai anggota Jabhah Nusrah ditangkap dalam serangan polisi di provinsi Diyarbakir tenggara, Selasa (8/8/2017), menurut seorang sumber polisi, Anadolu Agency melaporkan.

Unit Polisi Anti Teror Diyarbakir meluncurkan operasi tersebut di bawah pemeriksaan jaksa penuntut umum, sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena pembatasan untuk berbicara dengan media, mengatakan.

Polisi juga menyita dokumen digital selama operasi.

Turki menunjuk Jabhah Nusrah sebagai organisasi teroris dan terus berupaya melawan kelompok terkait Al Qaeda tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pemukiman Ilegal Yahudi Israel Usir Warga Muslim Yerusalem Secara Sistematis

YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Penjajah Israel memaksa warga Palestina Yerusalem untuk meninggalkan rumah mereka melalui sebuah kebijakan transfer sistematis yang melanggar hukum internasional, Human Rights Watch (HRW) mengatakan pada hari Selasa (8/8/2017).

Dalam sebuah laporan baru, LSM hak asasi yang berbasis di New York tersebut mengatakan bahwa pencabutan izin tinggal warga Palestina yang sering terjadi – di samping pembongkaran rumah dan pembatasan pembangunan bagi warga Palestina di kota – telah berfungsi untuk meningkatkan jumlah pemukiman Yahudi yang dibangun secara ilegal di Yerusalem Timur yang diduduki.

“Israel membatasi pertumbuhan penduduk Palestina,” laporan tersebut menyatakan. “Kenyataan ini mencerminkan tujuan pemerintah Israel untuk mempertahankan mayoritas Yahudi di kota ini.”

Laporan tersebut juga menambahkan: “Sistem tempat tinggal [Israel di Yerusalem] yang illegal memberlakukan persyaratan berat bagi orang-orang Palestina untuk mempertahankan status mereka, dengan konsekuensi signifikan yang kejam bagi mereka yang tidak melakukannya.”

Laporan tersebut melanjutkan untuk menegaskan bahwa, berdasarkan angka-angka yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Israel, “antara awal pendudukan Israel di Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan akhir tahun 2016, Israel mencabut status sedikitnya 14.595 orang Palestina dari Yerusalem Timur”.

Sarah Leah Whitson, direktur Middle East HRW, dikutip dalam laporan tersebut mengatakan bahwa “Israel mengklaim memperlakukan Yerusalem sebagai kota terpadu, namun kenyataannya secara efektif memberlakukan seperangkat aturan untuk orang Yahudi dan satu lagi untuk orang Palestina”.

Dia menambahkan: “Diskriminasi yang mengikat terhadap penduduk Palestina di Yerusalem, termasuk kebijakan residensi yang membahayakan status hukum mereka, meningkatkan keterasingan bagi penduduk kota.”

Menurut Whitson, upaya otoritas Israel untuk memastikan mayoritas demografis Yahudi di Yerusalem berarti penduduk Palestina di kota tersebut sering dipaksa untuk tinggal seperti orang asing di rumah mereka sendiri.

“Status warga Palestina tetap aman hanya selama mereka tidak menggunakan hak mereka bepergian ke luar negeri untuk belajar atau bekerja, pindah ke lingkungan yang salah, atau mendapatkan status di negara lain,” katanya.

Israel pertama kali menjajah Tepi Barat Palestina, termasuk Yerusalem Timur, selama Perang Timur Tengah 1967. Israel mencaplok seluruh kota pada tahun 1980, mengklaimnya sebagai ibu kota negara Yahudi – sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Hukum internasional masih menilai Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai “wilayah penjajahan” dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di atas tanah itu ilegal.

Warga Palestina telah lama melaporkan bahwa Israel melakukan upaya untuk “merebut” kota bersejarah tersebut dengan tujuan menghilangkan identitas historis Arab dan Islam dan akhirnya mengusir penduduk Muslim Palestina.

HNW: Pemerintah Seharusnya Gebuk Pendukung LGBT dan PKI

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) menlai, saat ini makna dari anti pancasila sudah sangat kabur. Menurut dia, sesuatu yang jelas-jelas anti pancasila justru tidak pernah mendapat perhatian dan sentuhan hukum dari aparat penegak hukum.

Hidayat Nur Wahid memberikan contoh gerakan dukungan terhadap gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). “LGBT itu sesuai dengan Pancasila atau justru menyimpangi Pancasila? Ukurannya adalah sila pertama Pancasila, ketuhanan yang maha esa, dengan sangat mudah kita tanya pada tokoh-tokoh agama, apakah agama anda membolehkan LGBT? tapi kan tidak (tidak boleh LGBT),” ujar dia kepada Republika, Selasa (8/8/2017).

Namun, kata dia, bukan justru gerakan dukungan liar LGBT yang jelas anti pancasila ditindak tegas oleh aparat penegak hukum, melainkan dibiarkan begitu saja. Saat ini, lanjut Hidayat, beragam cara kelompok-kelompok tersebut memperjuangkan gerakan LGBT. Kelompok-kelompok anti pancasila tersebut, jelas dia, seharusnya menjadi fokus gebuk pemerintah seperti yang dikatakan presiden Joko Widodo.

“Ini kan sudah bentuk anti pancasila. karena pancasila, kalau sila pertama hilang, sila-sila berikutnya menjadi tidak utuh pancasila,” jelas dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut melanjutkan, ada pihak-pihak yang memperjuangkan untuk dihapuskan Tap MPR tentang pelarangan PKI, hal tersebut juga merupakan tindakan anti pancasila. Upaya ingin menghadirkan kembali paham Komunis di Indonesia.

“Ada orang bagi-bagi sembako trus pakai palu arit nggak ditangkap, giliran bendera La Ilaha Ilallah ditangkap. Jadi arti anti pancasila itu apa,” ujar dia.

Kuasai 45 Persen Kota, Koalisi AS Terus Bombardir Raqqa, 29 Warga Sipil Tewas

SURIAH (Jurnalislam.com) – Pengeboman melalui serangan udara koalisi pimpinan agresor AS di Raqqa di Suriah utara telah membunuh 29 warga sipil dalam 24 jam terakhir saat mendukung pasukan yang memerangi kelompok Islamic State (IS), sebuah monitor mengatakan pada hari Selasa (8/8/2017), lansir Aljazeera.

Observatorium untuk Hak Asasi Manusia Suriah (the Syrian Observatory for Human Rights-SOHR) yang berbasis di Inggris mengatakan sembilan wanita dan 14 anak telah terbunuh dalam serangan udara koalisi di kota Raqqa sejak Senin malam.

Terdapat 14 orang dalam satu keluarga yang juga tewas. Mereka melarikan diri ke Raqqa dari Palmyra.

Jumlah korban tewas bisa meningkat karena banyak korban luka parah, tambahnya.

Aliansi Arab-Kurdi yang didukung AS sedang bertempur untuk menggulingkan IS dari Raqqa, benteng utama mereka di Suriah, dan telah menguasai sekitar 45 persen kota.

Seorang juru bicara koalisi pimpinan AS tidak dapat segera dihubungi untuk berkomentar. Koalisi tersebut sebelumnya mengatakan bahwa mereka berusaha keras menghindari korban sipil dan menyelidiki semua laporan bahwa serangannya telah membunuh warga sipil

Koalisi tersebut mengatakan pada bulan Juli bahwa serangannya telah membunuh sedikitnya 600 warga sipil di Irak dan Suriah sejak mulai beroperasi pada tahun 2014, sebuah angka yang jauh lebih rendah daripada yang diberikan oleh pemantau independen.

Sementara itu, para aktivis Suriah mengatakan bahwa pasukan pro rezim Syiah Suriah telah mengintensifkan pemboman mereka di ibukota daerah pinggiran Ghouta yang dikuasai oposisi anti Assad, sehari setelah para pejuang oposisi membuat gagal dan frustrasi upaya pasukan rezim Assad untuk maju.

Ghouta Media Centre yang berafiliasi dengan pihak oposisi mengatakan satu warga sipil terbunuh dan beberapa lainnya terluka akibat tembakan dan serangan oleh pasukan rezim

Oposisi dan saksi lainnya mengatakan tembakan dan serangan udara meningkat pada hari Senin dan pemboman tersebut merupakan yang terberat dalam operasi tentara Suriah yang telah berlangsung dua bulan.

Warga mundur ke tempat penampungan, seorang penduduk mengatakan, mencatat bahwa sedikitnya ada lima bangunan runtuh akibat serangan tembakan dalam dua hari.

Banyak penduduk setempat telah meninggalkan daerah ini karena pemboman tersebut dalam beberapa pekan terakhir dan, bahkan di bawah serangan militer, mereka masih dapat melakukannya, kata penduduk tersebut.

“Ini bukan Aleppo, dimana warga dikepung. Ghouta adalah tempat yang lebih luas dan kota-kotanya lebih terbuka satu sama lain, tidak ada kota yang dikepung.”

PBB: Muslim Afrika Tengah Terancam Genosida

AFRIKA TENGAH (Jurnalislam.com) – Bentrokan baru-baru ini di Republik Afrika Tengah merupakan tanda peringatan genosida awal, kata kepala bantuan PBB, Senin (7/8/2017), meminta lebih banyak tentara dan polisi untuk meningkatkan misi penjaga perdamaian PBB di negara yang sedang dilanda perselisihan tersebut.

Sekitar 180.000 oarng warga Muslim diusir dari rumah mereka tahun ini, sehingga jumlah pengungsi di Republik Afrika Tengah (the Central African Republic-CAR) menjadi lebih dari setengah juta, kata Stephen O’Brien.

“Tanda-tanda peringatan dini genosida ada di sana,” kata O’Brien pada sebuah pertemuan PBB menyusul kunjungannya baru-baru ini ke Republik Afrika Tengah dan Republik Demokratik Kongo.

“Kita harus bertindak sekarang, tidak mengurangi usaha PBB, dan berdoa agar kita tidak menyesalinya.”

O’Brien mengatakan sudah waktunya untuk memberi otorisasi peningkatan pasukan dan polisi yang bertugas di pasukan penjaga perdamaian MINUSCA untuk memungkinkan misi tersebut “melakukan mandat perlindungan kritisnya”.

Kepala penjaga perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix pekan lalu mengatakan bahwa dia mempertimbangkan untuk mengirim sebuah permintaan ke Dewan Keamanan PBB untuk lebih banyak pasukan bagi MINUSCA.

Sebagai salah satu negara termiskin di dunia, CAR terjerumus ke dalam perang antara kelompok bersenjata Muslim dan Kristen pada tahun 2013. Perang meletus ketika Presiden diktaktor Francois Bozize digulingkan oleh sebuah koalisi kelompok oposisi mayoritas Muslim yang disebut Seleka.

Mereka akhirnya digulingkan oleh intervensi militer yang dipimpin mantan penguasa kolonial Prancis. Kejadian tersebut memicu beberapa kekerasan sektarian paling berdarah dalam sejarah negara tersebut karena kebanyakan kelompok bersenjata Kristen melakukan pembalasan dendam.

Penganut Kristen, yang berjumlah sekitar 80 persen dari populasi, mengorganisir unit main hakim sendiri yang dijuluki “anti-balaka”, sebuah referensi untuk parang yang digunakan oleh perlawanan Muslim.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirim 12.350 tentara dan polisi di lapangan untuk membantu melindungi warga sipil dan mendukung pemerintahan Presiden Faustin-Archange Touadera, yang terpilih tahun lalu.

Walaupun pemerintahan Touadera tetap memegang kendali di Bangui, otoritasnya lemah di luar ibukota tempat mantan kelompok Muslim Seleka dan Kristen anti-balaka bentrok.

Sembilan pemelihara perdamaian MINUSCA telah terbunuh tahun ini, menimbulkan kekhawatiran bahwa negara tersebut akan kembali ke pertumpahan darah yang meledak pada tahun 2013 menyusul penggulingan Bozize.

O’Brien mengatakan bahwa dia merasa ngeri dengan kunjungan yang dia lakukan ke sebuah gereja Katolik di kota selatan Bangassou dimana 2.000 umat Muslim mengungsi tiga bulan yang lalu, dikepung oleh kelompok Kristen anti-Balaka yang mengancam untuk membunuh mereka.

“Risikonya sangat tinggi dan kita harus fokus dengan benar apakah akan memindahkan mereka ke tempat lain atau tidak,” katanya.

Setengah dari populasi negara tersebut, atau 2,4 juta orang, membutuhkan bantuan pangan untuk bertahan hidup, populasi kelompok miskin terbesar per kapita, katanya.

Negara ini juga menampung setengah juta pengungsi.

“Risiko mengalami kembali krisis kemanusiaan berskala besar sudah dekat,” kata O’Brien.

PBB hanya menerima 24 persen dari $ 497 juta yang diminta dalam permohonan kemanusiaan untuk Republik Afrika Tengah.