Berita Terkini

Sajikan Tarian Tak Senonoh, LUIS Minta Pemkot Solo Tindak Tegas Primadona Pub & Karaoke.

SOLO (Jurnalislam.com)- Minta Primadona Pub & KIaraoke ditindak, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) menyambangi Komplek Balai Kota Solo di Jl. Jendral Sudirman No. 2,Surakarta, Kamis, (10/8/2017).

Tempat hiburan yang berlokasi di Bengawan Sport Center Jebros Solo ini disinyalir melanggar Perda karena menampilkan tarian tak senonoh. Perwakilan LUIS diterima Plt. Kepala bidang Kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) Said Romahdhon, Kepala Dinas Pariwisata Solo Basuki Anggoro dan Kepala Satpol PP Sutarjo.

“Devinisi pub itu makan, minum, dan music. Tapi kok di sana temukan seksi dance, yang hanya memakai pakaian dalam. Selain itu baru tutup pukul 02.00 . Jelas ini telah melanggar peraturan daerah yang berlaku. Kami minta Pemkot segera tindak tegas,” kata Humas LOUSI Endro Sudarsono.

Senada dengan Endro, Ketua LUIS Edi Lukito mengungkap fakta bahwa parahnya, yang datang ke Pub tidak hanya orang dewasa, tetapi pelajar juga bisa masuk.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) Kota Solo, Muhammad Said Romadhon berterima kasih atas laporan LUIS. Pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.

” Kita juga akan kordinasikan, terkait hiburan malam yang harusnya punya etika dan kami akan sampaikan laporan ini ke Wali Kota Solo. Selanjutnya, ada pembinaan teknis dari Dinas Pariwisata,” terangnya.

Geruduk DPRD Surakarta, AMPS : Jangan Pilih Calon Pendukung Perppu Ormas

SOLO (Jurnalislam.com) – Massa Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya (APMS) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk tolak Perppu Ormas di depan Gedung DPRD Surakarta, Laweyan, Surakarta, Jumat (11/8/2017).

Koordinator aksi Sigit Yudhistira menegaskan bahwa mahasiswa menolak diterbutkannya Perppu Ormas dan mendesak pemerintah mencabutnya.

“Tidak adanya dasar kuat hal ihwal kegentingan yang memaksa. Presiden masih bisa melakukan kunjungan kerja dan aktifitas lainnya. Artinya negara normal-normal saja, jadi bukan kegentingan yang memaksa, tapi keadaan yang dipaksa genting dan itupun subyektif,”katanya kepada Jurnalislam.com dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, lanjutnya, melalui Perppu tersebut, pemerintah bisa dengan sewenang-wenang membubarkan ormas yang tak sejalan dan akan mengarah ke rezim otoriter.

“Perpu ini menyimpang dari proses hukum dan pembubaran sebagaimana diatur UU ormas. Ini menunjukan pemerintah sedang mengarah ke Pemerintahan Diktator dan sewenang-wenang pada suara kritis masyarakat,”imbuhnya.

Untuk itu, ia mendesak pihak DPR untuk menolak Perppu tersebut. Dan untuk umat Islam, ia mengimbau agar jangan sampai memilih calon wakil rakyat dan pemimpin yang pro terhadap Perppu Ormas.

“Khusus umat Islam, kami menyeru kaum muslimin untuk tidak memilih Partai, Bupati, Gubenur, dan Presiden yang menerbitkan dan mendukung Perppu Ormas yang isinya sangat Refrensif, Otoriter dan anti Islam,”pungkasnya.

Ribuan Santri, Ulama, dan Kiai Aswaja Sambangi DPRD Jatim Tolak Perppu Ormas

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Ribuan umat Islam yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ulama Aswaja (FKU) Jawa Timur mendatangi gedung DPRD Jatim menolak Perppu Ormas, Jumat (11/8/2017).

Aksi yang dipimpin oleh KH Joko Santoso dari Ponpes di Mojokerto ini mendesak DPRD Jatim segera meneruskan aspirasi para ulama dan Kiai Jawa Timur pada pemerintah agar segera mencabut Perppu Ormas no 2 tahun 2017.

Para ulama dan kiai Aswaja menilai, Perppu ini akan mengancam kegiatan dakwah Islam dan memberanggus orang-orang yang kritis. Hal ini telah dibuktikan dengan sikap pemerintah yang represif dan otoriter menangkap ulama dan tokoh kritis serta membubarkan Ormas yang berseberangan dengan pemerintah.

KH Qoyyum, biasa dipanggil Abah Qoyum dari Malang menegaskan bahwa Islam memiliki peran besar dalam kemerdekaan bangsa ini, sehingga tak pantas Perppu diarahkan ke ormas Islam.

“Mereka telah berjuang mengusir penjajah di bawah komandan ulama dan kiai. Jangan lupakan sejarah dengan meminggirkan mereka, perannya sangat besar dalam menjaga keberagaman di negeri ini, dan sudah berlangsung puluhan tahun,” pungkasnya.

Aksi yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 15.00 ini berjalan tertib dan lancar. Aksi diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap dan doa yang disampaikan oleh Kyai Abdul Karim dari Ponpes Baron Nganjuk.

 

Hadirilah! Tabligh Akbar ‘Damailah Bekasi’

Bumi Bekasi yang damai tiba-tiba panas, digegerkan video viral insiden pembantaian Muhammad Al-Zahra Zoya yang diduga mencuri ampli mushalla usai shalat Ashar. Tanpa Belas Kasihan, tukang servis elektronik anggota Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini ditangkap, dianiaya, dikepruk, dilucuti dan dibakar hidup-hidup hingga tewas.

Mengapa mereka beringas tak beradab? Bagaimana pandangan Islam dan budaya Bekasi terhadap aksi pembantaian orang yang baru diduga mencuri?

Mari wujudkan Islam rahmatan lil ‘alamin di Bumi Bekasi.
Temukan jawabannya dalam kajian ini.

 

HARI/TANGGAL:
Ahad, 13 Agustus 2017 (20 Dzulqa’idah 1438)

WAKTU:
Ba’da Shalat Zhuhur, Pukul 13.00 – 15.00 WIB

NARASUMBER:

1. Ustadz Farid Ahmad Okbah, M.A.
(Direktur Islamic Center Al-Islam Bekasi, Pembina IDC)

2. Ustadz Dr Abdul Chair Ramadhan, SH, MH
(Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat)

3. H. Damin Sada Asegap
(Panglima SIJAB, Tokoh Jawara Bekasi)

MODERATOR:
Ustadz Badru Tamam, M.Pd.I.
(Redaktur Senior voa-islam.com)

TESTIMONI:
Keluarga Muhammad Al-Zahra (Zoya)

TEMPAT:
Masjid Nurul Islam, Islamic Center Kota Bekasi
Jl Ahmad Yani No22, Kota Bekasi, Jawa Barat

CONTACT PERSON:
Bang Adi (08175.7000.20)

Ajak keluarga, saudara, kerabat dan teman-teman, siapkan infaq terbaik untuk membantu anak yatim keluarga almarhum Muhammad Al-Zahra.

PENYELENGGARA:
Panitia Tabligh Akbar
Infaq Dakwah Center (IDC)

MEDIA PARTNER:
– Voa-islam.com

– Panjimas.com
– Islamkafah.com
– Tabloid Syiar Islam
– Suara-Islam.com
– MuslimDaily.net
– Arrahmah.com
– Ahad.co.id
– Berdakwah.net
– UmmatPos.com
– HarianAmanah.id

– Jurnalislam.com

Taliban Rebut Kembali Distrik Jani Khel dari Pasukan Afghanistan Dukungan AS

PAKTIA (Jurnalislam.com) – Imarah Islam Afghanistan (Taliban) merebut kembali kendali distrik Jani Khel di Paktia dari pasukan Afghanistan tadi malam, Kamis (10/8/2017). Distrik ini telah berpindah tangan tiga kali selama dua pekan terakhir, Long War Journal melaporkan.

Kekalahan berulang Jani Khel kepada Taliban menunjukkan kesulitan yang dihadapi pasukan Afghanistan dukungan NATO-AS dalam mempertahankan distrik-distrik yang diperebutkan.

Pejabat Afghanistan dan Taliban memastikan bahwa Jani Khel jatuh ke tangan Taliban. Seorang pejabat Afghanistan mengatakan kepada TOLONews bahwa pasukan Afghanistan mundur dari pusat distrik setelah mujahidin Taliban melancarkan serangan mereka.

“Pasukan Afghanistan meminta dukungan udara selama bentrokan tersebut, namun tidak mendapat tanggapan sehingga harus mundur dari kabupaten tersebut,” kata seorang pejabat kepada kantor berita Afghanistan tersebut.

Provinsi Paktia adalah markas besar Jaringan Haqqani – sub kelompok kuat Taliban yang berbasis di Afghanistan timur dan di wilayah kesukuan Pakistan. Sirrajuddin Haqqani, pemimpin Jaringan Haqqani, menjabat sebagai salah satu dari dua wakil amir Taliban.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Voice of Jihad, media resmi Taliban, Taliban melaporkan bahwa “lebih dari 12 pasukan boneka tewas dan sedikitnya 17 lainnya menderita luka-luka” setelah pejuang Taliban menguasai markas besar polisi, pusat administrasi distrik dan keamanan sekitarnya. Pos terdepan Taliban mengatakan dua pejuangnya tewas dan tiga lainnya terluka.

Selain itu, Taliban menyebutkan bahwa pihaknya “merebut sejumlah besar senjata, amunisi dan peralatan militer lainnya dari musuh.” Pernyataan ini mungkin benar, karena Taliban menyita sejumlah besar senapan mesin, peluncur RPG, senapan, dan peti amunisi serta kendaraan militer, termasuk truk pickup HUMVEEs dan Ford Ranger milik AS, saat melewati Jani Khel lebih dari dua pekan yang lalu.

Distrik tersebut telah diperebutkan secara konsisten selama lebih dari satu tahun, sejak Taliban menyerangnya pada 27 Agustus 2016. Pasukan Afghanistan dan NATO merebut kembali pusat distrik tersebut, namun Taliban tetap berada di pinggiran kota dan mengepung pasukan Afghanistan yang ditempatkan di sana. Maret lalu, Imarah Islam Afghanistan menyebutkan bahwa seluruh wilayah distrik berada di bawah kendali Taliban kecuali hanya enam persen yang belum dikendalikan.

Taliban menguasai pusat distrik Jani Khel pada tanggal 25 Juli 2017 dan menguasainya lebih dari sepekan sebelum pasukan Afghanistan merebutnya kembali pada 4 Agustus. Setelah itu, Direktorat Intelijen Nasional Afghanistan mengklaim bahwa mereka telah menangkap seorang pejuang dari Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP), sebuah kelompok pejuang yang berbasis di Pakistan.

Menurut pejuang SSP yang ditangkap, dia dilatih di sebuah kamp di Pakistan, di mana pemimpin kelompok Pakistan Jaish-e-Mohammad, Lashkar-e-Jhangvi, dan Sipah-e-Sahaba Pakistan secara teratur berkhotbah.

“Mereka meminta kami pergi ke Afghanistan untuk melakukan Jihad fie Sabilillah,” kata pejuang tersebut, menurut TOLONews. “Mereka meminta saya untuk pergi ke bagian timur

Afghanistan. Beberapa lainnya dikirim ke barat dan semuanya tersebar. ”

Pejuang SSP mungkin telah menjadi anggota Al Qaeda di anak benua India, cabang Al Qaeda di Asia Selatan dan Tengah. Al Qaeda di subkontinen India dibentuk pada bulan September 2014 dan mencakup unsur-unsur dari beberapa kelompok jihadis Pakistan, Afghanistan, dan India. AQIS melapor ke Taliban dan berperang di samping mereka di Afghanistan.

Jaringan Haqqani secara terbuka meminta jihadis asing untuk bergabung dalam barisan mereka dan melawan pasukan AS (NATO) dan pasukan boneka Afghanistan bentukan barat, dan mereka sangat terkait dengan al Qaeda.

 

IS Klaim Bunuh 4 Polisi Mesir

SINAI UTARA (Jurnalislam.com) – Kelompok Islamic Stae (IS) mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap sebuah mobil patroli pada hari Rabu (9/8/2017) yang menewaskan empat polisi Mesir di Sinai Utara, AMAQ, kantor berita kelompok IS tersebut mengatakan pada hari Kamis (10/8/2017), lansir Al Arabiya News Channel..

Pihak berwenang di Arish, ibu kota provinsi Sinai Utara, sedang memburu orang-orang bersenjata yang menembaki mobil patroli tersebut, lapor surat kabar Al-Ahram pada hari Rabu.

Serangan terhadap pasukan keamanan sering terjadi di Mesir sejak tentara, yang dipimpin oleh Presiden Abdel Fattah al-Sisi setelah menggulingkan Presiden Mesir yang sah dari Ikhwanul Muslimin, Mohamed Mursi, dengan kudeta berdarah militer al Sisi pada 2013.

Kekerasan tersebut terkonsentrasi di Semenanjung Sinai, namun juga meluas menyerang orang-orang Kristen Koptik di Mesir, minoritas terbesar di negara tersebut.

Rezim Syiah Assad Bombardir 2 Wilayah Zona De-eskalasi

SURIAH (Jurnalislam.com) – Sedikitnya empat orang tewas dalam pemboman rezim Nushairiyah Suriah di dua wilayah yang termasuk dalam “zona de-eskalasi”, karena tentara Suriah merebut daerah yang dikuasai oposisi di dekat perbatasan dengan Yordania.

Rami Abdel Rahman, kepala Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (the Syrian Observatory for Human Rights-SOHR), sebuah kelompok pemantau yang berbasis di Inggris, mengatakan pada hari Kamis (10/8/2017) bahwa seorang pria tewas dini hari dalam serangan udara di desa Tal Dahab di dekat kota Al-Houla di pusat Suriah, lansir Aljazeera.

“Zona de-eskalasi” diumumkan pada bulan Mei oleh Turki sebagai pendukung oposisi dan Iran dan Rusia, sekutu rezim, setelah melakukan pembicaraan di Kazakhstan.

Abbas Abu Osama, seorang penduduk kota Al-Houla, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa enam serangan melanda kota asalnya pada Kamis siang.

“Korban pertama kami, tewas dalam serangan udara di Tal Dahab dekat Al-Houla”, katanya.

Serangan di daerah tersebut adalah yang pertama sejak gencatan senjata diumumkan satu pekan yang lalu.

Seorang wanita, seorang pria dan seorang anak terbunuh dan tujuh orang lagi luka-luka dalam penembakan di sebuah kota di Hammamyeh di daerah Ghouta Timur dekat ibukota Damaskus, kata SOHR.

Serangan Hammuriyeh terjadi sehari setelah tembakan rezim Assad menewaskan lima warga sipil dan melukai 10 lainnya di kota terdekat Kfar Batna, menurut SOHR.

Serangan udara juga menghantam wilayah yang dikuasai oposisi di distrik Jobar di Damaskus dan distrik Ain Tarma yang berdekatan.

Sejauh ini tiga “zona de-eskalasi” telah disepakati: di Ghouta Timur, bagian utara provinsi Homs tengah, dan di selatan Suriah.

Zona keempat, di provinsi Idlib barat laut, belum diimplementasikan.

Syiah Hizbullah Libanon Kuasai Pos Perbatasan Setelah Ditinggal Pasukan Oposisi

SURIAH (Jurnalislam.com) – Pada hari Kamis (10/8/2017), tentara Suriah dan sekutu-sekutunya menguasai sedikitnya 30km wilayah perbatasan Suriah dengan Yordania dari oposisi yang telah meninggalkan pos-pos mereka, dua kelompok oposisi dan satu sumber militer rezim mengatakan, lansir Aljazeera.

Sumber militer rezim Syiah Suriah menggambarkan kemajuan tersebut sebagai “sukses besar”.

Sebuah unit media militer yang dijalankan oleh kelompok bersenjata Libanon, Syiah Hizbullah, sekutu dekat rezim Nushairiyah Suriah, mengatakan bahwa tentara dan sekutu-sekutunya telah menguasai semua pos pemeriksaan dan pos perbatasan di perbatasan di Sweida, satu dari empat provinsi di Suriah yang berbatasan dengan Yordania.

Namun kelompok oposisi, beberapa di antaranya didukung oleh negara-negara Barat dan Arab, masih menguasai banyak wilayah perbatasan barat daya Suriah dengan Yordania dan Israel.

Provinsi Sweida tidak termasuk dalam gencatan senjata perantara AS-Rusia yang mulai berlaku di daerah-daerah terdekat di barat daya pada bulan Juli.

Said Saef, juru bicara kelompok oposisi Brigade Martyr Ahmed Abdo yang didukung Barat, mengatakan bahwa serangan hari Kamis datang dari dua sisi di daerah pedesaan Sweida timur

“Sebagian besar pedesaan Sweida timur sekarang berada di tangan rezim,” tambahnya.

Tentara telah maju ke perbatasan dan merebut kembali pos-pos yang ditinggalkannya pada tahun-tahun awal konflik ketika oposisi mengambil alih sebagian besar wilayah selatan Suriah barat.

“Mereka sekarang berada di perbatasan Yordania dan kembali ke pos terdepan yang mereka tinggalkan sejak awal konflik,” kata Saef.

Seorang juru bicara oposisi lainnya mengatakan bahwa kemenangan tentara dibantu oleh aksi mundur tiba-tiba oleh kelompok oposisi Jaish al-Ashair, yang didukung oleh Yordania dan bertanggung jawab untuk berpatroli di bentangan perbatasan tersebut.

Lebih dari 450.000 orang telah terbunuh sejak konflik Suriah meletus pada Maret 2011 diawali dengan unjuk rasa menentang rezim Syiah Bashar al-Assad.

Konflik tersebut telah menarik kekuatan internasional, termasuk Rusia, yang telah melakukan serangan brutal untuk mendukung pasukan rezim Assad sejak September 2015.

Gubernur Guam: Korut Serang Guam, Itu Serangan pada AS

KOREA SELATAN (Jurnalislam.com) – Serangan terhadap Guam akan dianggap sebagai serangan terhadap Amerika Serikat, gubernur Guam memperingatkan untuk menanggapi ancaman bahwa Korea Utara akan menciptakan “api yang membungkus” di sekitar wilayah AS.

Warga Guam bangkit pada hari Kamis (10/8/2017) menghadapi ancaman lain dari Pyongyang, yang bersumpah untuk menyelesaikan sebuah rencana untuk menyerang perairan di dekat pulau tersebut pada pertengahan Agustus.

Namun, gubernur Guam Eddie Calvo memperingatkan bahwa pemimpin Korea Utara yang menyerang wilayah tersebut akan dianggap melakukan penyerangan terhadap AS.

“Setiap jenis serangan tidak akan berhasil tapi pada saat yang sama serangan terhadap Guam akan dianggap sebagai serangan terhadap Amerika Serikat dan akan disambut dengan kekuatan yang luar biasa,” kata Calvo kepada Al Jazeera.

Sementara itu beberapa penduduk Guam mengatakan mereka yakin militer AS akan melindungi mereka jika serangan Korut benar-benar terjadi, yang lain mendiskusikan rencana darurat dengan keluarga mereka.

“Sejak kemarin benar-benar menakutkan di sni,” Kate Quiambao, penduduk Guam, mengatakan.

“Saat ini, saya bersama keluarga merencanakan apa yang akan kita lakukan. Kami mencoba untuk merencanakan jika ada keadaan darurat dan hal-hal seperti itu.”

Militer AS di Guam terdiri dari dua basis yang menampung 7.000 tentara – Pangkalan Angkatan Udara Andersen di utara dan Pangkalan Angkatan Laut Guam di selatan.

“Saya merasa bahwa kehadiran militer di Guam akan banyak membantu kita,” kata Virgie Matson, 51, penduduk Dededo, desa Guam yang paling padat penduduknya.

“Mereka ada di sini untuk melindungi pulau-pulau itu, seandainya terjadi sesuatu.”

Petugas administrasi Trump menyampaikan pesan alarm dan keyakinan yang beragam karena ketegangan meningkat selama program senjata nuklir Korea Utara, membuat keraguan tentang arah kebijakan AS.

Serge Bloh, seorang penduduk Guam, percaya bahwa jawaban Trump telah meningkatkan situasi yang sudah tegang dengan Korea Utara.

“Bagaimana Trump menjawabnya, saya pikir itu benar-benar membuat marah Korea Utara, sejujurnya, tapi kita akan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya,” katanya.

Terlepas dari kehadiran dan layanan militer, beberapa warga Guam merasa tidak terlindungi dan merasa tidak aman pada masa krisis ini.

“Bagaimana dengan semua orang yang tidak memiliki perlindungan untuk membantu mereka? Saya tidak setuju dengan ini, ini menakutkan.” Kata Lou Meno.

Selama bertahun-tahun, Korea Utara telah mengklaim bahwa Guam berada dalam jarak tempuh rudalnya, membuat pernyataan marah setiap kali AS menerbangkan pembom hebat dari pangkalan udara pulau itu ke Semenanjung Korea.

“Kami memiliki anak kecil yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan apa yang presiden lakukan untuk melindungi kita? Saya menyalahkannya [Trump],” kata Meno.

Pengadilan Otoritas Tahan 6 Wartawan di Tepi Barat, Palestina

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pengadilan Otoritas pada hari Kamis (10/8/2017) memperpanjang penahanan enam wartawan selama beberapa hari, seorang anggota Sindikat Jurnalis Palestina (the Palestinian Journalists’ Syndicate) mengatakan kepada Al Jazeera.

Omar Nazzal, anggota sindikat jurnalis di Tepi Barat yang diduduki, mengatakan bahwa kantor pengacara publik sedang mempersiapkan sebuah dakwaan terhadap enam wartawan karena melanggar undang-undang Kejahatan Elektronik yang kontroversial baru-baru ini.

“Keenam wartawan tersebut dituduh melanggar Pasal 20 undang-undang Kejahatan Elektronik,” kata Nazzal kepada Al Jazeera, mengacu pada klausul yang melarang diseminasi berita yang membahayakan keamanan internal atau eksternal negara.

Mereka ditangkap oleh pasukan keamanan Otoritas di Tepi Barat yang diduduki pada Selasa malam.

Amer Abu Arafeh, Qutaiba Qasem, Mamdouh Hamamreh, Ahmad Halaiqa, Islam Za’al dan Tarek Abu Zeid tetap berada dalam tahanan di berbagai kota di wilayah Palestina.

Beberapa jurnalis adalah freelancer (bekerja paruh waktu), sementara Abu Zaid dan Abu Arafeh bekerja sama dengan Al-Aqsa TV dan saluran Al-Quds, keduanya dianggap dekat dengan Hamas.

Ala Freijat, seorang pengacara sindikat wartawan Palestina, menyebut penangkapan tersebut “ilegal”.

“Proses penahanan itu ilegal karena melanggar kesepakatan khusus antara sindikat wartawan Palestina dan kantor pengacara publik Palestina,” kata Freijat kepada Al Jazeera.

Perjanjian tersebut, menurut Freijat, diajukan tahun lalu dan menetapkan bahwa hanya kantor pengacara publik yang dapat memanggil wartawan, bukan pasukan keamanan PA.

“Seorang perwakilan dari kantor kejaksaan juga harus hadir saat diinterogasi,” kenang Freijat.

Menurut Freijat, pasukan keamanan PA belum melakukan interogasi formal dengan wartawan.

Wafa, kantor berita resmi PA, melaporkan pada Rabu malam bahwa wartawan ditahan karena “membocorkan informasi ke pihak yang tidak bersahabat”.

Freijat percaya tidak ada dasar untuk tuduhan ini.

“Kami menolak penangkapan ini … yang merupakan ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi,” kata Nazzal dari sindikat wartawan.

Al-Haq, sebuah organisasi hak asasi manusia Palestina non-pemerintah yang berbasis di Ramallah, juga mengecam penangkapan tersebut dan menuntut pembebasan segera para jurnalis tersebut.

“Kami menekankan lagi pada kebutuhan untuk menghentikan pemanggilan dan penangkapan wartawan karena melaksanakan pekerjaan mereka,” kata Al-Haq dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu.

“Aturan hukum, termasuk hak kebebasan berekspresi, harus dihormati dan dijamin oleh hukum Palestina dan konvensi internasional.”

Komite untuk Melindungi Wartawan mengatakan bahwa pasukan keamanan PA harus menghentikan penangkapan jurnalis dengan tuduhan palsu.

“Pasukan keamanan Otoritas di Tepi Barat harus segera membebaskan kelima wartawan yang mereka tangkap kemarin dan menghentikan penghukuman wartawan karena perselisihan antara faksi-faksi Palestina,” kata Koordinator Program CPJ Timur Tengah dan Afrika Utara Sherif Mansour dari Washington DC.

Penangkapan keenam wartawan tersebut tidak dikonfirmasi oleh PA.

Pada hari Kamis, Forum Media Palestina di Kota Gaza mengadakan unjuk rasa solidaritas terhadap wartawan yang ditahan.

Forum tersebut mengatakan bahwa penangkapan itu bersifat politis dan tidak memiliki dimensi terkait dengan pekerjaan jurnalistik mereka.