Berita Terkini

Giatkan Aksi Sosial, Ansharusy Syariah : Kami Ingin Menjadi Pelayan Umat

SUKOHARJO (Jurnalislam.com)- Onsight Foundation, Emergency and Crisis Response (ECR) bekerja sama dengan divisi Pelayan Masyarakat (Yanmas) Jamaah Anshorusy Syariah (JAS) Jateng, mengadakan bakti sosial dan pengobatan gratis di desa Karang, Mojolaban, Sukoharjo, Ahad (6/8/2017).

” Ini sebagai dakwah kita kepada masyarakat lewat aksi kemanusian, ECR juga memadukan antara pengobatan medis dan tribun nabawi seperti bekam, ruqyah, fasdu, kita ingin mengenalkan metode pengobatan ala nabi dan alkhamdulillah banyak warga yang antusias,”kata Riyanto sekertaris ECR pada Jurnalislam.com di sela-sela acara.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Divisi Pelayan Masyarakat Abu Umar, Jamaah Anshorusy Syariah (JAS) mengatakan, bahwa dirinya ingin menghilangkan stigma buruk dari media-media yang dialamatkan kepada ormas-ormas islam yang istiqamah dalam memperjuangkan Islam.

” Dengan ini kita ingin menunjukan bahwa kami bukanlah kelompok islam yang keras seperti diberitakan media mainstream selama ini, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, kita ingin menjadi bagian dari umat dan kita akan melayani kebutuhan-kebutuhan umat Islam,”katanya.

Sementara itu, Surahmi (56) salah satu warga yang ikut memeriksakan kesehatannya pada kegiatan tersebut merasa senang dan sangat terbantu. Ia berharap kegiatan seperti ini sering diadakan.

“Tadi di dalam diperiksa kesehatannya. Keluhan saya sakitnya giginya, pegel-pegel badannya, lalu warga juga dapat sembako, saya sebagai warga sangat senang dan merasa terbantu. Semoga kegiatan- kegiatan seperti ini bisa diadakan secara rutin,”tandasnya.

Kepala Desa Karang juga mengapresiasi kegiatan sosial yang dihelat JAS. Ia mewaliki pemerintah merasa sangat terbantu karena aksi sosial melibatkan masyarakat banyak.

Dana Haji Diinvestasikan, Ini Kata Majelis Mujahidin

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com)-Keinginan Presiden Joko Widodo supaya dana haji diinvestasikan ke sektor infrastruktur telah menuai pro dan kontra di kalangan umat Islam. Menanggapi hal tersebut, ormas Majelis Mujahidin dalam dalam siaran persnya yang diterima redaksi pada Kamis (3/8/2017) menyatakan sikap berkenaan dengan pemanfaatan dana haji, baik dari Setoran Calon Haji, effesiensi penyelenggaraan ibadah Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) oleh BPKH sebagai berikut :

1.Menurut UU No. 34 TAHUN 2014 Pasal 24 ayat (a), kewenangan BPKH menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji harus sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; serta melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Harus dilakukan secara professional untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam. Menghindari sekecil apapun pemanfaatan yang bersentuhan dengan tidak halal dan baik (halalan thayyiban), termasuk proyek pemerintah yang rawan kepentingan politik.

2.Dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana haji selain dilakukan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sebagai badan hukum publik dan mandiri diperlukan auditor publik yang hasilnya diinformasikan ke publik melalui media massa secara berkala (6 bulan) sesuai UU No. 34 TAHUN 2014 Pasal 26 ayat (b).

3. Menginformasikan hasil manfaat yang diperoleh dari dana BPIH melalui rekening virtual setiap calon haji selama tenggat waktu waiting list calon haji bersangkutan (waktu tunggu pemberangkatan haji), yang selanjutnya dimasukkan ke nomor rekening calon haji masing-masing, sesuai UU No. 34 TAHUN 2014 Pasal 26 ayat (c)

4. Pemanfaatan dana efisiensi haji dan DAU (dana haji yang diperoleh diluar dana setoran jamaah calon haji), supaya digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana haji yang dapat dimanfaatkan oleh Jamaah haji dan umat Islam umumnya, seperti pengadaan transportasi dan akomodasi haji mandiri, penginapan haji mandiri (Hotel) di Makkah Madinah. Sehingga pelayanan haji Indonesia menjadi lebih baik dan bisa dibanggakan dalam segala aspeknya.

5.Sebagai Presiden dan bagian dari umat Islam, memberi masukan kepada BPHK untuk menginvestasikan dana haji di bidang infrastruktur adalah haknya. Tidak boleh menjadi kendala Badan Pelaksanan BPKH untuk menolak. Sebagai badan publik dan mandiri Badan Pelaksana BPKH berpedoman pada Undang-undang BPKH (No. 34 tahun 2014), UU Penyelenggaraan Ibadah Haji (No. 13 tahun 2008) maupun Hasil Ijtima’ Ulama IV (MUI) yang menyatakan :

  1. Dana Haji tidak boleh (haram) ditempatkan di bank-bank ribawi

(konvensional); karena haji adalah perbuatan ibadah yang suci yang harus

terhindar dari yang haram dan syubhat;

  1. Dana Haji seharusnya ditempatkan pada bank-bank syariah; karena bank-bank

syariah beroperasi sesuai syariah yang substansi/ruhnya sejalan dalam

mendukung kesucian ibadah haji (karena terhindar dari transaksi yang

diharamkan) mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah; dan sektor-

sektor yang terhindar dari maisir, gharar, riba, dan lain-lain.

Generasi Muda Khonghucu Minta Patung Pahlawan Cina di Tuban Dibongkar

TUBAN (Jurnalislam.com) Pembangunan Patung Pahlawan Perang Cina Kwan Seng Tee Koen di daerah Kelenteng Tuban Jawa Timur ternyata ditentang oleh umat Khonghucu yang tergabung dalam Generasi Muda Khonghucu Indonesia.

Ketua Presidium Generasi Muda Khonghucu (Gemaku) Indonesia Kris Tan mengatakan, pembangunan patung tak berizin di Kompleks Kelenteng Tuban merupakan sikap yang tidak peka terhadap keutuhan berbangsa dan bernegara.

“Tuduhan yang beredar bahwa itu diprakarsai oleh umat Khonghucu adalah sebuah kekeliruan dan fitnah besar bagi penganut Konghucu,” katanya sebagaimana dilansir dari beritajatim.com, Minggu (6/8/2017).

Pihaknya meminta agar pihak Kelenteng Tuban segera membongkar patung tersebut. Hal ini, tambahnya, karena adanya patung tersebut bisa mencederai kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Maka sebaiknya segera patung tersebut di bongkar saja,” katanya.Dia pun membantah isu yang mengaitkan patung tersebut dengan Partai Komunis Tiongkok.

“Bahkan kakeknya ketua Mao Zedong pun belum lahir pada zaman dan era Kwan Seng Tee Koen hidup yaitu pada zaman dinasti Han akhir yang dikenal pada zaman Sam Kok (Three Kingdom) pada tahun 221 M,” katanya.

penulis : Budi

Aliansi Boemi Poetra Menggugat Desak Patung Pahlawan Cina di Tuban Dibongkar

SURABAYA (Jurnalislam.com)—Ratusan massa Aliansi Boemi Poetra Menggugat yang terdiri dari elemen ormas SAS, AKSIRA, ALIANSI MADURA PERANTAU, FPI, FKPPI, PP, LASKAR GARUDA NUSANTARA, PEMUDA PANCA MARGA, KOKAM, SATUAN RELAWAN INDONESIA RAYA, GARUDA MUDA MERAH PUTIH dan PATRIOT GARUDA menggelar aksi mendesak Patung Pahlawan Cina di Tuban dibongkar.

“Patung Dewa Perang Cina yang berdiri di Tuban merupakan bentuk dari penjajahan yang dilakukan oleh pihak Cina kepada bangsa Indonesia. Kami berharap patung tersebut harus dirobohkan dalam waktu 7x24jam”, kata Jubir Aksi Isa Anshori di Surabaya, Senin (7/8/2017).

Tiga puluh lima orang perwakilan massa akhirnya diterima DPRD Jawa TimurH H Abdul Halim Jawa Timur berjanji akan menyampaikan aspirasi warga terkait patung yang bermasalah perizinan tersebut. Menurutnya, Pemkab Tuban tidak pernah memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk patung tersebut.

 

“Patung yang didirikan mengalami permasalahan dikarenakan patung tersebut tidak memiliki IMB terkait pendiriannya. Diharapkan aksi ini tidak membawa isu agama tapi lebih mendasari dari isu administrasi. Kami berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk tidak pernah mengeluarkan IMB terkait pembangunan patung tersebut. Saya sendiri yang akan turun bila IMB itu terbit oleh PEMKAB,”pungkas Abdul Halim.

reporter: Aditya Putra

Arab Saudi Bantah Laporan Dukung Rezim Assad pada Transisi Politik Suriah

RIYADH (Jurnalislam.com) – Arab Saudi, pendukung utama kelompok oposisi moderat Suriah, mengatakan pada hari Ahad (6/8/2017) bahwa pihaknya masih mendukung sebuah kesepakatan internasional mengenai masa depan Suriah dan bahwa Bashar al-Assad seharusnya tidak memiliki peran dalam transisi untuk membawa perang berakhir.

Kementerian Luar Negeri Saudi membantah laporan media bahwa Arab Saudi sedang mempertimbangkan transisi politik fase pertama di mana rezim Assad akan tetap berkuasa, Middle East Eye melaporkan..

Beberapa media, termasuk yang dimiliki negara Russia Today, mengatakan Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir telah memberi tahu oposisi Suriah Komite Negosiasi Tinggi (High Negotiations Committee-HNC) mengenai keputusan tersebut.

Sebuah pernyataan kementerian yang disampaikan oleh kantor berita negara Saudi SPA mengatakan bahwa laporan yang diberikan kepada al-Jubeir “tidak akurat”.

“Posisi kerajaan pada krisis Suriah tegas, dan ini didasarkan pada komunike Jenewa 1 dan resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 yang menetapkan pembentukan badan peralihan yang akan menjalankan negara,” katanya.

Kesepakatan tersebut juga menyerukan penyusunan konstitusi baru dan mengadakan pemilihan baru tanpa peran bagi Assad dalam keseluruhan proses peralihan.

Arab Saudi mendukung HNC dan upayanya untuk memperluas keanggotaannya dan menyatukan oposisi Suriah, kata pernyataan tersebut.

Pengumuman tersebut disampaikan menjelang putaran perundingan perdamaian berikutnya yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diperkirakan pada bulan September.

Negosiator Assad belum bertemu langsung dengan pihak oposisi karena tidak ada delegasi bersatu. HNC dan dua kelompok lainnya, yang dikenal sebagai platform Kairo dan Moskow, semuanya mengklaim mewakili oposisi.

Seorang Tentara Iran Tembaki Rekan-rekannya di Pangkalan Udara Militer, 4 Tewas dan 8 Terluka

TEHERAN (Jurnalislam.com) – Seorang tentara Iran menembaki rekan-rekannya, menewaskan empat orang dan melukai 8 di antaranya di sebuah pangkalan udara militer di Teheran selatan, menurut media setempat, lansir Al Arabiya, Ahad (6/8/2017).

Sebelumnya, laporan kantor berita semi-resmi Mehr tidak memberikan informasi motif serangan tersebut namun dikatakan bahwa serangan terjadi di Kahrizak, yang berada di pinggiran selatan Teheran.

Semua tentara yang terluka dibawa ke sebuah rumah sakit Angkatan Udara di tenggara kota tersebut, kata laporan tersebut.

Tembakan sejenis seperti yang dilaporkan tersebut pernah terjadi juga di Iran.

Pada bulan Juli, seorang tentara melepaskan tembakan ke arah rekan-rekannya, menewaskan tiga orang dan melukai enam lainnya di sebuah pangkalan militer di kota Abyek, sekitar 62 mil (100 kilometer) barat Teheran. Penyerang dilaporkan menembak dirinya sendiri dalam insiden tersebut, namun selamat dan dibawa ke rumah sakit terdekat.

Pada bulan September, seorang tentara membunuh dirinya sendiri setelah menembaki tiga rekannya di selatan negara itu.

Pelayanan militer hingga 24 bulan wajib bagi pria berusia 19 tahun ke atas di Iran.

Kekurangan Pasukan Hadapi Pejuang Maute, Presiden Filipina Minta 20.000 Pasukan Rekrutan

MANILA (Jurnalislam-com) – Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta anggota parlemen untuk menyetujui perekrutan 20.000 tentara lagi untuk mengatasi ancaman keamanan yang meningkat menyusul pengepungan kota di selatan, kata juru bicaranya, Ahad (6/8/2017), World Bulletin melaporkan.

Pejuang, membawa bendera hitam, telah menduduki wilayah Marawi sejak 23 Mei, mendorong Duterte untuk mengumumkan darurat militer di seluruh wilayah selatan Mindanao.

“Permintaan presiden untuk tambahan 20.000 tentara merupakan bagian dari postur keamanan intensif kami untuk melindungi daerah-daerah di wilayah yang masih memiliki ancaman keamanan,” juru bicara Ernesto Abella mengatakan dalam sebuah pernyataan.

“Penyerahan pasukan ke Marawi dan poin lainnya di Mindanao perlu diseimbangkan kembali untuk memastikan efektivitas maksimal,” tambahnya.

Jumlah militer Filipina sekitar 125.000 orang dan menghadapi banyak ancaman termasuk gerilyawan yang terinspirasi IS di Mindanao, gerilyawan komunis yang tersebar di seluruh negeri dan perselisihan teritorial dengan China di Laut Cina Selatan.

Militer Filipina termasuk yang paling kurang lengkap, dengan hanya memiliki selusin jet tempur dan armada laut yang sebagian besar terdiri dari kapal bekas.

Begitu banyak tentara telah dikirim ke Marawi hingga bagian lain negara tersebut menyatakan keprihatinannya bahwa mereka tidak terlindungi.

Dalam perjalanan ke Marawi pekan lalu, Duterte meminta Kongres untuk mendanai 20.000 tentara tambahan namun tidak menentukan berapa banyak yang dibutuhkannya.

Juru bicara militer Kolonel Edgard Arevalo mengatakan pada hari Ahad bahwa kekalahan para pejuang di Marawi akan segera tiba tapi dia tidak memberikan informasi yang spesifik.

“Kami sekarang lebih dekat dari sebelumnya, kami dapat mengatakan bahwa kita benar-benar berada di puncak operasi kami di Marawi,” katanya.

IIBF: Impor Garam Ajarkan Masyarakat Tidak Cinta Produk Lokal

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Presiden Indonesian Islamic Bussiness Forum (IIBF), Heppy Trenggono mengatakan, keputusan pemerintah mengimpor garam mendidik masyarakat untuk tidak mencintai produknya dalam negeri.

“Ini kan nggak masuk akal, kenapa ini bisa terjadi, padahal garam begitu banyaknya. Ini karena kecerdasan ekonomi ini tidak dibangun, pembelaan tidak dibangun, coba kalau bangsa Indonesia ini dilatih untuk membela produknya sendiri, dengan sendirinya impor pesawat itu tidak terjadi, impor bawang tidak terjadi apalagi impor garam,” paparnya dalam acara silaturahmi daerah IIBF di WM. Soto Pak Harto, Begajah, Sukoharjo, beberapa waktu lalu.

Heppy Trenggono menjelaskan, impor garam juga merupakan strategi perang dagang internasional yang akan merusak kemandirian bangsa. Masyarakat juga, kata dia, dicuci otak agar lebih memilih barang impor daripada barang lokal.

“Kita itu dibrainwash, garam itu harus beryodium, harus begini, harus begitu. Lah, si Mbah-si Mbah kita dulu makan garam juga baik-baik saja kok. Jadi ini adalah sebuah perang dagang, perang dagang itu dimulai dari perang mindset, yang dihancurkan itu karakternya, maka karakter itu pula yang harus kita bangun,”paparnya.

Ia melanjutkan, harus ada pembangunan karakter bangsa yang cerdas ekonomi guna membangun pembelaan terhadap produk bangsa sendiri.

“Intinya mereka akan bilang, ‘tidak peduli garam beryodium, adanya garam hitam, garam kotor, ya itu yang saya makan’, maka otomatis impor itu tidak terjadi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia berharap umat Islam lah yang mengawali kebangkitan ekonomi Indonesia dan spirit 212 adalah semangat yang akan menjiwai kebangkitan tersebut.

“Nah ini PR besar kita, tapi insyaaAllah pelan-pelan itu akan terjadi, spirit 212 muncul, spirit pembelaan muncul, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya, mudah-mudahan orang dan zaman yang bikin kita pusing ini, segera berakhir,” pungkasnya.

Hamas Kecam Pemberitaan Surat Kabar Arab Saudi

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Kelompok perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengecam sebuah surat kabar Saudi karena menggambarkan kelompok tersebut sebagai organisasi “teroris”, lansir Andolu Agency, Ahad (6/8/2017).

Harian Saudi Al-Riyadh menerbitkan sebuah laporan berita pada hari Jumat di mana ia menggambarkan Hamas sebagai organisasi “teroris”.

“Uraian ini menodai [citra] perlawanan heroik, yang merupakan ujung tombak dalam membela tujuan kita,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.

“[Saudi Al-Riyadh] hanya melayani musuh Palestina, yang merupakan musuh utama bangsa Arab dan Islam,” tambahnya.

Kelompok Palestina tersebut menyerukan harian Saudi itu untuk membalikkan pendiriannya “yang bertentangan dengan sikap Arab Saudi, untuk membela rakyat Palestina dan perlawanan mereka”.

Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, terjebak dalam krisis antara Qatar dan empat negara Arab, termasuk Arab Saudi, yang menuduh Doha mendukung terorisme.

Keempat negara – Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain – telah memberlakukan blokade laut, darat dan udara di Qatar dan mengajukan daftar tuntutan ke Doha, termasuk penutupan televisi Al Jazeera, atau menghadapi sanksi lebih lanjut.

Qatar membantah tuduhan tersebut dan berpendapat bahwa blokade itu melanggar hukum internasional.

Bantah Laporan Pelanggaran Kemanusian Berat, Myanmar Bentuk Komisi Penyelidikan Sendiri

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Sebuah komisi yang ditunjuk pemerintah telah membersihkan pasukan keamanan Myanmar yang melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran secara sistematis terhadap Muslim Rohingya, dengan menolak laporan PBB sebelumnya atas pelanggaran yang meluas selama tindakan keras baru-baru ini, lansir Aljazeera, Ahad (6/8/2017).

Komisi tersebut memeriksa kekerasan mematikan yang dimulai di negara bagian Rakhine di barat laut pada bulan Oktober tahun lalu setelah para pejuang Rohingya menewaskan sembilan polisi dalam serangan terkoordinasi terhadap pos-pos penjagaan perbatasan di dekat Bangladesh.

Dalam operasi militer berikutnya, pasukan Myanmar dilaporkan membunuh penduduk desa secara acak, memperkosa wanita Rohingya dan membakar lebih dari 1.000 rumah.

Ratusan warga Muslim Myanmar terbunuh.

Pemerintah Myanmar Terindikasi, HAM PBB: Muslim Rohingya Butuh Penyelidik Tingkat Tinggi

Anehnya, temuan komisi tersebut dikeluarkan saat pemerintah menolak mengizinkan misi tiga anggota PBB untuk melakukan penyelidikan sendiri mengenai apakah tindakan keamanan tersebut adalah “pembersihan etnis” minoritas Muslim Rohingya yang ditolak kewarganegaraan.

Memberikan kesimpulan mereka pada hari Ahad, komisi yang didukung negara tersebut mengungkapkan bahwa setiap “tindakan berlebihan” kemungkinan dilakukan oleh “anggota pasukan keamanan” peringkat rendah.

“Beberapa laporan insiden [pelecehan] tampaknya palsu … yang lain hanya memiliki sedikit bukti,” kata komisi tersebut dalam sebuah siaran pers.

Laporan tersebut juga membidik laporan rinci oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB yang dirilis pada bulan Februari tahun ini.

Kawal Ketat Penyelidikan Kejahatan HAM Berat, 10 Pejabat Uni Eropa Tiba di Myanmar

Laporan PBB mengatakan bahwa “sangat mungkin” kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan selama tindakan keras tersebut.

“Operasi pembersihan area kemungkinan menghasilkan ratusan kematian,” kantor hak asasi manusia PBB mengatakan.

Berdasarkan wawancara dengan 204 saksi (korban) yang melarikan diri ke Bangladesh, PBB mendapatkan keterangan dari warga Muslim Rohingya bahwa pasukan Myanmar memperkosa wanita Rohingya, membunuh anak-anak dan menyiksa pria dewasa.

Komisi pemerintah Budha tersebut membantah temuan PBB tersebut, dengan berdalih bahwa “tidak ada kasus semacam itu yang ditemukan” dalam pekerjaan mereka.

Laporan tersebut juga menuduh PBB bahwa laporan PBB tidak memiliki keseimbangan dan gagal untuk mengenali beratnya serangan yang diluncurkan pejuang Rohingya.

Komisi tersebut mengakui bahwa media asing dan LSM seharusnya diberi akses ke zona tersebut selama konflik untuk menghilangkan “kesalahpahaman”.

Pemerintah Myanmar menghadapi tekanan yang meningkat dari para aktivis hak asasi manusia untuk memberi izin masuk kepada penyelidik PBB ke negara bagian Rakhine.

Seharusnya Tim PBB akan memulai pekerjaannya bulan ini, namun pemerintah Aung San Suu Kyi menolak memberikan visa kepada mereka, dengan alasan bahwa hal itu akan “memperburuk” situasi di lapangan.

John Fisher, direktur Human Rights Watch Jenewa, mengatakan pada hari Kamis bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menghadapi “taktik bullying Myanmar yang mengancam penolakan visa”.

“Pemberian izin masuk [bagi tim PBB] akan memberikan tanda bahwa Myanmar siap bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan kemanusian berat, dan mencegah kejahatan pada mas ayang akan datang oleh semua pihak terhadap konflik bersenjata Myanmar,” kata direktur HRC.

Pemimpin Militer Myanmar Dukung Aksi Keras Pemerintah pada Muslim Rohingya

Muslim Rohingya dicerca di Myanmar dan banyak dipandang sebagai imigran ilegal oleh pemerintah Budha Myanmar.

Sekitar satu juta dari kaum Muslim tersebut dikepung ke zona perbatasan yang miskin di dekat Bangladesh, yang tetap dikurung dan diberlakukan jam malam oleh Militer Myanmar.

Pada hari Jumat, sampai dengan 50 “tembakan peringatan” diletupkan di sebuah desa Muslim Rohingya saat sebuah serangan.

Dalam insiden terpisah, mayat tiga pria dan tiga wanita yang membawa parang dan menderita luka tembak ditemukan di dekat kota Maungdaw di Rakhine pada hari Kamis.

Pekan lalu, tujuh pengikut Buddha ditemukan tewas di daerah konflik.

Pertempuran Kembali Meletus di Perbatasan Myanmar – China, Puluhan Tewas