Berita Terkini

SITUBONDO(Jurnalislam.com) — Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2022 merekomendasikan adanya penyesuaian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Penyesuaian diperlukan seiring terus membesarnya penggunaan nilai manfaat dana operasional haji.

Demikian salah satu diktum rekomendasi yang dibacakan oleh Pengasuh Pesantren Salafiyah Syafi’iyyah Situbondo KHR Ahmad Azaim Ibrahimy pada penutupan mudzakarah.

“Mengingat besarnya penggunaan nilai manfaat dana haji pada operasional haji tahun 1443 H/2022 M, untuk keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dan pemenuhan syarat istitha’ah, maka perlu penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji (Bipih),” ujar KH R Ahmad Azaim membacakan butir rekomendasi di Situbondo, Selasa (29/11/2022).

Selain itu, mudzakarah juga merekomendasikan larangan penggunaan dana talangan. “Tidak mentolerir penggunaan dana talangan dan segala bentuk pembiayaan haji yang bertentangan dengan pemenuhan kaidah istitha’ah dan menjadikan daftar antren haji semakin panjang,” sebut KH R Azami Ibrahimy.

Forum yang dihadiri para ulama, akademisi, pimpinan ormas Islam, serta para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi ini meminta pemerintah untuk menyosialisasikan kebijakan penyelenggaraan haji dengan melibatkan stakeholder terkait.

Rekomendasi ini ditandatangani secara simbolis oleh tujuh perwakilan peserta. Mereka yang bertanda tangan adalah Dr KH Miftah Faqih (PBNU), Dr KH Faisol Masar (Al Irsyad), Dr KH Aay Muhammad Furqon (Persis), Dr H Masmin Afif (Kakanwil Kemenag DIY), Drs H A Rijal, MPd (Kabid PHU Kanwil Aceh), Dr H Muallif M.Pd (Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi NTB), dan KH Agus Salim (Forum Komunikasi KBIHU). Usai penutupan, Rekomendasi ini juga ditandatangani oleh seluruh peserta mudzakarah.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menyambut baik rekomendasi Mudzakarah Perhajian Indonesia 2022 yang mengangkat tema “Bipih dan Keberlanjutan Penyelenggaraan Ibadah Haji” ini. Hilman berkomitmen untuk mengimplementasikan diktum yang telah direkomendasikan.

“Kami di Kemenag akan semakin percaya diri untuk memperjuangkan rumusan yang telah direkomendasikan agar bisa diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang lebih operasional,” tegasnya.

Berikut Rekomendasi Mudzakarah Perhajian Indonesia 1444 H/2022 M

Untuk dapat terselenggaranya pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik dan berkualitas, kami seluruh peserta mudzakarah perhajian Indonesia 1444 H/2022 M merekomendasikan:

1. Pemerintah melakukan persiapan haji 1444 H/2023 M lebih dini, baik dalam penyiapan layanan maupun pembinaan manasik kepada jamaah haji;
2. Meningkatkan layanan kepada jamaah haji dengan inovasi program dan perbaikan kualitas pelayanan, baik pelayanan umum, bimbingan ibadah maupun kesehatan;
3. Pemerintah melakukan perbaikan kualitas kecakapan petugas haji secara menyeluruh melalui proses seleksi berbasis kompetensi;
4. Mendorong pemerintah untuk mengupayakan dikembalikannya kuota normal pada penyelenggaraan haji tahun 1444 H/2023 M dalam rangka mengurangi panjangnya antrean haji (waiting list);
5. Untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan pembayaran DAM sesuai ketentuan fikih, maka pemerintah perlu mengatur pembayaran tersebut melalui lembaga yang ditunjuk;
6. Memberikan perhatian khusus kepada jamaah haji lansia untuk mendapatkan prioritas keberangkatan dalam rangka mengurangi risiko penarikan setoran awal BIPIH;
7. Tidak mentolerir penggunaan dana talangan dan segala bentuk pembiayaan haji yang bertentangan dengan pemenuhan kaidah istitha’ah dan menjadikan daftar antren haji semakin panjang;
8. Mengingat besarnya penggunaan nilai manfaat dana haji pada operasional haji tahun 1443 H/2022 M, untuk keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dan pemenuhan syarat istitha’ah maka perlu penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji (Bipih);
9. Dalam rangka penyampaian informasi yang benar dan komprehensif terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kepada masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif dengan melibatkan stakeholder terkait.

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo Jawa Timur

Selasa, 29 November 2022

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, mengajak segenap elemen masyarakat terutama umat Muslim untuk Kita harus merawat negara dan bangsa ini.

“Kita harus merawat negara dan bangsa ini. Apa yang kurang baik perlu diperbaiki dan yang sudah baik perlu ditingkatkan lagi,” kata dia saat menyampaikan pidato kunci dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke-IV Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI-MUI) di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Kiai Marsudi menyebutkan banyak negara Islam yang mengalami perang. Indonesia bisa menjadi contoh perdamaian. Banyak negara yang iri dengan Indonesia.

“Indonesia punya budaya kumpul-kumpul dan itu tidak dimiliki mereka. Mereka ingin belajar kepada Indonesia,” kata dia.

Dia mengakui, meski suasana mulai memanas jelang Pemilu 2024, namun kita punya bekal yang baik sehingga kita bisa melewatinya dengan baik. Dia pun mengajak agar umat Muslim berada di posisi tengah.

Menurut dia, Allah SWT menciptakan Muslim sebagai umat yang wasatha (tengah, adil, seimbang). Umat wasatha mencakup semua nilai kehidupan, termasuk politik kebangsaan.
Ulama-ulama dulu sebelum kemerdekaan berdiskusi tentang bentuk negeri ini. Mereka sepakat, urusan negara dan kepemimpinan dilakukan dengan cara musyawarah dan ridha.

“Ada satu pertanyaan yang harus dijawab, yaitu ‘Apakah saya berbangsa dan bernegara di NKRI yang menjadikan UUD 1945 dan Pancasila sudah sesuai dengan ajaran agama saya?’ Pertanyaan itu akan muncul terus di generasi kita dan selanjutnya,” ujar Kiai Marsudi.

Dia menyatakan, ada banyak konsep dan model berbangsa dan bernegara. Ada yang ekstrem kanan (sosialis) dan ada ekstrem kiri (kapitalis).

Sementara, kata Kiai Marsudi, ulama dan para pendiri bangsa zaman dulu telah memilih titik tengah. Mereka menyatukan nilai-nilai yang tetap dan yang berubah dengan al-tathawwur (perkembangan) sehingga menjadi sebuah negara bangsa.

Menurut dia, para ulama dan para pendiri bangsa sepakat negara Indonesia berdasarkan syura dan ridha. Maka dibentuklah DPR, MPR, DPD, dan lainnya.

Ketua LPBKI-MUI, Endang Soetari, mengatakan Silatnas yang mengangkat tema “Sinergi Pengembangan Literasi Islam Wasathiyah” in menjadi forum diskusi antara LPBKI dan pemangku kepentingan.

“Kita menjalin MoU dengan kampus, pegiat Islamic fashion (IRD dan UIK). Islamic fashion menjadi bagian penting dalam pengembangan Islam wasathiyah,” kata dia di arena Silatnas Hotel Redtop Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Dia menjelaskan di antara tugas LPBKI-MUI adalah pentashihah dan penerbitan buku dan konten keislaman, serta perwakafan Alquran dan buku-buku.

Di samping itu, kata dia, pihaknya juga melakukan pengelolaan perpustakaan, sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan. Selain itu, LPBKI juga melakukan tashih alat peraga pendidikan dan fashion Islam.

Endang menambahkan, LPBKI-MUI telah melakukan sejumlah kegiatan literasi antara lain diskusi dengan KH Said Aqil Husain Al-Munawwar, workshop literasi Islam di Pesantren Al-Wathoniyah Jakarta, dan lainnya. “Berbagai kegiatan ini akan kita galakkan dan kita akan merancang program-program ke depannya,” ujar dia.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi hari ini membuka The 6th Indonesian Conference of Zakat (ICONZ) melalui sambutan virtual. Konferensi ini diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Hadir, Ketua Baznas Nur Ahmad beserta jajarannya, para Ketua Lembaga Amil Zakat,  Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), para peserta ICONZ dari seluruh penjuru dunia, serta para tokoh agama dan pimpinan Ormas Islam.

Hadir juga sebagai narasumber, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menparekraf Sandiaga Uno, Mendag Zulkifli Hasan, dan Amich Chumami.

Wamenag menilai ICONZ menjadi momentum untuk memperkuat roadmap zakat ke depan. Forum ini diharapkan melahirkan ide-ide progresif yang dapat diadopsi dalam kebijakan pemerintah dalam memajukan tata kelola zakat di masa mendatang.

“Kami sangat berterima kasih dengan digelarnya ICONZ 2022 mengingat riset dan kajian seputar zakat masih sangat mini. Padahal kebutuhan terhadap riset adalah sebuah keniscayaan,” jelas Wamenag di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Kebutuhan akan riset tentang zakat makin nyata, kata Wamenag, karena ada momentum di mana Indonesia akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045. Menurutnya, tentu ada banyak kajian dan riset yang dibutuhkan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan 20 tahun ke depan.

“Karenanya, saya berharap The 6th Indonesian Conference of Zakat ini dapat menghasilkan rekomendasi yang akan memajukan tata kelola zakat,” ujarnya.

Harus diakui, lanjut Wamenag, zakat telah berperan besar dalam pembangunan. Praktik zakat telah secara nyata menjadi bagian dari sistem sosial, menjadi pelengkap langkah pembangunan nasional. Secara periodik kita dapat melihat bagaimana peran zakat terus dikembangkan untuk berperan dalam aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga ekonomi.

Namun demikian, tata kelola zakat kini juga dihadapkan pada konteks perkembangan arus informasi dan disrupsi yang telah mengubah peradaban manusia. Hal itu menurut Wamenag perlu direspons oleh para pengelola zakat. Tata kelola zakat masa kini dihadapkan pada tantangan pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung mobilitas lembaga zakat dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.

“Zakat harus lebih mudah diakses dan terdistribusi secara merata di seluruh pelosok Nusantara. Karenanya, kita perlu merumuskan wajah tata kelola zakat di tengah arus perubahan yang begitu cepat,” harapnya.

Wamenag menambahkan, dalam RPJP 2025-2045 pemerintah akan memperkuat fasilitasi layanan keagamaan, termasuk di dalamnya membangun fasilitas yang akan memudahkan masyarakat menunaikan zakat dan mengawasinya. Fakta ini menjadi momentum yang sangat baik dan perlu direspons, salah satunya dengan menyiapkan payung hukum yang dapat mendongkrak partisipasi publik dalam pengelolaan zakat.

“Komitmen pemerintah sangat jelas. Bahwa zakat sebagai syariat agama, perlu dikembangkan dan didukung fasilitas agar lebih berdaya bersinergi dengan pembangunan Nasional. Untuk itulah, hadirnya pemerintah dalam tata kelola zakat sesungguhnya bertujuan agar lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam tata kelola zakat,” papar Wamenag.

Dalam konteks percaturan Internasional, lanjutnya, zakat juga memiliki peran yang sangat strategis sebagai jembatan komunikasi antar bangsa. Untuk itu, sinergi dan kerja sama menjadi keniscayaan guna mendukung optimalisasi pengelolaan zakat.

“Saya berharap isu-isu kebijakan zakat menjadi atensi para akademisi PTKI untuk dibedah dan dikembangkan. Begitu pula, zakat perlu menggandeng lembaga Internasional agar lebih berdaya guna bagi pembangunan,” kata Wamenag.

“Semoga The 6th Indonesian Conference of Zakat (ICONZ) tahun 2022 semakin meneguhkan visi dakwah yang sejalan dengan visi pemerintah. Karena itulah kita harus terus  bersinergi,” tandasnya.

SITUBONDO(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama menggelar Mudzhakarah Perhajian Indonesia tahun 2022 di Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo. Mudzakarah yang kali pertama digelar di pesantren ini mengangkat tema “Bipih dan Keberlangsungan Pembiayaan Haji”.

Mewakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Staf Khusus Menag bidang Ukhuwah, Hubungan Ormas, dan Moderasi Beragama Ishfah Abidal Aziz berharap Mudzakarah Perhajian menghasilkan rekomendasi yang bisa menjadi panduan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam optimalissai pelayanan jemaah.

“Istitha’ah yang berkeadilan menjadi konsern. Mudah-mudahan mudzakarah ini menghasilkan rekomendasi yang bisa jadi panduan kami,” terang Gus Alex, panggilan akrabnya, di Situbondo, Senin (28/11/2022).

Menurut Gus Alex, pada penyelenggaraan haji 2022, pemerintah Saudi telah menaikkan biaya layanan Masyair dalam jumlah yang sangat signifikan. Hal itu mengakibatkan kenaikan Biaya Penyenggaraan Ibadah Haji (BPIH) hingga lebih dari Rp97juta. Akibatnya, penggunaan nilai manfaat hasil optimalisasi dana Bipih jauh melampaui biaya yang dibayarkan jemaah haji.

“Bipih yang dibayar jemaah, sebesar Rp39,8juta atau 40,7%. Sementara penggunaan nilai manfaat dana optimalisasi mencapai 57,9juta per jemaah,” jelas Gus Alex.

Jadi penggunaan dana optimalisasi nilai manfaat sangat besar. Istithaah yang berkeadilan menjadi konsern kita,” sambungnya.

Atas nama Menag, Ishfah Abidal Aziz mengapresiasi penyelenggaraan Mudzakarah Perhajian Indonesia 2022. “Kita berkumpul di sini, ada tokoh, ulama, akademisi, praktisi haji, untuk mencari solusi istithaah dan keuangan haji dalam perspektif keberlangsungan pembiayaan haji dan kemaslahatannya di masa mendatang,” harapnya.

Diselenggarakan di Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo, Ishfah berharap mudzakarah menghasilkan rumusan monumental yang akan terus dikenang. Sebab, lanjut Ishfah, di pesantren ini, sekian puluh tahun lalu, pernah dihelat satu kegiatan yang menghasilkan tiga hal besar.

Pertama, penerimaan para kyai dan ulama terhadap bentuk negara bangsa. Kedua, peneguhan komitmen para kyai dan ulama untuk menjaga NKRI. Ketiga, penerimaan Pancasila sebagai azaz tunggal.

“Mudzakarah perhajian 2022 semoga juga menjadi tonggak bersejarah. Ada hal yang bisa dihasilkan yang akan menjadi tonggak yang terus dikenang,” tandasnya.

MAKASSAR(Jurnalislam.com) – Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia sebagai organisasi kepemudaan harus terbuka terhadap berbagai elemen kebangsaan. Oleh karena itu, Lidmi butuh memperbanyak kegiatan silaturahim terhadap tokoh-tokoh bangsa, ulama, dan para aktivis kampus dalam rangka memperkuat jaringan dan logistiknya.

Hal tersebut disampaikan oleh Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A. ketika ditemui di Wisma Ash-Shafa Asrama Haji pada agenda Silaturahim Pengurus PP Lidmi, Ahad (27/11). Beliau saat ini merupakan Ketua Ulama dan Dai Asia Tenggara, Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah dan Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat.

Beliau menyampaikan bahwa Lidmi perlu lebih aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan di kampus binaan.

“Lidmi harus banyak membuat kegiatan yang bermanfaat di kampus-kampus binaan Lidmi. Misalnya dalam bentuk seminar atau event-event lain yang relevan”, ungkapnya.

Asrullah, Ketua Umum DPP Lidmi yang hadir dalam agenda silaturahim didampingi Wakil Ketua Umum PP Lidmi, Wasekjen PP Lidmi, dan Ketua Ketua Bidang PP Lidmi menyatakan apresiasi yang besar kepada Ustaz Dr. KH. Zaitun Rasmin, LC., MA atas kesediaannya menerima Pimpinan Harian Lidmi di tengah kesibukan beliau.

“Saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Zaitun karena memberi waktu khusus untuk berdiskusi panjang. Beliau selain sebagai pemimpin organisasi Ulama Internasional, juga salah satu pemimpin ormas Islam, juga merupakan seorang tokoh Sulsel yang dikenal ketokohannya hingga level nasional,” ucap Asrullah

Untuk diketahui, agenda silaturahim ini adalah salah satu dari rangkaian panjang silaturahim yang dilaksanakan oleh PP Lidmi dalam rangka penguatan simpul kebangsaan dengan berbagai stakeholder dan elemen bangsa.

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pandemi COVID-19 yang telah merebak selama lebih dari dua tahun, diprediksikan akan segera berlalu. Pasalnya, tantangan baru bagi pelaku bisnis di Indonesia bukan lagi soal pandemi, namun juga dengan potensi resesi di tahun 2023 mendatang. MarkPlus Institute bersama Asia Council for Small Business (ACSB) Indonesia kembali menghadirkan Galang UKM Indonesia (GUKMI) 2022 mengupas optimisme UMKM Indonesia dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi dengan tema “Bangkit Dari Pandemi Siaga Hadapi Resesi”.

Tantangan COVID-19 yang ada telah mengakibatkan kemerosotan ekonomi hingga peningkatan angka kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2022 kembali mencatatkan kinerja yang impresif.

Dr. Yulius, MA. selaku Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, menyatakan “Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), secara kumulatif, kinerja ekonomi Indonesia terus semakin kuat pada Triwulan III-2022. Perkembangan tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2022 yang mencapai 5,72% (yoy), lebih tinggi dari capaian Triwulan sebelumnya sebesar 5,45% (yoy). Strategi pemerintah dalam menghadapi ancaman global diantaranya melalui upaya peningkatan belanja yang diawali dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia, khususnya UMKM yang erat dengan gaya hidup masyarakat.”

Lebih dari 200 UMKM Indonesia hadir pada Galang UKM Indonesia 2022 Series ke-7 ini dan disambut meriah oleh Mufid Wahyudi selaku President & CEO ACSB Indonesia, “GUKMI 2022 merupakan bentuk dari antusias UMKM yang ingin sama-sama mengembangkan perekonomian Indonesia.Tahun ini ICSB (Indonesia Council for Small Business) bertransformasi menjadi ACSB (Asia Council for Small Business) sebagai upaya keaktifan dan fokus kami untuk mengabdi kepada masyarakat Indonesia.” ujar Mufid pada Selasa, 22 November 2022.

Yunita Resmi Sari selaku Kepala Departemen Pengembangan UMKM & Perlindungan Konsumen Bank Indonesia menyebutkan bahwa 74 persen UMKM mengetahui bisnis online seperti e-commerce. Namun, hanya 20 persen yang mempunyai literasi digital. Hal ini melihat kendala UMKM yang meliputi keamanan informasi komputer, pola pikir, dan memenuhi 3K (Kualitas, Kapasitas dan Kuantitas).

“Potensi teknologi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penguasaan akses pasar UMKM untuk meningkat daya saingnya. Adopsi digitalisasi ini juga dapat mendorong pertumbuhan produktivitas dengan menurunkan transaksi, integrasi ke pasar luas, dengan memberikan nilai tambah sebesar 25 persen dan produktivitasnya 17 persen.” ujar Yunita Resmi Sari selaku Kepala Departemen Pengembangan UMKM & Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

“Menjadi seorang entrepreneur harus mau membangun jaringan, berkolaborasi, dan mencari kesempatan. Tujuan filosofi entrepreneur yaitu untuk memakmurkan banyak orang. Jadi entrepreneur harus bisa berkontribusi, merancang ulang strategi, aktualisasi diri, memberikan solusi sampai menjadi profitabilitas. Karena, basisnya adalah humanity-based entrepreneurship dengan optimisme, daya, nalar, dan kreatifitas bisa di bawa ke depan, semua harus diterapkan tanpa tunggu-tunggu. Menyerah bukanlah pilihan.” ujar Jacky Mussry selaku CEO MarkPlus, Inc dalam GUKMI 2022.

Sebagai informasi, MarkPlus Institute telah sukses menghadirkan Galang UKM Indonesia (GUKMI) ke-7 yang dihadiri 5000 UKM dari berbagai daerah setiap tahunnya.

GUKMI merupakan wadah kolaborasi antara pihak pemerintah, BUMN, swasta, serta perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing UKM di Indonesia. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap dari pelaku UKM di Indonesia dalam mempercepat pemulihan pasca pandemi, memfasilitasi kolaborasi dari berbagai institusi untuk mempersiapkan UKM Indonesia dalam menghadapi tantangan baru dan ancaman resesi, dan menjadi platform pemberian apresiasi kepada instansi bisnis, pemerintah maupun pendidikan yang berkontribusi mendukung UKM selama pandemi.

Pagelaran GUKMI 2022 turut dimeriahkan dengan pemberian penghargaan ACSB Indonesia Presidential Award 2022 kepada institusi yang berkontribusi besar untuk UMKM dengan kategori Pemerintah, Pebisnis, Peneliti, dan Pembina. Penghargaan ini diberikan kepada Bank Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, PT Pegadaian, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Terbuka, Duta Petani Milenial/Andalan, dan Podomoro University Center for Entrepreneurial Leadership.