Berita Terkini

Aksi Protes Menjalar ke Sudan, 8 Orang Tewas dalam Kerusuhan Kenaikan BBM

Redaktur: Deddy Purwanto

SUDAN (Jurnalislam.com) – Sedikitnya delapan orang tewas dalam protes yang menghantam Sudan pada hari Kamis (20/12/2018) karena meningkatnya harga roti dan bahan bakar, kata para pejabat.

Menurut komisaris kota Gadarif yang berbicara kepada saluran TV swasta Sudania 24, enam orang tewas dalam demonstrasi di kota itu. Dua orang tewas di negara bagian Sungai Nil, seorang juru bicara negara mengatakan kepada saluran yang sama.

Mubarak al-Nur, seorang anggota parlemen, mengatakan keadaan darurat telah dinyatakan di Gadarif karena adanya protes.

“Situasi di Gadarif di luar kendali sekarang,” katanya. “Protes telah berevolusi menjadi kasus-kasus pembakaran dan penjarahan,” tambahnya, mengatakan bahwa para demonstran juga membakar sebuah gedung milik partai yang berkuasa.

Keadaan darurat juga telah diumumkan di Atbara, sekitar 320 kilometer di utara ibu kota Khartoum, setelah para pemrotes membakar kantor-kantor Partai Konferensi Nasional yang berkuasa.

Protes juga menyebar ke beberapa kota lain, termasuk Khartoum dan Port Sudan. Di ibukota, polisi menembakkan gas air mata ke arah ratusan demonstran.

Ada laporan korban jiwa di antara pengunjuk rasa di Atbara dan Dongola, tetapi ini tidak dapat dikonfirmasikan secara independen. Sedikitnya 20 pemrotes juga ditangkap pada hari Kamis.

Penduduk mengatakan kepada Al Jazeera, Kamis (20/12/2018), bahwa protes dipicu oleh meningkatnya  harga roti dari satu pound Sudan ($ 0,02) menjadi tiga pound Sudan ($ 0,063).

Baca juga:

Demonstran menyerukan untuk “menggulingkan rezim”, sebuah slogan yang umum selama gerakan Musim Semi Arab (Arab Spring) yang melanda kawasan itu pada tahun 2011.

Hatem al-Wassilah, gubernur negara bagian Sungai Nil, mengatakan kepada TV Sudania 24 bahwa jam malam akan diberlakukan di Atbara mulai pukul 6 sore waktu setempat (16:00 GMT) hingga 6 pagi (4:00 GMT).

“Protes dimulai dengan damai dan kemudian berubah menjadi kekerasan dan vandalisme … Kami menyatakan keadaan darurat dan jam malam serta penutupan sekolah di kota,” katanya.

Harga roti naik lebih dari tiga kali lipat sejak awal tahun ini setelah pemerintah memutuskan untuk berhenti mengimpor gandum dari luar negeri.

Para pejabat berharap langkah itu akan menciptakan persaingan antara perusahaan swasta yang mengimpor gandum, dan setelah itu akan bertindak mengawasi kenaikan harga – tetapi sejumlah toko roti menghentikan produksi, dengan alasan kurangnya tepung.

Ini memaksa pemerintah untuk meningkatkan subsidi tepung hingga 40 persen pada November.

Pada bulan Oktober, Sudan dengan tajam mendevaluasi mata uangnya dari 29 poundsterling ke dolar menjadi 47,5 setelah badan bank dan penukaran uang menetapkan nilai tukar negara.

Langkah ini menyebabkan kenaikan harga lebih jauh lagi dan krisis likuiditas, sementara kesenjangan tingkat antara pasar resmi dan pasar gelap terus melebar.

Sudan kehilangan 75 hingga 80 persen dari cadangan minyaknya pada 2011 setelah bagian selatan negara itu menjadi negara merdeka, mengurangi pendapatan miliaran dolar bagi wilayah utara.

Dalam perkembangan terpisah pada hari Rabu, tokoh oposisi terkemuka Sadiq al-Mahdi kembali ke negara itu setelah hampir setahun berada di pengasingan.

Mahdi digulingkan pada tahun 1989 oleh sekelompok komandan militer yang dekat dengan Presiden Omar Hassan al-Bashir dari Partai Kongres Nasional.

“Rezim telah gagal dan ada kemerosotan ekonomi dan erosi nilai mata uang nasional,” Mahdi, yang mengepalai partai Umma, mengatakan kepada ribuan pendukungnya.

Pihaknya berpendapat bahwa Bashir harus pergi untuk meningkatkan citra negara di luar negeri dan menarik investasi dan bantuan penting.

ACT dan JITU Gelar Diskusi Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) –Aksi Cepat Tanggap (ACT) bersama Jurnalis Islam Bersatu (JITU) menggelar diskusi media bertema “Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur” bertempat di Resto Bebek Bengil, Menteng, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Sekjen JITU Syahrain Fatharany mengatakan, sebagai jurnalis, JITU memiliki tugas untuk menghadirkan fakta-fakta yang terjadi dan mengangkatnya ke permukaan. Dimana mungkin selama ini publik bertanya-tanya apakah benar terjadi pelanggaran kemanusiaan di Xinjiang sana terhadap etnis Uighur.

Diskusi itu, terangnya, menghadirkan fakta dari berbagai perspektif tentang kasus Uighur, diantaranya dari lembaga kemanusiaan, elemen ulama, representasi rakyat (DPR), dan pakar yang konsen terhadap dinamika kawasan Asia Tengah.

“Diharapkan dengan diskusi ini akan menggerakkan berbagai elemen terutama pemerintah agar berbuat untuk etnis Uighur,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Vice President ACT Syuhelmaidi Syukur menyampaikan, apa yang terjadi di Xinjiang adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Karena ada korban, baik jiwa maupun yang harus tertekan secara kebebasan. Bahkan banyak yang keluar dari negaranya dan mencari suaka.

“Sebagai elemen kemanusiaan tentu kita tindak tinggal diam. Kita akan berupaya masuk ke Xinjiang, termasuk di wilayah seperti Kazakstan dan lainnya. Apakah sulit? ini ikhtiar,” ungkapnya.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, membenarkan penahanan terhadap 1 juta orang etnis Uighur di Xinjiang oleh pemerintahan China. Jumlah itu sekitar 10 persen dari total penduduk Uighur yang berada disana.

Hingga saat ini, kata Usman, sebagian besar etnis Uighur yang ditangkap tidak diketahui keberandaanya dimana, juga terpisah dan tidak bisa bertemu pihak keluarga.

“Penangkapan itu tidak dibenarkan,” tandasnya.

Turut hadir pada diskusi tersebut Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo, dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. (Yahya/INA)

Pilih Netral terhadap Uighur, Pemerintah Dinilai Langgar UUD 1945

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Taufan Rahmadi menilai alasan utang penyebab pemerintah diam soal Uighur.

“Membaca berita daring di salah satu media berjudul ‘Alasan Utang dan Investasi, Pemerintah Indonesia Tidak Akan mencampuri Kejahatan Kemanusiaan Uighur’, membuat kecewa siapapun, terutama kita sebagai umat Muslim dunia,” kata Taufan dikutip dari Viva.co.id, Rabu (19/12/2018).

Ia mengaku BPN Prabowo-Sandi sangat kecewa atas sikap netral pemerintah, seharusnya, kata Taufan, sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa jadi pelopor dalam melakukan pembelaan terhadap minoritas muslim di berbagai belahan dunia.

“Mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sikap tegas Indonesia harusnya bisa memberikan tekanan kepada pemerintah China untuk menghentikan berbagai tindakan diskriminatif terhadap masyarakat etnis Uighur,” ujarnya.

“Dengan sikap netral dalam masalah diskriminasi terhadap Muslim Uyghur ini, artinya Pemerintah Indonesia telah melanggar amanat UUD 1945 yang menjadi dasar negara,” sambung Taufan

Lebih lanjut, Taufan mengajak seluruh masyarakat agar mendoakan muslim Uyghur, ia berharap kedepan pemerintah dapat mengambil sikap tegas kepada pemerintahan Cina.

“Mari berdoa untuk muslim Uighur di China. Karena kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan,” tandasnya.

Haedar Dorong OKI dan PBB Selesaikan Diskriminasi Muslim Uighur

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr Haedar Nasir mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk serius dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Xinjiang, Turkistan Timur.

Dikutip dari BBC News Indonesia, Pada Agustus 2018, sebuah komite PBB mendapat laporan bahwa hingga satu juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang barat, dan di sana mereka menjalani apa yang disebut program ‘reedukasi, atau ‘pendidikan ulang’.

“Mendesak kepada PBB dan OKI untuk mengadakan pertemuan darurat membahas masalah Uighur dan mengambil tindakan yang diperliukan sesuai dengan ketentuan internasional,” katanya dalam pesan siar Rabu, (19/12/2018).

“PBB dan OKI memiliki tanggungjawab besar dalam menciptakan perdamaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia manapun,” sambungnya.

Lebih lanjut, menurut Dr Haedar Muhammadiyah akan siap mendorong pemerintahan Indonesia untuk ikut memberikan andil dalam menghentikan penindasan terhadap jutaan muslim Uyghur.

“Muhammadiyah siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uyghur,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Cina melakukan penindasan terhadap muslim Uyghur di Xinjiang, Turkistan Timur, diantaranya adalah memaksa muslim Uyghur untuk makan daging Babi, minum alkohol di kamp re-edukasi, menyita mushaf Al Quran, hingga memaksa muslim Uyghur meninggalkan agamanya dan menyanyikan lagu-lagu Komunis.

Muhammadiyah Ajak Masyarakat Gelar Aksi Bela Uighur

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr Haedar Nasir mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk melakukan aksi Solidaritas kepada muslim Uighur.

Aksi itu dikatakannya sebagai bentuk kecaman kepada pemerintahan Cina yang telah melakukan penindasan terhadap muslim minoritas Uighur.

“Mengimbau kepada masyarakat indonesia, khususnya umat Islam, agar dalam menggalang solidaritas untuk Uyghur tetap mengedepankan kesantunan, perdamaian, dan tetap menjaga kerukunan di antara semua elemen masyarakat lndonesia,” katanya dalam pesan siar yang diterima Jurnalislam.coma, Rabu (19/12/2018).

Ia juga mengimbau kepada Pemerintahan Cina untuk membuka diri dengan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uyghur.

“Penjelasan yang faktual akan memperkecil berbagai opini dan kesimpangsiuran wacana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dr Haedar berharap duta besar Cina untuk Republik Indonesia segera memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam, sebab, ia khawatir hubungan baik kedua negara dapat terganggu dengan kasus tersebut.

“Melalui Omas-Ormas Islam. Sikap diam Pemerintah Tiongkok dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan diplomatik kedua negara dan hubungan persahabatan masyarakat Indonesia dengan Tiongkok yang selama berabad lamanya terbina dengan baik,” ujarnya.

Bela Uighur, Warga Solo Akan Gelar Konvoi Bendera Tauhid

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com) – Umat Islam soloraya akan menggelar aksi ‘Solidaritas Muslim Solo Untuk Muslim Uyghur, Jum’at, (21/12/2018) siang.

Aksi tersebut sebagai bentuk kepeduliaan terhadap kaum muslimin di Uyghur yang ditindas dan dilucuti indentitasnya sebagai muslim oleh Pemerintahan Cina.

Aksi yang diinisiasi oleh Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) ini, direncanakan akan berkumpul di kota barat Solo usai shalat jum’at.

Acara dilanjutkan dengan konvoi menuju bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo dengan membawa bendera tauhid.

Sejumlah tokoh umat Islam bakal hadir diantaranya ketua DSKS Dr Muinudinillah Basri, juru bicara Jamaah Ansharusy Syariah ustaz Abdul Rachim Ba’asyir, Ketua Lajnah Tafidziyah Majelis Mujahidin (MM) ustaz Irfan S Awwas, dan sejumlah tokoh lainnya.

Ultimatum terhadap Konjen RRC: Demo Besar hingga Pengusiran WNA Cina

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com) – Mediasi yang digagas oleh Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim terkait dengan kondisi terkini umat muslim Uighur di Xinjiang China harus menemui jalan buntu (Deadlock).

Pihak perwakilan Konjen RRC di Surabaya tidak dapat menerima Surat Penyataan Sikap dari GUIB Jatim, Kamis (20/12/2018).

“Saya merasa dilecehkan dengan sikap mereka yang seperti itu.” Kata Sekjen GUIB M Yunus, Kamis (20/12/2018).

Ia pun memberi ultimatum 7 hari kepada Pemerintah Cina agar diskriminasi terharap Uighur dihentikan.

“Bila itu tetap terjadi akan kami lakukan aksi yang lebih besar dan akan menyegel serta mengusir WNA RRC yang ada di Jawa Timur,” pungkasnya.

Seluruh Ormas Islam yang tergabung dalam GUIB JATIM siap melakukan aksi yang jauh lebih besar bila ini tidak ada itikad baik dari Pemerintahan Cina terhadap saudara muslim Uighur.

Pernyataan Sikap Ditolak Konjen RRC, GUIB Jatim : Kami Merasa Dilecehkan!

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com) Mediasi yang digagas oleh Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim terkait dengan kondisi terkini umat muslim Uighur di Xinjiang China harus menemui jalan buntu (Deadlock).

Pihak perwakilan Konjen RRC di Surabaya tidak dapat menerima Surat Penyataan Sikap dari GUIB Jatim, Kamis (20/12/2018).

“Pernyataan Sikap yang kami sampaikan tidak diterima oleh mereka perwakilan Konjen RRT. Bahkan mereka memberikan lembaran terkait dengan bukti yang terjadi sebenarnya terhadap umat muslim Uighur di Xinjiang China versi mereka. Seluruh yang mereka berikan kami tolak dan mengembalikannya,” kata  Muhammad Yunus, Sekjen GUIB Jatim.

“Saya merasa dilecehkan dengan sikap mereka yang seperti itu.” Tambah Yunus.

Yunus menegaskan, dirinya akan kembali dengan melakukan aksi besar-besaran jika tuntutan massa agar diskriminasi terharap Uighur dihentikan.

“Bila itu tetap terjadi akan kami lakukan aksi yang lebih besar dan akan menyegel serta mengusir WNA RRC yang ada di Jawa Timur,” pungkasnya.

Seluruh Ormas Islam yang tergabung dalam GUIB JATIM siap melakukan aksi yang jauh lebih besar bila ini tidak ada itikad baik dari Pemerintahan Cina terhadap saudara muslim Uighur.

Kini Giliran Persis Desak Pemerintah Aktif Bela Nasib Etnis Uighur

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)–Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) melalui surat nomor: 1251/JJ-C.3/PP/2018 menyampaikan pernyataan sikapnya terkait diskriminasi dan intimidasi Muslim Uighur.

Ketua Umum PP Persis KH Aceng Zakaria menilai bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan oleh Pemerintah Cina terhadap muslim Uighur.

Karenanya, PP Persis meminta pemerintah terlibat secara aktif untuk peduli kepada etnis Uighur di Xinjiang Cina.

“Persis mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk berperan aktif dan memainkan peran strategisnya dengan melakukan loby-loby internasional untuk memberikan perhatian kepada nasib muslim Uighur dan mengembalikan hak-hak sipil mereka untuk hidup aman, tentram tanpa intimidasi dan diskrimanasi bahkan persekusi,” kata KH Aceng dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (20/12/2018).

Persis juga, kata KH Aceng mendorong kerjasama antara pemerintah negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk membantu terjaminnya hak-hak Muslim Uighur terutama dalam menjalankan ajaran agamanya.

Tak lupa, KH Aceng mengajak anggota, simpatisan Persis dan seluruh kaum muslimin untuk memanjatkan do’a kepada Allah agar melindungi muslim Uighur dan mengeluarkan mereka dari kesulitan yang sedang dialami.

Pertemuan Umat Islam Jatim – Konjen Cina Berakhir ‘Deadlock’

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com)–Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim bermediasi dengan konsulat jendral (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas sikap yang menimpa muslim di Xinjiang Uighur China yang pada awalnya berjalan dengan baik.

Namun, setelah penyampaian aspirasi, pertemuan  menemui jalan buntu (deadlock) tanpa menghasilkan tanggapan dari Konjen RRC.

Ketua GUIB Jatim M Yunus mengatakan bahwa dari 7 poin yang disampaikan perwakilan GUIB ada beberapa poin yang tidak diterima oleh perwakilan Konjen.

Menurut Yunus, pihak konsul RRC sudah menerima, juga sudah memfoto hasil pernyataan yang massa sampaikan.

“Namun sayangnya mereka menolak beberapa poin dan tidak memberikan alasannya. Saya merasa dilecehkan dengan sikap mereka yang seperti itu.” ujarnya kepada Jurnalislam.com, Kamis (20/12/2018).

“Pihak perwakilan konsulat menerima informasi yang kami berikan, ada yang mereka terima namun juga menolak beberapa poin tanpa menyebut alasan penolakan,” tambah Yunus.

GUIB mempertanyakan alasan penolakan Konjen RRC, namun tidak ada jawaban yang pasti sehingga pertemuan berakhir buntu.

Menurut Yunus, bila satu pekan ke depan tidak ada reaksi dari Konsulat RRT, pihaknya akan mengadakan aksi besar-besaran di depan kantor Konjen RRT.