Berita Terkini

Wiranto dan Moeldoko Dinilai Bersilangan Soal Keterlibatan Asing di Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bersebrangan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko perihal penanganan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Wiranto menyampaikan tidak perlu campur tangan asing dalam menangani Papua, sedangkan Moeldoko berharap AS ikut mendukung kedaulatan NKRI.

Pengamat intelijen dan terorisme Harits Abu Ulya mengatakan kedua orang tersebut tengah berebut kepentingan atas kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

“Makelar berebut. Kan kemarin saya udah bilang, lagi bingung singkronisasi dua kepentingan yakni blok China vs blok Amerika,” ungkap Haris kepada Jurnalislam.com, Kamis (05/09/2019).

Dia mempertanyakan perihal pernyataan istana yang meminta dukungan AS untuk menjaga kedaulatan Papua.

Menurutnya, AS tidak memiliki urgensi terhadap NKRI dan tidak boleh campur tangan perihal kerusuhan di tanah Papua.

“Kenapa harus minta dukungan AS soal menjaga kadaulatan? Apakah kedaulatan Indonesia atas Papua begitu lemah hingga perlu dukungan pihak asing? Aneh!” tegas Harits.

Menurutnya, kerusuhan yang terjadi di Papua telah membukakan mata orang-orang yang tulus mencintai dan mengabdi untuk NKRI tentang apa yang sebenarnya terjadi.

“Publik bisa mengkaji dengan cermat produk-produk kebijakan politik yang keluar dari Istana. Baik yang tertulis maupun secara verbal yang disampaikan oleh Presiden, Menko Polhukam, Kepala KSP, pimpinan TNI, Polri dan orang-orang di lingkaran kekuasaan soal Papua via beragam media,” tandas Harits.

Lingkaran istana tampaknya tidak kompak soal mekanisme terbaik dalam menyelesaikan kerusuhan di tanah Papua.

Moeldoko berharap bantuan Amerika, sementara Wiranto menyebut bantuan asing tidak diperlukan.

Belakangan, Moeldoko mengklarifikasi pernyataannya.

Dia menegaskan, saat bertemu dengan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David R Stilwell, sama sekali tidak ada permintaan dukungan kepada Amerika soal Papua.

“Saat itu, yang saya sampaikan adalah kita ingin sama-sama menjaga situasi yang baik, situasi yang stabil, karena semua negara memiliki kepentingan yang sama,” ujar mantan Panglima TNI ini.

Pengamat: Pemerintah Terlihat Gagap Hadapi Masalah Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah saat ini dinilai tidak mampu menghadapi problem yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Hal itu tampak dari pernyataan Menko Polhukam Wiranto dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang bersebrangan dalam menangani permasalahan di tanah Papua.

“Produk kebijakan politik rezim Jokowi benar-benar terlihat gagap akut menghadapi problem Papua. Ada jejak Indonesia tidak berdaulat sepenuhnya atas setiap jengkal wilayah NKRI wabil khusus Papua,” kata pengamat intelijen Harits Abu Ulya kepada Jurnalislam.com, Kamis (05/09/2019).

Menurutnya, ketegasan dan supremasi hukum terhadap perusuh di Papua hanya sayup-sayup terdengar.

Ketegasan di lapangan oleh aparat TNI untuk mewujudkan kedaulatan dengan memastikan pertahanan dan keamanan di wilayah Papua juga gagap karena dibayang-bayangi isu HAM.

“Di forum internasional dengan doktrin politik luar negeri “bebas dan aktif” juga terlihat Indonesia tampil tapi tidak tampak sebagai negara yang berdaulat dan justru tampak kedodoran untuk mengcounter semua propaganda yang mendiskriditkan Indonesia soal Papua,” jelas Harits.

Papua dan Papua Barat adalah wilayah yang sangat strategis dari berbagai aspek, membuat banyak negara besar punya kepentingan. Amerika Serikat sejak lama telah menjadi “mitra” penting soal Papua, dan kemitraan ini tidak gratis alias ada banyak kompensasi.

“Demikian juga bagi negara rival Amerika seperti Eropa dan khususnya adalah China (RRT), Papua juga “berlian” penting bagi mereka,” tutup Harits.

Lingkaran istana tampaknya tidak kompak soal mekanisme terbaik dalam menyelesaikan kerusuhan di tanah Papua.

Moeldoko berharap bantuan Amerika, sementara Wiranto menyebut bantuan asing tidak diperlukan.

Belakangan, Moeldoko mengklarifikasi pernyataannya.

Dia menegaskan, saat bertemu dengan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David R Stilwell, sama sekali tidak ada permintaan dukungan kepada Amerika soal Papua.

“Saat itu, yang saya sampaikan adalah kita ingin sama-sama menjaga situasi yang baik, situasi yang stabil, karena semua negara memiliki kepentingan yang sama,” ujar mantan Panglima TNI ini.

TNI Persiapkan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat di Indonesia Timur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI 2019 diadakan di Sentani dan Wamena, dimaksudkan untuk Kesiapsiagaan Pasukan PPRC di wilayah Indonesia Timur.

 

“Latihan ini adalah untuk meningkatan profesionalitas dari prajurit TNI. Latihan tahun ini diadakan di bawah pembinaan Divisi-2 Kostrad yang bermarkas di Malang, Jawa Timur,” kata Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto usai menyaksikan secara langsung Latihan Kesiapsiagaan PPRC TNI Tahun 2019 di Lanud Silas Papare Sentani, Jayapura, Papua, melalui siaran pers yang diterima redaksi Jurnalislam.com, Kamis (05/09/2019).

 

Latihan PPRC TNI 2019 bertema “Divisi 2 Kostrad Melaksanakan Operasi Linud di Wilayah Papua Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI” bertujuan  meningkatkan kemampuan dan keterampilan prajurit dalam melaksanakan operasi.

 

Latihan PPRC TNI juga untuk menguji konsep rencana operasi yang telah direvisi sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan Komandan PPRC TNI dan Staf dalam rangka mengantisipasi dan merespon kemungkinan kontijensi yang timbul di wilayah tertentu sesuai rencana operasi.

 

Di Sentani, unit PPRC yang diterjunkan sejumlah 92 prajurit dari Batalyon Infanteri (Yonif) Para Raider 501/Bajra Yudha dalam tiga kali penerjunan dari Pesawat Angkut C-130 Hercules. Dan di Wamena diterjunkan sebanyak 64 prajurit.

 

“Latihan dipimpin langsung oleh Pangdivif 3 Kostrad Mayjen TNI Achmad Marzuki. Alhamdulillah semua berlangsung dengan lancar, aman dan tujuan dari latihan ini tercapai. Saya bersama Kapolri telah memantau situasi di Jayapura,” kata Panglima TNI.

 

Ia menjelaskan pula, kalau kondisi Jayapura aman dan kondusif, pihaknya akan segera melakukan rehabilitasi di kota itu. Ia mengharapkan seluruh kegiatan masyarakat dan perekenomian segera pulih.

MUI Minta Pemerintah Libatkan Tokoh Agama dan Adat Selesaikan Masalah Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan beberapa hal atas masalah Papua. Dia ingin ada dialog antara pemerintah pusat dengan dengan pemerintah daerah.

“Dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang menjadi representasi masyarakat Papua,” kata Zainut kepada Jurnalislam.com Kamis, (05/09/2019).

Menurutnya, dialog antara dua unsur itu bisa sebagai solusi dan pemecahan masalah. Terutama untuk dapat mengakomodasi aspirasi seluruh kelompok kepentingan di Papua. Zainut mengatakan urgensi ini penting, sebab dibutuhkan solusi yang adil, manusiawi, komprehensif dan bermartabat.

“MUI juga meminta kepada masyarakat untuk ikut membantu menjaga suasana aman dan damai di Papua,” kata dia.

Pengawalan ini lebih khusus untuk menghalau provokasi pihak asing kepada masyarakat. Menyampaikan fakta yang otomatis menghalau hoaks dan provokasi. Dengan demikian, suasana menjadi dingin.

Selain itu, MUI juga meminta pemerintah mengambil langkah-langkah bijak dan tegas. Komprehensif, kata dia, baik melalui pendekatan dialog sosiokultural (sosial budaya) maupun penegakan hukum dan HAM.

“Masalah Papua harus ditangani secara serius dan hati-hati dengan mencari solusi yang komprehesif sehingga tidak menimbulkan ekses negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Zainut.

Kepada Kepolisian dan TNI, MUI memberikan apresiasi.

Sebab merekalah yang selama ini membuat suasana menjadi kondusif.

Selanjutnya MUI meminta kepada kepolisian untuk menangkap dan memproses hukum kelompok yang memicu kerusuhan atas tindakan rasis terhadap masyarakat Papua.

“Termasuk terhadap aktor intelektual dan provokator kerusuhan yang ingin memecah belah masyarakat Papua,” ujar dia.

Bank Dunia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Semakin Tertekan

Redaktur: Mazaya

(Jurnalislam.com)–Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin tertekan sepanjang tahun ini di tengah perlambatan ekonomi global.

Selain risiko perekonomian dan geopolitik global yang makin tinggi, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga disebabkan oleh lemahnya produktivitas dan pertumbuhan tenaga kerja yang melambat.

Di samping itu, Bank Dunia menilai, pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga disebabkan oleh upaya penurunan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Bank Dunia memandang, penurunan CAD bukan solusi utama untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

“Solusinya adalah meningkatkan foreign direct investment (FDI),” terang Bank Dunia dalam riset, Kamis (5/9).

Bank Dunia menyebut, penurunan CAD sama dengan penurunan pertumbuhan PDB. Secara teori, neraca transaksi berjalan merupakan tabungan (savings) dikurangi investasi (investment).

Untuk mengurangi CAD, Indonesia membutuhkan kombinasi tingkat tabungan yang lebih tinggi dan investasi yang lebih rendah. Tingkat tabungan yang lebih tinggi artinya masyarakat lebih sedikit melakukan konsumsi.

Sementara, investasi yang lebih rendah berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi baik untuk saat ini maupun di masa depan.

Sumber: kontan.co.id

 

Presiden Jokowi Harap Jajaran Kabinet Bersiap Hadapi Resesi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China mulai berdampak pada perlambatan perekonomian global. Bahkan buntutnya, saat ini sejumlah negara mengalami resesi.

Dengan kondisi ini, Pemerintah Indonesia mulai meracik strategi agar tak terkena imbasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran menteri Kabinet Kerja pun menggelar rapat terbatas dengan topik antisipasi perkembangan perekonomian dunia Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Payung harus kita siapkan. Kalau hujannya besar, kita nggak kehujanan. Kalau gerimis, kita nggak kehujanan,” tegas Jokowi, Rabu (4/9/2019).
Jokowi menilai, ancaman resesi semakin nyata yang terefleksikan dari depresiasi sejumlah mata uang negara berkembang seperti Yuan, China, maupun Peso, Argentina. Kondisi ini, mau tidak mau harus dihadapi.

“Dan kita harapkan, langkah antisipatif sudah benar-benar konkret kita siapkan dan berharap, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan dampak dari resesi bisa kita hindarkan,” katanya.

Jokowi menegaskan, kunci bagi Indonesia terhindar dari risiko resesi adalah meningkatkan arus investasi asing. Pemerintah, pun harus membuka karpet merah bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

“Jalan paling cepat adalah yang berkaitan dengan FDI. Kuncinya hanya ada di situ, nggak ada yang lain. Oleh sebab itu, saya minta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisir regulasi, aturan yang menghambat yang membuat kita lambat,” tegasnya.

sumber: cnbcindonesia.com

Kondisi Ekonomi  Melambat, BI Minta Masyarakat Waspada

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Perlambatan ekonomi secara masif tengah terjadi. Awan gelap menyelimuti bumi saat ini. Yang terjadi, seluruh investor di dunia tengah berupaya menyelamatkan asetnya.

Seperti apa itu?

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsah mengungkapkan sampai saat ini dunia masih sulit diprediksi. Apalagi soal perang dagang antara AS dan China.

“Memang semakin ke sini semakin sulit memperkirakan arahnya ke mana…Ini juga dipengaruhi hard Brexit dan krisis Argentina,” kata Nanang saat berbincang dengan Erwin Surya Brata dalam Program Closing Bell CNBC Indonesia seperti dikutip Rabu (4/9/2019).

Dijelaskan Nanang, saat ini nilai tukar negara maju dengan kekuatan ekonomi besar tengah melemah. Beruntung, Rupiah masih cukup baik.

“Yen melemah, Franc melemah, sebagai safe haven baru. Rupiah tidak bergerak banyak. Kalau YTD [year to date/sejak awal tahun] Rupiah masih terapresiasi 1%. Padahal emerging market semua terdepresiasi secara year to date.”

“Meski ada outflow karena ketidakpastian global, tetap waspada. Kita tetap harus waspada, setiap hari bisa berubah. Risk dari trade war ini harus dianggap biasa, karena tak ada outlook yang jelas,” terangnya.

Sumber: cnbcindonesia.com

Menteri Puan Nilai Iuran BPJS Sudah Seharusnya Naik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya tinggal menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden. Jika Pepres ditandatangani semua akan berjalan.

“Kita tunggu Perpres-nya kalau Perpres-nya sudah ditandatangani semua harus kita lakukan,” kata Puan usai menghadiri acara penganugerahan kehormatan kepada dirinya dari Lemhannas di Jakarta, Kamis (5/9).

Puan menyebutkan iuran BPJS Kesehatan memang sudah seharusnya disesuaikan karena sudah lima tahun tidak mengalami perubahan.

Ditambah lagi amanat dari undang-undang yang memungkinkan adanya penyesuaian ulang iuran BPJS Kesehatan yang seharusnya dilakukan setiap dua tahun sekali.

Puan menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan mulai diterapkan untuk masyarakat umum pada 1 Januari 2020, meski Komisi IX dan Komisi XI pada Senin (2/9) menyatakan menolak kenaikan iuran sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah.

Puan mengatakan bahwa DPR hanya meminta kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan program JKN untuk membenahi sistem dan pengelolaan jaminan sosial yang pesertanya sudah mencapai 220 juta jiwa tersebut.

“Dalam rapat kerja dengan DPR, DPR hanya meminta agar kita segera memberikan evaluasi dan penguatan terkait hal yang perlu dibenahi dalam BPJS. Tentu saja bukan hanya BPJS-nya saja tapi pelayanan kesehatan dan lainnya termasuk audit dari BPKP itu kita lakukan,” kata Puan.

Selain itu Puan berpendapat kenaikan iuran yang baru diterapkan pada masyarakat umum per 1 Januari 2020 memberikan waktu kepada pemangku kepentingan terkait JKN-KIS untuk memperbaiki berbagai hal.

Menko PMK juga menyampaikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga telah melalui berbagai macam kajian yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Tentu saja penyesuaian ini tidak dilakukan serta merta begitu saja. Ada komitmen-komitmen tertentu yang sudah dibicarakan dengan DPR untuk kita lakukan perbaikan-perbaikan secara menyeluruh,” ujar dia.

Sumber: republika.co.id

 

 

Peserta Penunggak BPJS Diprediksi Bertambah Usai Kenaikan Iuran

Redaktur: Mazaya

PADANG(Jurnalislam.com) — Bupati Kabupaten Agam Indra Catri berharap pemerintah pusat tidak menaikkan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut Indra, hal tersebut akan berdampak pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah (Pemda) dan juga memberatkan masyarakat peserta mandiri untuk membayar setiap bulan.

”Masyarakat mandiri banyak menunggak untuk membayar premi setiap bulan. Bagi Pemda itu juga akan terasa berat,” kata Indra, Kamis (5/9).

Indra menjelaskan selama ini Pemkab Agam menganggarkan dana APBD sekitar Rp 22 miliar setahun untuk menanggulangi premi sebanyak 105.300 jiwa peserta BPJS Kesesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Bila pemerintah pusat menaikkan premi 100 persen menurut Indra mengharuskan Pemda juga menambah anggaran APBD untuk BPJS Kesehatan PBI menjadi Rp 44 miliar.

Indra mengkhawatirkan peserta BPJS Kesehatan kelas I dan II atau yang iuran dibayar secara mandiri juga merasa keberatan dengan kenaikan premi ini.

Selama ini sebelum tarif iuran dinaikkan, sering kejadian masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang membayar mandiri menunggak.

Bila naik 100 persen, kemungkinan penunggakan iuran BPJS akan terus terjadi.

”Sebaiknya jangan dulu, berat nanti memungutnya,” ujar Indra.

Seperti diketahui besaran premi bulanan BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas I dan kelas II diputuskan naik.

Selain itu, tarif premi bulanan untuk penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah juga akan dinaikkan.

sumber: republika.co.id

 

Sinergi Foundation Ajak Generasi Milenial Ikut Berwakaf Sumur

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com)–Sinergi Foundation meluncurkan program Wakaf Sumur, wakaf dalam bentuk penyediaan sumur beserta kelengkapannya hingga dapat mengalirkan air layak dikonsumsi dan dimanfaatkan. Menurut Public Relations Sinergi Foundation, Nurodin, donasi untuk program wakaf ini bisa dilakukan mulai dari Rp25 ribu saja.

“Hanya dengan modal 25 ribu, yang biasa dikeluarkan milenial untuk ngopi, insya Allah kita bisa bangun sumur. Kelak, sumur ini akan dipersembahkan untuk para santri yang tengah menimba ilmu di Kuttab Al Fatih – Sinergi Foundation,” kata Nurodin.

Ia menerangkan, sebab kekeringan, santri Kuttab Al Fatih di Cileunyi, Kabupaten Bandung, menuntut ilmu dengan kondisi air terbatas. Para santri ini, katanya, menjadi salah satu dari 33,4 juta penduduk Indonesia yang mengalami kelangkaan air bersih.

“Padahal, air memegang peranan penting dalam kehidupan. Karena itu, ketiadaan air menjadi bencana bagi keberlangsungan seluruh makhluk hidup. Para santri Kuttab Al Fatih pun, sedikitnya terhambat dalam menempuh pendidikannya. Sulit bersuci, mengantri, dan wudhu pun dengan air seadanya,” lanjut Nurodin.

Sebab itu, ia menilai sumur bisa menjadi solusi sumber air bersih bagi para santri dan warga di wilayah tersebut.

“Saya mengajak para milenial untuk turut serta dalam program Wakaf Sumur ini. Dimulai dari 25 ribu, insya Allah Sinergi Wakaf kita menunjang para santri ini meraih pendidikan Al Quran terbaik dan menjadi para hafidz gemilang,” tandasnya. []