Berita Terkini

Mediasi Warung Mie Babi di Parangjoro Sukoharjo Belum Temui Titik Temu

SUKOHARJO (jurnalislam.com)— Proses mediasi antara warga Desa Parangjoro dan pengelola warung mi babi masih belum menghasilkan kesepakatan. Dialog yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tersebut berlangsung guna meredam keresahan masyarakat terkait keberadaan usaha yang menjual menu nonhalal di lingkungan setempat.

Warga RW 10 Desa Parangjoro yang mayoritas beragama Islam menyampaikan keberatan atas penjualan makanan nonhalal secara terbuka. Namun, mereka menegaskan tidak bermaksud menghalangi aktivitas usaha, melainkan meminta adanya penyesuaian dengan norma lingkungan.

Ketua RW 10, Bandowi, menyampaikan bahwa warga mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyampaikan aspirasi.

“Pada prinsipnya, kami warga yang mayoritas muslim tidak ingin mengganggu orang lain yang sedang berusaha. Prinsipnya sederhana, silakan berbisnis, tetapi yang penting halal saja. Makanan yang halal masih banyak,” ujarnya usai melakukan audensi, Senin, (21/4/2026).

Ia menambahkan, apabila permintaan tersebut tidak direspons dan tetap menimbulkan ketidaknyamanan, warga akan meminta pemerintah daerah untuk meninjau ulang perizinan usaha tersebut.

“Kalau memang hal itu dirasa memberatkan dan tetap mengganggu, kami memohon agar izinnya dicabut. Kami meminta pemerintah untuk mengkaji ulang perizinan tersebut karena selama ini telah menimbulkan keresahan di kalangan warga muslim,” tambahnya.

Warga berharap pihak pengelola warung dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka menjalankan usaha. Mengutip peribahasa, Di Mana Bumi Dipijak, di Situ Langit Dijunjung, warga meminta pengelola agar bersikap tenggang rasa.

“Harapan kami, Jodi mau mengerti perasaan warga. Seperti pepatah, Di Mana Bumi Dipijak, di Situ Langit Dijunjung. Mohon bisa menyesuaikan diri dengan kami. Kami tidak akan menuntut yang macam-macam, permintaan kami cuma satu, menu nonhalalnya dihilangkan,” tegas perwakilan warga.

Sebagai solusi, warga menyatakan siap mendukung usaha tersebut apabila pengelola bersedia mengubah konsep menjadi sepenuhnya halal.

“Silakan berjualan di sini, akan kami bantu. Kalau menjual makanan halal seperti mi ayam atau bakso, kami justru akan membeli dan meramaikan,” ungkap perwakilan warga.

Warga juga berharap penyelesaian dapat dilakukan dalam waktu dekat, meski tetap menunggu arahan dari pemerintah daerah.
Di sisi lain, kuasa hukum pemilik usaha, Cucuk Kustiyawan, menyatakan pihaknya menghargai proses mediasi, namun belum dapat langsung memenuhi permintaan warga.

“Kami masih membutuhkan waktu untuk mengkalkulasi berbagai aspek, terutama terkait perubahan jenis usaha yang tidak bisa dilakukan secara instan,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Teguh Pramono, menyampaikan bahwa pemerintah berupaya memfasilitasi komunikasi antara kedua pihak.

“Kami memberikan waktu kepada kedua pihak. Warga mengusulkan penghapusan menu non-halal, sementara pemilik usaha meminta waktu untuk mempertimbangkan. Harapannya ada titik temu,” jelasnya.

Mediasi lanjutan direncanakan akan dilakukan setelah pihak pemilik usaha menyampaikan keputusan resmi. Hingga saat ini, belum ada kepastian waktu terkait penyelesaian persoalan tersebut.

Demiliterisasi Gaza Atas Nama Investasi

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Herliana Tri, M.S.P

Derita rakyat Gaza belumlah usai. Gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat telah diberlakukan sejak Oktober tahun lalu, namun tak merubah fakta genosida dan kekerasan masih terus terjadi. Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 749 orang tewas, lebih dari 2.000 lainnya terluka sejak kesepakatan diberlakukan.

Anehnya, ketidakadilan yang terus dipertontonkan tak merubah Amerika Serikat yang menginginkan Hamas menyerahkan hampir semua persenjataannya serta menyerahkan peta jaringan terowongan bawah tanah di Jalur Gaza. Antaranews.com ( 7/4/2026).

Fakta keterlibatan Amerika Serikat dalam pendudukan Israel atas Palestina termasuk Gaza menjelaskan secara terang benderang akan adanya keberpihakan yang nyata. Adanya dua puluh satu poin proposal Donald Trump untuk Gaza sesungguhnya merupakan pola untuk melumpuhkan perlawanan terhadap Israel.

Point pentingnya adalah demiliterisasi, deradikalisasi, sekulerisasi politik dan jeratan bantuan ekonomi. Hal yang dilakukan oleh Donald Trump dengan apa yang sebut sebagai perdamaian. Inti proposal ini adalah melumpuhkan perlawanan yang dilakukan oleh pejuang Palestina dengan imbalan politik berupa sebuah negara lemah sekuler yang dikendalikan oleh Barat.

Artinya demiliterisasi merupakan upaya untuk melumpuhkan kekuatan perlawanan Palestina secara militer (fisik). Hal itu tampak dari poin 13 proposal Trump: yakni berupa Hamas dan faksi-faksi lainnya sepakat untuk tidak berperan dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun.

Semua infrastruktur militer, teror dan ofensif, termasuk terowongan dan fasilitas produksi senjata, akan dihancurkan dan tidak akan dibangun kembali.

Inilah langkah proses demiliterisasi Gaza. Point yang sangat jelas akan menghancurkan kekuatan perlawanan. Sebaliknya, hal yang sama tidak dituntut kepada entitas penjajah Yahudi yang justru pelaku genosida. Adilkah? tentu tidak.

Pendudukan justru leluasa duduk berdampingan dalam BoP, sedangkan Gaza sebagai obyek sasaran tembak untuk dihancurkan sesuai proyek investasi yang digembar gemborkan Trump dalam bentuk Visi “Trump Riviera”. Rencana tersebut melibatkan pembangunan kembali Gaza menjadi kawasan pesisir yang modern sebagai pusat bisnis dan resor, dan sering disebut dalam diskusi sebagai “Trump Riviera”.

Kepada Siapa Mengadu

Sungguh berat sekali kehidupan rakyat Gaza. Meski penjajahan terlihat nyata, namun keadilan tak kunjung berpihak. Justru menjadi bagian paling menyedihkan adalah pengkhianatan para pemimpin Muslim yang ditekan Netanyahu untuk memaksa Hamas tunduk. Merekalah penyebab Gaza ditelantarkan. Mereka bahkan berebut bertemu Trump untuk sekadar mendapatkan legitimasi.

Negara-negara seperti Turki, Qatar, Yordania, Pakistan, Saudi Arabia dan Indonesia kini bekerja keras memaksa mujahidin meletakkan senjata demi menjaga keamanan Israel sang penjajah, bukan menjaga umat Islam. Bahkan sebagian dari mereka akan mengirim pasukan ke Gaza, bukan untuk melindungi rakyat Palestina, melainkan melindungi tentara Zionis dari rakyat Gaza sendiri.

Sudah saatnya, penduduk dunia ini sadar kepada siapa berpihak dan memberikan dukungan. Karena pada saat ketidakadilan yang dipertontonkan, HAM hanyalah kata tanpa makna. Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan hanya indah diatas kertas tanpa bukti nyata.

Pentas Seni EKSI 2026, Panggung Ceria Anak PAUD IT Nur Hidayah Surakarta Jelajah Dunia

Redaktur: Arie Ristyan

SUKOHARJO (jurnalislam.com)— Keceriaan anak-anak memenuhi ruang di Multazam Hotel, Sabtu (18/4/2026), saat PAUD IT Nur Hidayah Surakarta menggelar Pentas Seni EKSI (eNHa Kids Seni Islami) 2026. Suasana hangat dan penuh semangat tampak dari setiap penampilan yang disuguhkan para siswa.

Mengusung tema “Around the World with the Light of Knowledge”, kegiatan ini tidak sekadar menjadi panggung hiburan, tetapi juga ruang tumbuh bagi anak untuk mengekspresikan diri, belajar percaya diri, serta mengenal dunia dengan cara yang menyenangkan.

Dengan pendekatan ramah anak, setiap penampilan dikemas dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Cara ini menjadi upaya mengenalkan komunikasi global sejak dini tanpa tekanan, namun tetap menyenangkan bagi anak-anak.

Yang menarik, dalam kesempatan tersebut sekolah juga meluncurkan maskot baru bernama Galih (Gatotkaca Sholih). Maskot ini menjadi simbol karakter anak yang kuat, berani, sholih, dan berakhlak mulia sejalan dengan semangat pendidikan yang diusung sekolah.

Beragam penampilan ditampilkan dalam balutan cerita perjalanan keliling dunia. Mulai dari public speaking, tahfidz, seni musik seperti perkusi dan jimbe, gerak lagu, bela diri, hingga aktivitas ekstrakurikuler seperti renang, semuanya disajikan dengan penuh keceriaan.

Kepala PAUD IT Nur Hidayah Surakarta, Parwanti, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendampingi tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

“EKSI bukan sekadar pentas, tetapi ruang bagi anak-anak untuk menemukan minat dan bakatnya, sekaligus mengasahnya dalam suasana yang menyenangkan dan penuh cinta,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihak sekolah ingin menghadirkan lingkungan belajar yang membuat setiap anak merasa dihargai, didukung, dan bahagia.

Antusiasme juga terlihat dari para orang tua yang hadir. Mereka tidak hanya menyaksikan penampilan, tetapi juga merasakan proses tumbuh anak-anak yang penuh keberanian dan rasa percaya diri.

Melalui kegiatan ini, PAUD IT Nur Hidayah Surakarta terus memperkuat sinergi dengan orang tua dalam menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kepedulian, dan akhlak mulia.

FH UI dan Hilangnya Mahkota Laki-laki: Self Control yang Tumbang

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Rika Arlianti DM

“Laki-laki mahkotanya di self control. Perempuan mahkotanya di rasa malu.”

Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan normatif. Tapi hari ini, realitas sosial justru menampar keras nilai itu dan memperlihatkan siapa yang benar-benar gagal menjaganya.

Kasus yang mencuat dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) menjadi bukti telanjang. Bukan satu dua orang, tetapi belasan mahasiswa terlibat dalam grup percakapan yang berisi candaan cabul, objektifikasi tubuh perempuan, hingga narasi berbahaya seperti “diam berarti consent”.

Lebih parah lagi, korban bukan hanya mahasiswi, tetapi juga dosen perempuan.

Ini bukan sekadar “candaan”. Ini adalah budaya. Dan budaya itu lahir dari kegagalan paling mendasar, yakni laki-laki yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri.

Self Control Itu Mahkota, bukan Aksesori

Dalam banyak ceramah, perempuan selalu diingatkan soal aurat, rasa malu, dan cara berpakaian. Seolah-olah kehormatan perempuan hanya ditentukan oleh seberapa tertutup tubuhnya. Namun, kasus di FH UI membongkar kemunafikan itu.

Para perempuan yang menjadi objek pelecehan dalam grup tersebut tidak sedang “mengundang”. Mereka tidak hadir. Mereka bahkan tidak tahu. Tapi tubuh mereka dibicarakan. Martabat mereka direndahkan. Nama mereka dijadikan bahan konsumsi.

Artinya jelas, bahwa inti masalahnya bukan pada perempuan yang tidak menjaga diri. Melainkan pada laki-laki yang tidak mampu menjaga pandangannya, bahkan dalam ruang digital sekalipun.

Dari Chat Cabul ke Kekerasan yang Nyata

Sebagian orang mungkin meremehkan, “Itu kan cuma chat”. Tapi para ahli menegaskan, pelecehan verbal dan digital memiliki dampak psikologis yang serius. Korban bisa mengalami trauma, kehilangan rasa aman, hingga gangguan seperti PTSD (detiknews).

Lebih mengerikannya lagi, budaya seperti ini adalah pintu masuk menuju kekerasan yang lebih nyata. Ketika perempuan terbiasa dijadikan objek dalam percakapan, maka batas antara “candaan” dan “tindakan” menjadi kabur. Hari ini mereka bercanda, besok mereka merasa berhak.

Perempuan Diminta Menjaga Rasa Malu, Laki-laki Dibiarkan Liar?

Di sinilah ketimpangan itu terasa sangat tajam. Perempuan dibebani rasa malu, bahkan sering kali ketika menjadi korban. Sementara laki-laki jarang diajarkan rasa tanggung jawab atas pandangan dan pikirannya sendiri.

Padahal dalam Islam, perintah pertama justru ditujukan kepada laki-laki: menundukkan pandangan (QS. An-Nur ayat 30). Bukan perempuan yang pertama kali disuruh menutup, melainkan laki-laki yang pertama kali disuruh mengendalikan.

Sayangnya, dalam praktik sosial hari ini, urutannya dibalik. Perempuan terus diawasi, sedangkan laki-laki terus dimaafkan.

Kampus, Tempat Ilmu atau Tempat Normalisasi?

Yang membuat kasus ini semakin menyakitkan adalah lokasinya; kampus hukum. Tempat yang seharusnya melahirkan penegak keadilan, justru menjadi ruang subur bagi normalisasi pelecehan.

Jika mahasiswa hukum saja bisa dengan ringan melontarkan narasi seperti “asas perkosa” dalam candaan, maka kita tidak sedang menghadapi masalah individu. Kita sedang menghadapi krisis moral kolektif.

Menjaga Itu Tanggung Jawab Bersama, Tapi Dimulai dari Diri

Benar, menjaga adalah tanggung jawab bersama. Perempuan menjaga auratnya, laki-laki menjaga pandangannya.

Jangan dibalik. Jangan dijadikan alasan untuk menyalahkan korban. Karena ketika laki-laki gagal menjaga dirinya, perempuan tidak boleh dipaksa menanggung akibatnya.

Penutup: Siapa yang Sebenarnya Kehilangan Mahkota?

Jika benar laki-laki mahkotanya adalah self control, maka dalam kasus ini, yang kehilangan mahkota bukan perempuan. Tapi laki-laki yang menjadikan perempuan sebagai bahan tertawaan.

Selama masyarakat masih lebih sibuk mengatur cara perempuan berpakaian, daripada mendidik laki-laki untuk mengendalikan dirinya, maka kasus seperti di FH UI tidak akan berhenti. Ia hanya akan berganti grup, berganti pelaku, dan menunggu korban berikutnya.

Pelecehan di FH UI: Saat Perintah Menundukkan Pandangan Diabaikan

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Rika Arlianti DM

Ini bukan lagi soal oknum. Ini soal budaya. Kasus yang mencuat dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia seharusnya menghentak kesadaran kita. Belasan mahasiswa calon penegak hukum terlibat dalam percakapan yang merendahkan perempuan, menormalisasi pelecehan, bahkan mempermainkan konsep persetujuan.

Ini Bukan Skandal, Ini Potret Cara Berpikir

Jangan tertipu. Ini bukan sekadar “kasus viral”. Ini adalah jendela yang memperlihatkan bagaimana sebagian laki-laki berpikir ketika mereka merasa aman, ketika tidak ada kamera, tidak ada publik, tidak ada konsekuensi.

Di ruang privat itulah, topeng runtuh. Yang tersisa adalah cara pandang yang menjadikan perempuan bukan sebagai manusia, tetapi sebagai objek.

Jika di ruang chat saja mereka berani seperti itu, lalu kita masih mau percaya bahwa ini hanya “candaan”?

Dakwah yang Salah Sasaran

Yang lebih menyakitkan di tengah realitas seperti ini, arah dakwah kita justru sering melenceng. Perempuan terus dikejar dengan standar tutup ini, jaga itu, jangan begini, jangan begitu.

Sementara laki-laki? Sering kali hanya diingatkan sekilas tanpa tekanan, tanpa penekanan, tanpa keseriusan.

Padahal dalam ajaran Islam, urutannya jelas, laki-laki diperintahkan lebih dulu untuk menundukkan pandangan (ghadhul bashar) dalam QS. An-Nur ayat 30, sebelum perintah serupa untuk wanita di ayat 31.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman;

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahan: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.’” (QS. An-Nur [24]: 30)

Menurut tafsir Ibnu Katsir(6:41), ayat ini adalah perintah dari Allah Ta’ala kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menjaga (menahan) pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka janganlah memandang kecuali memandang kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang. Dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan.

Menundukkan pandangan mata merupakan dasar dan sarana untuk menjaga kemaluan, sebab ia adalah pintu masuk syahwat. Oleh karena itu, dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta’ala terlebih dulu menyebutkan perintah untuk menahan pandangan mata daripada perintah untuk menjaga kemaluan.

Ini bukan detail kecil. Ini fondasi. Karena Islam tahu, bahwa kerusakan besar sering dimulai dari mata yang tidak dijaga dan hati yang tidak dikendalikan.

Kampus Hebat, Tapi Gagal Mendidik Rasa Takut kepada Allah

Kasus di Universitas Indonesia bukan sekadar mencoreng nama institusi, tapi membuka luka yang lebih dalam bahwa pendidikan tinggi tidak otomatis melahirkan manusia yang beradab.

IPK bisa tinggi. Logika bisa tajam. Tapi kalau rasa takut kepada Allah tidak ditanamkan, maka ilmu hanya akan melahirkan manusia cerdas yang berbahaya. Kenapa? Sebab ia tahu cara membenarkan kesalahan, tapi tidak punya nurani untuk menolaknya.

Perempuan Tidak Butuh Disalahkan. Laki-laki Butuh Dididik

Ketika perempuan dilecehkan, perempuan disuruh introspeksi. Namun, ketika laki-laki salah, seringkali dianggap khilaf. Ini bukan keadilan, tapi pembiaran.

Perempuan tidak butuh ceramah tambahan tentang cara berpakaian, ketika yang mereka hadapi adalah laki-laki yang gagal mengendalikan pikirannya sendiri.

Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengakui bahwa masalahnya bukan pada perempuan yang kurang tertutup, melainkan pada laki-laki yang terlalu bebas (tidak tahu batas).

Mahkota Itu Sudah Jatuh, tapi Kita Pura-pura Tidak Melihat

Kita sering bangga mengulang kalimat ini, “Laki-laki mahkotanya di self control”. Tapi hari ini, kita harus berani bertanya: “Di mana mahkota itu sekarang?”

Karena laki-laki yang benar-benar menjaga diri tidak akan menunggu perempuan untuk “rapat” agar ia bisa “aman”. Dia menjaga dirinya bahkan saat sendirian. Bahkan saat tidak ada yang mengawasi. Bahkan saat godaan hanya berupa teks di layar.

Jika itu tidak terjadi, maka yang hilang bukan sekadar adab, tapi kehormatan itu sendiri.

Penutup: Saatnya Meluruskan Arah

Jika kita serius ingin menghentikan pelecehan, maka kita harus berhenti bersikap setengah-setengah.

Ajarkan perempuan menjaga diri itu penting. Tapi wajib hukumnya mendidik laki-laki untuk mengendalikan diri.

Bukan sekadar tahu. Tapi takut. Bukan sekadar paham. Tapi menahan. Karena pada akhirnya, masyarakat tidak akan rusak karena perempuan yang kurang tertutup. Melainkan, masyarakat rusak ketika laki-laki tidak lagi merasa bersalah saat merendahkan perempuan.

Jika hal itu terus dibiarkan, maka kasus seperti di Fakultas Hukum Universitas Indonesia bukan akhir dari cerita. Ia baru permulaan.

Pelajar Kok Jadi Pengedar?

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Amila Shaliha

Peringatan keras bagi dunia pendidikan. Bagaimana bisa seorang pelajar yang tugas utamanya adalah belajar, malah menjadi pengedar?

Dilansir oleh DetikBali pada tanggal 2 April 2026, seorang pelajar berinisial KF ditangkap di Kabupaten Bima, NTB, bersama seorang pemuda saat hendak mengedarkan sabu yang disembunyikan di dalam tanah samping rumah. Sabu yang diakui sebagai milik mereka, didapatkan dari seorang pemasok yang sampai saat ini masih buron. Kasus lainnya terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan menangkap AS yang masih berstatuskan pelajar asal Jakarta Selatan dengan barang bukti sabu seberat 43,8 kilogram. Sementara tersangka lainnya, RH, merupakan wiraswasta asal Lampung. Keduanya diduga merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional yang dikendalikan oleh Fredy Pratama. (DutaTV.com 13/4/2026)

Pemuda adalah tumpuan harapan. Pemuda adalah pemimpin masa depan. Masihkah slogan-slogan ini relevan jika yang terjadi secara masif pada pemuda, remaja, pelajar saat ini justru tindakan amoral? Apalagi jika kita menilik kasus-kasus lainnya yang juga membuat geleng-geleng kepala. Maraknya kriminalitas pada pelajar semestinya membuat kita bertanya, apa yang sedang terjadi? Di usianya yang masih muda, seorang pelajar seharusnya melakukan banyak hal yang bermanfaat.

Belajar dengan giat, mengeksplorasi bakat, merancang masa depan. Mereka yang seharusnya menjadi pelaku pembangun peradaban, justru berada di dalam mata rantai perusaknya. Jika ditelaah, ini bukan hanya soal individu nakal dan keblinger. Tetapi cerminan dari kegagalan sistemik dalam menjaga fitrah baik manusia.

Pertama, nilai kehidupan yang tertanam kuat di tengah kehidupan kita saat ini banyak dipengaruhi oleh Barat. Sekulerisme, yaitu memisahkan agama jauh dari kehidupan, menjadi ide dasar yang bertransformasi menjadi ragam nilai lainnya yang semuanya tumbuh subur dalam sistem kapitalisme. Dalam sistem ini, agama dipinggirkan dari kehidupan. Ia tidak dijadikan landasan dalam merancang pendidikan, tidak menjadi standar dalam pergaulan, dan tidak menjadi rujukan dalam kebijakan negara. Akibatnya, generasi tumbuh tanpa arah yang jelas. Halal haram tidak lagi menjadi ukuran, melainkan untung rugi. Inilah akar persoalan.

Kedua, sistem pendidikan yang gagal membentuk individu bermartabat, berakhlak mulia. Sistem pendidikan yang berasaskan sekulerisme tidak didesain untuk menumbuhkan ketakwaan. Melainkan menciptakan manusia yang menjadikan materi sebagai tujuan utama. Pelajar hanya dididik untuk siap masuk bursa kerja. Maka akhirnya pendidikan kehilangan ruhnya. Meski mungkin berhasil dalam melahirkan generasi cerdas berprestasi, berkarir cemerlang, namun gagal dalam membentuk kepribadian yang kokoh dan berakhlak.

Ketiga, penegakkan hukum yang lemah. Negara tampak tidak berdaya. Peredaran narkoba terus terjadi, jaringan distribusi semakin luas terhubung, bahkan sampai menyasar pelajar. Rasanya sudah bertahun-tahun selalu ada penggrebekan, penggagalan peredaran, bahkan pemusnahan obat terlarang. Namun sampai saat ini kasus narkotika tidak pernah tuntas.

Sanksi yang ada sepertinya tidak cukup memberi efek jera. Juga belum terungkap siapa pemasok besar narkotika ke negeri ini. Semua ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada memang tidak mampu menjalankan fungsi penjagaan dan sanksi secara tegas.

Kerusakan yang masif terjadi pada pelajar saat ini, tentu solusinya pun tidak bisa parsial. Namun membutuhkan perubahan yang menyentuh akar persoalan. Islam adalah agama yang haq. Terkandung di dalamnya ragam aturan lengkap soal solusi masalah kehidupan, bukan hanya tata cara ibadah ritual. Maka Islam memiliki jawaban atas persoalan ini.

Tujuan pendidikan di dalam Islam adalah membentuk kepribadian yang menjadikan akidah Islam sebagai dasar berpikir dan bersikap. Individu berkepribadian Islam akan selalu menimbang dahulu segala sesuatu yang hendak diperbuat. Pertimbangan utamanya adalah apakah Allah mengijinkan manusia melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Jadi, selain seorang pelajar menguasai ilmu pengetahuan, nilai akademis yang baik, ia juga menjadi seseorang yang taat akan syari’at.

Keluarga juga jelas berpengaruh besar pada terbentuknya karakter seorang anak. Selain pendidikan di sekolah, orangtua sebagai benteng pertama yang bertanggung jawab penuh atas pembinaan anak dari rumah. Maka sudah seharusnya orangtua memiliki visi pengasuhan yang benar sesuai panduan syari’at, serta menjadikan dirinya sebaik-baik tauladan.

Negara sebagai sebuah institusi politik juga harus menjalankan perannya dengan baik dan benar. Rasulullah bersabda, “Imam (kepala negara) adalah pengurus (ra’in) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR. Bukhari-Muslim). Ketika negara tidak mampu memberikan penjagaan terbaik, jaminan keamanan, ketegasan sanksi hukum, maka tidak heran jika tindak kriminal akan terjadi secara berulang. Sistem peradilan dalam islam akan membuat efek jera bagi pelaku kriminal. Terlebih di dalam Islam, penjagaan akal adalah suatu hal yang wajib dilakukan. Maka perbuatan yang berpotensi merusak akal, dalam hal ini narkotika adalah haram dan akan diberi hukuman yang berat.

Perubahan tidak boleh parsial, harus sistemik dari berbagai sisi. Kita harus mulai menyadari bahwa sistem sekuler kapitalisme lah biang masalah berbagai kerusakan yang ada termasuk kerusakan moral. Maka pilihan kita jelas, yaitu mempertahankan sistem yang rusak atau memperjuangkan kehadiran sistem Islam. Dibutuhkan perubahan sistemik, dari sistem sekuler kapitalisme menuju sistem Islam yang mampu menjaga agama, jiwa, akal, dan generasi.

Aroma Komersialisasi Dibalik ‘WAR’ Tiket Haji

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Siti Rima Sarinah

Menunaikan rukun Islam kelima menjadi impian setiap Muslim. Ibadah haji merupakan momen sakral yang ditunggu-tunggu bagi umat Muslim dan berupaya sekuat tenaga untuk memampukan dan melayakkan diri memenuhi panggilam dan menjadi tamu Allah di Baitullah. Walaupun begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh calon jama’ah haji, dari ongkos biaya haji yang terus mengalami kenaikan, daftar tunggu yang sangat lama hingga pelayanan haji yang tidak sesuai dengan harapan para jamaah haji.

Meskipun demikian tak menyurutkan tekad dan langkah umat Muslim untuk menunaikan ibadah haji yang menjadi impian bagi setiap muslim. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan haji, Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemehaj) melakukan terobosan baru yang bersifat radikal untuk mengatasi antrian haji yang telah berlangsung puluhan tahun. “War Tiket”atau sistem pendaftaran tanpa antrean panjang merupakan salah satu wacana yang muncul, layaknya proses pemberangkatan haji di masa lalu.

Dalam skema “War Tiket” ini, pemerintah akan mengumumkan biaya haji tahun berjalan dan membuka kesempatan bagi siapa saja yang memiliki kesiapanfinasial dan fisik untuk mendaftar di tanggal tertentu dan berangkat d tahun yang sama. Wacana ini disinyalir sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo yang menginginkan adanya revolusi penyelenggaraan haji di era Kabinet Merah Putih. Ambisi Sang Presiden membuahkan hasil yang awalnya antrean haji mencapai 48 tahun, mulai tahun 2026 antrean haji bisa ditekan paling lama 26 tahun (detik.com, 09/04/2026)

Celah Komersialisasi Tumbuh Subur

Selintas wacana “War Tiket” seakan menjadi solusi untuk mengatasi antrean panjang haji. Namun tanpa disadari dibalik wacana tersebut tercium aroma komersialisasi dibalik pelaksanaan ibadah haji. Tidak dimungkiri, ibadah haji sudah dilirik menjadi ajang bisnis yang sangat menggiurkan bagi pemerintah. Karena, minat umat Islam untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat setiap tahunnya. Bak gayung bersambut antara meningkatnya keinginan umat Islam dan wacana “War Tiket” yang akan direalisasikan pemerintah akan membawa keuntungan yang sangat besar.

Komersialisasi haji sudah lama terjadi. Ketika kuota reguler buntu, pasar membuka jalan dengan tiga lapisan harga. Pertama, Haji Reguler dengan biaya Rp 49,8 juta, mengantri selama 47 tahun. Kedua, Haji Khusus/ONH Plus dengan biaya Rp 159-200 juta, mengantri 5-7 tahun dan ketiga Haji Furoda/Mujamalah dengan biaya Rp 300 juta – Rp 500 juta, bisa berangkat tahun berjalan dan mendapatkan visa langsung dari Arab Saudi.

Data Kemenag tahun 2024 ada 27.680 kuota haji khusus, 8.000 visa Furoda. Karena sifatnya non kuota pemerintah, maka travel bebas pasang harga dan hasilnya haji hanyalah menjadi komoditas yang menguntungkan pemerintah dan pengusaha travel haji. Belum lagi penawaran paket “Haji Eksekutif “ dengan hotel bintang 5 depan Masjidil Haram, dan ada “Haji VIP” dengan tenda AC.

Mabrur tidaknya ibadah haji, tidaklah penting karena yang terpenting availabe dan affordable bagi yang mampu. Laporan Pmdudsman 2023 menemukan praktik “jual beli nomor porsi” Rp 50 – Rp 100 juta, agar bisa maju antrean. “ War Tiket” pun sangat rawan diborong joki. Sehingga ibadah haji telah berubah menjadi ajang industri yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Akibat komersialisasi ini telah menggeser makna haji. Sehingga haji bukan lagi ujian kesabaran untuk menunggu panggilan Allah, melainkan ujian kekuatan modal untuk memenangkan persaingan. Jama’ah yang terjebak dengan euforia “asal berangkat”, lupa akan esensi manasik dan ibadah haji. Agen Travel pun berlomba-lomba jual fasilitas, bukan pembinaan.

Mirisnya, sebagian umat Muslim minim modal telah bersusah payah menyisihkan uang mereka demi bisa menunaikan panggilan ke Baitullah semakin tergeser. Alhasil yang bisa menunaikan ibadah haji adalah mereka yang memiliki modal yang kuat, walaupun minim dari makna untuk meraih predikat “Haji Mabrur”.

Komersialisasi haji tak lepas dari penerapan sistem kapitalisme yang memandang segala sesuatu hanya dengan kacamata materi. Sehingga ibadah haji pun tak lepas jadi sasaran untuk mendapatkan keuntungan materi yang melimpah ruah. Selama sistem ini masih tegak dan hari dalam kehidupan umat Islam hari ini, maka selama itu pula persoalan haji tak kunjung terselesaikan.

Karut marut pengelolaan pelaksanaan haji ini juga diakibatkan negara berlepas tangan dari tanggung jawabnya sebagai pelayan umat, dan menyerahkan tanggung jawab tersebut pada mekanisme pasar. Abainya peran negara karena sistem kapitalisme hanya memosisikannya sebagai regulator bukan pelayan.

Oleh karena itu, persoalan haji akan tuntas tatkala sistem yang menjadi landasan dan asas dalam pengurusan rakyat berbasis syariat Islam. Karena syariat Islam telah mengamanahkan kepada negara sebagai pelayan untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan rakyat termasuk ibadah.

Sehingga tidak akan pernah dijumpai umat muslim kesulitan menunaikan ibadah haji katrena terkendala biaya dan pelaksanaan haji dibawah kontrol negara secara langsung. Selian itu, menutup celah pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari pelaksanaan haji.

Dengan mekanisme ini, umat muslim yang menunaikan ibadah haji memahami benar makna dan esensi haji serta berupaya meraih predikat Haji Mabrur. Karena Allah Subhanahu wa Ta’ala memberi pahala terbaik baik hambanya yang mampu mendapatkan predikat Haji Mabrur, yang senantiasa menjadi hamba yang semakin bertakwa dan menjadi pengemban risalah agama Allah agar aturan dan syariatNya tegak di muka bumi ini.

Krisis Global, Ujian Nyata Kedaulatan Pangan Nasional

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: KH Bachtiar Nasir

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu tidak tetap lagi dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, serta kamu berprasangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka.” (QS. Al-Ahzab: 10).

Gencatan senjata antara Iran dan Israel-Amerika selama 14 hari merupakan jeda taktis sementara untuk menata ulang kalkulasi politik, logistik, dan persenjataan masing-masing pihak. Bagi Indonesia, gejolak di Timur Tengah ini menjadi ujian tersendiri bagi kedaulatan negara. Gaung krisis tidak hanya berhenti di pelabuhan tempat bersandarnya kapal-kapal tanker pemasok minyak, tetapi merambat hingga SPBU, toko-toko yang menjual plastik dan berbagai produk turunannya, hingga ke meja makan kita.

Kebijakan Beras

Di tengah situasi geopolitik saat ini, publik dikejutkan oleh pengumuman pemerintah bahwa Cadangan Beras Nasional (CBN) mencapai 4,6 juta ton. Angka ini terbilang besar dan mengindikasikan ketersediaan yang aman. Secara proyeksi, hal ini tampak menenangkan. Namun, informasi tersebut tetap perlu diverifikasi secara kritis.

Pertanyaan pokoknya bukan sekadar berapa banyak beras yang tersimpan di gudang, melainkan dari mana stok itu berasal, bagaimana terbentuk, siapa yang membiayai, serta apakah masyarakat dapat mengaksesnya dengan harga terjangkau.

Pernyataan pemerintah tidak bisa dilihat dari satu sisi saja dan dampaknya tidak bersifat terbatas. Karena itu, angka yang dipublikasikan harus jelas asal-usul, proses, tujuan, dan implikasinya.

Kebijakan yang melandasi angka tersebut tidak cukup hanya disampaikan dalam deretan statistik tanpa penjelasan hulu hingga hilir. Tanpa transparansi, kebijakan seperti ini berpotensi menjadi quiet policy atau politik senyap.

Quiet policy tidak selalu buruk

Dalam kondisi tertentu, pendekatan ini diperlukan. Namun, yang perlu dicermati adalah bahwa kedaulatan pangan tidak cukup diukur dari tingginya cadangan.

Kedaulatan pangan mencakup tiga aspek utama yang saling terkait:
Pertama, stok yang aman. Kedua, petani yang terlindungi. Ketiga, harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Jika stok tinggi, tetapi petani tidak memperoleh harga jual yang layak dan masyarakat menghadapi harga yang mahal, maka muncul pertanyaan: yang dibangun ini kedaulatan atau sekadar kesan stabilitas?

Di sinilah pentingnya membedakan ketahanan administratif dengan kedaulatan substantif.

Negara mungkin mampu menyajikan angka yang meyakinkan, tetapi publik berhak mengetahui apakah angka tersebut ditopang oleh produksi lokal yang sehat atau oleh intervensi impor yang tersamarkan dalam quiet policy.

Karena itu, diperlukan data yang transparan mengenai besaran impor beras, regulasi distribusi, tingkat penyerapan, produksi nasional, serta total kebutuhan dalam negeri.

Strategi Krisis

Akurasi data dan sistem informasi yang sahih menjadi fondasi terbangunnya kepercayaan publik, ketenangan masyarakat, dan ketahanan negara. Hal ini dapat dipelajari dari peristiwa Perang Khandaq yang diabadikan dalam QS. Al-Ahzab ayat 10.

Ayat ini menggambarkan krisis psikologis, militer, dan spiritual yang dialami kaum Muslimin. Dalam situasi genting, Rasulullah SAW dan para sahabat menghadapi tekanan luar biasa. Dari sini kita belajar bahwa runtuhnya kondisi batin sering menjadi awal dari kehancuran sebelum keruntuhan fisik terjadi.

Menjaga kejernihan pandangan, keteguhan hati, dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah hal mendasar. Ayat tersebut turun saat Madinah dikepung kekuatan besar dari luar serta dikhianati dari dalam oleh Bani Quraizhah. Kaum Muslimin diuji oleh serangan terbuka, koalisi kepentingan, perang urat saraf, ketidakpastian informasi, dan retaknya kepercayaan internal.

Dalam konteks hari ini, ketika tekanan global datang dari berbagai arah, bangsa yang kuat bukanlah yang paling cepat panik, melainkan yang paling jernih membaca realitas, paling kokoh menahan guncangan batin, dan paling disiplin menjaga ketahanan dalam negeri.

Ancaman krisis pangan dan energi yang kita hadapi saat ini memiliki kemiripan dengan situasi Khandaq. Tekanan dari atas, seperti ketegangan di Selat Hormuz dan tekanan dari bawah berupa kerentanan stok energi serta pangan di tingkat rumah tangga, menjadi tantangan nyata di depan mata.

Belajar dari Khandaq, hal pertama yang harus dijaga adalah ketahanan mental. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, kejernihan dalam menilai keadaan, keteguhan berpegang pada Al-Qur’an, serta menjaga persaudaraan sesama kaum Muslimin adalah fondasi utama. Perpecahan dan saling menyalahkan justru akan memperlemah.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah perlu terus dikawal. Publik perlu mencermati cetak biru setiap kebijakan secara kritis dan berbasis data. Dengan demikian, ketahanan dan kedaulatan negara, khususnya di sektor pangan dan energi benar-benar ditopang oleh kepercayaan rakyat dan memberi dampak nyata bagi kehidupan bangsa.

Seminar Parenting dan Halal Bihalal SMP Muhammadiyah PK Kottabarat, Perkuat Sinergi Raih Prestasi

Redaktur: Arie Ristyan

SOLO (jurnalislam.com)- SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta menggelar seminar parenting dan halal bihalal pada Sabtu (11/4/2026) di ballroom Harris Hotel Solo. Kegiatan ini diikuti sekitar 400 orang tua wali siswa dari kelas 7, 8, dan 9 sebagai upaya mempererat silaturahmi dan menguatkan sinergi antara sekolah dan keluarga.

Kepala SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta, Muhdiyatmoko, M.Pd., mengapresiasi antusiasme para orang tua yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa kehadiran ratusan orang tua menjadi bukti kuatnya komitmen bersama dalam mendukung pendidikan anak.

“Alhamdulillah hari ini SMP Muhammadiyah PK mengadakan Halal Bihalal dan Seminar Parenting dalam rangka mempererat silaturahim dan menguatkan sinergi untuk meraih prestasi. Sebanyak 400 orang tua hadir dan sangat antusias menyimak materi dari pembicara,” ujarnya.

Dalam rangkaian acara, juga dilaksanakan pengucapan ikrar Halal Bihalal antara orang tua dan pihak sekolah sebagai simbol saling memaafkan dan memperkuat komitmen kolaborasi pendidikan. Kegiatan dilanjutkan dengan seminar parenting bersama narasumber Dr. Shinta, M.SI., M.A. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan ramah tamah dan pembagian rapor hasil belajar Penilaian Tengah Semester (PTS) genap.

Sebagai narasumber, Dr. Shinta, Psikolog dari Yogyakarta yang dikenal sebagai Bunda Cinta, mengajak para orang tua untuk terus belajar menjadi pribadi terbaik dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Ia menekankan bahwa menjadi orang tua adalah karunia, namun menjadi orang tua yang hebat adalah sebuah pilihan.

“Saya mengajak ayah dan bunda untuk berkomitmen. Ketika kita ingin memiliki anak-anak yang baik, maka pastikan terlebih dahulu orang tuanya juga baik. Ketika kita ingin anak yang saleh dan salehah, maka kita pun harus berproses menjadi orang tua yang saleh dan salehah,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan tidak bisa disamakan. Mengacu pada teori individual differences dalam psikologi, tidak ada anak yang terlahir sama karena semua anak memiliki ciri khas yang berbeda dari karakter, cara belajar, dan impian.

“Anak tidak bisa memilih lahir dari orang tua seperti apa, tetapi orang tua bisa memilih menjadi seperti apa. Orang tua yang luar biasa bukan yang memiliki jabatan tinggi, tetapi yang mau belajar memahami karakter anaknya, termasuk cara belajar, sifat, dan impiannya,” tambahnya.

Melalui pemaparan tersebut, para orang tua diharapkan semakin memahami pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter dan masa depan anak.

“Semoga acara ini bisa memberikan inspirasi bagi orang tua untuk mau belajar memperbaiki diri dan setelah ini mau memahami bahwa setiap anak itu unik dan berbeda,” jelasnya.

Kegiatan seminar parenting dan Halal Bihalal ini diharapkan mampu memperkuat hubungan harmonis antara sekolah dan orang tua dalam mendidik siswa. Sinergi yang terbangun menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi berprestasi, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Mewujudkan Kota Tertib Dan Nyaman Dibutuhkan Sistem Komprehensif

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh : Siti Rima Sarinah

Tinggal dan bermukim dalam sebuah kota yang tertib, rapi, aman dan nyaman, tentu menjadi dambaan setiap individu rakyat bahkan kepala daerah selaku pihak yang diberikan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan di sebuah kota atau daerah. Berbagai kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Namun ternyata kebijakan dan peraturan tersebut tak serta merta dapat mewujudkan ketertiban dan kenyamanan kota dengan mudah.

Kota Hujan Bogor, merupakan salah satu kota yang tengah berupaya mewujudkan ketertiban dan kenyamanan kota. Apalagi, Kota Bogor. terkenal dengan kota wisata yang senantiasa harus menyajikan ketertiban dan kenyamanan agar membuat para wisatawan lokal dan asing tertarik untuk berlibur menikmati panorama wisata alam yang indah di kota ini. Tetapi masih saja ada kendala yang harus dihadapi untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan kota.

Salah satunya banyaknya lapak atau bangunan liar yang dibangun oleh pedagang kaki lima (PKL) berdiri di sepanjang jalan di Kota Bogor. Keberadaan PKL ini dianggap merusak ketertiban umum dan kenyamanan kota, sehingga Pemkot Bogor melakukan pembongkaran dan merelokasi ratusan PKL dari Pasar Bogor ke Pasar Jambu Dua dan mulai memesan bahkan sudah ada yang berjualan di kios yang disediakan. Pemkot Bogor memberi apresiasi kepada para PKL yang sudah ikut serta dalam menaati kebijakan pemerintah dan berjanji akan membantu para PKL untuk mendongkrak daya beli masyarakat (radarbogor, 02/04/2026)

Penertiban PKL ini dengan melakukan pembongkaran lapak/bangunan liar yang memicu kekumuhan, bertujuan bukan hanya untuk mewujudkan ketertiban umum, melainkan juga untuk memperlancar akses jalan serta mengatasi penyumbatan drainase yang bisa mengakibatkan banjir tatkala hujan turun. Langkah yang dilakukan oleh Pemkot tidaklah salah, karena hal ini dilakukan demi untuk penataan kota agar ketertiban umum dan kenyamanan kota tetap terjaga.

Tetapi ada yang terlupakan, dibalik banyaknya bangunan liar yang dibangun oleh para PKL merupakan upaya mereka untuk bertahan hidup. Tidak dimungkiri, hidup dalam sistem yang semua hajat hidup tidak ada yang mudah dan murah, membuat para PKL harus memutar otak agar hajat hidup keluarga mereka bisa terpenuhi. Pada akhirnya, walaupun pembongkaran lapak atau bangunan liar milik PKL kerap kali dilakukan oleh pemerintah, mereka pun tak jera untuk membangun lapak atau bangunan liar untuk berjualan di tempat yang lain.

Sehingga diperlukan kepekaan dan kepedulian pemerintah atas nasib para PKL, dan memahami mereka melanggar ketertiban kota akibat kehidupan mereka belum dan jauh dari kata sejahtera. Maka mewujudkan ketertiban umum bukan hanya fokus pada pembongkaran lapak/bangunan saja, melainkan mencari tahu alasan dan memberikan solusi komprehensif bagi para PKL agar bisa bertahan hidup dengan berjualan tanpa harus merusak atau melanggar ketertiban umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Jikalau solusi yang diberikan pemerintah dengan merelokasi para PKL untuk berdagang di tempat yang baru, sedangkan tidak semua PKL memiliki kemampuan untuk bisa menyewa kios yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga lagi dan lagi mereka tetap berjualan di pinggir-pinggir jalan.

Maka. seharusnya pemerintah bukan hanya merelokasi tempat PKL tetapi juga memfasilitasi mereka dengan menempati tempat yang baru tanpa harus membayar atau menyewa. Karena bukan para PKL tidak mau berjualan di kios yang telah disediakan, tetapi tidak semua PKL memiliki modal yang cukup untuk bisa membayar swa kios untuk mereka berjualan.

Inilah potret sistem kapitalisme yang menjadi asas lahirnya kebijakan dan aturan yang berlaku di negeri ini. Pemerintah hanyalah dijadikan regulator bukan sebagai pelayan untuk mengurusi urusan rakyat. Sehingga setiap pengurusan yang dilakukan oleh pemerintah semua tak jauh dari kata materi dan keuntungan.

Sehingga bisa dipastikan persoalan hidup yang dialami rakyat akan terus dan terus hadir dalam kehidupan mereka. Karena mereka hidup dalam sistem yang hanya fokus pada materi dan keuntungan tanpa sedikit pun peka terhadap persoalan ekonomi yang mendera rakyat.

Oleh karena itu, mewujudkan kota tertib, aman, nyaman dan rakyat makmur dan sejahtera membutuhkan sistem yang komprehensif. Yaitu sebuah sistem yang mampu menjadi problem solving dalam kehidupan rakyat.

Adalah sistem berbasis syariat Islam yang dijalankan oleh seorang pemimpin yang mendedikasikan dirinya sebagai pelayan dan pengurus rakyat serta menjadikan kekuasaannya sebagai amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.

Sehingga tak terbersit sedikit pun untuk mendapatkan keuntungan dari kekuasaan yang berada di pundaknya, melainkan menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utamanya dan dijalankan dengan sepenuh hati.