Berita Terkini

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama kembali menggulirkan program Kemandirian Pesantren. Untuk tahun 2023, program ini juga akan diarahkan pada pembantukan pesantren sebagai Community Economy Hub.

Konsep ini dibahas bersama dalam Rakor Program Kemandirian Pesantren tahun 2023 di Jakarta. Giat yang dibuka Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani berlangsung tiga hari 2- 4 Februari 2023.

Ali Ramdhani mengingatkan bahwa Kemandirian Pesantren menjadi salah satu program prioritas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Digulirkan kali pertama pada medio 2020, program ini bertujuan mewujudkan pesantren yang mandiri secara ekonomi dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Pesantren kerap kali menjadi institusi yang terseret-seret oleh kepentingan yang tidak ada signifikansikansinya dengan fungsi pesantren. Hal tersebut dimungkinkan karena pesantren tidak memiliki kekuatan yang mandiri dalam ruang ekonomi. Oleh karena itu, Menteri Agama sejak awal telah menyampaikan cita-cita agar pesantren ajeg dalam eksistensinya sebagai sebuah lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Maka salah satu persyaratannya adalah kemandirian pesantren,” ungkap Ali Ramdhani di Jakarta, Rabu (2/2/2023).

Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini menyebutkan, sekarang ada lebih dari 37.000 pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama dengan empat juta santri aktif. Ini merupakan kekuatan yang luar biasa jika dapat dikelola secara efektif. Dalam hal Kemandirian ekonomi, akan lebih mudah terwujud jika tercipta suatu sistem yang mendukung pesantren untuk saling menjalin relasi dalam membangun lini usaha.

“Maka program Kemandirian Pesantren yang akan berjalan pada tahun ketiga ini harus sudah mengarah pada tujuan membentuk ekosistem ekonomi pesantren yang saling terkoneksi, atau yang kita sebut Community Economy Hub. Jika 37.000 pesantren ini menjadi titik-titik yang terhubungkan satu sama lain, maka cita-cita kita semua dalam membangun pesantren mandiri semakin dekat terwujud,” ucap Kang Dhani, panggilan akrabnya.

Hal senada disampaikan Staf Khusus Menteri Agama, Mohammad Nuruzzaman. Menurutnya, Community Economy Hub Pesantren diharapkan menjadi sebuah sistem untuk mencapai cita-cita bersama kalangan pesantren, di mana terjalin hubungan yang saling mendukung. Pesantren yang telah memiliki unit usaha kuat dapat mengajak pesantren lainnya agar turut meningkatkan ekonominya, sehingga terjadi interaksi untuk saling belajar dan memotivasi.

“Oleh karena itu selain mematangkan pelaksanaan program inkubasi bisnis tahun ini, kita juga harus fokus melakukan evaluasi berkelanjutan pada Program Inkubasi Bisnis tahun-tahun sebelumnya. Penekanannya terutama pada pentingnya pendampingan intensif terhadap usaha yang dijalankan pesantren,” ucap Nuruzzaman.

Nuruzzaman juga menekankan pentingnya membentuk Sumber Daya Manusia yang memiliki jiwa enterpreneur dan siap membangun pesantren. “Bagaimana ke depannya agar santri yang berada di pesantren juga turut mengerti, memahami, dan mampu mengimplementasikan ilmu tentang ekonomi atau bisnis. Pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami peningkatan usia produktif atau bonus demografi, maka santri harus turut mengambil peran. Salah satunya adalah dengan memahami segala ilmu menyangkut kewirausahaan sehingga siap dan mampu menghadapi tantangan dikemudian hari,” jelas Nuruzzaman.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono Abdul Ghofur menjelaskan Rapat Koordinasi Kemandirian Pesantren digelar dalam rangka menysukseskan pelaksanaan Program Kemandirian Pesantren tahun 2023. “Kita betul-betul akan memulai start menjalankan program yang menjadi prioritas Menteri Agama untuk tahun ketiga. Oleh karena itu seluruh tim, baik Tim Ahli, Tim Pokja Kemandirian Pesantren, dan Tim Asistensi berkumpul untuk mematangkan semua konsep,” terang Waryono.

Waryono yang juga Penanggung jawab Tim Pokja Kemandirian Pesantren mengatakan tahun 2023 Kemenag telah menargetkan sebanyak 1.500 pesantren untuk menjadi bagian dalam program Inkubasi Bisnis Pesantren.

“Kita berharap dengan pengalaman pada tahun sebelumnya, maka kita semakin matang dalam mempersiapkan dan mendampingi para penerima manfaat Inkubasi Bisnis Pesantren di tahun 2023,” ucap Waryono.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menag Yaqut Cholil Qoumas menghadiri Anugerah Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di gelar di Theater Tanah Airku Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Helat ini digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai rangkaian peringatan Satu Abad NU.

Penghargaan diberikan kepada tokoh dan pesantren yang berjasa dan berkontribusi bagi kemajuan negara dan peradaban umat. Penghargaan sekaligus sebagai wujud terima kasih atas dedikasi dan perjuangan para tokoh dan pesantren, tidak hanya berkontribusi bagi kemajuan perkembangan Nahdatul Ulama tapi juga bagi perubahan dan perkembangan peradaban.

Ada sejumlah kategori penghargaan, antara lain: Lembaga dan Individu Internasional, Tokoh Nasional untuk Jasa dan Kontribusinya bagi Negara, Kategori Pesantren Berusia Satu Abad, Kategori Pengabdi Sepanjang Hayat,  Kategori Pejuang NU Sub Kategori Penandatangan Naskah Pendirian NU, Pejuang NU Sub Kategori Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, dan Pejuang NU Sub Kategori Rais ‘Aam.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hadir membacakan penerima kategori penerima penghargaan kategori Pesantren Berusia Satu Abad. Menag menyampaikan apresiasinya kepada penerima penghargaan dan berharap kiprah dan jerih payah para pejuang tetap dapat terus dilanjutkan.

“Saya bagian kecil dr pondok pesantren telah berbangga hati kepada bapak ibu sekalian yang telah menjaga pesantren dan tetap memberikan pengabdian terbaiknya kepada agama, umat dan negara khususnya,” terang Menag di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa kegiatan hari lahir Satu Abad Nahdlatul Ulama dirancang bukan hanya menggambarkan satu abad kiprah NU tapi juga  bagaimana kinerjanya pada perjalanan abad ke-2.

“Pada peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama, kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya terkait capaian Nahdatul Ulama 1 abad ini, namun juga bagaimana pokok-pokok akidah yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang,” ujar Gus Yahya, panggilan akrabnya.

Kegiatan Anugerah Satu Abad NU ini  dihadiri oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Presiden ke 5 Indonesia Megawati Soekarno Putri, Ibu Negara Ke 5 Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Para Tokoh Nahdatul Ulama.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Indonesia menargetkan menjadi produsen makanan dan minuman halal nomor 1 dunia pada 2024. Guna mendukung hal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) memiliki target pencapaian 1 juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha.

Selain itu,  sebagai leading sector jaminan produk halal (jph), BPJPH juga harus melakukan lompatan capaian sertifikasi halal untuk mengejar target 10 juta produk bersertifikat halal di 2024. Penegasan ini disampaikan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawas Jaminan Produk Halal, di Jakarta.

“Tahun ini kita punya target 1 juta sertifikasi halal gratis. Tapi jangan berhenti di sana, karena kita harus melakukan lompatan sehingga 2024 tercapai 10 juta produk bersertifikat halal,” ujar Aqil Irham, Senin (30/1/2023).

Rakornas ini dihadiri perwakilan dari 34 Satuan Tugas (Satgas) Halal Provinsi. Turut hadir, Sekretaris BPJPH E.A.Chuzaemi Abidin, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Siti Aminah, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Dzikro, dan Plt. Kepala Pusat Standardisasi dan Kerjasama JPH M. Sidik Sisdiyanto.

Untuk mencapai target capaian tersebut, BPJPH akan melakukan enam upaya percepatan. Pertama, pelatihan 30 ribu pendamping proses produk halal. “Bulan Februari akan kita jadikan bulan pelatihan. Kita targetkan pelatihan bagi 30 ribu pendamping selesai di Februari,” ujar Aqil.

Kedua, program kantin halal. Program ini bertujuan untuk mendorong kantin-kantin di seluruh satuan kerja Kemenag untuk bersertifikat halal. “Sertifikasi halal ini harus kita mulai dari rumah sendiri. Kita akan mulai di Kantin Kemenag di Lapangan Banteng dan Thamrin, kemudian Kantin Itjen Kemenag di Cipete, serta Kantin BPJPH di Pinang Ranti,” kata Aqil.

Ketiga, memperkuat kemitraan dengan Kementerian/Lembaga (K/L). Keempat, fasilitasi sertifikasi halal reguler bekerja sama dengan berbagai stakeholder.

“Kemarin kita sudah bertemu dengan 22 K/L dan berkomitmen untuk menyiapkan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi self declare maupun reguler. Program kemitraan ini juga harus diturunkan ke seluruh daerah,” terang Aqil.

Kelima, kampanye mandatori halal. “Kampanye ini akan dilakukan di 1.000 titik pada 34 provinsi. Kita harus memastikan kewajiban sertifikasi halal akan tersosialisasi di 34 provinsi di Indonesia,” tegas Aqil.

Terakhir, BPJPH juga akan melakukan pengawasan secara berkesinambungan. “Pengawasan ini menjadi kunci. Karenanya keterlibatan seluruh stakeholder amat diperlukan. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terpapar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal ini,” tandasnya.

Selanjutnya, enam program ini akan akan dibahas lebih rinci dalam Rakornas Pengawas Jaminan Produk Halal yang berlangsung selama tiga hari mulai 30 Januari – 1 Februari 2023. Selain dihadiri Satgas Halal Provinsi, Rakornas Pengawas Jaminan Produk Halal  juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BPOM, Kementerian Pertanian, dan sejumlah pemangku kepentingan halal lainnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Indonesia berhasil mengamankan inflasi di angka 5,51% pada Desember 2022. Meskipun demikian, bukan hal yang mudah menghadapi tantangan berat dalam penyediaan pangan di masa mendatang. Hal ini disebabkan belum seluruh sektor dapat pulih dari pandemi, tidak terkecuali produksi dan distribusi pangan global.

Untuk itu, diperlukan langkah antisipatif dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan juga tekanan geopolitik dunia.

“Dampak perubahan iklim dan iklim ekstrem sangat sulit diprediksi. Begitu pula tekanan geopolitik dunia yang menyebabkan harga pangan melambung, serta memicu krisis pangan global. Semuanya menjadi tantangan yang harus kita antisipasi bersama,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2023 di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/01/2023).

Lebih lanjut, Wapres meminta agar Kementerian Pertanian dapat mendorong pengembangan industri pertanian melalui penetapan target produksi dan sasaran lokasi komoditas pangan.

“Kementerian Pertanian agar mengidentifikasi komoditas pangan yang tepat dalam menghadapi krisis pangan dunia, serta fokus mendorong pengembangannya, termasuk penetapan target produksi dan lokasinya,” imbaunya.

Selain itu, Wapres juga meminta Kementerian Pertanian untuk merumuskan inovasi dalam peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah produk pertanian, sebagai upaya memajukan industri pertanian tanah air.

“Kementerian Pertanian saya minta membuat terobosan-terobosan untuk lompatan peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah produk pertanian,” pinta Wapres.

“Harapannya, walaupun lahan terbatas, produktivitas dan pendapatan petani dapat terus ditingkatkan,” imbuhnya.

Lebih jauh, dalam mendorong terwujudnya kemajuan industri tanah air tersebut, Wapres menekankan pentingnya kerja sama antarinstansi dalam menciptakan inovasi, khususnya dalam bidang industri teknologi pertanian.

“Perlunya menggandeng berbagai pihak, baik petani individu maupun kelompok, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penelitian, sehingga tercipta inovasi-inovasi aplikatif seperti penemuan bibit unggul, teknologi pertanian, serta sarana dan prasarana pertanian,” terang Wapres.

Di sisi lain, terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian, Wapres meminta agar terus dibangun sinergi dengan pemangku kepentingan, khususnya dalam pendampingan dan pembinaan para petani dalam negeri.

“Terkait pembiayaan petani, terutama KUR Pertanian, perlu terus dibangun sinergi dengan pihak bank, serta peningkatan pendampingan dan pembinaan petani agar lebih mudah mengakses sumber pembiayaan,” pesan Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas capaian KUR yang telah diraih.

“Saya juga mengapresiasi atas capaian KUR yang selama ini dilakukan Kementerian Pertanian. Saya minta terus itu ditingkatkan,” tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berharap penyelenggaraan Rakernas kali ini dapat menghasilkan keputusan yang mampu berkontribusi secara konkret dalam menghadapi antisipasi krisis pangan dunia.

“Saya berharap, Rakernas dapat mendorong pada sinergi dan kesiapan semua pihak untuk menghadapi beragam tantangan, khususnya dalam pengendalian inflasi dan antisipasi krisis pangan dunia,” tutup Wapres.

Sebagai informasi, Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2023 dihadiri sekitar 2.800 peserta dengan rincian 1.000 peserta hadir luring dan 1.800 secara daring. Rakernas dilaksanakan selama dua hari, yaitu 25-26 Januari 2023 untuk membahas langkah-langkah konkret dalam memperkuat peran sektor pertanian sebagai pengendali inflasi dalam menghadapi krisis pangan.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyampaikan, pihaknya sedang mempercepat proses kerjasama jaminan produk halal dengan luar negeri. Hal tersebut disampaikan saat memberi sambutan dalam acara Penilaian Hasil Asesmen Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Menurut Aqil Irham, proses percepatan tersebut harus dilakukan mengingat saat ini, sesuai hasil pemetaannya, Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang sudah menyampaikan dokumen lengkap di aplikasi SIHALAL mencapai 97 lembaga dari 40 Negara.

“Kepada LHLN tersebut akan segara dijadwalkan asesmen dengan melakukan visitasi ke luar negeri,” katanya.

Tahun 2022, BPJPH telah melakukan asesmen ke-6 negara, yaitu: USA, Korea, New Zealand, Thailand, Taiwan, dan Chile. Tahun ini, pihaknya sedang menyiapkan penugasan tim asesor LHLN, yang telah dilatih dan ditingkatkan kompetensi sebanyak 144 asesor. Aqil Irham meminta agar asesor yang sudah dilatih bersiap jika ada tugas dari negara untuk mengases calon LHLN.

Sebagaimana diketahui, BPJPH sebagai lembaga yang diberi kewenangan menyelenggarakan jaminan produk halal terus melakukan berbagai langkah dalam rangka melaksanakan mandatori halal. Dalam era mandatori halal ini, sertifikasi halal menjadi kewajiban negara. Negara hadir dan bertanggungjawab menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat.

BPJPH senantiasa mengingatkan masyarakat dan semua lembaga halal luar negeri terkait kewajiban sertifikasi halal ini.

Pentahapan Kewajiban Sertifikasi Halal

Terpisah, Plt. Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal Muchamad Sidik Sisdiyanto menyampaikan agar LPH berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan mandatori halal ini. Sidik mengingatkan Pasal 4 UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan “semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal”.

Sekretaris Menteri Agama ini juga menegaskan bahwa jenis produk yang wajib bersertifikat halal tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 yang meliputi: makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, barang gunaan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan dan jasa penyajian.

Berbagai jenis produk tersebut memiliki kewajiban sertifkat halal secara bertahap. Tahapan kewajiban dimulai sejak 17 Oktober 2019. Pentahapan pertama dimulai dari makanan dan minuman yang terkena kewajiban sertifikat halal 17 Oktober 2024.

Penahapan kewajiban jenis produk lainnya mengikuti jadwal penahapan mulai 2019 s/d 2039. Khusus untuk obat, produk biologi dan alat Kesehatan, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan. Kewajiban sertifikat untuk produk di atas dilakukan sampai dengan tanggal 17 Oktober 2039.

Perpres di atas juga mengatur tentang cara pembuatan obat, produk biologi dan alat kesehatan halal yang wajib memenuhi lima kriteria sistem jaminan produk halal, meliputi: komitmen dan tanggungjawab, bahan, proses, produk, dan pemantauan dan evaluasi.

Perpres itu juga mengatur permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) atas obat tradisional dan alat kesehatan mengacu pada ketentuan mengenai standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan Produk Halal.