Banyak Salah Data saat Debat, Jokowi Diminta Klarifikasi

Banyak Salah Data saat Debat, Jokowi Diminta Klarifikasi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Debat Publik Pilpres 2019 putaran kedua yang bertemakan “Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastuktur” menyisakan banyak rasa penasaran di benak publik.

Pasalnya, diduga terdapat data dan fakta tidak akurat yang disampaikan petahana atau calon presiden nomor urut 01.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, agar tidak membingungkan publik alangkah baiknya berbagai data dan fakta yang dianggap tidak akurat tersebut diklarifikasi agar publik tercerahkan.

Klarifikasi diperlukan agar berbagai data dan fakta yang keluar saat debat tidak menjadi kontroversi atau isu yang tidak sehat di publik.

“Baiknya Pak Jokowi mengklarifikasi beberapa data dan fakta yang beliau sampaikan saat debat,” kata Fahira di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/2/2019).

Ia mengingatkan bahwa Jokowi selain capres, juga presiden di mana semua informasi yang beliau keluarkan harus akurat karena ini soal capaian, kinerja dan kondisi Indonesia.

“Bisa jadi, tim pemenangan Pak Jokowi punya data dan fakta yang berbeda dengan data atau fakta yang dipunyai lembaga resmi atau yang dihimpun berbagai organisasi masyarakat sipil. Makanya harus diklarifikasi, sehingga publik tidak bingung dan bimbang serta mengetahui kebenarannya,” tambah Fahira.

Menurut Fahira, dalam mengelola sebuah negara, data bukan sekedar deretan angka, tetapi adalah dasar atau pijakan awal dalam perencanaan pembangunan.

Penggunaan data yang akurat menjadi prasyarat keberhasilan program pembangunan nasional.

Misalnya perbedaan data yang sangat signifikan terkait impor jagung antara yang disampaikan Jokowi dengan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2018.

Perbedaan data seperti ini jika tidak diklarifikasi, lanjut Fahira, tentunya akan menyusahkan perencanaan pembangunan pertanian khususnya jagung.

Ia juga menyayangkan tentang  klaim bahwa dalam tiga tahun terakhir tidak terjadi kebakaran lahan hutan dan lahan gambut, padahal data resmi dari KLH sejak 2016 masih terjadi kebakaran.

“Makanya harus diklarifikasi. Data dan fakta ini adalah indikator yang paling kuat dan tepat untuk melihat apakah negeri ini baik-baik saja atau malah banyak hal yang harus diperbaiki,” pungkasnya.

 

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses