JAKARTA (jurnalislam.com)– Baitul Maqdis Institute (BMI) menyambut baik keputusan sejumlah negara Barat seperti Inggris, Prancis, Kanada, Australia, Portugal, dan lainnya yang secara resmi mengakui keberadaan serta kedaulatan Negara Palestina. Namun, BMI menegaskan bahwa pengakuan tersebut harus dibaca secara kritis agar tidak berhenti pada simbolisme politik belaka.
“Langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina yang telah lama mengalami penjajahan, apartheid, dan penindasan. Meski demikian, pengakuan ini datang sangat terlambat,” kata Direktur Eksekutif BMI, Pizaro Gozali Idrus, dalam keterangan pers yang diterima jurnalislam.com, Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, rakyat Palestina telah mengalami penderitaan selama lebih dari satu abad, dengan kehancuran besar-besaran yang terus berlangsung hingga hari ini, khususnya di Jalur Gaza. “Pengakuan yang terlambat dan dilakukan tanpa langkah nyata hanya akan menjadi hiburan sesaat yang kosong, jauh dari substansi penyelesaian masalah,” tambahnya.
BMI menegaskan bahwa pengakuan Negara Palestina seharusnya dibarengi dengan langkah nyata dan tegas, bukan sekadar pernyataan politik. Lembaga ini menyerukan agar negara-negara yang telah mengakui Palestina segera:
– Menghentikan penjualan senjata ke Israel,
– Memutus kerja sama militer dan keamanan,
– Membekukan hubungan ekonomi dan politik dengan Israel,
– Menyeret para pejabat Israel yang terlibat genosida ke pengadilan internasional, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir, Menteri Pertahanan Israel Katz, hingga Kepala Militer Eyal Zamir.
“Tanpa langkah-langkah strategis tersebut, pengakuan ini hanya bersifat simbolik dan tidak berpengaruh terhadap nasib rakyat Palestina,” tegas BMI.
Siaran pers tersebut ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Baitul Maqdis Institute, Pizaro Gozali Idrus, dan Direktur Utama BMI, KH. Fahmi Salim, Lc., M.A.
