Penulis: Admin

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Agus Rianto terkait penyebab kematian Siyono. Brigjen Pol Agus Riyanto di Harian Republika, Senin (4/04/2016) dalam halaman 9 menyatakan, Polri telah melakukan otopsi yang hasilnya Siyono meninggal karena luka akibat benturan kepala. 

“Pertama. Polri telah melaksanakan otopsi dan hasilnya menunjukkan Siyono meninggal Karena Luka akibat benturan di Kepala,” kata Agus dalam pemberitaan tersebut.

Sedangkan menurut 9 dokter tim forensik Muhammadiyah dan 1 dokter forensik Polda Jawa Tengah, sewaktu diotopsi pada Ahad (3/4/2016) lalu kondisi jenazah Siyono menunjukkan bahwa jasad belum pernah dilakukan otopsi.

“Jadi, fakta ilmiah otopsi menunjukkan tidak ada tanda-tanda jenazah pernah dilakukan otopsi (seperti dijelaskan Dokter Gatot, Ketua Tim Forensik yang juga didampingi dokter forensik dari Polda pada saat konpress di depan rumah Bu Suratmi setelah proses autopsi selesai),” tandas Dahnil dalam akun Facebooknya, Senin (4/4/2016).

Dahnil mengaku tidak memahami otopsi macam apa yang dilakukan Polisi versi Brigjen Agus. Sebab, tim dokter forensik Muhammadiyah dan Polri saat itu menemukan tubuh Siyono mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh seperti dada dan bagian lain yang diakibatkan benda tumpul.

“Tapi karena tingginya etika dan profesionalitas, ketika ditanya wartawan apakah itu penyebab kematian Siyono, dokter Gatot menyatakan belum kami simpulkan menunggu Uji Mikroskopis atau Uji Lab, dan Akan disampaikan nanti setelah uji lab,” lanjut Dahnil.

Dahnil juga membantah pernyataan Brigjen Pol Agus Riyanto dalam pemberitaan Republika diatas, yang menyatakan bahwa luka di kepala Siyono itu timbul karena Siyono melakukan perlawanan terhadap anggota Densus 88 saat di dalam mobil.

“Berkaitan bahwa luka diperoleh karena Siyono melakukan perlawanan, Dokter Forensik Muhammadiyah telah menemukan faktanya, dan akan menyampaikan secara lengkap setelah uji laboratorium,” ujar Dahnil.

Pernyataan kontroversi Agus Rianto lainnya, yang juga dimuat di Harian Republika itu juga menyebut bahwa, Polri telah melakukan penanganganan sesuai prosedur hukum dan mengimbau masyarakat untuk tidak membuat-buat opini.

“Selama ini Polri sudah melaksanakan penanganan Siyono sesuai prosedur hukum, tidak ada yang ditutup-tutupi. Polri sudah menjelaskan semua. jadi, Masyarakat jangan sampai membuat-buat opini,” klaim Agus.

Menurut Dahnil, justru Polri melalui Brigjen Agus beropini tanpa didasari pemahaman hukum yang baik. Sebab, Komnas HAM yang meminta Muhammadiyah untuk mengungkap kasus Siyono, mempunyai hak penyelidikan. Artinya sampai pada proses pencairan fakta melalui otopsi.

“Nah, apa yang dilakukan Muhammadiyah melalui outopsi atas permintaan Komnas HAM bukan opini, tetapi berusaha menemukan fakta melalui usaha ilmiah. Justru Polri yang berusaha membangun opini tanpa dasar pijakan ilmiah seperti bisa menyebut kematian Siyono akibat benturan di kepala. Padahal fakta ilmiah menunjukkan tidak pernah ada otopsi sebelumnya seperti yang disampaikan dokter Gatot yang tidak dibantah oleh Dokter forensik dari Polri sendiri,” bebernya.

Oleh karena itu, melalui proses otopsi tersebut Muhammadiyah justru sedang membantu kepolisian untuk menjadi lebih professional dan menghargai hukum serta melindungi hak hidup warga negaranya.

“Ini saatnya kita bantu Polisi berubah menjadi lebih baik melalui membantu Bu Suratmi istri Almarhum Siyono mencari keadilan,” pungkasnya.

Sumber: Facebook Dahnil Anzar Simanjuntak | Editor: Ally Muhammad Abduh | Jurnalislam

SURAKARTA (Jurnalislam.com) – The Islamic Study and Action Center (ISAC) merilis data dan analisanya terkait jenazah Siyono. Melalui sekretarisnya, Endro Sudarsono, ISAC mendesak Kapolri harus melakukan rekonstruksi guna mengetahui penyebab pasti kematian pria asal Dusun Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten itu.

“Bersama Jaksa Penuntut Umum, demi meyakinkan, demi pembuktian di pengadilan mohon dilakukan rekontruksi untuk mengakhiri polemik apakah Siyono melakukan perlawanan atau tidak terhadap Densus 88,” kata Endro dalam rilisnya kepada Jurnalislam, Rabu (6/4/2016).

Selain itu, ISAC juga meminta Kapolri untuk memproses oknum penyidik yang membunuh Siyono.

“Demi penegakan hukum dan HAM, demi rasa keadilan, maka ISAC meminta kepada Kapolri untuk memproses hukum, baik Kode Etik Polri maupun Pidana Umum terhadap oknum Penyidik Densus yang melakukan tindakan yang berakibat hilangnya nyawa Siyono,” jelas Endro.

Reporter: Dyo | Editor: Ally Muhammad Abduh | Jurnalislam

 

Berikut beberapa data yang berhasil dihimpun ISAC selengkapnya:

I. Menurut Sertifikat Medis Penyebab Kematian Siyono yang dikeluarkan RS Polri Jakarta diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Siyono meninggal dunia pada hari Kamis, 10 Maret 2016

2. Sebab kematian Siyono diperoleh dari Pemeriksaan Luar Jenazah

3. Surat kematian ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.F, DFM pada tanggal 11 Maret 2016

II. Menurut Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Brigadir Jenderal Arthur Tampi menyatakan penyebab kematian Siyono, adalah adanya pendarahan di rongga kepala bagian belakang

Arthur menjelaskan, dari hasil visum yang dilakukan Jumat, 11 Maret 2016, di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, ditemukan pendarahan di rongga kepala serta memar di kepala Siyono.

"Kami memeriksa semuanya, termasuk CT scan untuk kepala. Memang kami dapati ada luka memar pada kepala bagian belakang," katanya saat memberi keterangan pers di Markas Besar Polri Jakarta, Senin, 14 Maret 2016.

Arthur menuturkan, diduga penyebab pendarahan dan memar tersebut adalah karena terbentur benda tumpul. Di samping itu, dalam visum juga ditemukan adanya memar di wajah, tangan, dan kaki Siyono.

Ill. Menurut Ahli Forensik Prof. Dr. dr. Gatot Sudarto Ketua Tim Forensik Muhammadiyah berdasarkan pengamatan Visual diperoleh data bahwa jenazah Siyono terdapat luka lebam akibat benda tumpul dan sebagian tulang retak dan patah

IV. Menurut AKBP Dr. dr. S. Hastry, Sp.F, DFM Ahli Forensik dari Polda Jateng diperoleh informasi bahwa terdapat luka akibat kekerasan

 

Berdasarkan informasi dari fakta-fakta Ahli Forensik dari RS. Polri Jakarta, Ahli Forensik Muhammadiyah dan Ahli Forensik Polda Jateng bisa dirangkum bahwa jenazah Siyono:

1. Ada pendarahan dirongga kepala bagian belakang

2. Adanya memar diwajah, tangan dan kaki

3. Dibagian dada banyak tulang yang retak dan patah

 

Sedangkan terkait penyebab kematian disimpulkan oleh Tim Forensik Muhammadiyah dan Ahli Forensik Polda Jateng bahwa:

1. Ada bekas-bekas kekerasan benda tumpul intravital (saat masih hidup) dan beberapa tempat patah tulang

2. Tidak ada luka tembak

 

Analisa ISAC:

1. Analisa Kondisi Jenazah.

Dari data data tersebut ternyata ditemukan luka merata disemua tubuh jenazah Siyono mulai dari kepala, badan (dada), tangan hingga kaki.

2. Analisa Yuridis terhadap Penyidik Densus yang menangani Siyono patut diduga:

A. Tindakan Penyidik Densus terhadap Siyono melanggar Peraturan Kapolri no 23 tahun 2011 Bab IV tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Pasal 19 yang berbunyi:

(1) Penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap pertama, melakukan negosiasi;

b. Tahap kedua, melakukan peringatan;

c. Tahap ketiga, melakukan penetrasi;

d. Tahap keempat, melumpuhkan tersangka;

e. Tahap kelima, melakukan penangkapan;

f. Tahap keenam, melakukan penggeledahan; dan

g. Tahap ketujuh, melakukan penyitaan barang bukti.

(2) Dalam situasi tertentu kegiatan penindakan dapat dilakukan tanpa didahului kegiatan negosiasi dan peringatan atas pertimbangan situasi darurat (emergency), berdasarkan tingkat ancaman maupun pertimbangan lainnya.

(3) Penindakan yang menyebabkan matinya seseorang/tersangka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

 

Prosedur Pasal 19 ini untuk tersangka yang tidak membawa senjata api atau Bom

B. Terjadi tindak pidana penganiayaan baik secara sendirian (pasal 351 KUHP) atau secara bersama sama (Pasal 170 KUHP)

C. Terjadi tindak pidana pembunuhan ( pasal 388 KUHP), pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)

D. Penyidik Densus Diduga Mengabaikan Undang Undang Hak Asasi Manusia No 39 tahun 1999

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 18

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannyaSetiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

KLATEN  (Jurnalislam.com) – Keluarga Siyono membenarkan pernyataan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Anton Charliyan soal keluarga permintaan jenazah Siyono untuk segera dikubur. Sebab bagi keluarga, itu menyangkut adab terhadap jenazah.

"Soal masalah keluarga minta untuk jenazah Siyo (Siyono) segera dikubur, itu karena adab seorang Muslim untuk segera menguburkan jenazah," kata kakak Siyono, Wagiyono hari Rabu (6/4/2016) di rumah Siyono, Klaten.

Sebelumnya,  Anton Charliyan mengatakan, sejak awal, polisi tidak  melakukan autopsi terhadap jenazah Siyono karena keluarga dan masyarakat tidak menginginkan.

"Saat itu, keluarganya dan masyarakat tidak menginginkan ada autopsi, ingin langsung dikubur, termasuk orang tuanya, bahkan istrinya," ujar Anton di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Tapi, karena ada desakan-desakan dari pihak aparat desa dan Densus 88 untuk tidak melakukan autopsi, justru membuat pihak keluarga makin curiga. Terlebih, adanya dukungan dari kaum muslimin termasuk PP Muhammadiyah akhir nya membuat keluarga tergerak melakukan autopsi.

"Tapi keluarga kami selalu didesak dari aparat desa dan Densus 88 untuk tidak autopsi, ini juga menggerakkan kaum muslimin dan keluarga kami untuk autopsi," imbuhnya.

Pihak keluarga juga mengatakan, saat menandatangani surat serah terima jenazah, tidak ada keterangan apa-apa terkait autopsi.

Bahkan, saat pengambilan mayat, dari pihak Densus mengatakan kematian Siyono sudah takdir.

"Pokoknya mereka hanya ngomong,  ini sudah takdir. Gitu aja," tukasnya.

Namun yang semakin membuat curiga, keluarga didatangi orang-orang tak dikenal yang diduga polisi dan membujuk Suratmi untuk merelakan kematian Siyono. Bahkan Suratmi mendapat dua gepok uang.

Sejak itulah Suratmi ingin kematian suaminya diusut. Uang itu kemudian dia serahkan kepada Pengurus Pusat Muhammadiyah. Selanjutnya, Suratmi meminta bantuan Muhammadiyah untuk memberikan advokasi.

Pada Ahad (3/4/2016), Tim Dokter Forensik Muhammadiyah berhasil melakukan autopsi terhadap jenazah S