Pengurus JITU Bersama Syeikh Kholid Al Hamudi di Hotel Ashton, Sentul, Selasa (26/7/2016)
SENTUL (Jurnalislam.com) – Ketua Yayasan Menara Al Islamiyah Syeikh Khalid Hamudi, menyatakan dukungannya atas adanya organisasi Jurnalis Islam Bersatu (JITU). Menurutnya, JITU mempunyai peran besar memperjuangkan Islam melalui media.
“Kalian memegang peran besar dalam Islam. Terutama dalam urusan media,” kata Syekh Kholed dalam acara diskusi mengenai Dakwah dan Media Islam, di Hotel Ashton, Sentul, Selasa (26/7/2016).
Syeikh Kholid menilai, keberadaan media-media sekuler telah menyesatkan pandangan umat dari agamanya. “Maka dari itu kalian punya tanggung jawab untuk berperan dalam hal itu dan meluruskan hal tersebut,” terangnya.
Ulama kelahiran Saudi Arabia itu berharap JITU bisa diakui oleh negara. Oleh sebab itu, ia meminta JITU untuk terus menjaga komunikasi internal hingga pemantapan SDM.
Syeikh Khaled mengundang JITU untuk bersilaturahim dan berdiskusi terkait dakwah dan media Islam. Acara itu disambut baik oleh pengurus beserta dewan Syuro JITU.
Reporter: Muhammad Fajar, Hardiansyah | Editor: Ally Muhammad Abduh
ECR Solo Santuni Siswa STTD Al Hikam, Tipes, Serengan, Solo, Senin (25/7/2016).
SURAKARTA (Jurnalislam.com) – Emergency and Crisis Responce (ECR) Solo memberikan santunan uang sekolah bagi siswa-siswi murid Al Hikam, Tipes, Serengan, Solo, Senin (25/7/2016).
Ketua ECR Solo, Ridwan mengatakan, aksi penyaluran donasi bagi pelajar merupakan salah satu program ECR. Ridwan menjelaskan, ECR tidak hanya merespon musibah bencana saja, akan tetapi dalam aksi sosial kemanusiaan.
“Alhamdulillah kami hari ini menerima bantuan dari mukhsinin untuk diserahkan pada dhuafa. Kebetulan di STTD Al Hikam ada anak keluarga mujahid yang membutuhkan biaya sekolah. Semoga bisa digunakan dengan baik, kami juga menerima dan menyalurkan santunan dari donatur berupa apapun untuk kami serahkan yang berhak,” terang Ridwan.
Kedatangan ECR disambut Kepala Sekolah STTD Al Hikam, Ustadz Saerozy S.Pd.I. Ia berharap ada donatur lain yang mau berpatisipasi memikirkan Sekolah tahfidz tersebut.
“Jazakumullah atas bantuan dari ECR, selaku kepala sekolah kami berharap istiqomah mau membantu, dan semoga bermanfaat bagi KBM di sekolah kami dan kedepan ada lebih banyak yang mengikutinya” kata Ustadz Saerozy yang telah hafidz Al Qur’an itu.
BIMA (Jurnalislam.com) – Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan HM Nor keberatan Bima disebut sebagai sarang teroris.
“Bima selama ini aman-aman saja. Tidak ada aksi teror yang terkait dengan radikalisme,’’ katanya sebagaimana dilansir lombokpost, Senin (25/7/2016)
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menetapkan wilayah NTB masuk zona merah paham radikalisme. Kabupaten Bima salah satu daerah yang jadi atensi khusus. Bahkan jadi sampel peneletian Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme.
‘’Selama ini tidak ada aksi radikalisme atau terorisme di Bima,’’ tegasnya.
Ia menyayangkan karena stigma itu berimplikasi terhadap kemajuan Kabupaten Bima. Membuat sejumlah investor enggan untuk investasi di Bima.
‘’Ini jelas sangat merugikan kita,’’ tandasnya.
Dahlan meminta, pihak-pihak terkait tidak mendramatisir masalah teroris. Setiap ada kejadian, Bima selalu disebut dan dikaitkan.
‘’Kalau kejadiannya di Jawa atau Poso. Bima jangan disebut-sebutlah. Kita di sini aman, tidak ada teroris,’’ terangnya.
Menurutnya, sejauh ini Bima aman dari aksi terorisme. Buktinya setiap ada kegiatan ataupun perhelatan besar mereka tetap berjalan mulus tanpa ada konflik. “Karena Bima memang bukan saranya teroris,”tegasnya lagi.
Ia berharap masyarakat tidak panik dengan stigma yang dimunculkan itu. Sebaliknya, masyarakat harus menunjukkan Bima daerah yang damai dan aman.‘’Kita harus buktikan kepada dunia jika Bima bukan sarang teroris,’’ pungkasnya.
Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Dompu, Drs H. Samsul H. Ilyas
DOMPU (Jurnalislam.com) – Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Dompu, Drs H. Samsul H. Ilyas menyatakan bahwa tantangan bagi orang tua saat ini adalah mendidik generasi kita menjadi generasi yang islami. Pernyataan itu disampaikan dalam acara tabligh akbar “Mendidik Generasi Islam Sebuah Tantangan di Akhir Zaman” di Masjid Umar bin Khottob Desa O’o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, NTB, Ahad (24/7/2016).
“Hari ini tantangan luar biasa yang kita hadapi, generasi kita dihadapkan dengan minuman keras dan narkoba serta dengan perkembangan tekhnologi yang semakin luas dan tanpa kontrol,” katanya.
“Maka salah satu fungsi kami (kemenag) yaitu melakukan pembinaan-pembinaan intensif kepada generasi muda supaya mereka bisa memahami nilai-nilai Islam sedini mungkin serta bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat,” sambungnya.
Samsul menambahkan, untuk mendidik generasi yang Islami umat Islam harus menjadikan rumah sebagai madrasah pertama sebelum masuk madrasah formal. Selain itu, untuk mewujudkan generasi Islam yang kuat dan berkarakter adalah dengan menanamkan pemahaman tauhid yang benar kepada generasi muda Islam.
“Untuk menjadikan generasi kita kuat dan berkarakter sangat diperlukan penanaman tauhid yang benar dan baik,” tegasnya.
Dengan melihat kondisi hari ini yang sudah semakin memprihatinkan maka perlu pendidikan ataupun madrasah yang baik untuk anak-anak kita.
“Kita wajib menanamkan nilai agama kepada generasi, agar tidak terjadi hal hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.
Islamic Center As-Salam Dompu Adakan Tabligh Akbar Mendidik Generasi Islam, , Ahad (24/7/2016)
DOMPU (Jurnalislam.com) – Yayasan Islamic Center As-Salam Kabupaten Dompu menggelar acara di Masjid Umar bin Khattab Desa O’o Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Ahad (24/7/2016).
Ketua Yayasan Islamic Centre As-salam Ustadz Muhammad Taqiyudin S.Pd.I mengatakan acara bertema “Mendidik Generasi Islam, Sebuah Tantangan di Akhir Zaman” digelar dengan harapan untuk membangkitkan semangat generasi muda Islam dalam membawa kejayaan Islam.
“Sesuai dengan tema yang kami usung yaitu mendidik generasi Islam sebuah tantangan di akhir zaman, kami berharap semua generasi muda Islam bisa mendapatkan semangat ataupun spirit baru agar kedepannya mereka bisa menjadi generasi yang membawa kejayaan Islam,” kata Ustadz Taqiyudin.
Ustadz Taqiyudin melanjutkan, peranan pemuda di dalam menyongsong kembali kejayaan Islam sangat vital. “Oleh karena itu, setelah mendapatkan pencerahan ini kami berharap para generasi muda Islam tetap termotivasi untuk terus memperjuangkan Islam ini di tengah banyaknya langkah-langkah propaganda yang digencarkan oleh orang-orang di luar Islam,” harapnya.
Tabligh Akbar ini juga sekaligus memperkenalkan program baru Yayasan Islamic Center As-Salam, yaitu tahfidz quran untuk tingkat Tsanawiyah (menengah pertama).
“Yayasan Islamic Centre As-salam sudah lama membukan pendidikan untuk tingkat TK dan Ibtidaiyah, dan mulai tahun ini kita juga sudah mulai membuka program baru yaitu program tahfidzul Qur’an untuk tingkat tsanawiyah,” terang ustadz Taqiyudin.
Demo ALMANAR di depan Rumah Pengusaha Sarang Walet, Jalan Pemuda Samping Kampus Unswagati, Cirebon, Jum’at (22/7/2016).
CIREBON (Jurnalislam.com) – Aliansi Masyarakat Amar Ma’ruf Nahi Munkar (ALMANAR) Cirebon mendatangi rumah Heru, pemilik usaha sarang burung walet di Jalan Pemuda Samping Kampus Unswagati, Cirebon, Jum’at (22/7/2016).
Pasalnya, Heru telah mempekerjakan anak di bawah umur serta kerap mendzalimi karyawannya dengan tidak memberi waktu untuk shalat. Tidak hanya itu, menurut penuturan salah seorang mantan karyawan Heru kepada ALMANAR, Heru juga hanya memberi jatah makan sehari sekali dan tidak mengizinkan karyawannya keluar gudang selama 12 jam kerja.
“Tiap pagi hari sebelum jam kerja, mereka harus melakukan tugas tambahan seolah sebagai pembantu bersih- bersih rumah si Cina. Lalu dimasukkan ke gudang kerja tertutup mulai jam 8 pagi hingga jam 8 malam, tanpa sarapan. Gudang kerja dikunci dari luar, di dalamnya tak ada tempat MCK,” kata Koordidator umum ALMANAR, Ustadz Al Marwi kepada Jurnalislam, Sabtu (23/7/2016).
Meskipun sebelumnya dikabarkan telah ada kesepakatan damai antara korban dan pelaku. ALMANAR menuntut agar aparat kepolisian segara mengusut tuntas kasus tersebut.
“Kami meminta pihak kepolisian agar bertindak tegas dalam menyikapi kasus ini, kalau pihak yang berwajib tidak bisa memberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, kami akan bertindak sesuai syariat Islam,” tutur koordinator lapangan, Andi Mulya.
Terpisah, Kapolresta Cirebon AKBP Indra Jafar berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut. Indra juga menjamin tidak ada anggotanya yang disuap Heru untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sebab tersiar kabar bahwa para korban didatangi oknum polisi dan dijanjikan gaji mereka yang 8 bulan ditahan akan segera diberikan serta dijanjikan biaya pendidikan sebesar Rp 100 juta.
Saat ini Heru ditahan di Polresta Cirebon untuk penyelidikan lebih lanjut.
Silaturahim dan Halal Bi Halal Akbar Umat Islam Tasikmalaya di Pendopo Kota Tasikmalaya, Sabtu (23/7/2016).
TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Akademisi sekaligus pemerhati politik Tasikmalaya, Asep M Tamam mengatakan, misi politik ulama bukanlah menang atau kalah, akan tetapi benar dan salah. Pernyataan tersebut ia tegaskan di hadapan puluhan ulama serta sejumlah elemen umat Islam Tasikmalaya dalam acara Silaturahim dan Halal Bi Halal Akbar di Pendopo Kota Tasikmalaya, Sabtu (23/7/2016).
Asep menyinggung pencalonan salah seorang ulama Tasikmalaya, KH Aminuddin Bustomi yang akan maju pada pemilihan Walikota Tasikmalaya tahun depan.
Dosen UIN Bandung itu menjelaskan, dalam konteks Tasik yang nyantri, kemunculan ulama dalam kontestasi politik sangat menarik. Menurutnya, ia bisa menjadi simbol mempertahankan kesantrian Tasikmalaya.
“Hanya saja, konsep berpolitiknya harus jelas. Pertaruhannya besar, marwah dunia keulamaan diemban. Ulama yang identik dengan ilmu, dengan kesalehan, dengan keteladanan, harus menjadi bagian inheren dan integral. Jika dibutuhkan maju, ketiga nilai tadi harus masuk dalam proses berpilitiknya,” jelasnya kepada Jurnalislam usai acara.
“Konsep sebagai misi berpolitik ulama harus mengacu pada prinsip benar-salah, bukan menang-kalah,” sambungnya.
Asep menambahkan, ulama harus yakin dengan proses yang benar dia bisa mendapatkan dukungan umat. Jika menang, lanjut dia, kemenangannya dihasilkan dengan dasar kebenaran.
“Jika pun kalah, ia telah menyebarkan inspirasi dan mengajarkan politik yang sehat,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Asep mengimbau para ulama agar tidak terjebak pada politik instan yang menghalalkan segala cara. Ulama harus mengusung politik adiluhung.
“Politik adalah media dakwah para ulama. Berpolitik adalah berdakwah. Karena dakwah, jalannya harus benar,” pungkasnya.
Reporter: Aryo Jipang | Editor: Ally Muhammad Abduh
Ikatan Pelajar Muhammadiuah (IPM) Jawa Barat Mendeklarasikan Gerakan Pelajar Melek Politik di Gedung Islamic Centre Sumedang, Jumat (22/7/2016)
SUMEDANG (Jurnalislam.com) – Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Jawa Barat mendeklarasikan Gerakan Pelajar Melek Politik bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia. Kegiatan yang digagas oleh Pimpinan Wilayah (PW) IPM Jawa Barat ini diselenggarakan di sela-sela acara Sekolah Advokasi yang dilaksanakan sejak dua hari lalu di Gedung Islamic Centre Sumedang.
Selain dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sumedang, deklarasi juga diikuti oleh perwakilan pelajar Muhammadiyah se-Jawa Barat, peserta Sekolah Advokasi serta pelajar Muhammadiyah se-Kabupaten Sumedang.
Kegiatan deklarasi Gerakan Pelajar Melek Politik ini dilakukan dengan cara membubuhkan cap tangan menggunakan cat kepada selembar kain putih sepanjang 2 m. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengecapkan tangannya satu kali saja. Tapi bukan hanya peserta yang membubuhkan cap tangan, Asep Kurnia pun ikut membubuhkan cap tangannya sebagai tanda apresiasi serta dukungan bagi PW IPM Jawa Barat selaku pengusung gerakan tersebut.
“Deklarasi ini adalah bagian dari suara pelajar Muhammadiyah Jawa Barat memandang bahwa pelajar hari ini memiliki tingkat antipati yang cukup besar terhadap politik. Selain itu, kegiatan ini merupakan langkah pencerdasan terhadap pemilih pemula agar tidak menjadi sasaran empuk dari para politisi yang hanya mengedepankan kepentingan pribadinya saja,” kata Ketua Advokasi PW IPM Jawa Barat, Ihsan Abdussami. Jum’at (22/7/2016).
Ihsan menyampaikan rasa bangganya terhadap pelajar Muhammadiyah di Jawa Barat yang dengan senang hati ikut andil bagian dalam gerakan pelajar melek politik ini. Menurutnya, hal tersebut membuktikan betapa besarnya kepedulian pelajar terhadap demokrasi di negeri ini.
“Selain sebagai salah satu pembuktian ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi, lewat kegiatan ini diharapkan kedepannya pelajar Muhammadiyah Jawa Barat bisa ikut mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan problematika pelajar,” tandas Ihsan.
Sementara itu, Imawan (21), seorang peserta deklarasi yang berasal dari Depok menyatakan bahwa pendidikan politik untuk pelajar itu penting. Apalagi untuk kalangan pelajar yang notabene merupakan calon pemilih pemula yang nantinya akan mengalami masa-masa galau di balik bilik TPS.
“Dengan adanya kegiatan ini mungkin bisa menjadi solusi mengurangi jumlah pemilih pemula yang enggan datang ke TPS di hari pemilihan nanti,” kata Imawan.
Ditemui di tempat yang sama, Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia mengatakan bahwa kegiatan tersebut perlu diapresiasi oleh semua pihak. Terlebih deklarasi ini digalakan dan dideklarasikan oleh pelajar yang merupakan calon pemilih pemula dan akan segera bersentuhan dengan praktik politik praktis.
“Saya ppkir kegiatan ini perlu diapresiasi oleh semua pihak. Bagaimana sekarang kita berada ditengah-tengah masyarakat yang memiliki tingkat animo cukup rendah terhadap politik, Ikatan Pelajar Muhammadiyah masih mau bekerja dan bergerak untuk membuat gerakan semacam ini,” kata Asep.
Asep menambahkan, dirinya sangat bangga dengan semangat dan kerja keras PW IPM Jawa Barat yang terus berupaya membuat masyarakat menjadi melek politik.
Meskipun peserta deklarasinya pelajar, lanjut dia, Asep berharap deklarasi tersebut bisa menjadi pemantik bagi kalangan masyarakat lain untuk ikut menyemarakan gerakan melek politik.
Menurut Asep, apa yang dilakukan oleh PW IPM Jawa Barat ini bisa sedikit menurunkan tingkat kecenderungan masyarakat yang apatis terhadap politik dan menunjukkan kepada khalayak banyak bahwa pelajar Muhammadiyah Jawa Barat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan politik di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar.
“Terakhir saya berharap setelah ini PW IPM Jawa Barat bisa menjadi pelopor gerakan pelajar melek politik terkhusus untuk seluruh anggota IPM, dan umumnya bagi pelajar-pelajar se-Indonesia. Agar tingkat antipati terhadap politik bisa berkurang,” pungkasnya.
Kontributor: Wanda Aprilia | Editor: Ally Muhammad Abduh
SOLO (Jurnalislam.com) – The Islamic Study and Action Center (ISAC) membuat 12 Catatan terkait Revisi Undang-Undang Terorisme kepada Pansus DPR RI. Catatan tersebut disampaikan ISAC kepada anggota Pansus Nasir Djamil di sela-sela studi lapangan beberapa anggota DPR ke Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Kamis (21/7/2016).
Anggota Pansus yang hadir adalah Syaiful Bahri Ansyori dari PKB, Nasir Djamil (PKS), Arsul Sani (PPP) dan Zaky Siradj (Golkar).
Dari Pondok Ngruki hadir Direktur KH Ibnu Chanifah, M.Ag dan Wakil Direktur Sholeh Ibrahim, Yahya Abfurrahman dan Hamim Sofyan.
Masukan yang diberikan kepada Pansus adalah 12 Catatan Penindakan oleh Densus 88.
Berikut 12 Catatan ISAC untuk Pansus DPR RI terkait Revisi Undang-Undang Terorisme
Utamakan pendekatan persuasif dengan mengetahui latar belakangan atau akar persoalan.
Persoalan umum:
a. Ketidakadilan.
b. Penzaliman.
c. Politik.
d. Ekonomi.
e. Rekayasa (pesanan asing).
Jika terpaksa penindakan maka asas praduga tak bersalah dikedepankan, hindari:
a. Penyiksaan.
b. Pembunuhan.
c. Intimidasi.
d. Upaya mematikan.
Batasi persoalan hanya pada terduga yang terlibat dan barang bukti yang terkait saja, jangan sampai membias pada orang lain atau barang bukti lain yang kontra produktif dengan penindakan terhadap terduga. Seringkali Al-Qur’an digunakan sebagai Barang Bukti tanpa ada relevansinya.
Jangan kriminalisasi dan stigma agama sebagai peran pendukung atau ciri ciri “teroris” yang berdampak penilaian negatif terhadap Densus, misal ciri terduga “teroris”:
a. Berjenggot.
b. Celana cingkrang.
c. Rajin ke masjid.
d. Barang bukti Al-Qur’an.
e. Barang bukti bendera tauhid.
f. Pesantren sarang “teroris”.
Berikan prosedur penangkapan, penggeledahan dan penyitaan yang benar, cepat dan tepat. Hindari:
a. Anak di bawah umur.
b. Perlakuan kasar terhadap istri atau keluarga lain.
Waktu 7×24 jam sering disertai penganiayaan bahkan hingga terjadinya kematian.
Kasus yang melibatkan WNI yang pulang dari luar negeri hanya bisa dimintai. keterangan bagi yang diduga melanggar tindak pidana dan dikuatkan dengan 2 alat bukti yang cukup.
Korban salah tangkap harus diikuti:
a. Permintaan maaf.
b. Rehabilitasi.
c. Kompensasi
Setiap jenazah terduga “teroris” harus menyegerakan pemakaman dengan menyerahterimakannya kepada keluarga dalam keadaan siap sudah dimandikan dan dikafani. Jenazah tidak boleh ditelantarkan.
Densus harus membebaskan tersangka memilih penasihat hukum, bukan pengacara paket dari polisi.
Oknum Densus yang melakukan penganiayaan ataupun turut serta terlibat dalam hilangnya nyawa seseorang harus diberi sanksi atau diproses hukum, kecuali jika terperiksa/terduga mengancam atau melawan aparat.
Densus 88 sering melakukan target operasi “terorisme” kepada aktivis Muslim, sedangkan OPM tidak diperlakukan sebagaimana kasus “terorisme”, padahal banyak yang membunuh TNI dan Polri.
Demikian 12 Catatan ISAC terkait Revisi UU Terorisme yang ditujukan kepada Pansus DPR RI yang ditandatangani HM Kurniawan BW, S.Ag, SH, MH (Ketua) dan Endro Sudarsono, S.Pd (Sekretaris).
Penyerahan 12 Catatan ISAC ini dilakukan di Ponpes Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, saat empat anggota Pansus Revisi UU Terorisme DPR RI seperti tersebut di atas berkunjung ke pesantren tersebut.
Kunjungan untuk tujuan studi lapangan ini dihadiri Wakapolres Sukoharjo, Kapolsek Grogol, Jajaran Kodim Sukoharjo, Danramil Grogol, Sekretaris Pansus, Camat Grogol dan beberapa pejabat Pemkot Surakarta.
Penutupan Muktamar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (20/07/2016)
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Muktamar III Wahdah Islamiyah di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur secara resmi ditutup. Penutupan muktamar yang diikuti oleh 2500 perserta dari seluruh Indonesia ini dilakukan oleh Ketua Umum terpilih KH Muhammad Zaitun Rasmin.
“Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah, Muktamar III Wahdah Islamiyah saya nyatakan ditutup,” kata Ustadz Zaitun Rasmin sembari memukulkan palu sidang dalam penutupan Muktamar III Wahdah Islamiyah, Rabu (20/7/2016) petang.
Sebelumnya, kepada ribuan kader-kadernya Zaitun menyampaikan rasa terharunya atas suksesnya penyelenggaraan Muktamar ketiga ini. Terlabih muktamar ini digelar di ibu kota Jakarta yang sangat jauh dari basis utama massa ormas Islam ini, yakni Makassar, Sulawesi Selatan.
“Karena kekuatan Wahdah di ibu kota masih lemah. Ini akan memberi semangat yang lebih besar ke depan,” ungkap Zaitun.
Mengenai dirinya yang dipilih kembali menjadi Ketua Umum, Zaitun mengakui bahwa hal itu merupakan tugas dan tanggung jawab yang berat.
“Beban berat ada di pundak saya. Tugas kita ke depan tidak ringan. Apalagi kita akan kembangkan (Wahdah) ke kabupaten dan kota seluruh Indonesia,” katanya semangat.
Sementara itu Ketua Lajnah Taujihiyah Muktamar III Wahdah Islamiyah Dr H Rahmat Abdurrahman, MA., mengatakan, Ustaz Zaitun Rasmin terpilih secara mufakat untuk kembali memimpin Wahdah Islamiyah.
“Kita bermufakat memilh Ketua Umum DPP yakni Ustaz Zaitun Rasmin. Tiga dewan yang lain kita jadikan agenda dalam tim formatur,” ungkap Rahmat Abdurrahman kepada wartawan usai penutupan Muktamar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu petang (20/7/2016).
Tiga Dewan yang dimaksud Rahmat adalah Dewan Syuro, Dewan Syariah dan Dewan Pengawas Keuangan.
Rahmat menyebutkan, selain memilih Ketua Umum, Muktamar juga telah menetapkan H Muhammad Ikhwan Abdul Jalil, M.HI sebagai Ketua Dewan Syuro, H Muhammad Yusron Ansar, MA sebagai Ketua Dewan Syariah dan Dr H Abdul Hamid Habbe sebagai Ketua Dewan Pengawas Keuangan.
“Saya sendiri terpilih sebagai Ketua Harian DPP Wahdah Islamiyah yang insya Allah akan membantu Ketua Umum DPP dalam perjalanan selama lima tahun ke depan,” tandasnya.
Untuk posisi Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, Rahmat menyebut Muktamar tidak menunjuk nama untuk posisi tersebut. “Sekjen dan Bendum kami tunda, wewenang Ketum untuk menentukan hal itu,” jelasnya.
Muktamar III Wahdah Islamiyah berlangsung sejak 17-20 Juli 2016. Diikuti kurang lebih 2500 peserta dari seluruh Indonesia. Wapres HM Jusuf Kalla secara resmi membuka muktamar ini pada Selasa (19/07/2016), walaupun pembukaan secara besar-besaran telah dilakukan di Masjid Istiqlal Jakarta pada Ahad, 17 Juli 2016 lalu.
Kontributor: Shadiq Ramadhan | Editor: Ally Muhammad Abduh