BANGKOK (Jurnalislam.com) – Empat pria Muslim yang dibunuh oleh pasukan keamanan Thailand dalam serangan bulan lalu tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah selatan negara itu, menurut sebuah laporan yang dirilis oleh komite investigasi Selasa (07/04/2015).
Militer mengatakan bahwa mereka meluncurkan aksi pada 25 Maret setelah informan memperingatkan akan datang serangan ke desa Chud, provinsi Pattani. Sedangkan polisi mengaku mereka melepaskan tembakan setelah ditembak saat mendekati kelompok.
Dua orang tewas, yang berusia sekitar 23 dan 32 tahun, diduga terkait dengan Rundan Kumpulan Kecil (RKK) – salah satu kelompok perlawanan yang paling aktif di selatan.
Waedueramae Mamingi, ketua Komite Islam Pattani Tengah yang memimpin komite investigasi, meragukan keterangan militer tersebut.
"Komite menyimpulkan bahwa keempat almarhum bukanlah kaum militan dan bukan juga anggota dari kelompok militan," katanya kepada kantor berita Isra pada hari Selasa.
Dia mengatakan tidak ada "bukti jelas" yang menghubungkan mereka yang tewas dengan senapan otomatis yang dilaporkan ditemukan di dekat tubuh mereka, dan juga menyatakan keraguan tentang "keterangan lain tentang serangan itu."
Komite beranggotakan 15 orang, yang terdiri dari pejabat pemerintah, perwakilan militer dan pemimpin agama, merekomendasikan bahwa petugas yang terlibat dalam serangan itu akan dituntut dan keluarga korban memperoleh kompensasi finansial.
Tujuh tentara yang terlibat dalam serangan akan dimintai pertanggungjawabannya "pada pertengahan April," situs berita Khaosod mengutip polisi mengatakan. Kelompok ini tidak melapor ke polisi untuk panggilan pertama mereka pekan lalu.
Panitia telah dibentuk setelah orang tua korban dan tokoh masyarakat sangat tidak setuju dengan keterangan militer mengenai kejadian tersebut. Hasil investigasi direncanakan akan dirilis Jumat lalu, tetapi ditunda karena terdapat "perdebatan internal dan poin bertentangan," menurut Mamingi.
Pada waktu lalu, warga sipil Muslim telah dibunuh oleh militer, polisi atau pasukan paramiliter secara brutal.
September lalu, seorang tentara menembak dan membunuh seorang remaja 14 tahun yang sedang mengendarai sepeda motornya di provinsi Narathiwat. Tentara tersebut kemudian menempatkan pistol di tangan anak itu dan mengklaim bahwa ia adalah seorang pemberontak.
Penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa relawan militer itu telah mencoba untuk menutupi pembunuhan dan ia didakwa dengan pembunuhan.
Tiga provinsi Thailand selatan – Pattani, Yala dan Narathiwat – menegakkan sebuah kesultanan Islam yang merdeka dengan pengaruh agama besar di dunia Muslim Asia Tenggara sampai akhirnya mereka dimasukkan ke Siam setelah perjanjian Anglo-Siamese tahun 1909.
Inggris kemudian menjadi master kolonial di Malaysia dan mengontrol wilayah tersebut.
Dari tahun 1938, kampanye nasionalis licik yang diselenggarakan oleh pemerintah Field Marshall Phibulsongkhram mencoba untuk memaksakan norma-norma budaya Thai kepada Muslim Melayu, yang menolak dengan meminta beberapa hak otonomi politik dan budaya.
Namun, keadaan berubah menjadi buruk di tahun 1960-an, ketika diktator militer Field Marshall Tarit Sanarat berusaha untuk mengendalikan pesantren, yang dikenal sebagai pondok.
Beberapa kelompok Muslim mengangkat senjata dan memulai perang gerilya melawan pemerintah Thailand.
Situasi berlangsung tenang di akhir 1980-an dan "masalah Selatan" dianggap selesai. Namun, pada bulan Januari 2004, sebuah gelombang serangan baru terhadap militer, polisi dan para biksu Buddha mengguncang pemerintah Thailand.
Sejak itu, kekerasan terus berlanjut, dengan klaim lebih dari 6.000 orang tewas, baik dari kelompok Buddha atau Muslim. Kekerasan juga telah menyebabkan sekitar 11.000 orang cedera.
Pemerintahan mantan PM Yingluck Shinawatra pada tahun 2013 memulai kembali dialog perdamaian dengan pejuang Muslim, tetapi pemerintahan itu digulingkan dalam kudeta Mei lalu.
Setelah kudeta 22 Mei lalu, junta Thailand mengumumkan keinginannya untuk melanjutkan dialog resmi. Namun beberapa kelompok pejuang Muslim enggan untuk bergabung karena tidak akan ada agenda pembicaraan otonomi politik.
Deddy | Anadolu Agency | Jurniscom
