Penulis: Mazaya

Pemerintah Dinilai Perlu Gratiskan Biaya Sertifikasi Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA — Sertifikasi halal produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM belum sepenuhnya diinginkan oleh seluruh pelaku UMKM di tanah air.

Pasalnya, biaya sertifikasi dinilai masih cukup tinggi.

Di sisi lain, sertifikat halal tidak serta merta meningkatkan jangkauan pasar.

Sejumlah akademisi menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan penggratisan biaya sertifikasi halal.

Pengamat Ekonomi Syariah dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Azis Budi Setiawan, mengatakan, penggratisan biaya sertifikat halal menjadi perlu karena ketertinggalan Indonesia sebagai produsen produk halal.

“Ini ironi. Indonesia menjadi pasar utama produk halal, tapi soal produsen, 10 besar pun kita tidak masuk,” kata Azis, lansir Republika.co.id, Selasa (26/2/2019).

Azis mengatakan, Indonesia semestinya malu dengan realita yang terjadi saat ini.

Karena itu, diperlukan strategi nasional untuk mendorong pasar produk halal UMKM agar lebih berdaya saing baik di lingkup domestik maupun skala global.

Penggratisan biaya sertifikasi, dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah di tahap awal untuk mendorong kemajuan produk UMKM halal di tiap-tiap sektor.

Ia mengakui, sertifikat halal menjadi salah satu hal mendasar agar produk halal lokal diakui oleh pasar. Tanpa ada sertifikat, sulit mendapat pengakuan dan kepastian pasar.

Azis menambahkan, disaat bersamaan, negara-negara di dunia yang mengembangkan produk halal juga sudah memikirkan soal sertifikasi.

Ia mencontohkan, negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Thailand, hingga Australia menjadi contoh negara yang cukup fokus dalam pengembangan industri halal.

Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin, produk halal dari luar Indonesia akan memiliki daya tawar yang lebih kuat ketimbang produk asli dalam negeri.

“Memang yang paling mendasar harus dilakukan sosialisasi dan edukasi ke pemerintah. Ini kan harapannya produk Indonesia bisa masuk ke rantai pasok produk halal global,” ujarnya.

Emak-emak Ditangkap karena Bicara Politik, Andi Arief : Bebaskan Segera Mereka

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Polres Karawang, Jawa Barat, telah mengamankan tiga orang yang diduga dari Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (Pepes). Mereka diduga menyatakan pendapat negatif terhadap capres petahana, Joko Widodo.

 

Terkait itu, Wasekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief berharap, aparat berwajib melepaskan emak-emak di Jabar. Karena, menurut dia, kaum ibu itu hanya berbicara soal kemungkinan.

 

“Bebaskan segera ibu-ibu di jawa barat yang bicara kemungkinan dalam politik yang bisa dijelaskan alasannya. Polisi harus adil,” cuit Andi dalam akun Twitter-nya @AndiArief__, Selasa (26/2/19).

 

Andi menuduh, di kubu 01, ada pihak yang menganjurkan kekerasan, namun dibiarkan. Tapi, Andi tidak menyebut secara spesifik siapa yang dimaksudnya.

 

“Bagaimana mungkin sejumlah pendukung 01 yang sudah menganjurkan kekerasan dan kebencian justru dibiarkan jadi pejabat,” tulisnya.

 

Andi juga mempertanyakan pemaknaan dari black campaign atau kampanye hitam.

 

“Apa sih kampanye hitam itu. Contohnya tol langit. Sebab kalau ada tol langit maka kendaraan yang lewat akan keluarkan asap hitam,” sindir Andi.

 

Sebelumnya, tiga perempuan yang diamankan terkait dugaan melakukan kampanye hitam, kini statusnya telah menjadi tersangka. Ketiganya kini ditahan di Mapolres Karawang, Jawa Barat.

 

Aparat berwajib menjerat ketiganya dengan Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ekonomi Melambat, Koperasi Syariah Tetap Kuat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional melambat tak membuat kinerja koperasi goyah. Salah satunya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UGT Sidogiri, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

KSPPS BMT UGT Sidogiri mampu membukukan Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah zakat dan beban akhir tahun sebesar Rp71,77 miliar. Atas capaian tersebut membuat KSPPS BMT UGT Sidogiri tahan banting terhadap melambatnya ekonomi.

“Pendapatan SHU tahun kemarin 15,02% dan tahun sekarang 15,01%. Jadi tidak merosot tajam, apalagi dengan kondisi ekonomi yang melambat saat ini,” ujar Ketua Pengurus KSPPS BMT UGT Sidogiri KH Mahmud Ali Zain, dalam keterangan persnya yang dilansir Senin (25/2/2019).

Selain pendapatan SHU yang tetap kuat, jumlah aset KSPPS BMT UGT Sidogiri juga mengalami kenaikan Rp2,25 triliun. Jumlah aset tersebut menjadikan KSPPS BMT UGT Sidogiri sebagai koperasi syariah terbesar di seluruh Indonesia.

Sementara dalam kinerja keuangan lain, koperasi yang memiliki jumlah anggota 18.060 orang dengan kantor cabang dan cabang pembantu 288 unit yang tersebar di Jawa dan luar Jawa tersebut, memiliki non performing financing (NPF) sebesar 2,61% pada 2017.

Sementara financing to deposit ratio (FDR) sebesar 74,13%, capital adequacy ratio (CAR) 18,58% dan return on equity (ROE) 20,63% di tahun yang sama.

“Dengan pencapaian ini kami berharap kinerja tersebut terus dipertahankan oleh pengurus dan pengelola KSPPS BMT UGT Sidogiri,” kata Ali Zain.

Untuk mengembangkan pembiayaan kepada para anggota pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), KSPPS BTM UGT juga menjalankan kemitraan dengan bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BPD Jatim Syariah danBank DKI Syariah.

Selain bank syariah, KSPPS BMT Sidogiri terlibat menyalurkan dana program Ultra Mikro (UMI) Kementerian Keuangan, di mana sejak diluncurkan program tersebut KSPPS BMT UGT Sidogiri telah mampu menyalurkan program UMI Rp50 miliar kepada anggotanya.

“Banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah bermitra dengan KSPPS BMT UGT Sidogiri, membuktikan tingkat kepercayaan kepada BMT UGT Sidogiri tinggi. Hal ini akan memberikan semangat kepada manajemen koperasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para anggota dan mitra,” ujar Ali Zain.

sumber: viva.co.id

Rizal Ramli : Pidato Presiden Jokowi Ngawur dan Banyak Hoaks

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ekonom senior, Rizal Ramli berpendapat pidato kebangsaan Presiden Joko Widodo di Sentul, Bogor, Jawa Barat, kemarin, hanyalah pengulangan dari pidato-pidato sebelumnya. Bahkan, Pidato itu, banyak memakai data-data yang keliru.

 

“Pidato Presiden Widodo di Sentul kemarin tidak lain adalah pengulangan dari pidato-pidato sebelumnya, laporan tentang apa-apa yang dilakukan dengan angka-angka yang ngasal, termasuk diragukan kebenarannya,” kata Rizal melalui rilis yang diterima Jurnalislam.com, Senin (25/02/2019).

 

Menurutnya, pidato Jokowi sama seperti debat kedua. Banyak sekali data yang ngasal, ngawur dan cenderung hoaks.

 

Mantan menteri perekonomian era presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menjelaskan, penyebab klaim berlebihan yang disampaikan oleh bekas Wali Kota Solo itu, karena para pembantunya lagi-lagi kurang menyampaikan data-data yang akurat.

 

“Hal itu terjadi karena kebiasaan Presiden Widodo yang doyan mengklaim prestasi berlebihan atau over klaim dan lingkaran dalamnya memang bermental Asal Bapak Senang (ABS),” kata Rizal.

 

Rizal memberikan contoh terkait klaim soal Dana Desa. Menurut Rizal, dana desa itu adalah amanat Undang-Undang Desa. UU tersebut diperjuangkan oleh asosiasi-asosiasi kepala Desa, terutama Parade Nusantara dengan Ketua Umum Sudir Santoso dan Ketua Dewan Pembina Rizal Ramli.

 

“Pembahasan UU tersebut banyak dibantu oleh Marwan Ja’far, Ketua Fraksi PKB Ahmad Muqowam Ketua Pansus dari PPP, serta dibantu Ketua DPR Marzuki Alie,” kata Rizal Ramli.

Jokowi Disebut Doyan Over Klaim Keberhasilan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ekonom Senior, Rizal Ramli menilai pidato kebangsaan Presiden Joko Widodo di Sentul, Bogor, Jawa Barat, kemarin tentang capaian-capaiannya selama memerintah, dianggap klaim yang berlebihan.

Bahkan, data-data yang disampaikan bekas Gubernur DKI Jakarta itu cenderung kurang akurat.

Menurutnya, penyebab over klaim tersebut, lantaran lingkarannya banyak menyampaikan data yang hanya ingin menyenangkan presiden.

“Pidato di Sentul kemaren data yang ngasal, ngawur dan cenderung hoaks. Hal itu terjadi karena kebiasaan Presiden Widodo yang doyan mengklaim, ekspektasi berlebihan, over klaim dan lingkaran dalamnya bermental ABS sehingga presiden Jokowi over klaim,” katanya melalui rilis yang diterima Jurnalislam.com Senin (25/02/2019).

Mantan menteri perekonomian era presiden Gus Dur ini memberikan contoh soal Dana Desa yang diklaim dimulai era Jokowi. Menurut dia, alokasi Dana Desa lebih dari 1 miliar itu adalah amanah undang-undang Desa.

UU tersebut diperjuangkan oleh asosiasi-asosiasi Kepala Desa, terutama Parade Nusantara dimana ketua umumnya Sudir Santoso dan Ketua Dewan Pembinanya Rizal Ramli.

Dalam pembahasan UU tersebut dibantu oleh Marwan Ja’far, Ketua Fraksi PKB dan Ahmad Muqowam Ketua Pansus dari PPP serta dibantu oleh ketua DPR Marzuki Alie.

“Kok bisa-bisanya bilang Pak jokowi dimulai dari dia yang alokasi dana desa. Kalau tidak ada undang-undang, presiden tidak bisa bagi-bagi uang itu. Bisa kena tuduhan korupsi dia,” kata RR, sapaan akrabnya.

“Jadi, kebiasaan Pak Jokowi over klaim dan meniadakan prestasi orang lain ini menunjukan sikap-sikap kurang ksatria, saya mohon maaf.”

Polisi Tutup Kasus Ketua PA 212 Slamet Maarif. Apa Alasannya?

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)—Setelah mendapat banyak protes dari masyarakat, Senin kemarin (25/2019) polisi mengaku secara resmi menutup kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan ketua umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 ustaz Slamet Ma’arif.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan Slamet Maarif akhirnya dilepaskan dari tudingan tersangka.

“Pertama, adanya perbedaan antara ahli pidana pemilu dan KPUD Surakarta dalam menafsirkan makna kampanye,” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Agus Tri Atmaja lansir Detikcom Senin (25/2/2019).

“Kedua, unsur mens rea (niat jahat-red) atau niat pelaku belum bisa dibuktikan karena sampai sekarang tersangka dipanggil dan belum bisa hadir. Sedangkan kami hanya punya waktu 14 hari,” imbuh Agus.

Dan alasan yang terakhir, kata Agus, telah terjadi kesepakatan bersama dalam rapat sentra Gakkumdu Surakarta.

“Hasil pembahasan terhadap hal tersebut dengan melibatkan Sentra Gakkumdu, para ahli dengan koordinasi, diperoleh keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet Ma’arif pada saat itu belum bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti ditutup (kasusnya),” ujarnya.

 

Sebagaimana diketahui sebelumnya, ketua umum PA 212 ustaz Slamet Ma’arif dituding melakukan pelanggaran pidana pemilu saat menjadi pembicara Tabligh Akbar 212 di Bundaran Gladak ahad, (13/1/2019) yang lalu.

 

Ia dijerat dengan Pasal 492 dan 521 Undang Undang no 7 Tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye.

Komunitas Diharap Jadi Basis Perkembagan Industri Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sektor industri halal.

Hal ini tercermin dari persentase penduduk Indonesia sebesar 12,7 persen dari populasi penduduk Muslim dunia.

Potensi tersebut membuat Bank Indonesia (BI) menyebut sektor industri halal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia melalui berbagai kebijakan.

“Kebijakan-kebijakan Bank Indonesia diarahkan ke sana, mulai dari komunitas maupun strategi dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan berbagai pelaku industri untuk mengembangkan industri halal,” ujarnya di Gedung BI, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, Bank Indonesia telah membangun ekosistem halal dari sejumlah komunitas-komunitas seperti pengembangan komunitas halal, pesantren maupun pelaku industri halal.

“Ekosistemnya harus dikembangkan jadi ekonomi halal yang berbasis komunitas. Apakah pesanten maupun komunitas Muslim, ekonomi halal yang berbasis industri baik industri kelas menengah ataupun besar,” ungkapnya.

Perry mengungkapkan pertumbuhan ekonomi halal bisa memanfaatkan beberapa sektor industri seperti kuliner, fashion, pariwisata dan kosmetika.

Dia juga mengakui, saat ini produk-produk halal mulai menjadi sorotan dunia, termasuk negara non muslim.

Selain itu, industri mode syariah juga berkembang pesat di Indonesia. Belakangan, pariwisata halal tengah berkembang di Indonesia.

“Kuliner halal, fashion halal dan tourism halal. Tentu ke depan terkait dengan kosmetik halal,” ucapnya.

Dalam rangka mendukung program pemberdayaan industri halal, BI bekerja sama dengan lembaga zakat, mengoptimalkan dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf tunai, sebagai salah satu sumber pembiayaan syariah.

BI memandang pentingnya mendorong ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari bauran kebijakan.

“Pengembangan ini diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan global saat ini dan mendatang,” ungkapnya.

Ke depan, untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah secara global dan nasional, kata Perry, diperlukan peran aktif semua pihak. Ini mencakup pembuat kebijakan, pelaku ekonomi, maupun dunia pendidikan.

Sumber : republika.co.id

 

Dibanding Negara Lain, Indonesia Masih Tertinggal urusan Industri Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Peneliti Ekonomi Syariah SEBI School of Islamic Economics, Aziz Setiawan, mengkritisi posisi Indonesia yang sangat tertinggal dibandingkan Malaysia dan Thailand dalam memasarkan industri halal.

Apalagi saat ini ia melihat basis industri yang terpukul selama satu dekade dan mempengaruhi produksi produk halal.

“Kunci penting untuk masuk dan berperan kita harus benahi basis produksi halal kita,”kata Aziz baru-baru ini.

Sayangnya, menurutnya, satu dekade terakhir ini Indonesia mengalami declining di basis industri.

“Perusahaan garmen banyak terpukul, dan ketergantungan impor makin meningkat bahkan untuk kebutuhan pangan. Kita mengalami deindustrialisasi, involusi pertanian dan sektor maritime yang potensial juga belum dioptimalkan,” ujar Aziz.

Menurutnya, untuk membangun halal industrial park adalah dengan membangun halal supply chain.

Artinya, produksi barang atau jasa harus dipastikan halal dari hulu ke hilir dengan mengoptimalkan sumber daya yang menjadi keunggulan kita.

Dia mencontohkan, Malaysia yang sudah menerapkan lebih dari 20 halal industrial park.

Dengan konsep ini, mereka bisa memproduksi barang-barang halal untuk diekspor dan mencukupi kebutuhan makanan, kosmetik, dan fashion di dunia.

Selain itu, ia menilai harus juga dibangun hubungan industri halal kecil dan besar, dimana potensi besar UMKM harus mendapatkan akses yang lebih baik.

Indonesia harus memiliki mimpi untuk menjadi dominan dalam “Global Halal  Supply Chain” dan ini butuh kebijakan pemerintah yang kuat dan konsisten.

Hal yang penting juga, kata Aziz, adalah memperkuat Marketing Industri dan jasa Halal kita baik memperkuat Positioning, Diferensiasi dan Branding (PDB) di pasar internasional. Untuk itu juga harus dibenahi hal-hal yang mendasar untuk peningkatan produksi dan pasokan nasional. 

Harus ada perbaikan agricultural supply chain, maritime supply  chain, dan supply chain pada SDA sebagai rantai halal dan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan dan produksi baru.

Perbaikan Ekosistem dan Industrialisasi sektor halal butuh kebijakan yang kuat bukan sekedar retorika dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten.

“Kita sangat terlambat dan sayang juga sangat lambat untuk bergerak mengejar ketertinggalan tersebut. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal sudah lima tahun sebagai turunan UU tahun 2014 belum juga selesai. Jadi dalam konteks kebijakan saja belum sungguh-sungguh, apalagi penyiapan lanskap industrialisasi halalnya, tentu masih berat,” jelasnya.

Pemerintah Dinilai Lamban Kembangkan Industri Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Indonesia dinilai sangat tertinggal dalam mengembangkan industri halal yang potensinya sangat besar.

Pada tahun ini, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan fokus pada peta jalan industri halal dan keuangan syariah.

Laporan States of Global Islamic Economy 2015-2016 (SGIE 2015-2016) mencatat konsumsi Muslim terus meningkat dari 1,8 triliun dolar AS pada 2014 menjadi 2,6 triliun dolar AS pada 2020.

Pendapatan domestik bruto (GDP) Muslim mencapai 6,7 triliun dolar AS. Data- data tersebut menunjukkan potensi industri halal yang sangat besar.

Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik mengatakan, perkembangan industri halal global sangat positif, terutama di sektor makanan halal dan pariwisata. 

“Indonesia sudah mulai untuk berkembang. Tapi memang kita belum berkapitalisasi dengan baik industri halalnya. Jadi kita masih belum segesit Malaysia untuk menangkap potensi halal,” ujar Irfan Syauqi Beik lansir Republika, baru-baru ini.

Saat ini 21 persen dari ekspor makanan Indonesia merupakan produk halal.

Meskipun Irfan menilai kontribusi ekspor makanan sudah signifikan, namun dibandingkan potensi, porsi tersebut masih belum besar. Berdasarkan data Indonesia Halal Lifestyle Center, ekspor makanan halal, farmasi dan kosmetik telah menghasilkan pendapatan sebesar 100 juta dolar AS.

Sementara itu, Irfan menilai beberapa upaya pemerintah untuk mengembangkan industri halal dinilai sangat lambat, seperti peta jalan industri halal yang dibentuk oleh KNKS serta pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) yang baru akan beroperasi pada Oktober 2019 mendatang.

Irfan juga mempertanyakan rencana Kementerian Perindustrian untuk membangun kawasan industri halal.

“Saya menunggu gerak KNKS. Kemenperin ngomongnya kawasan industri halal, tapi realisasinya belum ada. Semua masih wacana. Yang kita butuh lebih konkret dan signifikan untuk mendorong industri halal,” ujar Irfan.

Sumber: republika

Industri Halal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Pengembangan sektor riil halal dinilai sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Edy Setiadi mengatakan, untuk mengembangkan keuangan syariah, kue ekonominya, atau dalam hal ini sektor yang dapat dibiayai oleh sektor keuangan syariah, harus tumbuh dan berkembang terlebih dahulu.

“Permasalahan yang ada di sektor keuangan itu istilahnya mereka kehabisan jangkauan, mungkin karena sudah digarap dengan konvensional, atau tidak unik. Memang alangkah baiknya didorong di sektor riilnya,” ujar Edy Setiadi lansir Republika.co.id, Jumat (22/2).

Oleh karena itu ia menilai, upaya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) saat ini untuk lebih fokus pada peta jalan industri halal merupakan langkah yang tepat.

“Makanya di roadmap Bappenas, banyak arsitektur pengembangan sektor riil, mengembangkan kue untuk keuangan syariahnya dulu,” kata Edy.

Dalam mengembangkan industri halal, sektor yang paling dapat memacu pertumbuhan yakni sektor wisata halal yang memiliki efek berantai (multiplier effect).

Pengembangan sektor wisata halal akan berdampak pada ke sektor perhotelan, transportasi, kuliner halal dan fashion Muslim.

Pemerintah pun telah menetapkan 10 destinasi wisata halal di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Lombok. Destinasi wisata halal ini menjadi hulu dari industri halal, sedangkan hilir merupakan industri-industri yang akan mengisi atau melengkapi.

Menurut Edy, tidak hanya destinasi wisata yang ditetapkan pemerintah, MES di daerah juga mengembangkan desa-desa wisata syariah sebagai pilot project wisata halal.

Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi di wilayah tersebut. Ia berharap nantinya akan ada wilayah yang ditetapkan sebagai Hub Keuangan Syariah.

“Kalau mau tetapkan Hub Keuangan Syariah di sana tentunya harus ada sektor riilnya,” kata Edy.

sumber : republika.co.id