Oleh: Novita Fauziyah*
(Jurnalislam.com)–Peraturan mengenai wajib pajak makin ketat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperingatkan wajib pajak bahwa mereka tak bisa lagi menghindarkan diri dari kewajibannya.
Ditjen Pajak kini bisa mengendus harta sekalipun disembunyikan. Bahkan upaya seperti pengakalan pajak seperti tax avoidance dan tax evasion tidak akan mempan dilakukan.
“Jadi Anda mau pindah nggak jadi ke bank tapi ke insurance ya tetap akan laporin. Kalau mau ya gali aja sumur di belakang rumah taruh duitnya di situ. Oh masih ada yang seperti itu? Nanti saya pakai drone cari di situ”, tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu (finance.detik.com 02/08/19).
Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara kian melorot dan berusaha keras mendapatkan pemasukan berupa pajak dari rakyat. Lagi-lagi rakyat yang “dipalak” untuk membiayai negara. Pajak seolah menjadi jalan satu-satunya pemasukan negara.
Pendapatan negara yang kian melorot tak mengherankan. Bagaimana tidak? Sumber daya alam yang melimpah justru pengelolaannya diserahkan kepada asing. Keuntungan banyak mengalir ke kantong mereka. Ditambah kasus korupsi yang kian menggurita.
Negeri ini yang katanya memiliki sumber daya alam yang melimpah justru sangat miris kondisinya. Dalam hal pendapatan harus menghisap rakyat lewat pajak. Rakyat terus diperas tak peduli miskin kaya, tua muda di manapun berada. Yang miskin makin miskin dan yang kaya makin berkuasa.
Inilah fakta penerapan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal di negeri ini. Di mana arus pasar bebas kencang, pembengkakan hutang, kepentingan para korporasi dan pemilik modal dipermudah, sampai privatisasi sektor publik. Sementara layanan kepada rakyat semakin dipersulit dan terasa sangat mencekik.
Dalam sistem kapitalisme yang saat ini bercokol, ukuran kesejahteraan bukan terletak pada kesejahteraan per orang melainkan pendapatan nasional (per capita income). Tidak diperhatikan lagi kebutuhan per orang sudah tercukupi atau belum. Distribusi kekayaan juga tidak proporsional. Di tengah kondisi ini rakyat terus dipaksa dengan membayar pajak. Ini yang membuat beban rakyat makin berat dan terasa begitu dzalim.
Padahal dalam Islam mengambil hak orang lain secara paksa tidak diperbolehkan. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil” (TQS. An-Nisa:29). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda “ Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya (HR. Abu Dawud dan Daruquthni)”.
Pajak menjadi pendapatan utama dalam penerapan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal. Seolah-olah jika rakyat tidak membayar pajak maka tidak ada pendapatan untuk mengelola negara. Padahal anggapan ini tidaklah benar. Dalam Islam sudah ada aturan mengenai hal ini.
Dalam Islam, pajak memang diperbolehkan namun bukan merupakan pendapatan yang utama. Pajak akan dipungut dari kaum muslim sesuai dengan ketentuan syara’ untuk menutupi pengeluaran Baitul Mal.
Dengan syarat pungutannya berasal dari kelebihan kebutuhan pokok setelah pemilik harta memenuhi kewajiban tanggungannya dengan cara yang lazim. Artinya hanya yang mampu saja, bukan menjadi kewajiban seperti sekarang ini. Pemungutannya hanya pada kondisi darurat misal bencana kelaparan dan Baitul Mal belum bisa mencukupi.
Dalam hal kesejahteraan, negara menjamin seluruh kebutuhan pokok setiap individu secara sempurna. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat seperti di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan sebagainya.
Haram hukumnya jika sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak diserahkan kepada asing karena Islam jelas memiliki aturan mengenai kepemilikan yakni kepemilikan individu, umum dan negara. Juga larangan orang mukmin dikuasai oleh kafir.
Allah berfirman “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin” (TQS. An-Nisa:141). Dalam hadist juga dijelaskan “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Maka dengan pengelolaan sesuai dengan syariatNya kesejahteraan hidup akan diperoleh. Rakyat tidak lagi harus diperas atau menanggung beban hidup yang berat. Allah berfirman
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (TQS. Al-A’raf:96).
*Seorang pendidik
