Penulis: Mazaya

Balai Kota Bogor Diduduki Mahasiswa, Tolak Pelemahan KPK hingga RKUHP

Redaktur: Mazaya

BOGOR (Jurnalislam.com)–Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menerima perwakilan mahasiswa Universitas Pakuan (Unpak) Bogor yang melakukan aksi di depan Balai Kota Bogor.

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan kegundahan yang dirasakan seluruh masyarakat di Indonesia.

“Apa yang dirasakan mahasiswa sangat dipahami oleh kita, ini kan kegundahan seluruh rakyat juga. Artinya suara rakyat adalah suara tuhan yang harus kita dengar,” kata Bima di Balai Kota Bogor, Selasa (24/9).

Bima menjelaskan, sejumlah tututan mahasiswa Unpak di antaranya menolak pelemahan KPK, menolak RKUHP, tolak RUU Pertanahan, pembakaran hutan di Pekanbaru, Riau, dan Kalimantan, serta pencemaran lingkungan.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut keadilan terhadap aksi represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap mahasiswa Pakuan pada aksi di Tugu Kujang Bogor, Jumat 20 September 2019.

Bima menyatakan, tututan mahasiswa Unpak merupakan hal yang lumrah disampaikan. Tututan tersebut, kata Bima, merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap Indonesia. 

“Soal pelemahan KPK, karena mereka (mahasiswa) peduli kepada pemberantaasan korupsi,” katanya.

Soal kebakaran hutan, lanjut Bima, semua masyarakat juga peduli. Sebab, penanganan terhadap kebakaran hutan belum juga tertangani secara maksimal.

“Kemudian RKUHP, ada pasal-pasal yang kontroversi sehingga memberangus demokrasi,” katanya.

Bima mengaku mendukung aspirasi mahasiswa Unpak. Dia menyebut memiliki satu suara dengan mahasiswa.

“Secara pribadi, saya berada dalam frekuensi yang sama dengan mahasiswa, mendukung! Tinggal cari jalannya,” ujarnya.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa Unpak Bogor menggelar aksi di kantor Balaikota Bogor. Para mahasiswa tiba di Kantor Balaikota Bogor di Jalan Juanda, Kecamatan Bogor Tengah sekitar pukul 13.00 WIB.

Sekitar pukul 15.00 WIB, Wali Kota Bogor Bima Arya dan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnato menerima perwakilan mahasiswa untuk melakukan audiensi.

Sumber: republika.co.id

DPRD Papua Desak Pemerintah Pusat Tarik TNI Polri dan Tuntaskan Kasus HAM

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Perwakilan pimpinan DPRD kabupaten Papua dan Papua Barat melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Mereka menyampaikan delapan poin aspirasi dari masyarakat Papua dan Papua Barat di hadapan Wiranto di Kemenko Polhukam, Selasa (24/9).

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa mengatakan, para pimpinan DPRD merupakan representasi masyarakat Papua. Sehingga, ia meminta pemerintah menindaklanjuti delapan poin aspirasi tersebut.

“Kami juga pingin situasi Papua itu aman, damai, supaya masyarakat terlayani dengan baik. Semua ini kan butuh komunikasi. Kalau kita semua duduk bersama, saling menerima, ini semua bisa selesai,” ujar Ferdinando usai audiensi kepada wartawan, Selasa (24/9).

Ia merinci delapan tuntutan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Satu, dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di tanah Papua. Kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya (mutual trust) dari berbagai elemen masyarakat.

Dua, mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Daerah Otonomi Khusus Papua.

Tiga, menarik pasukan non-organik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat.

Empat, mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lima, meminta kepada Presiden Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dan Kapolri memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar mahasiswa Papua dan Papua Barat untuk mendapatkan jaminan keamanan.

Enam, mendorong terbentuknya komisi kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi (KKKR) guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di tanah Papua.

Tujuh, meminta Mendagri memfasilitasi pertemuan gubernur, bupati/wali kota, MRP/MRPB, DPR daerah pemilihan Papua dan Papua Barat, pimpinan DPRD provinsi, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di tanah Papua.

“Delapan, penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur, dan adil terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang, dan Makassar,” kata Ferdinando.

Sumber: republika.co.id

 

 

Bertepatan dengan Aksi Mahasiswa, Twitter Mendadak Tidak Bisa Dibuka

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Bertepatan dengan Aksi serentak mahasiswa 24 September di Indonesia, media sosial Twitter mendadak tidak bisa dibuka.

Beberapa netizen pun protes dan mempertanyakan, apakah Kominfo memblokir twitter.

Komika Ernest Prakasa dalam story instagramnya misalnya, mempertanyakan apakah  Kominfo men-shutdown twitter. Jika benar, maka Indonesia mungkin juga pindah ke Korea Utara katanya.

Dear @kemkominfo_id, did you shut down Twitter?

If so, we might as well move to North Korea.

Akun instagram @lambe_turah juga mengangkat hal ini, dan diamini oleh ribuan komentar yang menyatakan tidak bisa membuka twitter.

Sampai siang ini, belum ada penjelasan mengapa Twitter mendadak tidak bisa dibuka.

Ribuan Mahasiswa Ikuti Aksi Gejayan Memanggil Meski ‘Digembosi’ Rektorat

Redaktur: Mazaya

SLEMAN(Jurnalislam.com)– Ribuan massa aksi ‘Gejayan Memanggil’ memenuhi setiap sudut yang ada di Pertigaan Colombo, Jalan Gejayan, Kabupaten Sleman, DIY, Senin (23/9) siang.

Mereka tetap melakukan demonstrasi meski beberapa jam sebelumnya rektor berbagai universitas di Yogyakarta menolak aksi tersebut.

Sebut saja, UGM, UNY, UIN, Sanata Dharma, Atma Jaya, UKDW dan rektor-rektor universitas lainnya.

Para mahasiswa memprotes sikap pemerintah yang dinilai semakin memojokkan rakyat mulai lewat RKUHP, UU KPK, UU Ketenagakerjaan.

Mereka juga memprotes sikap pemerintah dalam penanganan isu-isu lingkungan.

Sumber: republika.co.id

Pengamat Nilai Protes Mahasiswa Karena ‘Melempemnya’ Oposisi di DPR

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa mendadak massif. Kemarin ribuan mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Gesung MPR/DPR yang dikabarkan berlangsung hingga dinihari.

Mahasiswa juga dikabarkan akan kembali turun ke jalan hari ini dengan jumlah yang lebih besar.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, fenomena gelombang unjuk rasa mahasiswa bagian dari protes atas lahirnya undang-undang KPK dan RUU KUHP yang tidak transparan dan tak melibatkan publik.

“Jadi wajar mahasiswa protes,” kata analis politik asal Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini, Selasa (24/9/2019).

Selain itu, kata Adi, aksi unjuk rasa mahasiswa dari berbagai kampus juga ditengarahi karena efek dari matinya oposisi di parlemen. Untuk itu, mahasiswa ambil alih oposisi dari luar atau di jalanan.

“Ini sinyal penting ke pemerintah dan DPR bahwa mahasiswa akan memonitor dari jalanan atas kinerja mereka,” pungkasnya.

Sumber: sindonews.com

Polisi Sempat Cegah Mahasiswa Jateng Ikut Aksi ke Jakarta

Redaktur: Mazaya

SEMARANG (Jurnalislam.com)– Ratusan mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah, berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi demo di gedung DPR RI bergabung dengan mahasiswa lainnya dari seluruh Indonesia.

Mereka sempat dihadang pihak kepolisian agar tidak berangkat, namun setelah negosiasi mahasiswa akhirnya diizinkan ke Jakarta.

Petugas gabungan dari Polsek Tembalang dan Polrestabes Semarang mencoba meminta mahasiswa untuk tidak berangkat ke Jakarta.

Namun, banyaknya mahasiswa yang sudah datang membuat polisi luluh hingga mengizinkan mereka berangkat.

Keberangkatan para mahasiswa semual dijadwalkan Senin 23 September pukul 11.00 WIB, namun baru berangkat Selasa (24/9/2019) pukul 01.00 WIB.

Banyaknya mahasiswa yang ingin berangkat membuat panitia menambah satu armada bus, sehingga total ada 3 unit bus yang mengangkut 150 mahasiswa.

Mereka secara swadaya iuran, masing-masing Rp100 ribu untuk biaya perjalanan. Selain mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip), juga terdapat seratusan mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) juga turut berangkat ke Jakarta.

“Anggota DPR ini seenaknya membahas sejumlah peraturan peundang-undangan menjelang berakhirnya masa jabatan, seperti telah mengesahkan revisi Undang-Undang KPK sehingga melemahkan KPK,” kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip, Muhammad Anies Ilahi, sebelum berangkat.

“Juga rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena mengancam kebebasan berekspresi, hingga pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang bisa mengkriminalisasi petani,” tandasnya.

Selain berangkat ke Jakarta, ratusan mahasiswa di Kota Semarang rencananya pada Selasa pagi ini juga akan melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang.

Tujuan mereka sama, yakni memprotes sikap DPR RI yang dinilai tidak mendengar aspirasi rakyat.

Sumber: sindonews.com

24 Warga Terwas dalam Aksi Unjuk Rasa di Wamena

Redaktur: Mazaya

PAPUA(Jurnalislam.com)– Korban tewas akibat aksi unjuk rasa yang berujung anarkistis di Wamena hingga Selasa pagi (24/9/2019) menjadi 24 warga sipil sementara korban luka 66 orang.

Para korban merupakan warga sipil baik warga asli Papua maupun pendatang yang tinggal di daerah setempat. Informasi korban tewas dan luka ini didapat MNC Media dari RSUD Wamena.

Kebanyakan yang meninggal dunia diduga akibat adanya kericuhan dalam aksi pembakaran di Kota Wamena.

Sementara menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal korban tewas hingga Selasa pagi hanya 22 orang.

” Ya jadi total korban meninggal di Wamena ada 22 warga masyarakat. Nanti sekitar 33 korban luka yang dirawat di RSUD Wamena akan dievakuasi ke Jayapura,” ungkap Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal kepada MNC Media, di Mapolda Papua, Selasa pagi (24/9/2019).

Menurut Kamal, pihaknya hingga kini masih melakukan pencarian dan penyisiran terhadap korban-korban yang mungkin masih terjebak di puing-puing rumah yang terbakar.

Saat ini kondisi Kota Wamena, kata Kamal, telah kondusif dimana warga masyarakat mulai membersihkan puing-puing akibat aksi pembakaran kemarin. Walaupun demikian Aparat TNI Polri masih bersiaga.

Sumber: sindonews.com

92 Orang Terluka, Mahasiswa Bandung: Bocor 15 Jahitan hingga Tak Sadarkan Diri

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)-Sebanyak 92 mahasiswa terluka akibat kericuhan berujung bentrok dengan polisi di depan gedung DPRD Jabar pada sore hingga malam hari. Mereka menjalani penanganan medis di empat rumah sakit di Kota Bandung.

Data-data korban kericuhan aksi demonstrasi yang melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai kampus ini terpampang di papan pengumuman kampus Unisba, Kota Bandung.

Para korban masih dalam perawatan.

“Betul data-data ini valid yang kami kumpulkan di lapangan. Korbannya berasal dari berbagai kampus,” kata Presiden Mahasiswa Unisba, Lutfi, di kampus Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Senin (23/9/2019) malam.

Ia menuturkan kondisi para korban beragam ada yang luka ringan hingga berat.

Sebagian mengalami luka di bagian kepala hingga tak sadarkan diri akibat gas air mata yang ditembakkan polisi saat membubarkan massa.

“Ada yang sampai bocor 15 jahitan, luka di wajah. Ada juga yang terkena gas air mata hingga tak sadarkan diri sampai sekarang. Kebanyakan luka berat,” tuturnya.

Ia mengatakan saat ini para korban tengah dirawat di RS Halmahera, RSHS, RS Sariningsih dan RS Borromeus. Mereka masih mendapatkan perawatan.

“Kemungkinan bertambah, kita masih menyisir mencari para korban lain. Saat ini yang terdata 92 orang,” ucapnya.

Sumber: detik.com

Polisi Klaim Tak Ada Korban, Mahasiswa Bandung: 92 Orang Terluka

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)—Kericuhan terjadi saat mahasiswa Bandung menggelar aksi di Gedung DPRD Jabar , Senin malam (23/9/2019).

Dalam kericuhan tersebut, polisi mengklaim tak ada korban dari mahasiswa.

Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi mengatakan sejauh ini belum ada informasi terkait korban yang berasal dari mahasiswa. “Enggak ada korban dari mahasiswa,” katanya.

Padahal, faktanya di lapangan, korban mahasiswa berjatuhan. Presiden Mahasiswa Unisba Lutfi menegaskan baru terdata 92 mahasiswa terluka akibat kericuhan berujung bentrok dengan polisi di depan gedung DPRD Jabar.

“Betul data-data ini valid yang kami kumpulkan di lapangan. Korbannya berasal dari berbagai kampus,” kata Presiden Mahasiswa Unisba, Lutfi, Kota Bandung, Senin (23/9/2019) malam.

Ia menuturkan kondisi para korban beragam ada yang luka ringan hingga berat. Sebagian mengalami luka di bagian kepala hingga tak sadarkan diri akibat gas air mata yang ditembakkan polisi saat membubarkan massa.”Kemungkinan bertambah, kita masih menyisir mencari para korban lain. Saat ini yang terdata 92 orang,” ucapnya.

Saat ini perwakilan dari kampus-kampus dan LBH tengah ke polsek untuk mendata mahasiswa yang diamankan polisi. “Kita masih cek ada yang ditahan atau tidak,” ujar Lutfi.

Diketahui, ratusan mahasiswa Senin malam masih berada di kampus Unisba. Ambulans terlihat hilir mudik ke dalam kampus. Saat ini Unisba menjadi pusat koordinasi korban kericuhan di Gedung DPRD Jabar.

Tampak juga sejumlah mahasiswa yang masih mengenakan almamater kampus lainnya hilir mudik di area Unisba.

sumber: detik.com

Mahasiswa Akan Gelar Aksi Puncak di Istana

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Sejumlah mahasiwa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia, yang merupakan gabungan dari beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa, akan melakukan puncak unjuk rasa pada Selasa (24/9).

Puncak unjuk rasa rencananya akan digelar di Istana Negara dan Gedung DPR.

“Kami pastikan tidak ada kepentingan politik yang menunggangi aksi kami. Kami semata-mata menuntut penuntasan agenda reformasi yang sudah berumur 21 tahun, tapi belum juga tuntas,” ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Manik Marganamahenda, di Jakarta, Senin (23/9).

Sejumlah tuntutan yang dilayangkan oleh aliansi mahasiswa tersebut yakni merestorasi upaya pemberantasan KKN, merestorasi demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat, penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM, dan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan.

Selain itu merestorasi perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan reformasi agraria dan tenaga kerja dari ekonomi yang eksploitatif, merestorasi kesatuan bangsa dan negara dengan penghapusan diskriminasi antaretnis, pemerataan ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan.

“Kami juga menuntut agar sejumlah Rancangan Undang-undang bermasalah seperti RUU KUHP, RUU KPK, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, maupun RUU SDA ditunda pengesahannya karena bermasalah,” katanya.

Manik menambahkan puncak aksi mahasiswa tersebut, merupakan lanjutan dari aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh BEM UI bersama dengan BEM lainnya dari seluruh Indonesia.

Perwakilan dari BEM Seluruh Indonesia, Cahya Muhammad, mengatakan pihaknya akan turun dalam puncak aksi mahasiswa tersebut.

Aksi mahasiswa digelar pada 23 September dan 24 September. Aksi mahasiswa pada Selasa, akan diselenggarakan di depan Istana Merdeka pada pagi dan sore hari di depan Gedung DPR.

Sumber: republika.co.id