Penulis: Mazaya

Pemerintah Represif, PP Muhammadiyah: Presiden Jokowi Harus Meminta Maaf

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Presiden hentikan represifitas Polisi terhadap aksi demonstrasi.

Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Maneger Nasution mengatakan bahwa kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat di depan umum adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi.

Karena itu, pihaknya mengutuk sikap represif dan praktik kekerasan oleh Kepolisian terhadap gerakan mahasiswa dan menyampaikan duka yang mendalam atas gugurnya Randy di Kendari dan korban-korban lainnya.

“Kami mengetuk nurani Presiden Jokowi untuk meminta maaf atas kelalaian Negara sehingga terjadi sikap represif dan tindakan kekerasan Kepolisian terhadap warga negara khususnya mahasiswa,” ujarnya, Senin (30/9/2019).

Pihaknya juga mendorong Presiden Jokowi menggunakan mandatnya menghentikan sikap represif dan tindakan kekerasan Kepolisian terhadap gerakan konstitusional warga negara khususnya mahasiswa sebelum terlambat.

sumber: bisnis.com

Aliansi Mahasiswa Se-Malaysia Tolak Revisi UU KPK

Redaktur: Mazaya

KUALA LUMPUR(Jurnalislam.com) — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia se-Malaysia menyatakan sikap terkait dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka berpandangan revisi UU KPK mengarah pada pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

Mereka melakukan pertemuan Seruan Gerakan Intelektual “Indonesia Memanggil” yang dikoordinatori oleh Muhammad Rajiv Syarif di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (30/9) hingga Selasa dini hari.

Pertemuan khusus membahas berbagai dinamika dan isu sosial yang tengah terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Beberapa perwakilan persatuan pelajar yang hadir, seperti Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malaysia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Malaysia, dan Komunitas Penalaran Archipelvcky.

Acara tersebut berfokus terhadap penolakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang dianggap berpotensi untuk mempersulit kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Tujuan utama kami adalah menerbitkan surat pernyataan sikap terhadap segala upaya yang disusun secara terencana untuk melemahkan KPK dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga antikorupsi di Indonesia,” kata Rajiv.

Mereka berpandangan revisi UU KPK akan membawa kepada berbagai polemik, seperti terancamnya independensi KPK, mekanisme penyadapan yang dipersulit dan dibatasi, maupun pembentukan dewan pengawas yang dipilih berdasarkan persetujuan DPR.

Melalui diskusi terbatas dengan berbagai elemen mahasiswa yang hadir, Aliansi Pelajar Indonesia se-Malaysia menyatakan sikap.

Sumber: republika.co.id

 

Mabes Polri dan Polda Sultra Menjadi Tim Investigasi Tertembaknya Mahasiswa

Redaktur: Mazaya

KENDARI (Jurnalislam.com)– Ombudsman Kendari, Sulawesi Tenggara, ikut mengawasi proses investigasi insiden kematian dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari. Keterlibatan Ombudsman bertujuan agar proses dan hasil penyelidikan dilakukan secara transparan.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sultra Mastri Susilo menyampaikan, tim investigasi gabungan Mabes Polri dan Polda Sulawesi Tenggara telah memintai keterangan dari 13 oknum polisi.

Dia mengatakan, tim investigasi menyatakan bersedia menyampaikan hasil penyelidikan kepada Ombudsman.

“ORI berkomitmen mengawal setiap perkembangan penanganan kasus kematian dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) supaya dilakukan secara transparan,” kata Mastri di Kendari, Senin (30/9).

Dalam melakukan tugas pengawasan, Mastri memastikan Ombudsman akan bekerja profesional dengan mengawasi seluruh tahapan yang dilakukan tim investigasi Mabes Polri untuk disampaikan ke publik secara periodik.

“Bila adik-adik mahasiswa yang ikut dalam aksi unjuk rasa memiliki bukti, baik itu melalui foto maupun video, hendaknya memberikan ke Ombudsman sebagai barang bukti lainnya,” ujarnya.

Unjuk rasa ribuan orang dari sejumlah perguruan tinggi serta pelajar di Kota Kendari, Kamis (26/9), menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Pengunjuk rasa Randi (21), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Halu Oleo, dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak di dada sebelah kanan pada Kamis (26/9) sekitar pukul 15.30 WITA.

Korban lainnya bernama Muh Yusuf Kardawi (19), yang meninggal dunia setelah menjalani operasi akibat luka serius di bagian kepala di RSUD Bahteramas, Jumat (27/9), sekitar 04.00 WITA.

sumber: republika.co.id

Baliho Mempromosikan Miras Ditemukan di Malang, Ormas Islam Protes ke Dispenda

Redaktur: Mazaya

MALANG(Jurnalislam.com)–Jama’ah Ansharu Syariah (JAS) datangi Dinas Pendapatan Daerah kota Malang, ajukan protes terkait baliho berlogo miras yang terpampang di jl.Semeru kota Malang (24/9/2019).

Baliho reklame tersebut viral di sosial media dan dinilai meresahkan masyarakat.

“Ada informasi di komunitas facebook warga Malang tentang spanduk yang ada logo mirasnya. Dan banyak yang resah sudah sejak lama, akhirnya JAS menindaklanjuti baliho tersebut ke pihak terkait,” kata Eko Cahyo, perwakilan JAS Malang.

“Awalnya kita lapor ke MUI Malang dan dari MUI diteruskan ke satpol PP. Cuman 2 sampai 4 hari reklame miras itu muncul lagi.” katanya.

Karena belum ada solusi kemudian JAS mendatangi Dispenda dan Pemkot Malang, Ia juga bertekad akan membawa keranah hukum jika tidak ada penyelesaian,

“Akhirnya JAS dan elemen Islam inisiasi ke Dispenda sebagai pihak pemberi izin untuk menasehati pihak diskotik karena itu melanggar perda kota Malang tahun 2007 nomor 5 soal reklame,” imbuhnya.

“Alhamdulilah setelah kita pressure jika tidak ditindaklanjuti akan kita bawa keranah hukum. Akhirnya konten miras diganti yang tanpa minol dan pihak Pemkot juga mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan kontrolnya.” pungkasnya.

Reporter: Bahri

Kadernya Tewas Ditembak, IMM Sebut Semangat Reformasi Akan Terus Mengalir

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kota Surakarta bersama Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) se-Surakarta menggelar aksi refleksi di depan Polresta Surakarta.

Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas atas wafatnya 3 demonstran korban represifitas oknum aparat kepolisian Jumat malam, (27/9/2019) .

Ketua Umum IMM cabang Surakarta Abdul Afif mengatakan bahwa semangat reformasi masih terus mengalir.

Sampai saat ini, menurutunya, dibuktikan dengan mahasiswa kembali bersuara untuk menegakkan kembali amanah reformasi.

Namun sayangnya, iIa kecewa atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan aparat.

Refleksi yang dihadiri oleh ratusan peserta ini dimulai dengan sholat ghaib, lalu dilanjutkan dengan hening cipta, menyanyikan lagu gugur bunga dan ibu pertiwi, dan di akhiri dengan aksi berdiam diri.

Massa aksi membentuk lingkaran dengan meghaphone, keranjang bunga, dan bendera yang dikibarkan setengah tiang berada di tengah lingkaran massa aksi.

Megaphone sebagai simbol alat perjuangan mahasiswa disandingkan dengan keranjang bunga untuk penghargaan atas perjuangan kawan yang telah gugur dalam medan perjuangan.

Begitupun bendera yang dikibarkan setengah tiang sebagai penanda suasana duka mendalam bagi seluruh mahasiswa atas matinya keadilan di negeri ini.

Korlap aksi Faudin mendesak pihak yang berwajib terutama Kapolri untuk mengusut tuntas pelaku penembakan dan segala bentuk represifitas aparat di berbagai daerah.

“Kami juga mendorong untuk seluruh elemen mahasiswa untuk tetap bersatu rapatkan barisan dalam melawan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Angkat Muda Muhammadiyah Surakarta Gelar Malam Refleksi, Kecam Tindakan Represif Aparat

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kota Surakarta bersama Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) se-Surakarta menggelar aksi refleksi di depan Polresta Surakarta.

Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas atas wafatnya 3 demonstran korban represifitas oknum aparat kepolisian Jumat malam, (27/9/2019) .

AMM se-Surakarta yang turut hadir antara lain Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM), Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM), Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiah (PDNA), dan Hizbul Wathan (HW).

Selain itu, solidaritas ini diikuti oleh OKP Solo serta IMM Sukoharjo.

Ketua Umum IMM cabang Surakarta Abdul Afif mengatakan penanganan peserta aksi oleh aparat kepolisian sudah mengarah pada tindakan brutal.

Hal ini dibuktikan dengan adanya penembakan yang telah menelan korban jiwa dari Mahasiswa Univ Halu Oleo dan pelajar di Jakarta.

Tindakan represif aparat Kepolisian terhadap Mahasiswa, dinilai Afif sangat bertentangan dengan peraturan Kapolri.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolsian RI dan Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.

“Tindakan represif aparat di berbagai daerah telah melukai proses demokrasi di Indonesia dan tidak sesuai dengan amanah reformasi,” katanya.

 

 

Komnas HAM Janji Kawal Dugaan Pelanggaran HAM terhadap Mahasiswa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan akan mengawasi proses investigasi yang dilakukan kepolisian terhadap dugaan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM.

 

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara meninggal saat demonstrasi di depan DPRD. Mereka adalah Muhammad Yusuf Kardawi (mahasiswa Fakultas Teknik) dan Randi (Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan).

 

Yusuf meninggal karena menderita luka parah di bagian kepala setelah terjadi bentrokan massa dengan polisi. Sementara, Randi gugur akibat luka tembak di bagian dada sebelah kanan.

 

“Autopsi sudah dilakukan (terhadap Randi) yang jadi tantangan besar memastikan proses pengungkapan kasus penembakan bisa akuntabel,” ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (27/9).

 

Dia mengungkapkan, Komnas HAM mengapresiasi komitmen kepolisan mengungkap pelaku kekerasan hingga berujung maut. Setelah itu, Komnas HAM akan menagih janji kepolisian.

 

“Kepala Divisi Humas Polri menyatakan kepolisian berkomitmen menuntaskan kasus itu. Kita akan tunggu dan melakukan pemantauan proses tersebut seperti dijanjikan kepolisian,” imbuhnya.

 

Choirul menegaskan, sejatinya gerakan unjuk rasa mahasiswa harus dimaknai sebagai suatu kepentingan bersama. Seruan demokrasi yang dilindungi konstitusi.

 

“Komnas HAM tak henti-hentinya menyerukan kepolisian menghindari tindakan kekerasan, karena kekerasan tak menyelesaikan masalah,” katanya.

Muhammadiyah Didorong Lakukan Autopsi Mandiri Ketimbang oleh Polisi

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr Muinudinillah Basri mendesak PP Muhammadiyah untuk melakukan autopsi secara mandiri terkait kematian salah satu kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Immawan Randi yang tewas tertembak saat unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra, Kota Kendari, Kamis, (26/9/2019).

 

Sebelumnya, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan keluarga dari Himawan Randi menolak autopsi dilakukan dokter dari polisi.

 

“Memohon  kepada Pengurus Pusat Muhammadiyah agar dilakukan autopsi oleh tim internal Muhammadiyah atau tim gabungan yang profesional dan independen,” kata Dr Muin.

 

Lebih lanjut, Dr Muin meminta Presiden Jokowi mengganti Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian karena dianggap menjadi orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa.

 

“Meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengganti Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian yang bertanggungjawab atas penanganan keamanan unjuk rasa mahasiswa dan kondusivitas di Papua,” ujarnya

 

Dr Muin juga menghimbau kepada mahasiswa untuk tetap kritis dalam mengawal kebijakan pemerintahan.

 

“Mendukung gerakan mahasiswa, pemuda, pelajar dan buruh dalam menyuarakan kebenaran, menuntut keadilan sebagai bagian dari hak konstitusional dan kewajiban melakukan amar makruf nahi mungkar,” tandasnya.

‘Copot Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito!’

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Ratusan umat Islam Soloraya yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk Immawan Randi (21) mahasiwa Universitas Halu Oleo (UHO) di depan Mapolresta Surakarta, Jum’at (27/9/2019).

Randi merupakan salah satu kader IMM dan juga mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO) yang tewas tertembak saat melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD Sultra, Kamis (26/9/2019).

Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr Muinudinillah Basri menyesalkan tindakan represif aparat kepolisian dalam penanganan  unjuk rasa yang memakan korban meninggal dunia luka berat maupun ringan.

“Mendorong pihak terkait baik Polri, Komnas HAM, Kompolnas dan Ombudsman agar melakukan pengusutan yang jujur, adil, dan transparan serta memproses hukum pelaku penembakan,” katanya.

Dr Muin juga meminta Presiden Jokowi untuk memecat Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Jendral Tito Karnavian yang dinilainya tidak bisa menangani sejumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa secara persuasif.

“Meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengganti Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian yang bertanggungjawab atas penanganan keamanan unjuk rasa mahasiswa dan kondusivitas di Papua,” ungkapnya.

Dalam aksi solidaritas tersebut, massa juga melakukan shalat ghaib dan doa bersama untuk Immawan Randi (21).

IMM Ultimatum Kapolri 2 x 24 Jam Agar Tuntaskan Kasus yang Tewaskan Kadernya

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

MALANG(Jurnalislam.com)—Ikatan Mahasiswa Muhammadiyan (IMM) Malang mengultimatum kapolri agar menemukan pelaku penembakan kader IMM Kendari, Randy, yang tewas Kamis kemarin.

“Kami berikan waktu 2×24 jam kepada pihak kepolisian untuk melakukan Investigasi dan mencari tahu siapa dalang dibalik peristiwa tragis ini,” kata Irsyad Madjid, Ketua IMM Malang, Jumat (29/9/2019).

Ia juga meminta polisi, dalam hal ini, harus memberikan keterangan terbuka apa yang sebenarnya terjadi dan harus bertanggungjawab dan meringankan pihak korban.

IMM juga memintakepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membentuk tim Investigasi independen untuk melakukan advokasi pada kasus lnL

“Pihak kepungan harus melakukan evaluasi besar… temedap prosa pengendalian massa yang telah memakan banyak korban,” pungkasnya.