Penulis: Mazaya

BPN Haraf Nazhir Aktif Lakukan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengharapkan adanya percepatan dan kerja sama para nazir agar dapat lebih proaktif dalam pengelolaan wakaf.

“Kami telah memiliki kebijakan yang sangat simpel. Agar para nazir untuk dapat lebih proaktif. Kita harapkan seluruh nazir, organisasi-organisasi yang mengelola wakaf itu, supaya proaktif datang ke BPN”, tutur Sofyan.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan sertipikat tanah kepada sembilan orang perwakilan, yaitu Suharsono, Masjid At-Taubah Jakarta Selatan; Mursyid, Majelis Ta’lim Al-Huda Jakarta Selatan; Muhamad Rachmat, Musala Al-Amiin Jakarta Utara; Usman Hasan, Musala Jihadul Muslimin Jakarta Utara; Muhtar Beni Biki, Majelis Ta’lim Kota Depok; Nur Fadhliyah, Gedung Dakwah dan Pendidikan Aisyiyah Kota Bekasi; Mardini, Yayasan Pelita Insani Kabupaten Bekasi; Sofyan M., Musala Al Ikhlas Kota Tangerang, dan Rieza Faisal, Yayasan Amanatul Ilmi Ar-Raudhan Kota Tangerang Selatan.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan dua regulasi yang memberikan kemudahan akses bagi tanah wakaf untuk mendapat sertipikasi, melalui penerbitan peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian ATR/BPN. Selain itu, telah dikeluarkan pula Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di seluruh Indonesia.

 

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Lukmanul Hakim, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing M. Zulkarnain, serta Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman Ahmad Lutfie

Wapres: Dari 56 Ribu Hektar, Baru 58 % Tanah Bersertifikat Wakaf

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakaf memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga diperlukan pengelolaan yang efektif dan akuntabel. Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat, melalui percepatan pemberian sertipikat tanah wakaf untuk masjid, makam, dan pesantren. Untuk itu, diperlukan adanya dorongan untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui produktivitas aset sertipikat tanah wakaf.

“Peruntukan tanah wakaf tentu tidak terbatas pada kegiatan peribadatan, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional”, ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Gerakan Percepatan Sertipikat Tanah Wakaf yang diselenggarakan secara daring dan luring, di Istana Wakil Presiden Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Senin (25/04/2022).

Wapres menyadari penyelesaian tata kelola wakaf tanah, bukan suatu hal mudah karena jumlah tanah setiap tahun yang terus bertambah, sehingga perlu dapat diselesaikan bersama-sama oleh seluruh pihak yang terkait.

“Tanah wakaf tercatat berada di lebih dari 430.000 lokasi, dengan luas sekitar 56 ribu hektar. Dari jumlah tersebut baru 58% yang memiliki sertifikat. Sementara itu, jumlah wakaf tanah terus meningkat sekitar 7% atau lebih dari 3.000 hektar setiap tahunnya”, papar Wapres.

Lebih jauh, Wapres menuturkan, tanpa adanya program percepatan sertipikasi tanah wakaf akan membuat penyelesaian waktu sertipikasi berjalan lambat.

“Tahun 2021, jumlah sertipikat wakaf yang telah diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN mencapai lebih dari 25.000. Tanpa adanya program percepatan, kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan sertifikasi tersebut”, terang Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Gerakan Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Agama.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, utamanya Badan Wakaf Indonesia, Kementerian ATR/BPN, dan juga Kementerian Agama yang telah bergerak sinergis dalam rangka Gerakan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf”, pungkasnya.

Nazhir Didorong Perhatian Terhadap Legalitas Aset Wakaf

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Wapres RI KH Ma’ruf Amin berharap ada gerakan sertifikasi tanah wakaf dan dapat berjalan dengan maksimal ke depan, Wapres pun menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan diupayakan oleh berbagai pihak yang terkait.

“Pertama, perlunya kesamaan pemahaman atas ketentuan, persyaratan, dan tahapan sertifikasi tanah wakaf. Ini supaya disosialisasikan,” ungkapnya.

Pemahaman yang baik tentang proses sertifikasi, jelas Wapres, harus dimiliki oleh petugas di Kantor Urusan Agama sebagai gerbang masuk dari proses sertifikasi tanah wakaf. Tidak hanya itu, pemahaman ini juga harus dikuasai petugas di kantor-kantor pertanahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

“Terkait hal ini, saya harap Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf dapat menjadi panduan bagi unsur-unsur pelaksana di lapangan,” harapnya.

Hal penting kedua, sebut Wapres, adalah perlunya sertifikasi dan peningkatan kompetensi para nazir (pengelola wakaf).

“Sosialisasi dan edukasi terkait proses sertifikasi tanah wakaf, serta pentingnya aspek legalitas tanah untuk proteksi, maupun optimalisasi kemanfaatan aset wakaf yang tidak terbatas pada kegiatan ibadah juga perlu dilakukan secara berkelanjutan,” terangnya.

Kemudian hal ketiga yang ditekankan Wapres adalah perlunya pengembangan basis data aset wakaf digital dalam sebuah platform yang terintegrasi antarpemangku kepentingan. Platform ini antara lain berisi laporan inventarisasi aset wakaf, mobilisasi, pengembangan, hingga penyaluran manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan.

“Ke depan, platform tersebut diharapkan dapat juga digunakan untuk menginventarisasi aset wakaf selain tanah, seperti uang dan surat berharga, hingga layanan pendaftaran dan pelaporan nazir,” ujarnya.

Dengan demikian, tutur Wapres, tata kelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel dapat terwujud.

“Potensi wakaf ini besar sekali karena itu sudah menjadi tekad pemerintah, bahkan untuk wakaf uang sudah diluncurkan gerakan nasional wakaf tunai,” pungkasnya.

Tampak hadir pada acara ini, Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Kepala Badan Wakaf Indonesia Mohammad Nuh.

  Sertifikat Tanah Wakaf Langkah Konkret Jaga Legalitas Aset

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Jumlah wakaf tanah di Indonesia terus meningkat sekitar 7% atau lebih dari 3.000 hektar setiap tahun. Hingga kini tanah wakaf tercatat berada di lebih dari 430.000 lokasi, dengan luas sekitar 56 ribu hektar. Namun dari jumlah tersebut, baru sekitar 58% yang memiliki sertipikat.

Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta agar sertifikasi tanah wakaf terus dipercepat. Sebab menurutnya, tanpa pencatatan yang baik melalui sertifikasi akan menghambat pemanfaatannya demi kepentingan umat dan bangsa.

“Sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah konkret dalam menjaga legalitas dan memaksimalkan fungsi wakaf demi kemanfaatan aset wakaf secara optimal bagi umat dan bangsa,” tegas Wapres saat menghadiri acara Gerakan Percepatan Sertipikat Tanah Wakaf yang diselenggarakan secara daring dan luring, di Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Senin (25/04/2022).

Selain itu, sambung Wapres, tanpa adanya sertifikasi tanah wakaf maka akan menyebabkan hilangnya aset wakaf, terjadinya sengketa, dan data aset wakaf menjadi tidak akurat.

“Ketiadaan sertipikat tidak hanya berpotensi memunculkan sengketa dan hilangnya aset, tapi juga menjadi kendala dalam membangun basis data aset wakaf yang akurat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan sertipikat wakaf sebanyak lebih dari 25.000 sertipikat pada 2021. Menurutnya tanpa adanya program percepatan, diperlukan waktu 7 hingga 8 tahun untuk menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf.

“Pekerjaan ini harus dapat kita selesaikan (secepatnya) karena jumlah tanah wakaf di Indonesia tidak sedikit dan kian meningkat dari tahun ke tahun,” pinta Wapres.

 

 

 

 

BPJPH Kaji Layanan Sertifikasi Halal dengan AI dan Blockchain

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com0— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama tengah melakukan eksplorasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan blockchain dalam layanan sertifikasi halal. Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan, upaya tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas layanan.

“BPJPH fokus berupaya menghadirkan layanan halal sebaik mungkin melalui transformasi digital yang tentu berbasis data dan teknologi informasi. Untuk itu kami berikhtiar mengeksplorasi pemanfaatan teknologi blockchain dan Artificial Intelligence,” kata Muhammad Aqil Irham dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait pengelolaan data layanan halal di Jakarta, Senin (25/4/2022).

“Tujuannya tentu agar kami dapat mengoptimalkan potensi-potensi teknologi tersebut guna meningkatkan layanan halal yang mendorong percepatan sertifikasi halal melalui program 10 juta produk bersertifikat halal,” lanjutnya.

Aqil Irham menjelaskan, cakupan penyelenggaraan JPH sangat luas. Proses bisnisnya juga melibatkan multi-stakeholder, penerima layanan dalam jumlah yang sangat besar, dan jangkauan global. Kondisi itu membutuhkan upaya strategis, kreatif dan inovatif, serta sikap terbuka untuk bersinergi dan berdiskusi dengan berbagai pihak.

“Untuk itu, dalam FGD ini kami hadirkan para ahlinya untuk berdiskusi dengan para pegawai. Kita libatkan juga mahasiswa program magang di BPJPH,” jelasnya.

“Dalam mentransformasikan layanan, kita perlu loncatan strategis. Bukan lagi secara manual atau semi otomatis, namun digitalisasi yang memanfaatkan teknologi maju seperti AI, blockchain, big data, dan sebagainya,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Peneliti Halal Center IPB dan BRAIN (Blockchain, Robotic, Artificial Intelligence Networks) Yandra Arkeman. Menurutnya, transformasi digital dengan advanced technology sangat tepat untuk dikembangkan BPJPH. “Transformasi digital untuk BPJPH perlu dikembangkan. Transformasi digital juga menjadi keyword penekanan forum G20,” kata Yandra.

Pemanfaatan AI dan blockchain, lanjut Yandra, dapat dikembangkan dalam mendukung layanan BPJPH. Target sertifikasi 10 juta produk halal di tahun 2022 tentu membutuhkan data UMK yang valid dan memadai.

“Solusinya adalah melakukan sertifikasi halal produk secara masif dan cepat. Ini akan lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi digital yang maju seperti AI dan blockchain, agar tidak terjadi bottleneck (kendala),” imbuh peneliti yang sering melakukan riset di bidang AI, robotik dan network itu.

FGD membahas beberapa isu terkait penyelenggaraan layanan sertifikasi halal. Di antaranya, kebijakan pengelolaan data layanan halal, mekanisme verifikasi dan validasi data pelaku usaha, penggunaan Big Data untuk pengambilan keputusan strategis, hingga standardisasi audit sertifikasi berbasis Artificial Technology dan Blockchain Based System.

Selain Yandra Arkeman, hadir sebagai narasumber, dosen Universitas Paramadina Mahmud Syaltout. Hadir juga Koordinator Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Chuzaemi Abidin, serta para Subkoordinator bidang Data, Sistem Informasi & Humas, dan Perencanaan BPJPH.

Hasil FGD akan ditindaklanjuti dengan upaya strategis terkait pengelolaan dan pengembangan database layanan halal BPJPH.

Kemenag Undang PBNU dan Densus 88 Bahas Moderasi Beragama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama mendiskusikan upaya penguatan moderasi beragama dengan ormas Islam. Acara ini dikemas dalam forum Diseminasi Moderasi Beragama bagi Ormas Islam.

Mewakili Menag Yaqut Cholil Qoumas, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya membahas konten, tetapi juga strategi implementasi Moderasi Beragama.

“Konservatisme Islam di Indonesia adalah fenomena yang harus direspon bersama. Ini adalah substansi dan tujuan pertemuan kita  yakni merespon realitas,” kata Dirjen Bimas Islam Kamaruddin di Jakarta, Sabtu (23/4/2022).

Sejumlah narasumber dihadirkan, yaitu Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Tim Ahli Moderasi Beragama, Alissa Wahid, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Asembagus Situbondo KH. Afifuddin Muhajir, dan Kepala Detasemen Khusus (Kadensus) 88 Irjen Martinus Hukom.

Diskusi yang berlangsung dua hari, 23-24 April, ini diikuti peserta dari PBNU, serta sejumlah tokoh dan ulama. Hadir juga jajaran Ditjen Bimas Islam, Staf Khusus Menag Nuruzzaman dan Ishfah Abidal Aziz, serta Tenaga Ahli Menag.

Memberi pengantar diskusi, Kamaruddin Amin menjelaskan adanya fakta temuan sejumlah penelitian berbagai lembaga, termasuk UIN Jakarta, terkait wacana keagaman di media sosial. “Fakta berdasarkan penelitian, 67 persen wacana keagaman di media sosial didominasi wacana keagamaan konservatif. Ada fenomena menguatnya konservatisme di Indonesia,” ujarnya.

“Suka atau tidak, ini adalah fakta yang harus kita respon bersama. Yang moderat hanya 22 persen dan di situ teman-teman NU yang aktif bersama ormas Islam lainnya dan sisanya liberal dan Islamis,” ujar Kamaruddin Amin.

Kamaruddin Amin menambahkan, Kemenag memiliki 50 ribu penyuluh di Indonesia. Ditjen Bimas Islam terus berupaya untuk mengoptimalkan peran mereka agar menjadi instrumen pengarusutamaan wacana keagamaan moderat melalui medium digital, tidak lagi konvensional.

Diseminasi Moderasi Beragama bagi Ormas Islam selanjutnya diisi dengan diskusi panel. Tim Ahli Moderasi Beragama, Alissa Wahid, memaparkan tentang Arah dan Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama. Sementara  KH. Afifuddin Muhajir mendadar Konsep Moderasi Beragama dalam Perspektif Fiqih Ushl Fiqh. Sedangkan Irjen Martinus Hukom – Kepala Detasemen Khusus (Kadensus) 88 menjelaskan Perkembangan Kehidupan Sosial dan Keagamaan di Indonesia.

Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal Akan Digelar Ahad 1 Mei 2022

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat (penetapan) 1 Syawal 1443 H pada Minggu, 1 Mei 2022 petang. Sidang yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama ini akan didahului proses pengamatan hilal yang dilakukan di 99 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin menyatakan, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Syawal 1443 H mendatang, sudah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

“Di Indonesia, pada 29 Ramadan 1443 H yang bertepatan dengan 1 Mei 2022 tinggi hilal antara 4 derajat 0,59 menit sampai 5 derajat 33,57 menit dengan sudut elongasi antara 4,89 derajat sampai 6,4 derajat,” jelas Kamaruddin di Jakarta, Senin (25/4/2022).

“Artinya, secara hisab, pada hari tersebut posisi hilal awal Syawal di Indonesia telah masuk dalam kriteria baru MABIMS,” imbuh Kamaruddin.

Menurut kriteria baru MABIMS, imkanur rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Kriteria ini merupakan pembaruan dari kriteria sebelumnya, yakni 2 derajat dengan sudut elongasi 3 derajat yang mendapat masukan dan kritik.

Kamaruddin menambahkan, Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan Sidang Isbat, dengan menggunakan metode hisab dan rukyat, di mana posisi hilal Syawal akan dipresentasikan oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriyah yang selanjutnya menunggu laporan rukyat dari seluruh Indonesia.

“Rukyat digunakan sebagai konfirmasi terhadap hisab dan kriteria yang digunakan. Kedua hal yaitu hisab dan konfirmasi pelaksanaan rukyatul hilal akan dimusyawarahkan dalam sidang isbat untuk selanjutnya diambil keputusan awal Syawal 1443 H,” jelasnya.

Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Hadis UIN Alauddin Makassar  ini juga menyampaikan penjelasan tersebut dalam pertemuan pakar falak MABIMS yang berlangsung secara daring pada Kamis, 21 April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Kamaruddin menyampaikan, penerapan kriteria baru MABIMS  diharapkan memunculkan formulasi dan gagasan yang bermanfaat bagi umat Islam di negara-negara anggota MABIMS.

“Kita perlu menciptakan suasana yang kondusif bagi umat Islam, khususnya di bidang hisab rukyat. Kami berharap, forum ini bisa menghasilkan ide-ide yang cemerlang untuk mendukung kemajuan hisab rukyat di dunia Islam secara umum,” tambahnya.

Kamaruddin menambahkan, hasil keputusan sidang isbat akan disampaikan dalam konferensi pers yang ditayangkan secara langsung oleh TVRI sebagai tv pool.

Masjid Kottabarat Solo Gelar Pengajian Nuzulul Quran

Redaktur: Mazaya

SURAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Tafsir, menekankan pentingnya untuk mempelajari tafsir Al quran sebagai dasar untuk pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan dalam pengajian Nuzulul Quran yang digelar Takmir Masjid Kottabarat Solo, Minggu (24/11).

Pengajian Nuzulul Quran digelar di Masjid Kottabarat secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan. Pengajian yang mengangkat tema “Mencerahkan Semesta Bersama Al quran” dihadiri kurang lebih 500 jemaah.

Tafsir mengapresiasi antusiasme dan semangat para jemaah yang hadir di Masjid Kottabarat untuk mengikuti pengajian Nuzulul Quran.

“Atas nama PWM Jawa Tengah, saya mengapresiasi jemaah yang sudah sedemikian tekun, rajin, dan bersemangat untuk hadir di pengajian Ahad pagi hari ini. Mudah-mudahan mereka semakin paham tentang Al quran sehingga dengan pemahaman yang ada bisa mengamalkannya,” jelasnya.

Tafsir pun mengharapkan semoga pengajian ini terus berlangsung dan menjadi sumber pencerahan, ilmu, dan keimanan serta ketakwaan masyarakat Muhammadiyah Kottabarat pada khususnya dan Solo pada umumnya.

“Masjid ini adalah sumber pencerahan, ajang mencari ilmu, dan mengamalkan Islam. Dari sinilah Islam akan terpancar,” tandasnya.

Dalam paparan pengajiannya, Tafsir memberikan penjelasan mengenai Nuzulul Quran yang diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Padahal di dalam Al quran surat Al Qadr disebutkan bahwa Al quran diturunkan pada malam lailatul kadar.

“Bagaimana nyambungnya antara peringatan Nuzulul Quran setiap 17 Ramadan dengan surat Al Qadr?,” tanya Tafsir kepada para jemaah.

Kemudian ia memberikan penjelasan dengan mengutip kitab tafsir Al Bayan karya At Thabari, bahwa yang dimaksud turunnya Al quran pada malam lailatul kadar adalah “jumlatan wahidatan”.

“Pada malam lailatul kadar Al quran diturunkan secara lengkap, tidak berangsur-angsur, dari lauhul mahfuz ke langit dunia, sedangkan pada 17 Ramadan para ulama meyakini bahwa Al quran pertama kali diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril, yaitu surat Al Alaq ayat 1-5” ungkapnya.

Sementara itu, Marpuji Ali, selaku Ketua Takmir Masjid Kottabarat menjelaskan tujuan diadakannya kegiatan pengajian Nuzulul Quran adalah untuk meningkatkan pemahaman para jemaah tentang Al quran dan seluk beluknya sehingga menambah kecintaan terhadap Al quran.

“Dalam rangka meningkatkan pemahaman para jemaah yang setiap Ahad datang ke sini, terutama tentang Al quran dan seluk beluk yang ada padanya,” jelas Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut.

Marpuji Ali pun mengharapkan pengajian ini dapat semakin menambah kecintaan jemaah terhadap Al quran. Jemaah tidak hanya membaca atau tadarus Al quran, tetapi juga terjemahnya.

“Bahkan jemaah juga bisa membaca dan mempelajari tafsir Al quran, di kalangan Muhammadiyah bisa mempelajari kitab tafsir At Tanwir yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” pungkasnya.

Ajak Masyarakat Menebar Kebaikan di Bulan Ramadan, Kahf Luncurkan Campaign #SenyumSedeKahf  

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – PT Paragon Technology and Innovation (Paragon), perusahaan kosmetik pemilik berbagai brand terkemuka di Indonesia seperti Wardah, Make Over, dan Kahf, kembali menguatkan ajakan kepada masyarakat dan berbagai pihak untuk menebar kebermanfataan di bulan Ramadan.

Ramadan menjadi momentum bagi Paragon untuk menghidupkan harapan bersama penggerak kebaikan yang diwujudkan dalam berbagai aksi kebaikan yang dijalankan bersama brand-brand-nya, salah satunya adalah Kahf, yang mengusung

campaign#SenyumSedeKahf. Selama bulan Ramadan, Paragon melalui Kahf menjalankan program-program kebermanfaatan, di antaranya Sedekah Beras ke Pesantren serta Digital Activity #SenyumSedeKahf untuk mengajak konsumen berdonasi.

 

“Melalui campaign #SenyumSedeKahf di bulan Ramadan, Kahf mengajak para Kahf Bro dan Kahf Sis (sebutan untuk user Kahf) untuk selalu menyebarkan kebaikan termasuk dari hal paling sederhana yaitu senyum”, ujar Bahrun Afriansyah (Vice President Marketing Paragon) dalam acara Kahf Ramadan Gathering 2022 yang dilaksanakan di Jakarta. Sebagai brand personal care pria dengan produk unggulan Face Wash, Eau De ToiletteParfum, Beard Care dan lain-lain, yang membawa konsep halal, modern, dan terinspirasi dari alam, Kahf mengajak Kahf Bro dan Kahf Sis untuk menyebarkan senyum karena senyum merupakan sedekah dan dapat memberikan banyak kebaikan kepada orang disekitar.

 

Untuk mewujudkan campaign #SenyumSedeKahf menjadi aksi, Kahf turut berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melaksanakan program kebermanfaatan di antaranya kolaborasi dengan komunitas salah satunya adalah Musawarah Peduli untuk menyalurkan CSR berupa sedekah 2,5 ton beras kepada pesantren-pesantren yang membutuhkan untuk menunjang kegiatan Ramadan di daerah Tangerang Selatan. Selain itu, Kahf juga melakukan strategi komunikasi secara masif melalui TV, digital, dan billboard yang akan dipasang di beberapa titik jalur mudik serta digital activity melalui microsite untuk sharing cerita #SenyumSedeKahf versi Kahf Bro dan penggunaan AR filter #SenyumSedeKahf (berupa senyum meter). Adapun kegiatan ini juga sejalan dengan visi Paragon yang berkomitmen untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

 

“Senang dan bahagia banget bisa menjadi bagian acara kebaikan dan bermanfaat untuk orang banyak, terlebih lagi acara Musawarah Peduli kali ini dibersamai oleh Kahf. Kahf bersama Kahf Bro-nya memiliki visi dan frekuensi yang sama untuk berbuat kebaikan, terutama di bulan Ramadan yang penuh rahmat. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini menjadi wasilah kebaikan dan inspirasi serta bermanfaat untuk orang banyak” ujar Ricky Perdana (Anggota Komunitas Musawarah Peduli).

 

Dalam acara Kahf Ramadan Gathering 2022 yang diselenggarakan di Jakarta kali ini, Kahf turut mengundang berbagai pihak yang yang membersamai Kahf dari awal perjalanan hingga saat ini. Lewat acara ini, Kahf berharap dapat memperat tali silaturahmi dengan berbagai pihak sekaligus menginspirasi Kahf Bro dan Kahf Sis untuk menyebarkan kebermanfaatan agar semakin besar dampak positif yang diberikan.

 

“Semoga Kahf dapat terus menginspirasi Kahf Bro dan Kahf Sis untuk menebar lebih banyak hal positif dan kebermanfaatan yang mendatangkan lebih banyak senyum dimulai dari sedekah paling sederhana melalui campaign #SenyumSedeKahf”, ujar Bahrun Afriansyah.

 

 

Gelar Bukber, FLP Sulsel Hadirkan Syekhah Palestina

Redaktur: Mazaya

MAKASSAR(Jurnalislam.com)–Serangan tentara Israel terhadap warga Palestina baru-baru ini kembali menarik perhatian banyak pihak, khususnya kaum muslimin.

Terlebih karena serangan tersebut dilakukan saat bulan Ramadan dan warga Palestina sedang melakukan salat subuh di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem.

Insiden itu kemudian menjadi isu aktual yang diangkat dalam kegiatan buka puasa bersama (bukber) Forum Lingkar Pena Wilayah Sulsel (FLP Sulsel) yang dilaksanakan pada Sabtu, (23/4/2022) bertempat di Kampoeng Kuliner, Jl. A.P. Pettarani, Makassar.

Andi Batara Al Isra selaku ketua FLP Sulsel menyampaikan bahwa disamping untuk silaturahmi dan menguatkan solidaritas, kegiatan bukber tersebut juga bertujuan membangun empati anggota FLP Sulsel terhadap saudara-saudara muslim Palestina.

Untuk itu, Ia menghadirkan seorang penceramah perempuan asal Palestina, Syekhah Maryam sebagai pemateri dan Ustazah Risnawati Mulfa yang bertindak sebagai penerjemah.

Di awal penyampaiannya, Syekhah Maryam menceritakan bagaimana tentara Israel dengan brutal menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa. Hal itu mengakibatkan banyak jama’ah salat yang terluka parah.

Meski demikian, serangan itu menurutnya tidak menurunkan tekad umat Islam untuk melaksanakan salat di Masjid Al-Aqsa.

“Puluhan ribu orang-orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa tetap melaksanakan ibadahnya, pagi, siang, ataupun malam, mereka tetap kokoh dengan ibadahnya walaupun serangan tiada henti dilakukan oleh orang-orang Israel” Bebernya.

Ia lalu mengungkap klaim kepemilikan yang menjadi motif di balik serangan yang dilancarkan tentara Israel tersebut.

“Mereka mengatakan “Kami punya hari tertentu di mana kami ingin melakukan ritual penyembelihan hewan dan itu hanya bisa dilakukan di Masjid Al-Aqsha. Mereka (orang-orang Israel) menganggap itu (Masjid Al-Aqsa) milik mereka” Jelasnya

Namun Penceramah yang telah lama tinggal di Makassar itu dengan tegas menampik hal tersebut. Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem menurutnya adalah milik umat Islam.

“Al-Quds (Yerusalem) bukan milik Israel. Bukan juga milik Palestina, tapi Al-Quds sesungguhnya adalah wakaf bagi seluruh umat Islam di dunia” Pungkasnya.

Di hadiri oleh 47 orang peserta, kegiatan ditutup dengan penggalangan donasi dari anggota FLP Sulsel untuk warga palestina.

Dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan salat magrib berjama’ah.

 

(Abd. Rajab Mar’am, Humas FLP Sulsel)