Penulis: Mazaya

PKS dan Nasdem Akan Bertemu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan terkait rencana kunjungan Partai Nasdem ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rabu (30/10) sore. Ia juga memastikan kehadiran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada pertemuan nanti.

“Datang, Pak Surya besok jam 16.00 kami datang rombongan naik bus dari DPP ada sekitar 13 orang rombongan,” kata Willy kepada Republika, Selasa (29/10).

Ia mengatakan pertemuan tersebut tidak lebih dari sekedar silaturahmi. Ada pun hal-hal yang dibicarakan yaitu terkait isu kebangsaan.

“Pak Surya ingin kalau selama ini itu ada gap segala macam untuk berbicara kebangsaan, maka besok harus bicara bersama-sama,” ujarnya.

Saat ditanya terkait kemungkinan peluang Nasdem berpindah haluan menjadi oposisi, menurutnya hal itu terlalu jauh. Ia kembali menegaskan bahwa pada pertemuan besok baru pertemuan pertama. Tidak menutup kemungkinan jika ada pertemuan selanjutnya setelah ini.

“Ada, pasti ada pertemuan berikutnya jadi mungkin besok dimatangkan ya karena tentu ada follow up yang sifatnya gagasan besar dan kerangka operasional bersama-sama,” ungkapnya.

Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah membenarkan rencana pertemuan PKS dengan Partai Nasdem Rabu sore. Menurutnya rencana pertemuan tersebut sudah direncanakan lama.

“Intinya akan bincang-bincang tentang kebangsaan, keinginan untuk menjaga kelangsungan demokrasi yang konstruktif,” kata Ledia kepada Republika, Selasa (29/10).

Sementara itu Ketua Departemen Politik PKS Pipin Sopian mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk mengokohkan kerjasama di parlemen untuk mewujudkan check and balance pemerintahan yang konstruktif. Rencananya pertemuan akan diterima langsung oleh Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS Dr. Sohibul Iman, Sekjen Mustafa Kamal, dan jajaran Pimpinan PKS lainnya.

Sumber: republika.co.id

Perpres Terbit, Ini Rincian Kenaikan Iuran BPJS

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah mengerek iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid yang Presiden Joko Widodo teken ini terbit dan berlaku pada 24 Oktober 2019 lalu.

Pasal 29 Perpres No. 75/2019 menyebutkan, iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang pemerintah daerah daftar naik menjadi Rp 42.000 per orang per bulan. Premi baru ini berlaku mulai 1 Agustus 2019.

Kenaikan

Kemudian, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, anggota TNI dan Polri, kepala desa dan perangkat desa, serta pekerja atau pegawai menjadi sebesar 5% dari gaji per bulan.

“Iuran sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan sebagai berikut: 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta,” bunyi Pasal 30 ayat (2) Perpres No. 75/2019 seperti dikutip situr resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (30/10).

Kewajiban pemberi kerja dalam membayar iuran, menurut Perpres Jaminan Kesehatan, dilaksanakan oleh: pertama, pemerintah pusat untuk iuran bagi pejabat negara, PNS pusat, anggota TNI dan Polri, serta pekerja atau pegawai instansi pusat.

Kedua, pemerintah daerah untuk iuran bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa ,dan pekerja atau pegawai instansi daerah.

“Iuran sebagaimana dimaksud dibayarkan secara langsung oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa,” bunyi Pasal 30 ayat (4) Perpres No. 75/2019.

Gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU untuk pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, anggota TNI dan Polri terdiri atas upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah.

Sementara gaji yang dipakai sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU untuk kepala desa dan perangkat desa berdasarkan penghasilan tetap.

Ketentuan mengenai komposisi persentase dan dasar perhitungan iuran bagi Peserta PPU untuk pejabat negara, PNS pusat, anggota TNI dan Polri mulai berlaku 1 Oktober 2019. Sedang iuran peserta PPSU di lingkungan pemerintah daerah dan pegawai swasta berlaku 1 Januari 2020.

Adapun iuran bagi peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.  Lalu, Rp 110.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

Dan, sebesar Rp 160.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. “Besaran iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020,” bunyi Pasal 34 ayat (2) Perpres No. 75/2019.

Sumber:kontan.co.id

 

Bertentangan dengan Budaya Lokal, Warga Tolotangga Tolak Patung Wisata di Pantai Wane

Redaktur: Mazaya

BIMA (Jurnalislam.com)- Ketua Ikatan Khatib Tolotangga ustaz Umar Muhammad Ali bersama tokoh agama Tolotangga Supratman dan tokoh Masyarakat desa Tolotangga, Monta, Bima menyampaikan sikap yang terkait dengan keberadaan patung sebagai simbol agama tertentu yang berada di pantai Wane, Bima.

Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan keberadaan patung di tanah milik Kombespol Ekawana Prasta di dekat Pantai Wane, Desa Tolotangga Kecamatan Monta, Bima.

Menurut tokoh agama Tolotangga Supratman keberadaan patung tersebut meresahkan masyarakat dan menciderai nilai budaya lokal sebab masyarakat setempat beragama Islam.

“Bahwa keberadaan patung ini sangat meresahkan masyarakat, karena kami di sini 100 persen muslim beda dengan mayoritas, artinnya masih ada agama lain, sedangkan kami di sini 100%  muslim,” katanya kepada jurnalislam.com.

Ia juga tidak setuju apabila keberadaan patung tersebut sebagai daya tarik wisatawan asing sebab keberadaannya justru identik dengan simbol agama tertentu.

“Keberadaan patung ini sangat membahayakan aqidah masyarakat kami, sangat keliru mereka mengatakan patung tempat penyembahan agama orang lain mereka mengatakan adalah hiasan,” ungkapnya.

Untuk itu, ia berharap kepada pemerintah daerah untuk bisa mendengarkan aspirasi masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan patung di pantai Wane tersebut.

“Harapan kami kepada pemerintah, supaya keberadaan patung di pantai Wane harus di bongkar, karena sangat meresahkan masyarakat kami,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemilik patung tersebut Kombespol Ekawana Prasta menyebut bahwa keberadaan patung di pantai Wane itu untuk menarik wisatawan asing.

Reporter : Saad

Ini Pesan Wasekjen MUI Bagi Mereka yang Berhijrah

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SUKOHARJO (Jurnalislam.com)- Wakil Sekertaris Jendral (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat ustaz Tengku Zulkarnaen ikut bersyukur atas maraknya fenomena hijrah yang ada di Indonesia.

Ia berharap tren positif tersebut membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia hingga bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

“Wah saya terharu dan bahagia adanya tren hijrah dimana mana, hampir diseluruh tanah air, anak anak muda hijrah ke tempat dan menuju yang lebih baik, menuju kesholehan,” katanya kepada jurnalislam.com saat memberikan materi di Sukoharjo Hijrah Fest beberapa waktu yang lalu.

“Saya berdoa agar komunitas hijrah dimanapun semakin maju semakin mendekati kebenaran, semakin mendekati jalan allah, sehingga negeri ini berubah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” imbuhnya.

Menurut ustaz Tengku, Allah meridhoi orang orang yang berhijrah menuju lebih baik, bahkan, katanya, dalam apabila orang tersebut meninggal pada saat berupaya meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, maka akan dihitung sebagai mati syahid.

“Allah meridhoi orang yang berhijrah, Rosulullah pun mencintai orang orang yang berhijrah, maka orang orang yang berhijrah, mati dalam keadaan berhijrah, dihitung mati syahid oleh Allah Subhanahu Wata’ala,” ungkapnya.

Ia juga berpesan agar mereka yang sedang berhijrah untuk tetap istiqomah, sebab, Allah akan memberikan ujian bagi mereka sebagai bentuk meningkatkan nilai keimanan dihadapan Allah Subhanahu Wata’ala.

“Karena itu saya bersama anda semua yang hijrah, jangan khawatir jangan berputus asa dan lemah semangat, teruslah berhijrah sampai kita mati dalam keridhoan Allah Subhanahu Wata’ala,” pungkasnya.

PBNU Pastikan Akan Kritis Terhadap Pemerintahan Jokowi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Penunjukkan Menteri Agama (Menag) dari kalangan militer masih terus menuai kontroversi.

PBNU menilai kebijakan itu menciderai para masyayikh dan kiai Nahdlatul Ulama (NU).

“Kekecewaan para masyayikh dan kiai NU sangat beralasan. Kementerian Agama dijabat oleh militer tidak lazim saat ini, karena terkesan setengah-setengah,” kata cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari yang juga Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman, Senin 28 Oktober 2019.

Padahal, katanya, tanggung jawab keumatan yang diemban kiai dan masyayikh yang tidak ringan.

Apalagi, menurutnya, menilik sejarah perjuangan dan peran NU hingga saat ini sebagai ormas keagamaan yang konsisten terhadap komitmen kebangsaan, NKRI dan Pancasila.

Aizzudin menyampaikan kekecewaannya dan kekecewaan para Kiai dan masyayikh NU di berbagai daerah terkait dengan pemilihan menteri agama dari kalangan militer.

“Menghormati hak prerogratif Presiden satu hal, tapi jika yang dimaksudkan sebagai upaya rekonsiliasi ataupun akomodasi pasca pilpres seharusnya diretas dengan lebih bijak,” sambung Aizzudin yang biasa disapa Gus Aiz

Selain itu, ekonomi keumatan yang digagas oleh Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin juga dapat dipastikan akan mengalami tantangan yang tidak mudah.

Jika perannya dikebiri oleh kepentingan kelompok tertentu dan partai-partai.

Sikap NU

“Dapat dipastikan sikap NU ke depan akan lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak bisa sekadar amar makruf tapi juga menekankan nahi mungkar. Jangan su’udzon terhadap NU, tidak sederhana sekedar masalah jabatan, tapi tanggung jawab pemahaman dan pengambilan keputusan terkait keagamaan yang berdampak luas secara sosial kemasyarakatan”, tegas Gus Aiz.

Pernyataan Gus Aiz ini merespons permintaan maaf Presiden Jokowi sejumlah pihak yang tidak terakomodasi di dalam Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi menyampaikan, hanya ada 34 kementerian sehingga tidak mungkin membuat semua pihak senang.

“Artinya, pasti yang kecewa lebih banyak dari yang senang dan mungkin juga sebagian dari yang hadir ada yang kecewa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semuanya,” kata Jokowi saat peresmian pembukaan Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila (PP) di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2019.

sumber: sindonews

Hijab Bergaya Budaya Lokal Diprediksi Akan Jadi Tren

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Model hijab dengan motif-motif yang kental dengan unsur budaya lokal diprediksi akan menjadi tren tahun depan.

Vice President Elzatta, Tika Mulya mengatakan, saat ini semakin banyak label modest wear lokal yang mengeluarkan koleksi terinspirasi dari unsur-unsur budaya lokal.

“Bisa dari kulturnya, motif yang diangkat,” kata Tika seusai jumpa pers dan bersama Elzatta Hijab di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Sementara itu, dari segi warna, Tika melihat akan muncul banyak warna-warna tanah (earthy) seperti hijau zaitun, cokelat, oranye kecokelatan, dan lainnya.

Hal ini juga senada dengan kampanye-kampanye fesyen berkelanjutan (sustainable fashion) yang digaungkan banyak label.

Ia mengatakan, hijab polos yang mudah dipadu padan juga akan selalu disukai.

Menurutnya, pemakai hijab semakin modern dan hijab polos dianggap sebagai salah satu item yang mendukung tampilan modern tersebut.

“Biasanya saat makin modern, mereka makin simple, praktis, look juga lebih clean. Di situ mereka pakai polos,” ujarnya.

Meski begitu, Tika meyakini masih ada pasar bagi hijab bermotif. Pemilihan hijab kerap diseragamkan dengan busana yang digunakan.

Misalnya, hijab polos untuk melengkapi tampilan dengan busana bermotif ramai, dan sebaliknya.

sumber:kontan.co.id

 

Muhammadiyah Buka Peluang Bangun Rumah Sakit Nuklir

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Meski memerlukan pengkajian panjang, Muhammadiyah tidak menutup kemungkinan untuk membuka Rumah Sakit Nuklir di masa depan. ‎

“Kami sangat serius untuk mempelajarinya dari Pakistan, selain itu kami juga ingin belajar mengenai perumusan Judicial Law,” kata Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah Muhyidin Djunaidi Menyambut kunjungan Duta Besar Pakistan H.E Abdul Salik, Jumat (25/10).

Bersama mantan Menteri Lingkungan Hidup Pakistan Mr. Akif, H.E Abdul Salik datang ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, di depan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dirinya juga memuji Muhammadiyah sebagai organisasi Islam paling representatif di bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan pembangunan Sumber Daya Manusia.

“Bagi kami, peran Muhammadiyah sangat penting. Kami ingin hubungan antara Pakistan-Muhammadiyah lebih dekat dan bersahabat lebih dalam,” kesan Abdul Salik.

Menyinggung tentang pengembangan Rumah Sakit Nuklir, Pakistan membuka lebar kesempatan kepada Muhammadiyah. Mantan Menteri Lingkungan Hidup Pakistan Mr. Akif, berharap Indonesia telah memiliki regulasi yang baik mengenai penggunaan nuklir dalam bidang pengobatan.

Meski terdengar asing, Rumah Sakit yang menggunakan nuklir sebagai pengobatan bukanlah hal baru. RS Cipto Mangunkusumo Jakarta, RS Gading Pluit Jakarta, MRCC Siloam, RS dr. Soetomo Surabaya  dan RS Murni Teguh Medan tercatat telah menggunakan tenaga nuklir dalam radioterapi penyakit kanker dibawah pengawasan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

“Ini adalah bagian mempererat hubungan Pakistan dan Indonesia, terutama dengan organisasi Islam. H.E Abdul Salik mendorong Muhammadiyah melakukan kerjasama di bidang agama dan sumber daya manusia, beliau juga mengapresiasi kinerja Muhammadiyah,” tambah Bendahara Umum PP Muhammadiyah Suyatno.

Sumber: muhammadiyah.or.id

 

Mahfud Klaim Presiden Minta Program Deradikalisasi

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan, akan menjalankan program deradikalisasi.

Hal tersebut merupakan pesan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi paham radikalisme yang terjadi di Indonesia.

“Itu salah satu pesan presiden, kita diminta melakukan deradikalisasi,” kata Mahfud di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Senin (28/10/2019).

Ia menegaskan, kelompok radikal bukan berarti orang Islam.

Ia pun mengajak agar pemikiran bahwa orang yang radikal merupakan orang Islam untuk diubah.

“Kelompok radikal itu bisa Islam bisa tidak. Dimana-mana banyak orang radikal. Oleh sebab itu jangan dibelok-belokkan. Karena radikalisme bukan orang Islam juga, jadi jangan dikacaukan,” katanya.

Ia menjelaskan, radikalisme berarti gerakan atau paham yang ingin menawarkan alternatif lain terhadap ideologi dengan cara kekerasan. Untuk itu perlu adanya upaya deradikalisasi.

“Radikal itu lawannya gradual. Gradual itu bertahap,” lanjut Mahfud.

Sumber: republika.co.id

Hari Sumpah Pemuda, Mendikbud Nadiem Soroti Pornografi hingga Pergaulan Bebas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang bertepatan dengan hari ini, Senin 28 Oktober 2019 di depan Gedung A Kemendikbud, Jakarta.

Dalam pidatonya, Nadiem menegaskan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tokoh pemuda tahun 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda.

Sehingga menjadi pelopor untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia mengatakan, pesatnya perkembangan teknologi informasi seperti dua mata pisau.

Di satu sisi dia memberikan kecepatan informasi sehingga pemuda Indonesia dapat meningkatkan kapasitas kemampuan dalam pengembangan sumber daya dan daya saing.

Namun di sisi lain, katanya, perkembangan ini memiliki dampak negatif, yakni informasi destruktif mulai dari pornografi, narkoba, hingga pergaulan bebas.

“Pemuda yg memiliki karakter tangguh adalah yang karakter bermoral dan kinerja. Pemuda yang beriman dan bertakwa dan berintegritas tinggi jujur bertanggung jawab disiplin kerja ikhlas. Tuntas. Pemuda harus intelektual dan skill kepemimpinan. Kewirausahaan dan Kepeloporan yang mumpuni. Pemuda haru berperan aktif dalam kancah internasional,” kata Nadiem, Senin (28/10/2019).

Pendiri Gojek ini juga menegaskan saat ini di belahan dunia lahir generasi pemuda yang punya pola pikir yang cenderung cepat serba instan, cenderung individualistik dan dramatik.

sumber:cnbcindonesia.com

Nadiem Makarim: Pemuda Karakter Tangguh Itu Bermoral, Beriman, dan Bertakwa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang bertepatan dengan hari ini, Senin 28 Oktober 2019 di depan Gedung A Kemendikbud, Jakarta.

Dia mengatakan, pesatnya perkembangan teknologi informasi seperti dua mata pisau.

Di satu sisi dia memberikan kecepatan informasi sehingga pemuda Indonesia dapat meningkatkan kapasitas kemampuan dalam pengembangan sumber daya dan daya saing.Namun di sisi lain, katanya, perkembangan ini memiliki dampak negatif, yakni informasi destruktif mulai dari pornografi, narkoba, hingga pergaulan bebas.

“Pemuda yg memiliki karakter tangguh adalah yang karakter bermoral dan kinerja. Pemuda yang beriman dan bertakwa dan berintegritas tinggi jujur bertanggung jawab disiplin kerja ikhlas. Tuntas. Pemuda harus intelektual dan skill kepemimpinan. Kewirausahaan dan Kepeloporan yang mumpuni. Pemuda haru berperan aktif dalam kancah internasional,” kata Nadiem, Senin (28/10/2019).

Pendiri Gojek ini juga menegaskan saat ini di belahan dunia lahir generasi pemuda yang punya pola pikir yang cenderung cepat serba instan, cenderung individualistik dan dramatik.

“Ilmu pengetahuan dan teknologi serta mudahnya akses pada sosmed telah menjelma jadi tempat favorit berkumpulnya pemuda lintas agama. Interaksi mereka di medsos real time 24 jam dan di sini diharapkan peran pemuda dapat bersaing secara dalam hal positif,”katanya.

sumber:cnbcindonesia.com