Penulis: Mazaya

Wacana Hukuman Mati untuk Koruptor Dapat Dukungan dari Ulama

Redaktur: Mazaya

LEBAK(Jurnalislam.com)— Ulama kharismatik Kabupaten Lebak, Banten, KH Hasan Basri,mendukung pelaku korupsi dihukum mati untuk memberikan efek jera.

Dia menilai hukuman mati itu tidak bertentangan dengan hukum agama Islam. “Kami mendukung penerapan hukuman mati itu ditujukan kepada pelaku korupsi yang bisa menimbulkan kesengsaraan hingga mengakibatkan banyak warga meninggal dunia juga pelaku korupsi yang menghalalkan uang haram,” kata dia, di Lebak, Kamis (19/12).

Dia menjelaskan, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi juga terdapat klasifikasi di antaranya jika mereka melakukan penyelewengan anggaran untuk bencana alam akibat tsunami atau gempa, banjir, dan longsoran dikorupsi hingga menimbulkan banyak kematian warga.

“Klasifikasi kejahatan seperti itu patut dihukum mati, termasuk pelaku yang menghalalkan uang haram,” tutur dia.

Menurut dia, pandangan Islam terhadap pelaku korupsi seperti itu sangat tegas hingga patut diterapkan hukuman mati. Namun, sebaliknya jika klasifikasi korupsi itu tidak menimbulkan kesengsaraan juga tidak mengakibatkan kematian orang banyak tidak perlu diterapkan hukuman mati.

“Kami setuju hukuman mati bagi pelaku korupsi yang bisa menimbulkan kematian banyak orang,” katanya.

Selama ini, menurut dia, kinerja KPK dinilai belum maksimal dalam penanganan masalah korupsi.Sebab, kasus kejadian belum lama ini bahwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir divonis bebas pada sidang Pengadilan Tipikor.

Dia mendukung pembentukan Dewan Pengawas di KPK, namun jabatan Dewan Pengawas itu harus dijabat orang yang lebih tinggi SDM-nya dari KPK.

“Saya kira melalui Dewan Pengawas itu bisa bekerja secara koordinasi untuk penegakan hukuman bagi pelaku korupsi,” kata pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Cihelang, Rangkasbitung, Lebak.

Sumber: republika.co.id

Dianggap Pro Pemerintah, MUI: Kita Tetap Independen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat (DP MUI Pusat) melalui komisi Ukhuwah Islamiyah menyelenggarakan kegiatan silaturahmi nasional forum Ukhuwah Islamiyah 2019 di Kantor MUI Pusat, Rabu (18/12/2019). Dalam kesempatan ini hadir puluhan pengurus organisasi masyarakat (ormas) Islam dan ormas pemuda Islam.

Salah satu perwakilan dari ormas Mathla’ul Anwar, Ahmad Sofyan, menyebut MUI dianggap berpihak pada pemerintah.

Wakil Menteri Agama sekaligus Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid mengatakan, MUI akan tetap menjadi lembaga yang independen.

“MUI dianggap pro pemerintah, ini merupakan suatu masukan. Insya Allah MUI akan tetap independen,” kata Zainut di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Zainut mengatakan, MUI akan tetap memiliki sikap dan pandangan yang tidak terpengaruh dari pihak luar.

Sebab MUI berada pada posisi yang disebut Zainut sebagai amar makruf nahi mungkar, ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan Majelis ini. “Saya kira itu yang menjadi komitmen kita,” kata dia.

Dalam forum yang bertajuk, “Refleksi Perjalanan Penguatan Ukhuwah Islamiyah di Indonesia”, sejumlah ormas Islam meminta kepada MUI untuk memiliki sikap tegas terhadap sejumlah kelompok Muslim yang tinggal di luar negeri.

Sebagai contoh Muslim Uighur di Cina, Rohingya Myanmar dan lainnya yang mengalami penindasan. “Masalah Uighur nanti kita bicarakan secara khusus,” kata Zainut menanggapi para peserta dari ormas Islam.

Zainut mengatakan, masing-masing ormas Islam yang ada di Indonesia memiliki karakter yang berbeda, baik dari sisi agenda, gerakan, dan pemahaman agama. Untuk itu penting bagi MUI meletakkan dasar-dasar ukhuwah Islamiyah, disebutkan MUI memiliki pedoman dalam membangun ukhuwah Islamiyah.

“Kita menyamakan pemahaman-pemahaman terhadap satu masalah, dengan tetap memberikan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan itu,” kata dia.

Menurut Zainut, perbedaan pandangan dalam ubudiyah itu adalah satu keniscayaan. MUI memberikan suatu pedoman, ketika perbedaan masih dalam ikhtilaf, perbedaan harus diterima dengan tasamuh dan toleran.

MUI Apresiasi KL Summit, Harap Bahas Uighur hingga Islamofobia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) –  Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengapresiasi Kuala Lumpur Summit yang digelar pada 19-21 Desember 2019. Ssalah satu agendanya akan membahas nasib etnis minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China.

“Yang akan dibahas adalah masalah-masalah penting menyangkut umat Islam, terutama mengenai nasib Uighur, perang di Yaman, gender, kesenjangan ekonomi di kalangan dunia Islam, dan Islamofobia,” kata Buya Anwar kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Menurut Buya Anwar, masalah-masalah tersebut sangat tepat dibahas dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dia mengatakan, OKI tampaknya kurang responsif dan lebih banyak menunggu sehingga mendorong Mahathir Mohamad menyelenggarakan KL Summit.

Perdana Menteri Malaysia tersebut, menurut Buya Anwar, mengambil inisiatif dan langkah-langkah agar dunia bisa mendengar dan memperhatikan suara umat Islam dunia. Dengan begitu, negara-negara barat, Amerika Serikat, dan China bisa memperbaiki sikap dan pandangannya terhadap Islam.

“Jadi KL Summit ini jelas merupakan sebuah pertemuan yang sangat penting dan strategis karena tidak hanya berarti bagi umat Islam tapi juga bagi umat agama lain. Perhelatan itu agar tercipta saling pengertian sehingga dunia yang aman, tenteram dan damai,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

MPR: Muhammadiyah Usul Ada Utusan Golongan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan ada wacana publik untuk menghadirkan kembali keberadaan utusan golongan di MPR RI seperti yang diusulkan PP Muhammadiyah.

Ia menilai usulan Muhammadiyah tersebut bisa membuka ruang dialektika lain dalam wacana amendemen kelima UUD NRI Tahun 1945.

“Oleh karena itu, pemikiran PP Muhammadiyah mengenai utusan golongan ini menarik untuk dielaborasi lebih jauh,” ujar Bamsoet dalam diskusi “Refleksi Akhir Tahun MPR RI” di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Menurut dia, anggota DPR RI menyuarakan suara rakyat, khususnya dari masing-masing daerah pemilihan, sementara anggota DPD menyuarakan suara daerah per provinsi.

“Pertanyaannya, siapa yang mewakili suara-suara golongan, khususnya yang minoritas, apakah bisa disalurkan melalui anggota DPR maupun DPD. Namun, sejauh mana efektivitasnya bisa diperdebatkan.”

Bamsoet menjelaskan poin awal munculnya wacana utusan golongan dalam diskusi dengan PP Muhammadiyah karena keprihatinan atas kondisi demokrasi bangsa Indonesia yang sudah terjebak dalam angka-angka.

Padahal, belum tentu angka-angka tersebut betul-betul mewakili suara rakyat keseluruhan.

“Wacana utusan golongan belum dibahas lebih jauh di internal MPR RI, saat PP Muhammadiyah menyampaikan hal tersebut kami lempar lagi ke publik agar bisa mewarnai ruang-ruang dialektika tidak perlu buru-buru ditelan atau dimentahkan,” ujarnya.

Menurut dia, biarkan usulan tersebut mewarnai diskursus kebangsaan Indonesia, para ahli hukum tata negara, sosiologi, bahkan sejarawan yang mengerti betul embrio kelahiran Indonesia, perlu terlibat dalam diskusi tersebut.

Hal itu terkait bagaimana sebetulnya jati diri bangsa Indonesia, apakah utusan golongan memang relevan diadakan kembali karena jawaban akhirnya rakyat yang menentukan.

sumber: republika.co.id

 

 

Di Saat Ramai Uighur, Prabowo Kunjungi Cina Jajaki Kerjasama Bidang Pertahanan

Redaktur: Mazaya

BEIJING (Jurnalislam.com) – Publik Indonesia sedang ramai membicarakan dugaan pelanggaran HAM Cina terhadap muslim Uighur.

Tagar #WestandwithUyghur memuncaki trending topik twitter warganet Indonesia. Beberapa ormas Islam seperti Muhammadiyah kembali menyerukan pemerintah agar melakukan sesuatu terhadap Uighur.

Di saat bersamaan, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto baru saja mengakhiri kunjungan kerjanya selama empat hari di Beijing dengan melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Cina (CMC) Jenderal Xu Qiliang.

Dalam pertemuan yang digelar di Markas Besar Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di Beijing, Rabu (18/12/2019) itu, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk memperdalam hubungan persahabatan dengan Cina.

“Tentunya di bidang pertahanan dan militer, hal ini diwujudkan dengan penguatan dialog dan kerja sama kedua pihak serta dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Duta Besar RI untuk Cina, Djauhari Oratmangun, yang mendampingi Menhan Prabowo dalam pertemuan singkat tersebut.

Jenderal Xu Qiliang dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo, kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Cina telah berkembang sangat pesat.

Menurut orang kedua di CMC setelah Xi Jinping itu, kerja sama pertahanan dan militer merupakan bagian terpenting dari hubungan antar kedua negara tersebut.

Oleh karena itu, dia berharap kerjasama pragmatis antar kedua pihak terutama jika dikaitkan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Cina pada 2020 mendatang makin meningkat.

Selain Dubes Djuhari, saat bertemu Wakil Ketua CMC itu Prabowo didampingi Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing Brigadir Jenderal TNI Kuat Budiman, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Suryo Prabowo.

Sementara beberapa delegasi dari Kemhan dan Mabes TNI berkesempatan mengunjungi beberapa industri strategis Cina di Beijing sebagai upaya pendalaman dari pertemuan Prabowo Menteri Pertahanan Nasional Cina Jenderal Wei Fenghe dan Deputi Direktur Jenderal Lembaga Nasional untuk Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri Pertahanan Cina (SASTIND) Xu Zhanbin pada Senin (16/12).

sumber: republika.co.id

 

Di Hadapan Umat Budha, Menag Cerita Maju dan Damainya Negara Arab

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Agama Fachrul Razi ceramah tentang kedamaian di hadapan ratusan pemuka agama Buddha.

Menurut dia, kedamaian sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara.

Pada pertemuan itu, dia menuturkan pengalamannya selepas pulang dari Negara Arab yang sangat maju.

“Ia mengatakan gini ke saya dan beberapa teman, ‘Anda bangun hotel mewah banyak. Siapa yang mau tinggal di situ? Kan harus ada orang datang (untuk) tinggal. Orang nggak akan datang kalau kehidupan di tempat Anda tidak damai tidak tenteram mustahil,” tutur Fachrul yang baru kembali dari kunjungan kerjanya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Dari cerita tersebut, Menag menyimpulkan bahwa kedamaian menjadi salah satu syarat agar sebuah negara dan bangsa dapat bergerak maju.

“Damai itu sangat perlu dibutuhkan bukan hanya dalam kaitan pembangunan agama tapi juga dan kaitan pembangunan ekonomi bangsa kita,” katanya pada Silaturahmi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Menurut dia, kedamaian sangat besar dampaknya. Bukan saja bagi pembangunan kehidupan agama, tetapi juga terhadap pembangunan ekonomi sebuah bangsa.

Maka itu, dia mengapresiasi kehidupan antarumat beragama yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Hal ini menurutnya tak lepas dari ajaran semua agama yang selalu menekankan bukan hanya pada hubungan vertikal kepada Tuhan YME, tapi juga jalinan hubungan horizontal antarmanusia.

“Saya kira, semua agama memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbaiki akhlak. Dalam Islam, Rasulullah itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak dan ini ujungnya tentu kedamaian,” tuturnya.

Silaturahmi bersama Menteri Agama ini dihadiri sekitar 200 pemuka agama Buddha. Hadir pula Dirjen Bimas Buddha Caliadi, Biksu Sangha, Ketua WALUBI Hartati Murdaya, dan Ketua Permabudhi Arief Harsono.

Terinspirasi dari UEA, Menag Ingin Bangun Masjid Ramah Wisatawan di Solo

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Agama Fachrul Razi tertarik untuk memindahkan Grand Mosque Abu Dhabi ke Solo, Jawa Tengah. Namun, yang akan dipindahkan tentu bukan fisiknya melainkan hanya desainnya yang megah dan mewah.

Menag juga tertarik mendatangkan imam masjid dari Uni Emirat Arab (UAE), sekaligus mengadopsi pengelolaan Grand Mosque Abu Dhabi yang dinilai cocok untuk isu toleransi.

Pemerintah UEA dan Indonesia memang berencana membangun masjid di Solo. Hal ini disampaikan oleh Fachrul di sela-sela mengikuti rangkaian kunjungan kerja di Abu Dhabi, 14-17 Desember 2019.

Pembangunan masjid di Solo merupakan bentuk komitmen kedua negara dalam rangka kerja sama kedua negara.

“Masjid ini harus dapat dikelola secara profesional yang terintegrasi dengan Islamic Center,” kata Fachrul dalam keterangannya yang diterima Jurnis, Rabu (18/12/2019).

Di UEA, Fachrul juga sempat berkunjung ke Grand Mosque Abu Dhabi. Dia mengaku terinspirasi dengan manajemen masjid yang profesional dan modern.

Grand Mosque Abu Dhabi bukan hanya mewah dan megah secara konstruksi, melainkan juga menampilkan dan mengajarkan nilai-nilai Islam yang terbuka, toleran, dan inklusif.

Masjid ini dapat dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara dengan berbagai latar belakang agama dan ras.

“Masjid ini mengajarkan kita tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai toleransi, keterbukaan, dan inklusif. Saya berharap masjid yang akan dibangun di Solo nanti dapat mencerminkan nilai-nilai seperti itu,” katanya.

Dia mengingatkan bahwa pemeluk agama bisa jadi tidak membaca kitab suci pemeluk agama lainnya. Namun, mereka bisa saling membaca melalui perilaku dan sikap masing-masing.

“Disitulah pentingnya mengamalkan nilai keagamaan dalam perilaku hidup, termasuk dalam toleransi dan keterbukaan,” ujarnya.

Menurut Fachrul, rencana pembangunan masjid tersebut dalam tahap pengurusan aset tanah dari Pertamina. Ground breaking pembangunan masjid akan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo bertemu Pangeran Muhammad Bin Zaid yang direncanakan awal Januari 2020.

Ulama Dinilai Berperan Penting dalam Mitigasi Bencana

Redaktur: Mazaya

BANDA ACEH (Jurnalislam.com) – Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan  ulama merupakan panutan masyarakat Aceh. Ulama memiliki peranan penting meningkatkan kesadaran masyarakat tentang mitigasi kebencanaan.

“Kesadaran terhadap bencana sangat penting karena dengan meningkatnya pemahaman akan kebencanaan dapat mengurangi dan mengantisipasi dampak risiko bencana,” kata Nova di sela-sela menjadi pembicara pada Muzakarah Kebencanaan Cendekiawan Muslim I yang digelar Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Rabu (18/12/2019).

Ia menjelaskan penanggulangan bencana bukanlah persoalan teknis, tapi juga berkaitan erat dengan ketenangan jiwa serta butuh koordinasi, salah satunya para ulama.

“Ulama harus bisa tampil sebagai motor untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknis penanggulangan bencana,” katanya.

Dia menambahkan ulama berperan menguatkan hati masyarakat agar tidak paranoid atau hidup dalam ketakutan.

Nova mengatakan dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, ulama juga memiliki andil besar memberikan bimbingan dan juga semangat untuk bangkit kepada korban tsunami.

Selain itu, momentum 15 tahun tsunami juga dinilai menjadi waktu yang tepat untuk menambah wawasan kesiagaan, desain dan skema terkait kesiapan menghadapi kebencanaan.

Nova juga meminta ulama Aceh dapat ikut bergabung dengan komunitas masyarakat peduli bencana.

Melalui wadah tersebut sosialisasi tentang program mitigasi bencana akan lebih mudah tersalurkan kepada masyarakat.

“Pemerintah Aceh sangat senang sekali apabila ulama dan perguruan tinggi ikut berpikir dan berwacana agar menghasilkan gagasan untuk mengurangi dampak risiko bencana. Bencana alam harus dihadapi secara bersama, koordinasi menjadi hal sangat penting dalam menghadapi bencana,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Rektor UIN Bandung Terima Penghargaan Wisata Halal

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD), Prof Mahmud menerima penghargaan untuk kategori sinergi kolaborasi program konservasi pengembangan wisata halal dari Bupati Bandung, Dadang Naser.

Penyerahaan piagam dilakukan langsung oleh bupati di acara Jambore Lingkungan II di Gedong Budaya Sabilulungan (GBS), Senin (16/12/2019).

“Kami berharap momen ini bisa dijadikan sebagai ajang kampanye, edukasi, serta sharing dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan,” ujar Bupati Bandung, Dadang M Naser.

Dalam acara tersebut, Bupati pun memberikan puluhan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan.

Rektor UIN SGD Bandung, Prof Mahmud yang didampingi Ketua Jurusan Ekonomi Syari’ah Muhammad Hasanuddin, mengapresiasi ikhtiar Bupati Bandung dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Termasuk dukungan yang diberikan kepada dosen yang menginisasi desa ecowisata halal di Kawasan Indragiri, Rancabali.

“Alhamdulillah, saya atas nama Rektur UIN SGD Bandung mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung,” ujar Rektor UIN SGD.

Hasan, salah satu inisiator desa ecowisata halal mengatakan program tersebut bagian dari inovasi pemberdayaan masyarakat pedesaan berbasis lingkungan dan budaya lokal serta nilai-nilai religius.

Ia berharap desa ecowisata menjadi laboratorium inklusif bagi warga kampus yang memberdayakan.

Menurutnya, inisiator desa ecowisata halal dilakukan olehnya bersama Sofian Al Hakim dan didukung dosen senior, Atang Abdul Hakim.

Katanya, desa ecowisata halal bagian dari riset yang dilakukan terkait Manajemen Hotel Syariah pada 2016, riset Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat dan Aceh pada tahun 2017 dan tahun 2018 riset wisata halal di Singapura dan Malaysia.

Sumber: republika.co.id

Masyarakat Diimbau Waspada Banjir dan Tanah Longsor

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Hujan lebat disertai angin kencang melanda berbagai daerah di Indonesia, Selasa (17/12/2019). Akibatnya, daerah yang dilanda musibah banjir dan tanah longsor pun bertambah.

Sejumlah wilayah di DKI Jakarta bahkan mulai terdampak banjir. Menurut catatan BPBD DKI Jakarta, sedikitnya ada 15 titik yang terdapat genangan air dengan ketinggian 10 cm-50 cm. Kondisi ini menyebabkan kemacetan di berbagai ruas jalan Ibu Kota.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, hujan lebat dan angin kencang berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia hingga Kamis (19/12). Kepala Bagian Humas BMKG Taufan Maulana mengatakan, pada Rabu (18/12), hujan lebat berpotensi terjadi di Sumatra Utara, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

Sementara, hujan lebat disertai angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jabodetabek, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua.

“BMKG mengimbau masyarakat yang berdomisili atau sedang berada di beberapa wilayah berpotensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir/kilat tersebut untuk selalu berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan,” kata Taufan, Selasa (17/12/2019).

Sumber: republika.co.id