Penulis: Mazaya

Global Zakat – ACT: Zakat Fitrah Atasi Krisis Pangan Saat Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Salah satu syariat yang dijalankan di bulan Ramadan adalah menunaikan zakat fitrah.

Pada Ramadan ini, peran zakat fitrah kian penting untuk menopang kebutuhan pangan umat. Hal ini mengingat besarnya dampak sosial ekonomi bagi masyarakat prasejahtera akibat pandemi Covid-19.

MUI pun mengeluarkan fatwa yang membolehkan menunaikan zakat fitrah di awal waktu sebagai bagian dari penanggulangan wabah Covid-19 di bidang sosial ekonomi.

Global Zakat-ACT turut mengajak muslim untuk berzakat di awal Ramadan ini. Ajakan ini disampaikan dalam peluncuran program zakat bertema “Zakat Fitrah Kita, Solusi Pangan Umat” untuk memenuhi ketahanan pangan, Kamis (30/4).

Ahyudin selaku Presiden Global Islamic Philanthropy sekaligus Ketua Dewan Pembina ACT menyampaikan, saat ini Indonesia sedang menghadapi realitas atas kondisi di mana banyak orang yang kelaparan dan makin banyaknya masyarakat yang tidak lagi punya pendapatan. Bersama Global Zakat – ACT, zakat masyarakat yang disalurkan secara tunai ini akan dikonversikan jadi beras berkualitas terbaik.

Di awal Ramadan, Global Zakat-ACT sudah dapat memenuhi 100 ton beras. Artinya, jika semua warga muslim dapat menunaikan zakat fitrah dengan lebih awal, maka akan semakin banyak mustahik yang terpenuhi kebutuhan pangannya.

“Ramadan harus kita yakini sebagai solusi untuk dampak besar dari musibah ini. Tidak hanya untuk kaum muslimin, tetapi juga untuk kemanusiaan secara umum. Kita harus menjadikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini bukan hanya sebuah ritual. Namun, Ramadan sebagai sebuah solusi untuk kebutuhan sosial, karena dalam Ramadan ini kita bisa melakukan zakat mal, zakat fitrah dan sedekah lainnya yang menjadi ibadah sosial di bulan suci ini. Kita harus bisa mengelaborasi ibadah ini menjadi gerakan kedermawanan untuk sosial,” tambah Ahyudin.

Kebutuhan yang paling mendasar di tengah pandemi saat ini adalah pangan. Hal ini mengingat banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga jumlah masyarakat miskin bertambah secara signifikan.

Presiden ACT Ibnu Khajar menyatakan bahwa zakat fitrah menjadi instrumen filantropi yang bisa mengatasi problematika umat. Selain menyucikan harta, zakat fitrah juga menjadi jembatan silaturahmi dengan saudara yang membutuhkan.

Ibnu Khajar juga menambahkan, muzaki yang memiliki kemampuan finansial dapat membayarkan zakat bagi mereka yang kurang mampu menunaikannya.

“Bila kita membayarkan zakat fitrah tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga, maka insyaallah, keberkahan akan semakin besar mengalir ke mana saja. Insyaallah, kita akan menemukan fitrahnya. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sendiri telah mengajarkan kita sebagai manusia yang paling dermawan. Ramadan adalah surganya para dermawan. Semoga kedermawanan kita di bulan Ramadan secepat angin yang berhembus,” ujarnya.

Dengan tema “Zakat Fitrah Kita, Solusi Pangan Umat”, program ini menjadi medium dalam menyempurnakan ibadah masyarakat muslim di bulan Ramadan.

Hal ini karena dengan menunaikan zakat fitrah dan memaksimalkannya di tengah kondisi yang sedang krisis ini, menjadi hal utama.

Keutamaan dua ibadah sekaligus akan terpenuhi yakni hubungan kepada Tuhan semesta alam dan sesama manusia yang membutuhkan.

Ketika Astronot Menjalani Bulan Ramadhan di Luar Angkasa

Redaktur: Mazaya

RIYADH(Jurnalislam.com) –– Buku Seven Days in Space atau Tujuh Hari di Ruang Angkasa membuka jendela tentang pengalaman lima astronaut dan pesawat Discovery pada 1985. Di dalamnya dituliskan pengalaman dan penemuan dalam perjalanan yang membuat sang penulis mengatakan dirinya menjadi seorang pemimpin yang manusiawi.

Pangeran Arab Saudi Sultan bin Salman merupakan sosok penulis sekaligus ketua Dewan Direktur Komisi Antariksa negara. Ia mengaku ingat perjalanannya ke ruang angkasa 35 tahun lalu itu bertepatan dengan Ramadhan. Hal itulah, yang membuatnya semakin meningkatkan kedekatan dengan Tuhan yang Mahakuasa.

Saat Sultan bersama dengan para astronaut lainnya memulai perjalanan ke luar angkasa, ia merasa sangat bahagia menjadi bagian dari sejarah menjadi umat Muslim pertama yang pergi ke sana. Ada rasa puas yang begitu besar saat ia bisa menjalankan ibadah sholat, puasa, dan membaca Alquran selama berada di atas pesawat.

Untuk pertama kalinya dalam misi luar angkasa, Sultan menuliskan pengalaman dalam bukunya tentang ibadah-ibadah tersebut di luar angkasa. Ia mengenang momen bagaimana tetap menjalankan puasa dan sholat, bahkan menyelesaikan membaca seluruh isi Alquran hingga ia memberitahukan ini kepada sang ayah, Raja Salman.

Sultan merupakan anggota aktif dari misi NASA bernama Space Shuttle Discovery pada 1985. Ramadhan menjadi momen di mana orang-orang di Arab Saudi mengingat sejarah tak terlupakan perjalanan astronaut negara Timur Tengah itu ke luar angkasa.

Selama Ramadhan, umat Muslim berpuasa antara fajar (waktu matahari akan terbit) hingga matahari terbenam. Di bulan suci ini, umat Islam sering mengisi waktu dengan sholat tarawih dan membaca Alquran. Karena itu, banyak yang ingin mengetahui bagaimana rasanya berpuasa di misi luar angkasa yang tentu kondisinya berbeda.

Sultan menjawab dalam buku yang ditulisnya, bahwa ia sangat kagum karena memperoleh kekuatan dari Allah SWT untuk melakukan ibadah selama Ramadhan. Sebelum misi dimulai, sang pangeran pernah mendapat saran dari Imam Besar Arab Saudi Sheikh Abdulaziz Bin Baz bahwa selama bertugas di luar angkasa, puasa boleh tidak dilakukan, namun ia harus menggantinya.

Namun, Sultan memilih tetap berpuasa mulai dari hari-hari pelatihan dan persiapan pendahuluan di NASA Johnson Space Center di Houston, Amerika Serikat (AS). Saat itu, pejabat badan antariksa tersebut memberitahu Sultan akan memantau kondisi kesehatannya dan astronaut pengganti Abdul Mohsen Al-Bassam pada pekan pertama pelatihan di bulan Ramadhan.

Wali Kota London Serukan Gerakan Ramadahan di Rumah

Redaktur: Mazaya

LONDON(Jurnalislam.com) — Wali Kota London Saidq Khan mempromosikan kampanye #RamadanAtHome untuk mengajak umat Islam di Inggris menghabiskan waktu di rumah saja selama Ramadhan. Sebab, negeri itu masih berjibaku menghadapi pandemi Covid-19.

“Ramadhan ini, aku tinggal di rumah,” kata Khan dalam sebuah video sebagaimana dilansir Aljazirah, Senin (27/4).

“Untuk melindungi dokter dan perawat kita. Untuk melindungi NHS (Badan Kesehatan Nasional) kita. Untuk melindungi pahlawan super kita. Ramadhan ini, saya berdoa untuk dunia tetapi dari rumah. Anda bisa menjadi penyelamat kehidupan,” ujar Khan.

Video itu mendesak semua Muslim tetap di rumah dan dengan di rumah saja berarti ikut serta membantu menyelamatkan banyak nyawa. Terlebih selama Ramadhan kali ini semua masjid juga akan ditutup sehingga tak bisa melaksanakan sholat berjamaah.

Menurut Dewan Muslim Inggris, hampir 400 masjid dan fasilitas shalat telah menangguhkan aktivitas ibadah. Kampanye agar Muslim menghabiskan Ramadhan di rumah saja juga digemakan oleh tokoh Muslim Inggris lainnya. Misalnya, aktor sekaligus penyanyi Riz Ahmed dan jurnalis Aljazirah, Mehdi Hasan.

Kampanye ini muncul setelah berita kematian dokter Mesir Medhat Atalla dan ahli bedah ortopedi Libya Sadeq Elhowsh akibat tertular Covid-19.

Mereka adalah daftar petugas medis di garis depan dalam penanganan Covid-19 di Inggris yang beragama Islam atau berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara.

 

Lembaga Filantropi Massifkan Kampanye Zakat Via Digital

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pandemi virus Corona (Covid-19) membuat suasana Ramadhan sedikit berbeda tahun ini. Untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) saat penyerahan zakat secara langsung, pemerintah pun mengimbau agar masyarakat berzakat melalui layanan zakat online.

Melihat kecenderungan tersebut, Dompet Dhuafa menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan platform dan perbankan memudahkan masyarakat untuk berzakat membantu masyarakat yang terdampak corona hingga daerah pelosok, Rabu (29/4).

“Ramadhan ini mari menunaikan zakat fitrah lebih awal. Lewat Dompet Dhuafa, bersama-sama kita tunaikan zakat fitrah dengan beras yang terbaik. Beras yang setara dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Nikmatnya berbagi jadi lebih berkualitas dengan memberikan yang terbaik. Beras yang disalurkan adalah beras premium dengan derajat sosoh 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, beras kepala 95 persen dan beras patah 5 persen dari varietas ciherang atau long grain. Beras-beras berkualitas itu salah satunya diproduksi oleh para petani binaan Dompet Dhuafa di seluruh Indonesia,” ucap Prima Hadi Putra selaku Managing Director DD Tekno.

Menyikapi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) hal inilah yang dimaksimalkan lembaga zakat Dompet Dhuafa dengan fasilitas Donasi Mobile QR Code. Pada layanan tersebut menyediakan penghitungan zakat dan payment gateway berbasis teknologi dengan pemanfaatan bar code.

Dompet Dhuafa menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan platform pembayaran dan keuangan lokal Indonesia, yaitu OVO, Link Aja, Go Pay, DANA, Paytren, Finpay, CIMB NIAGA, BCA, Bank Mega, Maybank dan Bank DKI. Layanan ini diharapkan untuk memudahkan masyarakat berdonasi zakat, sedekah, infak, dan wakaf cukup dengan ponsel.

Tebar Zakat Fitrah Dompet Dhuafa merupakan program pengadaan dan penyaluran beras zakat fitrah. Beras yg digunakan merupakan produksi petani lokal mitra program pemberdayaan yang dilakukan oleh KMM Dompet Dhuafa yang tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. gerakan ini memiliki misi untuk melayani, membela, dan memberdayakan petani.

Mumu sebagai aplikasi penyediaan membantu proses bisnis dari penghimpunan, pencatatan dan penyaluran zakat. Melalui gerakan ini mencoba untuk meningkatkan penghasilan dan perekonomian para petani dengan mempersingkat rantai distribusi beras.

Dari sisi perspektif Dompet Dhuafa, petani memang telah lama menjadi salah satu sasaran penerima manfaat (mustahik) sebagai mitra kerjasama pengadaan beras bagi masjid-masjid penyelenggara zakat fitrah maupun masyarakat secara personal.

Sumber: republika.co.id

Kemenlu Diminta Bersuara Soal Pencaplokan Palestina di Tengah Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (jurnalislam.com)- Langkah Pemerintah AS menyatakan siap mengakui langkah Israel menganeksasi wilayah pendudukan di Tepi Barat amat memalukan dan jelas sudah diprediksi sejak Pemerintahan Trump memindahkan kedutaannya ke Jerussalem yang semakin membuat ketegangan di Palestina ditengah Pandemi Covid-19.

 

“Ditengah Pandemi Covid-19 dan dunia tengah berusaha menyelamatkan nyawa setiap anak manusia, di belahan bumi Palestina tepatnya di Tepi Barat Israel dengan diamini AS mengambil langkah berbahaya dan jahat dengan menganeksasi (mengambil paksa) tanah area Palestina yang mengancam perdamaian dunia dan jelas sebuah penjajahan di era milenial yang memalukan dan menginjak-injak nilai kemanusian kita,” kata Abdul Kharis Almasyhari Wakil ketua Komisi 1 DPR  RI dalam keterangan yang diterima jurnalislam, Rabu, (29/4/2020).

 

Abdul Kharis meminta Kementerian Luar Negeri segera mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membuat sidang darurat  menyikapi langkah Israel dan AS  tersebut. Kharis merasa aneksasi tidak sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB dan berbagai resolusi PBB lainnya.

 

“mengutip pernyataan Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyadh Mansour Ketika semua orang berlindung di rumahnya di saat pandemi, bagaimana mungkin Israel dapat membenarkan langkahnya yang terus menghancurkan rumah-rumah warga Palestina, ini jelas teror ditengah Pandemi, kita harus bersama hentikan ini,” tegas legislator dari Fraksi PKS ini.

 

Kharis mendukung sikap Indonesia yang disampaikan dalam pertemuan “Open Debate” DK PBB beberapa hari lalu secara virtual untuk membahas kondisi terkini di Palestina dan kawasan Timur Tengah, termasuk dalam hadapi pandemi Covid-19 dan meminta Kementerian Luar Negeri untuk terus menggalang negara sahabat wabil khusus OKI dalam sikap yang sama.

 

“aksi provokasi dan tindakan sepihak Israel dalam aneksasi wilayah Palestina jelas ditentang sebagian negara anggota DK PBB , itu jelas belum cukup kita harus galang sebanyak mungkin negara sahabat dan kita juga tegaskan kembali dukungan  terhadap “two-state solution” yang berdasarkan pada parameter internasional yang telah disepakati sesuai dengan berbagai resolusi DK PBB yang berujung pada Kemerdekaan Palestina tentunya,” tutup Kharis menegaskan.

 

DMI Usulkan Masjid Digunakan Tempat Isolasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengusulkan dua masjid menjadi tempat bilik isolasi. Hal ini merespons Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta (DRD DKI Jakarta) yang telah membuat tiga rancangan model Bilik Isolasi untuk orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

“Salah satunya yakni Masjid Raya Jakarta Islamic Center, di sana lahannya luas, dan Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari di Semanan, Kalideres,” kata Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) DKI Jakarta, Ma’mun Al-Ayyubi, melalui konfrensi pers lewat Zoom, Rabu (29/4).

Dia mengatakan, bilik tersebut memang bisa saja ditempatkan di semua rumah ibadah, tidak hanya masjid. Masjid-masjid lain yang juga bisa berkontribusi yakni masjid di perkantoran.

“Ibadah bukan hanya sholat lima waktu, tapi juga menyelamatkan orang lain mempunyai nilai jihad,” kata dia.

Adapun Bilik Isolasi Covid-19 berbasis Masyarakat (BICM) merupakan sumbangan dari Dewan Riset Daerah Jakarta sebagai bentuk kepedulian sekaligus perhatian dan upaya pencegahan wabah covid-19 yang melanda Jakarta. Desain tersebut lahir setelah studi ilmiah yang telah dilakukan selama satu bulan terakhir.

Rancangan tersebut mengikuti standar higienis ruang perawatan, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit, Pedoman Teknis Ruang Isolasi Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2015, Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia.

Di samping itu, Ketua Gugus Tugas Mitigasi Covid-19 DRD Jakarta, Erick Yusuf, mengatakan penyebaran covid-19 di Indonesia sudah cukup memprihatinkan, berdasarkan data yang ada, Indonesia belum memasuki puncak dari pandemi. Untuk itu DRD turut berupaya untuk mengantisipasi adanya lonjakan pasien.

“DRD dengan kapasitas para profesional, membuat tuntunan seperti apa bilik isolasi bisa digunakan, dari yang sederhana sampai yang canggih kami tawarkan ini. Bilik dapat dibuat dengan kerjasama berbagai lembaga,” kata Erick.

BICM yang dibuat DRD DKI Jakarta, memiliki tiga model rancangan. Kajian perancangan Bilik Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19 ini dapat menjadi panduan untuk diterapkan dari tingkat RT atau RW hingga kecamatan atau kota.

Hal ini karena tingginya kebutuhan akan ruang isolasi dan perawatan pasien Covid-19 dibandingkan dengan daya tampung yang tersedia di berbagai rumah sakit yang ada.

Sumber: republika.co.id

Diskriminasi Muslim di UU Kewarganegaraan India Jadi Sorotan Internasional

Redaktur: Mazaya

NEW DELHI (Jurnalislam.com) — Undang-undang (UU) Amendemen Kewarganegaraan yang disahkan tahun lalu oleh pemerintah India melanggar kebebasan beragama. UU tersebut menargetkan masyarakat Muslim.

Hal tersebut disampaikan Komisi Amerika Serikat (AS) untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) dalam laporan tahunan yang dirilis pada Selasa (28/4). Penilaian USCIRF terhadap UU Amendemen Kewarganegaraan India muncul dalam laporan tahunan badan yang diberi tugas memantau kebebasan beragama di luar negeri dan respons pemerintah AS terhadap mereka.

Seperti diketahui, UU Amendemen Kewarganegaraan India memutuskan orang-orang Hindu dan pemeluk agama minoritas dari negara-negara tetangga seperti Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan dapat dengan mudah menjadi warga negara India. Tapi menolak Muslim dari negara-negara tetangga untuk menjadi warga negara India.

USCIRF merekomendasikan Departemen Luar Negeri AS mencap India sebagai negara yang sangat memprihatinkan. Karena membiarkan pelanggaran berat kebebasan beragama. Ini menunjukkan keterlibatan pemerintah pusat India dalam menekan kebebasan beragama.

“Tentu saja konsekuensinya jutaan Muslim bisa ditahan dan deportasi, ketika pemerintah melengkapi daftar warga nasional yang direncanakan,” kata Wakil Ketua USCIRF, Nadine Maenza, dilansir dari Pakistan Today, Rabu (29/4).

Laporan USCIRF setebal 104 halaman itu mencatat kemajuan dan kegagalan kebebasan beragama di 29 negara selama tahun 2019. Menteri Federal untuk Hak Asasi Manusia, Shireen Mazari menanggapi laporan itu.

“Akhirnya AS tidak dapat mengabaikan kenyataan kredo Hindu Hindiava Supremasi rasis dari pemerintah India,” kata Shireen.

Sumber: republika.co.id

Pelanggar PSBB di Bogor Diminta Baca al Qur’an

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com)– Personel Polres Bogor, Polda Jawa Barat, menghukum para pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membaca ayat-ayat Alquran. Hukuman itu demi kedisiplinan mencegah penularan virus corona(Covid-19).

“Dengan membaca ayat tersebut saya berharap kepada warga yang beragama Muslim tidak lagi melanggar aturan pemerintah yang sudah dibuat khususnya PSBB ini”, ujar Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja Polres Bogor, Aiptu M Khaeroni, Rabu (29/4).

Kapolsek Sukaraja Polres Bogor, Kompol Ari Trisnawati mendukung langkah inovatif Aiptu MKhaeroni yang juga berprofesi sebagai guru ngaji anak-anak. Menurutnya langkah tersebut dinilai cocok untuk meningkatkan keimanan dan kedisiplinan bertepatan dengan bulan Ramadhan.

“Aiptu M Khaeroni merupakan anggota Polsek Sukaraja yang sudah mengabdi sebagai Bhabinkamtibmas Desa Cimandala selama lima tahun, dan sudah mengajar ngaji anak-anak warga setempat sejak tahun 1998,” terangnya.

Selain menghukum pelanggar membaca al Qur’an Surat An-Nisa ayat 59, petugas kepolisian juga memasangi stiker bertuliskan “Sikap orang beriman dalam menghadapi warga” di kendaraan para pelanggar PSBB.

Seperti diketahui, ada sebanyak 1.020 personel gabungan dari TNI-Polri dan Pemerintah Kabupaten Bogor terlibat pengawasan PSBB di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Gabungan dari Polres Bogor, Kodim 0621/Kabupaten Bogor, dan Pemkab Bogor, itu total 1.020 orang,” kata Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy.

Menurutnya, setiap personel disebar ke 55 titik pengawasan PSBB di berbagai sudut jalan raya Kabupaten Bogor selama 24 jam, dibagi menjadi tiga shift. Masing-masing shift diisi oleh empat orang personel.

Roland mengatakan, konsep pemberlakuan PSBB di Kabupaten Bogor serupa dengan DKI Jakarta dan daerah lain di Jawa Barat yang turut menerapkan serentak, salah satunya yaitu penumpang angkutan hanya boleh 50 persen dari kapasitas angkutan.

Sumber: republika.co.id

Kritik Pemerintah, MUI: Seakan Investasi Lebih Penting dari Nyawa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi mengkritik kinerja pemerintah dalam menangani pandemi corona.

 

Muhyiddin memandang pemerintah tidak tegas menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Muhyiddin mengingatkan pemerintah wajib mendengar aspirasi umat Islam dalam memutus rantai penyebaran pandemi covid 19. Sebagai the biggest stake holder di negara ini, suara umat Islam ialah representasi demokrasi langsung yang seharusnya direspon.

Muhyiddin menekankan kepatuhan rakyat dalam menyukseskan PSBB tak akan berhasil jika sikap pemerintah selalu mendua. Ia menyoroti kabar kedatangan TKA China yang terus mengalir tanpa ada sanksi.

“Bahkan cenderung mendapat dukungan dari para pejabat tinggi negara, ini perlawanan terhadap kehendak rakyat dan jelas melanggar kedaulatan negara. Nampaknya seakan kita sudah tersandera akibat rayuan dan tipu daya Cina lewat investasi besarnya di Indonesia,” kata Muhyiddin dalam siaran pers, Rabu (29/4).

Muhyiddin menyampaikan MUI bertanggungjawab moral menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Walau suara MUI menurutnya, tak senantiasa direspon baik oleh pemerintah.

“Menafikan apalagi menegasikan aspirasi umat Islam justru sangat kontra produkti bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakannya di tingkat grass root, bahkan akan muncul ketidakpatuhan sipil secara masif,” tegas Muhyiddin.

Kritik MUI ialah bentuk perhatian pada tanah air. Muhyiddin merasakan kesan di masyarakat bahwa kebijakan PSBB tak serius. Dia menilai, PSBB cenderung gamang jika berhadapan dengan kekuatan para pemilik modal atau konglomerat utama di negeri ini.

“Seakan penyelamat aset dan investasi mereka lebih penting daripada penyelamatan nyawa dan kedaulatan NKRI,” ujar Muhyiddin.

 

Tahanan Muslim di AS Tak Dapat Hak Berpuasa Ramadhan

Redaktur: Mazaya

VIRGINIA(Jurnalislam.com) — Sejumlah tahanan Muslim di Virginia, negara bagian Amerika Serikat (AS), tidak mendapatkan hak mereka berpuasa selama bulan suci Ramadhan.

Tiga kelompok hak asasi manusia mengatakan, manajemen penjara tersebut cenderung mengabaikan dan mempersulit mereka untuk berpuasa.

Ketiga kelompok HAM itu di antaranya Muslim Advocates, the Islamic Circle of North America’s Council for Social Justice, dan the Virginia Prison Justice Network.

Mereka mengatakan, beberapa narapidana di Wallens Ridge State Prison juga diabaikan haknya untuk menjalani Ramadhan, lantaran mereka belum terdaftar sebagai Muslim.

Kelompok HAM itu pada Selasa (28/4) mengatakan otoritas penjara telah memerintahkan imam penjara untuk secara sewenang-wenang menolak permintaan bahwa beberapa narapidana ditempatkan pada ‘Daftar Ramadhan’.

Menurut mereka, jika seorang tahanan tidak ada dalam daftar tersebut, mereka tidak akan dapat menerima makanan untuk sahur atau saat waktu berbuka puasa tiba. Karena itu, mereka dilarang berpuasa di siang hari.

“Sangat mengejutkan kita masih harus memperjuangkan hak-hak dasar untuk beribadah. Ramadhan adalah bulan paling suci bagi umat Islam di seluruh dunia dan Konstitusi AS memberi tahanan Muslim hak untuk menjalankan puasa. Ini seharusnya tidak perlu diminta, tetapi sayangnya, beginilah yang terjadi,” kata Direktur Komunikasi dan Penjangkauan untuk Dewan ICNA untuk Keadilan Sosial, Rameez Abid, dalam sebuah pernyataan, dilansir di Middle East Eye, Rabu (29/4).

Meskipun telah mengadvokasi hak tahanan Muslim untuk menjalani Ramadhan di Virginia tahun lalu, kelompok HAM itu mengatakan mereka khawatir beberapa masalah yang sama terulang.

Staf Pengacara Muslim Advocates, Nimra Azmi, mengatakan bahwa tahun lalu mereka pernah memperingatkan Departemen Pemasyarakatan Virginia tentang kebijakan yang mencegah Muslim yang dipenjara di seluruh negara bagian untuk menjalani Ramadhan.

Yang mengejutkan, kata dia, banyak masalah dari itu masih ada hingga kini.

“Hak orang yang dipenjara untuk menjalani Ramadhan dilindungi oleh hukum dan Konstitusi AS. Terutama karena bulan suci Ramadhan sekarang berlangsung, pejabat negara bagian Virginia harus mengambil langkah segera untuk memastikan bahwa semua tahanan Muslim dapat menggunakan hak konstitusional mereka untuk beribadah,” kata Azmi.

Sumber: republika.co.id