Penulis: Mazaya

Wapres Harap Pesantren Jadi Pusat Inovasi

Redaktur: Mazaya

SERANG(Jurnalislam.com)— Wapres KH Ma’ruf Amin berharap pesantren menjadi markazul ishlah. Yaitu, pusat perubahan dan perbaikan, serta pusat inovasi.

“Dulu pesantren sebagai pusat perlawanan melawan penjajah. Sekarang selain menyiapkan orang paham agama, pesantren juga menjadi pusat pengembangan, perubahan, perbaikan, dan inovasi, termasuk pusat pemberdayaan masyarakat,” terang Wapres saat mengikuti secara daring wisuda S1 Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih (STIF) Syeikh Nawawi Tanara, di Serang, Sabtu (26/09).

Sehubungan itu, Pesantren Syeikh Nawawi kata Wapres dibangun dengan misi menyiapkan orang paham agama untuk melanjutkan tugas ulama (kaderisasi), serta pusat perbaikan, perubahan, dan inovasi.

“STIF menyediakan orang-orang yang berjiwa inovatif. Pesantren dijadikan pusat pengembangan inovasi, sekaligus menyiapkan tokoh-tokoh perubahannya,” tegas Wapres.

Karenanya, selain kegiatan akademik, STIF juga dilengkapi Bank Wakaf Mikro dan BMT. Keduanya menjadi laboratorium perkuliahan sekaligus media melakukan pengembangan kepada masyarakat. “Sehingga, pesantren menjadi tempat perubahan pengembangan ekonomi, baik di sektor keuangan, retail, dan pengembangan lainnya,” terangnya.

“STIF menyediakan orang-orang yang berjiwa inovatif. Pesantren dijadikan pusat pengembangan inovasi, sekaligus menyiapkan tokoh-tokoh perubahannya,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Yayasan STIF Syentra Siti Ma’rifah melaporkan bahwa ada 31 wisudawan S1 angkatan pertama. Dia berharap mereka nantinya dapat ikut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah demi kemasalahatan umat di Indonesia.

Menurut Ma’rifah, STIF Syentra adalah satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam dengan prodi ilmu Fiqih di Indonesia. Izin operasional terbit pada 2016, STIF kini sudah terakreditasi BAN PT.

 

Tiga Kunci Bisa Tetap Tegak Meski Dimasa Krisis dan Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – President of Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) Happy Trenggono mengatakan kita sebenarnya memiliki modal cukup untuk bisa tetap tegak meski sedang dalam kondisi krisis apalagi masa pandemi Covid-19 seperti saat sekarang ini.

Dia mengatakan, kalau kita mulai bertanya dari mana kita memulai mencetak 10.000 pengusaha, sebetulnya kata dia pertanyaan besarnya juga bagaimana kita membuat tumbuhnya ekonomi.

Menurutnya, ada 3 hal yang prinsip yang bisa menjadi modal untuk tetap survive di tengah krisis. Pertama, menggunakan kekuatan konsumsi.

“Kita bisa membangun ekonomi di tengah tengah krisis hari ini sebetulnya, apalagi kalau tidak krisis. Dengan apa? Dengan menggunakan kekuatan konsumsi sebagai modal utama membangun ekonomi,” katanya ketika menjadi narasumber dalam Webinar Series 03 – Pra Munas V Hidayatullah bertajuk “Mencetak 10.000 Wirausahawan Mandiri dan Berdaya Guna” seperti dilansir kanal Youtube Hidayatullah ID, Sabtu (27/9/2020).

Jadi, dia menjelaskan, kalau kapitalis, menggunakan kekuatan kapitalnya menguasai semua. Nah, hari ini, kita menggunakan kekuatan konsumsi. Kenapa?

“Ada satu konsep yang sangat sederhana yang jarang dipahami bahwa pengeluaran seseorang adalah pendapatan bagi orang lain, total pengeluaran berpengaruh pada ekonomi dan total pendapatan akan menuju pada pertumbuhan ekonomi,” kata pendiri gerakan Beli Indonesia ini.

“Sebenarnya, ketika kita itu mengeluarkan, di sebelah kita ada pendapatan. Nah, bayangin, kalau kita setiap hari beli beras, kita tidak peduli saudara kita jualan beras, kita malah belinya ke tempat lain. Sebetulnya kezaliman ini kita ciptakan sendiri. Membeli di luar keluarga kita sementara keluarga kita ada, itu adalah kedzaliman karena kita sedang memboikot mereka untuk tidak mendapatkan pendapatan,” terangnya.

Prinsip yang kedua, membangun ekonomi berbasis komunitas. Heppy menjelaskan, ketika ekonomi melemah dan negara melemah, maka ada satu yang menguat yaitu komunitas.

“Anda kalau lihat ada bencana alam, ketika negara belum melihat dan hadir di situ, yang namanya komunitas sudah masuk lebih dulu. Apalagi di Indonesia. Urusan politik pun diselesaikan oleh komunitas,” katanya.

Heppy mengatakan ekonomi komunitas ini termasuk yang tidak pernah kita bahas. Maka, bagi Hidayatullah, menurut Heppy, membangun ekonomi berbasis komunitas ini adalah sebuah peluang karena di dalamnya solid dengan kesatuan pandangan yang sama dan diikat dalam satu keluarga yang sama.

“Di sana ada konsumsi yang bisa dikendalikan,” katanya.

Prinsip yang ketiga, memanfaatkan revolusi digital untuk menyalip di tikungan. Heppy menerangkan, hari ini kita diuntungkan dengan apa yang disebut dengan revolusi digital. Biasanya dalam pemerintahan menggunakan istilah revolusi industri. Industri 4.0 adalah hasil revolusi digital.

Dia membeberkan, revolusi pertama ditandai dengan temuan mesin uap, revolusi kedua ditemukannya production line (produksi massal), revolusi ketiga adalah otomasi dan revolusi keempat ini adalah digital. Ciri ciri revolusi, kalau memanfaatkannya, maka akan meningkat produktifitas berlipat lipat luar biasa.

“Nah hari ini, dengan revolusi digital, bisnis itu tidak serumit zaman dulu. Dulu kalau ingin punya pabrik dan jualan seluruh Indonesia, anda harus punya pabrik sendiri, armada sendiri, yang kekuatan modalnya luar biasa. Tapi, Anda lihat, dengan revolusi digital, membuat bisnis tidak serumit dulu dan bisa disambung sambung dengan kekuatan yang lain,” pungkasnya.

Webinar Series 03 – Pra Munas V Hidayatullah bertajuk “Mencetak 10.000 Wirausahawan Mandiri dan Berdaya Guna” ini juga menghadirkan narasumber Dewan Penasehat Aosiasi Pengusaha Hidayatullah (APHIDA) Asih Subagyo dan dipandu oleh Musliadi Raja yang juga pengusaha katering brand Ayya Catering.

Anggota Parlemen Desak Inggris Akui Kemerdekaan Palestina

Redaktur: Mazaya

LONDON(Jurnalislam.com) — Berbicara dalam debat House of Commons tentang permukiman dan aneksasi, anggota parlemen Inggris meminta pemerintah segera mengakui Negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama.

Menteri Negara Timur Tengah dan Afrika Utara James Cleverly mengatakan di parlemen mereka menginginkan solusi dua negara yang stabil, aman, dan damai.

“Israel yang berkembang di sebelah Palestina  berdasarkan perbatasan 1967 dengan pertukaran tanah yang disepakati, Yerusalem sebagai ibu kota bersama kedua negara, dengan pemukiman yang adil, disepakati dan realistis untuk pengungsi. Kami terus percaya solusi dua negara satu-satunya solusi jangka panjang yang layak untuk area tersebut. Kami mendorong Otoritas Palestina terlibat dengan Israel dan AS, dengan tetangga dan teman Arabnya, dengan Inggris untuk mengajukan penawaran,” katanya, dilansir di Middle East Monitor, Jumat (25/9).

Anggota Parlemen Buruh Stephen Kinnock mengatakan Pemerintah Inggris harus memboikot barang-barang yang diproduksi oleh pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki.

“Pemerintah harus melarang semua produk yang berasal dari permukiman Israel di wilayah pendudukan. Untung dari produk ini sama saja dengan mengambil untung dari hasil kejahatan dan itu harus dihentikan,” katanya.

Kinnock juga mengkritik Israel yang terus-menerus mencemooh resolusi PBB dan konvensi Jenewa keempat yang telah merusak tatanan berbasis aturan selama beberapa dekade. Menurutnya, komunitas internasional tidak bisa lagi hanya melihat ke arah lain.

Duta Besar Palestina untuk Inggris Husam Zomlot mengatakan kepada kantor berita Wafa dia menganggap sesi parlemen sebagai pesan yang jelas bahwa opini publik di Inggris mendukung pertanyaan Palestina dan mengadvokasi hak-hak rakyat Palestina sejalan dengan hukum internasional. Menteri Tory David Jones mengatakan Inggris harus mengakui Palestina sebagai entitas berdaulat untuk memajukan pembicaraan solusi dua negara.

“Dewan ini telah memberikan suara pada 2014 untuk mengakui kenegaraan Palestina dan saya akan menyarankan sekarang adalah waktu bagi Pemerintah Inggris untuk mengonfirmasi pengakuan itu,” katanya kepada anggota parlemen.

Sumber: republika.co.id

 

Langgar PSBB, Lima Restoran di Jakpus Ditutup

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) –– Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menutup lima restoran di Jakarta Pusat dalam dua pekan terakhir. Sebab, kelimanya kedapatan melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Mereka melanggar aturan (PSBB) karena masih melayani pelanggannya untuk makan di tempat,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Bernard Tambunan, Sabtu (26/9).

Bernard pun mengimbau agar pengelola restoran mematuhi aturan PSBB yakni hanya melayani pembelian bawa pulang. “Jadi, makanan atau minuman itu kalau beli di restoran wajib dibawa pulang (take away),” ucapnya.

Tujuan kebijakan itu dibuat guna menghindari kerumunan di restoran. Dengan demikian angka penularan virus corona (Covid-19) di ibu kota bisa ditekan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menarik rem darurat karena melonjaknya kasus Covid-19 pada 14 September lalu. Sejak saat itu, PSBB ketat kembali diterapkan dengan sejumlah ketentuan, salah satunya ketentuan pelayanan di restoran. Warga DKI juga diimbau untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah.

sumber: republika.co.id

Tercatat 157 Pegawai KPK Mengundurkan Diri

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat total 157 pegawai KPK telah mengundurkan diri selama periode 2016 sampai September 2020. Mereka mundur dengan berbagai alasan.

“Tercatat setidaknya pada periode 2016-2020 data pengunduran diri sebagai berikut. Tahun 2016 sebanyak 46 terdiri dari pegawai tetap 16 dan pegawai tidak tetap 30, tahun 2017 sebanyak 26 terdiri dari pegawai tetap 13 dan pegawai tidak tetap 13,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Selanjutnya, pada 2018 sebanyak 31 terdiri dari 22 pegawai tetap dan sembilan pegawai tidak tetap,  2019 sebanyak 23 orang terdiri dari 14 orang pegawai tetap dan sembilan pegawai tidak tetap. “Tahun 2020 (Januari-September) ada 31 terdiri dari 24 pegawai tetap dan tujuh pegawai tidak tetap,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Ali menyatakan sebagai sebuah organisasi, pegawai yang mengundurkan diri adalah hal yang wajar terjadi di banyak organisasi atau lembaga, termasuk juga di KPK. Adapun, kata dia, alasan pengunduran diri para pegawai tersebut beragam. Namun, lebih banyak karena ingin mengembangkan karir di luar instansi KPK.

“KPK mendukung pegawai yang ingin mengembangkan diri di luar organisasi dan bahkan mendorong para alumni KPK menjadi agen antikorupsi berbekal pengalaman di KPK,” ujar Ali.

Menurutnya, keputusan untuk keluar dari lembaga atau bertahan di lembaga agar tetap berjuang dari dalam menjaga KPK di tengah kondisi ytidak lagi sama adalah pilihan yang tidak mudah. “Oleh karenanya, kedua pilihan tersebut harus kita hormati,” kata Ali.

Sebelumnya, pegawai KPK sekaligus Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah juga telah mengajukan surat pengunduran diri pada 18 September 2020 kepada Pimpinan, Sekjen, dan Kepala Biro SDM KPK. Saat ini, surat pengundurannya tersebut sedang diproses di Biro SDM KPK.

Adapun salah satu alasan pengunduran diri Febri disebabkan kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK. Febri sebelumnya menjabat sebagai Juru Bicara KPK sejak 6 Desember 2016 hingga 26 Desember 2019, tidak lama setelah Firli Bahuri dilantik sebagai Ketua KPK. Febri menyatakan tugasnya sebagai Juru Bicara KPK telah selesai dan memilih untuk fokus menjadi Kepala Biro Humas KPK.

Sumber: republika.co.id

Sarekat Buruh NU Dukung Penanganan Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Organisasi badan otonom NU, Konfederasi Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Konfederasi Sarbumusi) memperingati hari lahirnya yang ke-65 secara virtual pada Jumat (25/9) malam.

Sarbumusi menyatakan tetap konsisten dalam menjaga nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kebangsaan dari pengaruh ideologi lain. Sarbumusi juga bertekad membantu pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kegiatan Harlah Sarbumusi kali ini mengangkat tema “Pekerja Sejahtera Indonesia Maju”. Presiden Konfederasi Sarbumusi, Saifu Bahri Anshori menjelaskan, Harlah ke-65 ini merupakan momentum untuk merefleksikan seluruh gerakan Konfederasi Sarbumusi demi mewujudkan kesejahteraan buruh di seluruh Indonesia.

 

Menurut Saiful, organisasi buruh di bawah naungan NU ini telah berhasil menjadi konfederasi buruh terbesar keempat di Indonesia. Karena itu, dia optimistis bisa mengembalikan kejayaan Sarbumusi di masa lalu yang jumlah anggotanya mencapai tiga juta orang lebih.

 

“Memasuki usia yang ke-65 tahun, Konfederasi Sarbumusi telah berhasil berevolusi menjadi salah satu konfederasi terbesar keempat di Indonesia. Jumlah anggota Sarbumusi saat ini mencapai 350 ribu orang,” kata Saiful dalam keterangan tertulis, akhir pekan ini.

 

Di masa pandemi ini, menurut dia, Sarbumusi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas program pemerintah dalam menangani Covid-19. Dalam hal ini, kata dia, Sarbumusi bersinergi dengan kebijakan pemerintah dan berupaya mengoptimalkan program penanganan Covid-19 agar tepat sasaran.

 

Menurut Saiful, setidaknya ada tiga hal yang menjadi fokus Sarbumusi dalam membantu penanganan Covid-19 kali ini, yaitu mengawal secara hukum, membantu pemerintah memperkuat mitigasi, dan membantu mengawasi perusahaan-perusahaan dalam menerapkan protokol kesehatan.

 

Selain itu, kata dia, Sarbumusi akan mengawal para pekerja agar tidak di-PHK secara sepihak.

 

“Selain itu Sarbumusi juga mendukung penuh pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, Sarbumusi bisa ikut berperan aktif mendorong untuk memulihkan perekonomian nasional,” katanya.

 

Ketua Panitia Harlah Konfederasi Sarbumusi ke-65 tahun Agung Prastowo menjelaskan, kegiatan harlah ini telah dibuka sejak Kamis (24/9) dengan menggelar khataman Alquran dan doa bersama secara virtual dengan semua pengurus di seluruh Indonesia. Setelah itu dilanjutkan dengan acara puncak.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konfederasi Sarbumusi Eko Darwanto menjelaskan, Sarbumusi didirikan pada 19 Shafar 1375 H atau bertepatan 27 September 1955 di pabrik Gula Tulangan Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut Eko, berdirinya Sarbumusi adalah bagian dari pergerakan atas interaksi antara buruh dengan pengusaha, antara pekerja dengan pengusaha.

 

“Alhamdulillah para pendiri kita, telah berhasil melakukan konsolidasi atas keanggotaannya, di mana Sarikat Buruh Muslimin Indonesia adalah bagian dari Nahdlatul Ulama. Bagian perjuangan dari NU di mana buruh merupakan bagian terbesar dari kaum Nahdliyin,” kata Eko.

 

Acara Harlah virtual ini diikuti oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj, Ketua Dewan Pembina Sarbumusi Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid.

sumber: republika.co.id

Jokowi Minta Pemerintah Utamakan Masalah Kesehatan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo menekankan bahwa upaya pencegahan penularan Covid-19 mesti lebih diutamakan. Termasuk di antaranya peningkatan disiplin warga menjalankan protokol kesehatan.

“Sekali lagi saya ulangi penanganan masalah kesehatan adalah yang utama dan lebih utama lagi adalah pencegahan penularan,” katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu, saat membuka Muktamar IV Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia melalui telekonferensi video.

Jokowi minta kepada semua pihak untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan agar penularan bisa ditekan dan kehidupan masyarakat dapat berjalan normal kembali. “Bagi yang sehat kita jaga agar tidak terpapar, bagi yang sudah terpapar kita berupaya untuk kita sembuhkan,” katanya.

Presiden mengatakan bahwa per 25 September 2020 jumlah total pasien Covid-19 yang sudah sembuh mencapai 196 ribu orang atau 73,5 persen dari jumlah akumulatif pasien Covid-19 di seluruh Indonesia. “Ini semakin meningkat, dan terus akan kita tingkatkan,” kata Presiden.

Pemerintah, kata Jokowi, juga terus berupaya menekan angka kematian akibat penyakit tersebut. Pemerintah terus menjalankan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 supaya penularan penyakit yang disebabkan oleh virus coronatipe SARS-CoV-2 itu bisa terus diturunkan.

“Dalam mencegah penyebaran Covid-19 tidak ada jalan lain selain kita disiplin menjalankan protokol kesehatan, disiplin menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang aman dari Covid-19, di dalam rumah ketika bersama keluarga maupun ketika keluar rumah,” kata Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya penerapan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit tersebut. “Mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan, menjaga wudhu, menjauhi kerumunan, termasuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, termasuk hari ini melaksanakan muktamar secara virtual,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Peserta Pilkada Diingatkan Patuhi Protokol Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah memastikan pelaksaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember tetap berlangsung.

Setelah melewati tahapan pendaftaran, pemeriksaan kesehatan serta penetapan nomor urut, para calon kepala daerah akan menjalani tahapan sosialisasi dan kampanye terbuka.

Tahapan kampanye dinilai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani berpotensi menimbulkan gesekan, sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Oleh karena itu, Muzani meminta kepada para calon gubernur, bupati, maupun wali kota yang diusung Gerindra untuk menjaga ketertiban, kerukunan, dan persatuan.

Mereka harus tetap menjujung tinggi Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, Muzani mengingatkan, para calon kepala daerah harus terus mengedepankan kampanye damai.

“Semua rival kita di pilkada gubernur, bupati, wali kota adalah sahabat kita, saudara kita, dan itu semua adalah orang-orang yang bertekad sama baiknya dengan kita dalam hal memajukan masyarakat, meningkatkan pembangunan dan memajukan daerah kita masing-masing,” jelas Muzani di Jakarta, Sabtu (26/9).

Atas dasar itu, Muzani menegaskan, para calon kepala daerah harus menjunjung tinggi azas kesehatan dan protokol kesehatan Covid-19 selama kampanye. Simpatisan maupun kader pendukung juga jangan sampai berkerumun, tetap menjaga jarak, dan senantiasa mengenakan masker.

Selain itu, Muzani juga berharap agar kampanye tidak melibatkan banyak orang. “Masing-masing wajib tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan tetap mencuci tangan serta tidak berkerumunan dalam jumlah yang banyak,” jelas wakil ketua MPR tersebut.

Begitu juga dengan konser musik yang melibatkan banyak orang juga harus ditiadakan. Muzani berharap, semua peserta pilkada serentak menaati ketentuan KPU. “Karena keselamatan para pemilih kita adalah yang utama,” kata Muzani.

Sumber: republika.co.id

Masa Pandemi, Kualitas Pilkada 2020 Akan Turun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago memandang kualitas Pilkada 2020 yang diselenggarakan di masa pandemi Covid-19 akan menurun.

Penyebabnya terdapat banyak keterbatasan Pilkada yang membuat pelaksanaannya tak maksimal.

Pangi menyayangkan kalau pilkada tetap dipaksakan untuk diteruskan di tengah pandemi.

Menurutnya, potensi serangan fajar makin besar karena paslon ogah mengeluarkan uang untuk kampanye yang dibatasi protokol kesehatan.

“Jelas ini bukan pilkada yang mudah, kondisi yang tidak normal, kuat-kuatan soal daya tahan tubuh, kuat-kuatan logistik untuk berfikir melakukan beli suara rakyat (vote buying) atau main di ujung untuk serangan fajar,” kata Pangi, Jumat (25/9).

Selain itu, Pangi menyoroti kampanye daring sulit berjalan efektif karena tidak meratanya sinyal di daerah. Sehingga menurutnya, pilkada kali ini tak akan berkualitas.

“Calon kepala daerah tidak maksimal menyampaikan program, visi dan misi kepada masyarakat karena terbatasnya ruang gerak untuk menyapa dan menyalami masyarakat,” ujar Pangi.

Atas dasar itu, Pangi mendukung jika pemerintah memilih menunda Pilkada demi mencegah penularan Covid-19. Hal itu dirasa lebih bijak dalam menyikapi pandemi ini.
“Menyelamatkan dan melindungi nyawa rakyat menjadi skala prioritas kelas wahid, pemulihan ekonomi bisa ditunda, pilkada bisa ditunda, tapi nyawa rakyat tak bisa ditunda,” ucap Pangi.

Pemerintah memutuskan Pilkada 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember meski ditentang oleh sejumlah ormas keagamaaan. Pilkada serentak tahun ini diadakan di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Diketahui, revisi PKPU Nomor 13/2020 menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan seperti pagelaran konser musik, bazar dan perlombaan, sepenuhnya dilarang. Dalam PKPU itu para calon kepala daerah di imbau melakukan kegiatan dalam bentuk lain seperti melalui virtual.

Sumber: republika.co,id

Tiga Hari Rekor Kasus Corona

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 merilis penambahan terkini kasus Covid-19 di Indonesia. Selama tiga hari beruntun, penambahan kasus Covid-19 pun terus mencetak rekor baru.

Kasus positif Covid-19 bahkan tembus mencapai 4.823 dari 46.133 pemeriksaan spesimen pada Jumat (25/9). Total akumulasi kasus Covid-19 di Indonesia hingga hari ini sebanyak 266.845. DKI Jakarta sebagai provinsi dengan jumlah kasus terbanyak.

Selain itu, kasus sembuh tercatat sebanyak 4.343 dengan total kasus sembuh sebanyak 196.196. Sedangkan, kasus meninggal mencapai 113 orang. Total kumulatif kasus meninggal pun telah tembus 10.218 orang.

Indonesia kini berada pada tren dengan angka penambahan kasus harian di kisaran 4.000 orang per hari. Tercatat dalam satu pekan terakhir, sudah enam kali angka kasus harian tembus 4.000-an.

Di tengah masih terus naiknya penambahan kasus positif, ada pilkada serentak yang diselenggarakan pada Desember mendatang. Pesta demokrasi ini sangat dikhawatirkan bisa memperburuk situasi dengan bertambahnya orang yang terinveksi Covid-19. Apalagi jika protokol pencegahan Covid-19 tak diterapkan secara disiplin.

Sumber: republika.co.id