Siswa SMP Muhammadiyah PK Ikuti Doa Bersama Online dan Galang Dana Peduli Merapi  

SURAKARTA(Jurnalislam.com)–Sebagai wujud kepedulian terhadap pengungsi erupsi Gunung Merapi maka IPM SMP Muhammadiyah PK menggelar acara doa bersama sekaligus penggalangan dana secara daring (online) pada Sabtu (5/12). Aksi tersebut diikuti oleh ratusan siswa melalui zoom meeting dan youtube sekolah, PK TV.

Aryanto selaku Humas SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta mengatakan acara tersebut merupakan bentuk kepedulian para siswa SMP Muhammadiyah PK terhadap kondisi nasib para pengungsi Gunung Merapi yang harus berjuang di tengah pandemi.

“Para siswa meluangkan waktu di tengah pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS) gasal secara daring untuk melakukan aksi kepedulian ini. Sungguh kegiatan yang positif apalagi melihat status Gunung Merapi yang sudah siaga level 3 sehingga memaksa warga radius 5 KM untuk mengungsi,” jelas Aryanto kepada media.

Lebih lanjut, Aryanto menjelaskan kegiatan ini diikuti 270 siswa kelas 7, 8, dan 9 mengikuti rangkaian acara dari rumah masing-masing melalui zoom meeting dan youtube sekolah.

“Para siswa mengikuti kegiatan mitigasi bencana, sholat dhuha, dan doa bersama dari rumah masing-masing secara khusyuk,” papar Aryanto.

Mitigasi bencana disampaikan oleh aktivis pengurangan risiko kebencanaan, Miftahul Arozaq. Pembicara yang juga guru IPS tersebut mengajak kepada para siswa mengenal tanda-tanda aktivitas gunung yang akan meletus. Kemudian, ia menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan ketika gunung meletus seperti tidak panik, jauhi wilayah rawan bahaya, dan memakai masker untuk mengantisipasi debu.

“Tanda-tanda erupsi gunung seperti suhu udara naik, mata air kering, sering terjadi gemuruh, tumbuhan layu, dan hewan-hewan mulai melakukan migrasi,” papar Miftahul Arozaq kepada para siswa.

Setelah para siswa melaksanakan sholat dhuha, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin Ustaz Muhammad Arif Wicagsono. Doa bersama diikuti siswa dan guru secara khusyuk agar warga yang terdampak erupsi Gunung Merapi mendapat perlindungan dari Allah SWT.

Sebagai puncak acara, ketua IPM SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta, Reyhan mengajak kepada semua siswa untuk menyisihkan rezeki dengan berdonasi pada rekening Lazis SMP Muh PK nomor rekening rekening Bank Mandiri: 138-00-0086700-7 atas nama SMP Muhammadiyah Program Khusus. Hasil penggalangan dana akan disalurkan kepada korban pengungsian melalui LazisMu Kota Surakarta.

“Harapan kami semoga kegiatan penggalangan dana dan doa bersama bisa membantu meringankan beban para pengungsi erupsi Gunung Merapi,” tandas Reyhan.

Ulama Minta Umat Tak Berkerumun, Patuhi Protokol Kesehatan

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Juru Bicara Satgas Covid-19 Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhammad Cholil Nafis mengimbau umat tidak berkerumun agar terhindar dari paparan Covid-19.

“Kita tidak henti-hentinya menyampaikan jangan berkerumun, saya berkali-kali menolak untuk ceramah Maulid Nabi di daerah DKI Jakarta, Depok dan di luar kota (untuk menghindari kerumunan),” ujar Kiai Cholil.

Ia menyampaikan, masyarakat Indonesia sendiri punya tradisi berkerumun, mereka merasa tidak enak kalau tidak berkerumun. Karena itu, upaya untuk mengingatkan masyarakat agar tidak berkerumun saat pandemi, harus terus digencarkan.

Dalam pandangan dai sekaligus Wakil Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Muhammad Nur Hayid, untuk ikut mengatasi wabah Covid-19 yang semakin meningkat, para tokoh agama dan tokoh masyarakat terlebih dulu harus menyingkirkan perbedaan politik dan kepentingan.

Ia menilai, para tokoh agama mempunyai peran yang sangat strategis dan penting dalam kondisi saat ini. Dengan memiliki keterikatan yang kuat dengan masyarakat atau jamaah, tokoh agama akan lebih mudah menyampaikan pesan-pesan pemerintah berkaitan dengan pencegahan Covid-19.

Kiai Hayid juga memastikan, para tokoh NU memegang komitmen untuk senantiasa menjalankan aturan dan prokes Covid-19 yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Hari ini tokoh masyarakat terutama di bawah NU sampai kecamatan itu sangat tertib protokol, nggak ada agenda-agenda kumpulan masa,” ujarnya.

Kiai Hayid menjelaskan, bagi warga Nahdliyin sudah seharusnya mengikuti seruan pemerintah untuk menerapkan prokes, termasuk ketika menggelar kegiatan keagamaan. Karena itu, saat ini para tokoh NU memilih menggelar pengajian secara virtual. Bahkan, dengan pengajian virtual, jangkauan dakwah menjadi lebih luas.

Sumber: republika.co.id

 

Survei: DPR Lembaga Terkorup

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Survei Transparency International Indonesia (TII) menyatakan DPR RI dipersepsikan sebagai lembaga terkorup. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai hasil survei TII tersebut tidak mengejutkan.

“Walau hampir setahun terakhir gelombang penangkapan oleh penegak hukum terhadap anggota DPR nyaris tak terdengar, namun publik rupanya masih cenderung menganggap DPR sebagai lembaga terkorup,” kata Peneliti Formappi Lucius Karus saat dikonfirmasi, Sabtu (5/12).

Lucius mengatakan, persepsi soal korupsi tak hanya didasarkan pada ada atau tidaknya penangkapan atau OTT terhadap anggota legislatif. Namun, kata dia, ada faktor lain yang membuat persepsi itu tetap melekat pada benak publik.

Ia menyebut, faktor utama yang membuat DPR dianggap sebagai lembaga terkorup lantaran DPR dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab atas lemahnya penegakan hukum terkait korupsi melalui revisi UU KPK. Revisi UU KPK masih dianggap sebagai cara pelaku atau pembela koruptor mengamankan diri dan tindakan korupsi mereka.

“Jadi kalau belakangan tak terdengar adanya anggota DPR yang tertangkap karena korupsi, itu bisa jadi bukan karena praktik korupsi tak lagi dilakukan oleh DPR, tetapi karena lembaga yang melakukan penindakan terhadap korupsi sudah dibuat tak berdaya oleh DPR melalui revisi UU KPK,” kata dia.

Dengan demikian, menurut dia, tak mengherankan jika DPR dianggap sebagai lembaga terkorup karena biang pelemahan penegakan korupsi muncul dari DPR. Alasan lain, yang membuat DPR tetap melekat sebagai lembaga yang dianggap korup menurut Lucius karena tak ada perubahan signifikan dalam tata kelola DPR menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Proses pembuatan kebijakan seperti pembahasan anggaran bahkan pembuatan UU cenderung dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan partisipasi publik dan juga tanpa pertanggungjawaban kepada publik. Padahal, proses pembahasan anggaran yang tertutup selalu terkait erat dengan potensi penyimpangan anggaran yang melibatkan DPR.

“Karenanya semakin DPR tertutup dalam melakukan pembicaraan kebijakan-kebijakan terkait anggaran, semakin mereka dianggap sedang melakukan kongkalingkong untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok,” ujar dia.

Dengan tak berubahnya tata kelola kelembagaan DPR, Menurut Lucius, lembaga itu tak akan bisa mengubah persepsi publik yang menilai mereka sebagai lembaga terkorup. Program-program open parlemen, parlemen modern selalu menggaungkan keinginan untuk menjadikan DPR sebagai lembaga terbuka.

“Tetapi faktanya itu semua hanya proyek saja. Tak ada budaya keterbukaan yang serius yang muncul di DPR,” kata Lucius menambahkan.

Sumber: republika.co.id

Ketua PWNU DKI Nilai FPI Beramaliyah NU

JAKARTA(Jurnalislam.com) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menyatakan keinginan NU untuk terus melebarkan dakwahnya di masyarakat Indonesia yang semakin beragam.

Hal ini termasuk pada organisasi masyarakat, Front Pembela Islam (FPI). “Jadi FPI itu amaliahnya NU tapi harakah dan fikrahnya belum NU bahkan sering berlawanan dengan NU, maka tugas PWNU DKI adalah meng-NU-kan FPI secara kaffah,” kata Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Dr KH Syamsul Ma’arif,di Jakarta, Kamis (3/12).

Dia menjelaskan selama ini NU senantiasa berdakwah dengan lemah lembut seperti yang dilakukan oleh pendakwahnya terdahulu.

NU secara khusus memang selalu menyampaikan dakwah dengan lemah lembut, sering dituduh tidak tegas, tapi ini pilihan NU.

“Pilihan memang dengan cara-cara yang sudah biasa dilakukan kiai-kiai terdahulu,” kata Kiai Syamsul yang belum lama menjabat sebagai ketua PWNU menggantikan Saefullah, mantan Sekda DKI Jakarta yang wafat akibat Covid-19.

Lebih lanjut dia mengatakan pandemi turut mempengaruhi para dai. Dan hal ini tentunya juga berpengaruh dengan dinamika dakwah.

“Baik itu kondisi situasi sekarang ini, di mata kami Jakarta kelihatan agak menurun. Saya tanya sebagian ustadz karena PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berkepanjangan, dai juga mengeluh, tapi karena dai suka memberikan nasihat agar sabar mendapatkan musibah, maka mereka gak berani menyampaikan unek-unek,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Samsul turut menyampaikan keinginan dari PWNU DKI Jakarta untuk menyampaikan catatan akhir tahun pada akhir Desember nanti terkait dinamika keislaman terkini yang terjadi di Ibu Kota, Jakarta.

Sumber: republika.co.id

 

 

IDI: 342 Tenaga Medis Wafat Karena Covid-19, Terbanyak di Jatim

JAKARTA(Jurnalislam.com) Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengumumkan data terbaru tenaga medis yang wafat akibat Covid-19. Total, per Sabtu (5/12), sebanyak 342 tenaga medis wafat dari Maret sampai Desember yang terdiri dari 192 dokter, 14 dokter gigi, dan 136 perawat.

Para dokter yang wafat tersebut terdiri dari 101 dokter umum (4 guru besar), 89 dokter spesialis (7 guru besar), serta dua residen yang keseluruhannya berasal dari 24 IDI Wilayah provinsi dan 85 IDI cabang kota atau kabupaten.

Berdasarkan data provinsi, paling banyak berasal dari Jawa Timur dengan total 39 dokter meninggal, 2 dokter gigi, dan 36 perawat.

Berikutnya, DKI Jakarta (31 dokter, 5 dokter gigi dan 21 perawat), Sumatra Utara (24 dokter dan 3 perawat), Jawa Barat (17 dokter, 3 dokter gigi, dan 18 perawat), Jawa Tengah (17 dokter dan 21 perawat), Sulawesi Selatan (7 dokter dan 3 perawat), Banten (7 dokter dan 2 perawat), Bali (6 dokter), DI Aceh (6 dokter dan 2 perawat), Kalimantan Timur (5 dokter dan 3 perawat), Riau (5 dokter).

Selanjutnya, DI Yogyakarta (5 dokter dan 2 perawat), Kalimantan Selatan (4 dokter, 1 dokter gigi, dan 6 perawat), Sumatra Selatan (4 dokter dan 5 perawat), Kepulauan Riau (3 dokter dan 2 perawat), Sulawesi Utara (3 dokter)

17.Nusa Tenggara Barat 2 dokter, Sumatra Barat 1 dokter, 1 dokter gigi, dan 2 perawat, Kalimantan Tengah 1 dokter dan 2 perawat.

Selanjutnya, Provinsi Lampung 1 dokter dan 1 perawat, Maluku Utara 1 dokter dan 1 perawat, Bengkulu 1 dokter, Sulawesi Tenggara 1 dokter dan 2 dokter gigi, Papua Barat 1 dokter dan Papua 2 perawat, Nusa Tenggara Timur 1 perawat dan Kalimantan Barat 1 perawat.Sementara itu di daerah Penugasan Luar Negeri (DPLN) dua perawat asal Indonesia meninggal di Kuwait.

Divisi Advokasi dan Hubungan Eksternal Tim Mitigasi PB IDI, dr. Eka Mulyana, SpOT(K), MKes, SH,MHKes mengatakan apapun informasi mengenai Covid-19 adalah hoaks atau hasil konspirasi, kenyataannya adalah virus ini benar-benar nyata dan telah memakan nyawa banyak dalam waktu singkat.

“Kami berharap apabila anda termasuk orang yang tidak mempercayai adanya virus ini, janganlah mengorbankan keselamatan orang lain dengan ketidakpercayaan tersebut. Tingginya lonjakan pasien Covid-19, angka kematian tenaga medis, dan tenaga kesehatan menjadi peringatan kepada kita semua untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan (3M),” kata Eka, Sabtu (5/12).

Lebih lanjut, dia mengatakan jika mengabaikan protokol kesehatan, seseorang tidak hanya mengorbankan keselamatan diri melainkan mengorbankan keselamatan keluarga dan orang terdekat termasuk orang di sekitar. Pandemi ini akan berlalu dengan kerja sama seluruh pihak.

“Kami dari tim mitigasi PB IDI secara khusus juga mengingatkan kepada para teman sejawat tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk waspada dan tetap menjalankan SOP seperti dalam pedoman standar perlindungan dokter di saat melakukan pelayanan dan saat berada di keluarga dan komunitas,” ujar dia.

Sementara itu, Anggota Tim Pedoman dan Protokol dari Tim Mitigasi PB IDI, dr. Weny Rinawati SpPK MARS mengingatkan para tenaga kesehatan agar tidak menurunkan kualitas Alat Pelindung Diri (APD) yang dikenakan.

Sumber: republika.co.id

 

Aa Gym Minta Tokoh Jadi Teladan Patuhi Protokol Kesehatan

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pendakwah senior sekaligus pendiri Daarut Tauhid, KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), menyampaikan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Beliau pun mengimbau kepada semua elemen, terlebih tokoh, untuk memberikan teladan patuh protokol kesehatan.

“Inilah saatnya kita bahu-membahu, setiap tokoh harus berusaha memberikan yang terbaik minimal keteladanan dan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya, Jumat (4/12).

Beliau mengingatkan seluruh elemen masyarakat di negeri ini jangan sampai lalai menerapkan protokol kesehatan.

Sebab di tengah situasi pandemi dan tren peningkatan penularan yang meningkat, menurutnya, kelalaian menerapkan protokol kesehatan hanya akan memperburuk situasi.

Di sisi lain, ia pun mengingatkan sesungguhnya wabah Covid-19 bisa juga menjadi jalan keberkahan bagi Indonesia.

Asalkan segenap umat dan masyarakatnya mampu bahu-membahu dan bersatu padu untuk berjuang memerangi Covid-19.

“Karena musuh kita yang paling utama saat ini adalah Covid-29,” ujarnya.

sumber: republika.co.id

Pilkada Serentak, Muhammadiyah Minta Masyarakat Jauhi Politik Uang

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Abdul Mu’ti mengimbau masyarakat agar menjauhi politik uang. Imbauan ini disampaikan terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

“Saya mengimbau agar masyarakat berpartisipasi aktif dan menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, bertanggung jawab, dan menjauhi semua bentuk politik uang,” kata Prof Mu’ti, Sabtu (5/12).

Ia juga mengimbau agar penyelenggara pemilu di semua tingkatan termasuk di tempat pemungutan suara (TPS) agar menunaikan tugas secara profesional, jujur, adil, akuntabel, dan bersih dari segala praktik tercela. Agar bersih dari segala praktik yang dapat merusak kredibilitas penyelenggaraan dan keabsahan pilkada.

“(Mengimbau) semua pasangan calon dan para pendukungnya agar bersikap kesatria, elegan, dan menerima hasil pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujarnya.

Prof Mu’ti juga mengimbau agar semua permasalahan diselesaikan sesuai hukum dan peraturan serta menghindari segala bentuk kekerasan. Mengimbau semua pihak mematuhi protokol Covid-19 agar tidak terjadi kerumunan massa dan penularan Covid-19 di arena pilkada, terutama di tempat pemungutan suara.

“Penyelenggara pilkada (diimbau) memastikan semua proses dalam tahapan penyelenggaraan dan alat-alat yang dipergunakan aman dari virus corona dan kemungkinan terjadinya klaster pilkada,” jelasnya.

Sumber: republika.co.id

BI Optimis Ekonomi Indonesia Pulih di Tahun 2021

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Bank Indonesia (BI) optimis pemulihan ekonomi nasional dapat terwujud di tahun 2021. Pemulihan tersebut dapat terjadi asalkan vaksin bisa didistribusikan dan masyarakat tetap disiplin terhadap protokol kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan 5 strategi yakni pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan stimulus fiskal atau realisasi anggaran, peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial, dan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.

“Pelaksanaan protokol kesehatan harus terus dilakukan dengan disiplin dan terus waspada serta tidak lengah agar tidak muncul pandemi gelombang kedua yang akan merugikan upaya dan pengorbanan yang telah dilakukan,” kata Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020 (03/12/2020).

Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia diramalkan akan tumbuh hingga 4,8% hingga 5,8%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, serta investasi baik dari belanja modal Pemerintah maupun dari masuknya PMA. Selain itu, pertumbuhan juga diprediksi akan terus meningkat, wabilkhusus di wilayah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

“Stabilitas makroekonomi terjaga dengan inflasi yang akan terkendali sesuai sasaran 3±1% serta nilai tukar Rupiah yang akan bergerak stabil dan berpotensi menguat,” kata Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia menambahkan. Setabilitas eksternal, menurutnya, juga akan tetap terjaga dengan baik dengan surplus neraca pembayaran yang didukung defisit transaksi berjalan yang rendah di sekitar 1,0-2,0% PDB.

Dia menambahkan bahwa stabilitas sistem keuangan juga semakin membaik, dengan rasio permodalan yang tinggi, NPL yang rendah, serta pertumbuhan DPK dan kredit yang masing-masing meningkat ke sekitar 7-9% pada 2021.

Bank central juga mendukung adanya pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus kebijakan moneter yang akan dilanjutkan di tahun 2021. Strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah pertama, stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar tetap dijaga. Kedua, suku bunga yang akan tetap rendah, sampai dengan muncul tanda-tanda tekanan inflasi meningkat.

Ketiga, melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN Tahun 2021 sebagai pembeli siaga (non-competitive bidder) dan kebijakan makroprudensial yang juga tetap akan akomodatif pada tahun 2021.

Ke depan, BI akan mengakselerasi implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, mempercepat Pendalaman pasar uang sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025, mendukung pengembangan ekonomi-keuangan Syariah dan UMKM, dan aktif dalam berbagai forum internasional dari sisi kebijakan internasional.

Sumber: republika.co.id

 

MUI Minta Media Massa Berperan dalam Kemajuan Umat

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amany Lubis mengajak media massa di Indonesia untuk semakin berperan dalam pembangunan umat dan bangsa ke arah yang lebih positif.

“Media massa agar ke arah semangat membangun negeri,” katanya dalam “halaqah” dengan pimpinan media massa yang digelar secara virtual, Kamis (3/12).

Hadir secara virtual di antaranya Arief Mujayatno Kepala Redaksi Kesra LKBN ANTARA, Nur Hasan Murtiaji (Wapemred Republika), Erwin Dariyanto (Redaktur Pelaksana detik.com), Jauhari Samalanga (Pemred harianaceh.co.id) dan Suriyanto (Redpel CNN Indonesia), dan Rizal Maulana (Pemred akurat.co).

Insan media tersebut bertukar pikiran mengenai media massa terkini dan berbagai hal terkait MUI. Amany yang juga Rektor UIN Jakarta mengatakan peran media massa sangat penting bagi umat dan bangsa.

Media juga menjadi mitra MUI untuk terus memperkuat nasionalisme dan wawasan keagamaan.

Kemitraan MUI dan media tergolong krusial dalam berbagai bidang. Untuk itu, dia mendorong agar media massa dapat memproduksi berita secara positif. Adapun jika kontennya negatif, maka agar arah pemberitaannya menjadi instrumen untuk memperbaiki keadaan ke arah yang lebih baik.

“Media massa tidak berperan jika hanya menginfokan yang positif. Yang negatif perlu juga tapi untuk memperbaiki bukan memperkeruh suasana,” katanya.

Amany juga mengingatkan perlunya bagi media massa untuk memerangi kabar bohong atau hoaks yang kini mudah ditemui di tengah masyarakat. Dalam memerangi hoaks, MUI akan bersinergi dengan insan media massa.

“Indonesia mau membangun peradaban maka harus bersinergi,” ujar Amany.

Sumber: republika.co.id

Empat Potensi Industri Halal di Indonesia

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Indonesia memiliki sejumlah potensi besar yang mendukung industri halalnya menjadi yang terdepan di dunia. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso menyebut setidaknya ada empat potensi.

Pertama, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Kedua, Indonesia juga merupakan negara dengan jemaah haji dan umrah terbesar. Ketiga, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang besar.

“Dan keempat, posisi kita di area di mana terdapat kebutuhan halal global market sebesar 62% di Asia Pasifik,” terang Sukoso, Kamis (03/12), saat berbicara dalam Webinar Ekonomi dan Keuangan Islam.

Mengangkat tema “Mempersiapkan Standar Halal Menuju Kompetisi Global”, webinar ini diadakan oleh Perkumpulan Urang Banten (PUB).

Dengan potensi tersebut, lanjut Sukoso, maka produk halal Indonesia memiliki peluang terbuka lebarnya captive market atau pangsa pasar yang pasti. Tugas selanjutnya adalah tinggal bagaimana mengambil dan memanfaatkan peluang tersebut dengan berkompetisi sebaik-baiknya.

“Karenanya saya menyambut niat baik PUB dalam mendukung produk halal kita untuk mampu bersaing secara global di acara ini,” kata Sukoso.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PUB dan Presiden Indonesia-Saudi Arabia Business Council (ISABC), Muhammad Hasan Gaido, menyatakan pihaknya mendukung penyelenggaraan JPH dan mendukung program pemerintah dalam memajukan industri halal di tanah air.

“Saat ini Indonesia merupakan konsumen produk halal nomor satu di dunia. Namun ke depan Indonesia akan menjadi halal hub dunia. Dan kita akan menjadi sentra ekonomi syariah dunia. Dan PUB siap mendorong terrealisasiakannya tujuan itu,” ungkap Hasan Gaido.