Penulis: Mazaya

Catat Rekor, Kasus Corona RI Tembus 9300 Hari Ini

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Jumlah kasus terkonfirmasi positif virus corona COVID-19 bertambah 9.321 kasus pada Kamis (7/1/2021). Total positif menjadi 797.723, sembuh 659.437, dan meninggal 23.520.

Sementara itu jumlah spesimen yang diperiksa hari ini tercatat sebanyak 68.019, sedangkan suspek yang diamati sebanyak 68.753. Berikut perkembangan kasus covid-19 hari ini.

  • Kasus positif bertambah 9.321 menjadi 797.723
  • Pasien sembuh bertambah 6.294 menjadi 659.437
  • Pasien meninggal bertambah 224 menjadi 23.520

Sebelumnya pada Rabu (6/1/2021), tercatat jumlah kasus positif covid-19 sebanyak 788.402, sembuh 652.513, dan meninggal 23.296 kasus.

Sumber: detik.com

 

 

MUI Gelar Sidang Fatwa Halal Vaksin Jumat Ini

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Asrorun Niam Sholeh, mengatakan, sidang pleno Komisi Fatwa MUI terkait vaksin Covid-19 akan dilaksanakan pekan ini. Sidang pleno akan membahas aspek syari vaksin Sinovac buatan China.

“Insya Allah, sidang pleno Komisi Fatwa untuk pembahasan aspek syari tentang vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac, China, akan dilaksanakan pada Jumat 8 Januari 2020,” ungkap Niam, Kamis (7/1).

Sebelumnya Niam menjelaskan, tim auditor MUI telah menuntaskan pelaksanaan audit lapangan terhadap vaksin Sinovac pada Selasa (5/1). Audit dilaksanakan mulai di perusahaan Sinovac di Beijing dan yang terakhir di Biofarma, Bandung.

“Pelaksanaan audit lapangan dilanjutkan dengan diskusi pendalaman dengan direksi dan tim, berakhir jam 15.45 WIB,” kata dia, Selasa lalu.

Menurut dia, dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor untuk menuntaskan kajian juga sudah pihaknya terima dari Sinovac via surat elekronik. Tim auditor kemudian akan merampungkan kajian dan akan dilaporkan ke dalam Sidang Komisi Fatwa.

“Komisi Fatwa akan melaksanakan Sidang Pleno Komisi untuk membahas aspek syari setelah menerima laporan, penjelasan dan pendalaman dengan tim auditor,” kata dia.

Penggunaan tiga juta dosis vaksin Sinovac masih menanti izin edar dari BPOM dan fatwa halal MUI). Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, vaksin Covid-19 hanya akan digunakan untuk program vaksinasi setelah mendapatkan persetujuan penggunaan darurat dari BPOM.

“Vaksin hanya akan digunakan untuk program vaksinasi setelah ada persetujuan penggunaan darurat yang dikeluarkan oleh BPOM dan bukan sebagai vaksin untuk uji klinis,” kata Bambang saat konferensi pers Update Target Penyelesaian Vaksinasi dan Kesiapan Vaksin Covid-19, Ahad (3/1).

Dia juga menyebut, saat ini vaksin Sinovac juga masih menunggu hasil proses kajian aspek kehalalan dari LPPOM MUI guna mendapatkan fatwa halal dari ulama Indonesia dan sertifikasi BPJPH.

Sumber: republika.co.id

Doakan Kesehatan untuk Ustaz Abu Bakar Ba’asyir, Sekum Muhammadiyah: Tak Perlu Curigai Beliau

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak mencurigai Abu Bakar Baasyir setelah keluar dari penjara.

“Setelah berpuluh tahun menjalani hukuman, mendekam di balik jeruji besi, Ustaz Abu Bakar Baasyir kini bebas kembali. Di usia yg senja, sdh bkn masanya melakukan atau memimpin gerakan. Tak perlu curiga & khawatir berlebihan,” ungkap seperti dikutip dari Twitter @abe_mukti, Rabu (7/1/2021).

Adapun ABB dihukum 15 tahun penjara, kemudian mendapatkan remisi sebanyak 55 bulan. Kini Abu Bakar Baasyir dinyatakan bebas murni dari LP Gunung Sindur.

“Smg Ustaz Abu Bakar Baasyir senantiasa sehat wal afiat,” pungkasnya.

Satgas: Pembatasan Bisa Tekan Kasus Covid hingga 20 Persen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan pembatasan kegiatan masyarakat di beberapa daerah dilakukan untuk dapat menekan penambahan kasus aktif sampai 20 persen. Selain itu, pembatasan dapat mendorong kembali masyarakat untuk patuh protokol kesehatan.

Doni mengatakan langkah tersebut didasarkan pada pengalaman September 2020 ketika terjadi lonjakan kasus baru. Saat itu, pemerintah pusat dan daerah menyusun strategi untuk melakukan pembatasan.

Saat puncaknya terjadi pada pekan kedua Oktober, ia mengatakan, pemerintah bisa menekan penambahan kasus sampai 20 persen. Pada pertengahan Oktober, kasus aktif mencapai hampir 67 ribu orang, tetapi pada pekan kedua turun hingga 54 ribu kasus.

Doni mengatakan langkah tersebut didasarkan pada pengalaman September 2020 ketika terjadi lonjakan kasus baru. Saat itu, pemerintah pusat dan daerah menyusun strategi untuk melakukan pembatasan.

Saat puncaknya terjadi pada pekan kedua Oktober, ia mengatakan, pemerintah bisa menekan penambahan kasus sampai 20 persen. Pada pertengahan Oktober, kasus aktif mencapai hampir 67 ribu orang, tetapi pada pekan kedua turun hingga 54 ribu kasus.

Sumber: republika.co.id

Pembatasan Ketat untuk Amankan Fasilitas Kesehatan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di daerah Jawa dan Bali untuk mengerem kenaikan kasus Covid-19. Selain itu, pembatasan juga untuk mengamankan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

“Yang dilakukan sekarang ini dalam rangka mengerem sehingga kasusnya tidak tinggi dan masyarakat yang memerlukan fasilitas pelayanan kesehatan jadi bisa dan tenaga kesehatan tidak terlalu berat kerjanya karena ini adalah aset kita semuanya,” katanya dalam diskusi Satgas Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (7/1).

Dalam kesempatan itu, Wiku berpesan agar semua pihak mematuhi pembatasan yang berlaku dalam periode 11-25 Januari 2021 itu. Hal itu mengingat masyarakat akan mengalami kerugian jika fasilitas kesehatan penuh.

Dengan melakukan PPKM maka layanan kesehatan dapat bertahan lebih lama dan membantu dalam meraih kemenangan dalam peperangan melawan virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab Covid-19. Ia juga mengatakan, penanganan penyakit itu tidak bisa sepenuhnya berada di tangan pemerintah, dengan seluruh komponen masyarakat harus bergerak melawan Covid-19.

Salah satunya adalah dengan saling mengingatkan akan kepatuhan protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak (3M). PPKM dilakukan dengan merujuk pengalaman pengetatan mobilitas yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pada tahun lalu, saat terjadi juga peningkatan signifikan kasus Covid-19.

“Kalau tidak dilakukan seperti ini, tidak akan bisa direm. Kita sudah punya pengalaman dari tahun lalu setiap kali ada liburan panjang, 10-14 hari kemudian kasusnya naik. Pada saat beberapa daerah tertentu, misalnya DKI, melakukan pembatasan yang lebih ketat kasusnya turun,” demikianWiku Adisasmito.

Sumber: republika.co.id

Kritik Polri dan BNPT Soal Pengawasan Ustaz ABB, DPR: Beliau Sudah Sepuh

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan pemerintah dan aparat untuk memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada Ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Hal itu disampaikan Sahroni sehubungan dengan pernyataan dari pihak BNPT dan Polri yang memastikan tetap mengawasi Ba’asyir meski sudah bebas.

“Soal kebebasannya ini, kita berikan beliau kebebasan dululah buat menghirup udara segar dari hukuman yang sudah dijalani selama lima belas tahun,” ujar Sahroni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (7/1).

Abu Bakar Ba’asyir (ABB) akan menghirup udara bebas pada Jumat (8/1) besok.
Ulama sepuh itu akan bebas murni setelah menjalani hukuman 15 tahun penjara terkait tuduhan adanya pelatihan di Aceh.

“Lagi pula usia beliau sudah sepuh, biarkan dia menikmati kebebasan layaknya warga negara yang emang baru bebas penjara,” lanjut Sahroni.

Legislator Partai Nasdem ini mengatakan, pemerintah dan aparat terkait tidak boleh membeda-bedakan perlakuan terhadap mantan napi. Pengawasan yang dilakukan juga harus memperhatikan hak kebebasan Ba’asyir sebagai warga negara. Dia berharap pihak Polri, khususnya BNPT juga tidak boleh memberikan justifikasi.

“Pengawasan bisa dilakukan dari jauh atau pakai teknologi yang canggih yang selama ini emang kepolisian miliki,” sebut Sahroni.
sumber: jpnn

Sembuh Covid-19, Aa Gym Diizinkan Pulang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- KH Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym sembuh dari Covid-19. Lewat akun Instagramnya, Ustaz Yusuf Mansur (UYM) menyampaikan kabar tersebut.

Di Instagram Ustaz Yusuf Mansur, Aa Gym mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah merawatnya selama di RSPAD Gatot. “Terimakasih ya buat semuanya, waktunya pulang. Jazzakallahu khair. Masyaallah kenangan kena covid tahun 2021,” kata Aa Gym dalam postingan UYM dikutip Kamis (7/1/2021).

Sementara itu pada captionnya, UYM menuliskan:

“@aagyym udah sembuh. Udah boleh pulang. Yeaaayyy. Alhamdulillah doanya semua. Insyaallah menyusul Syeikh Ali Jaber dll yang covid yaaa..mksh semua kwn2 RSPAD. Para pimpinan, termasuk KASAD. Para medis. Top semua dah. Juga pengabdian semua rs, klinik, puskesmas, kepada kami2 dan yg sakit, di seluruh Indonesia..hanya Allah yang bisa membalas

Selamat kembali ke rumah aa..seneng banget pasti. Juga semua keluarga besar mq, dt..di manapun berada ..sembuh, sehat, negatif, semua yang Covid dan 1 planet bumi terhindar dari semua bahaya, kerusakan, kejelekan, keburukan, kehancuran, kebinasaan, kerusuhan, ketidaktenangan, ketidakamanan, peperangan, kebencian, permusuhan, pertempuran, perkelahian, perpecahan, kerugian, kebangkrutan, segala penyakit, kecelakaan, darat laut udara dan apa aja yg bikim ga enak utk 1 planet bumi dan seluruh tata surya, skrg hingga akhir zaman…Met magrib..Al Fatihah..

Sumber: okezone.com

Komnas HAM Teliti 8000 Video Rekaman CCTV Tol Cikampek

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan finalisasi laporan peristiwa dugaan penembakan yang menyebabkan kematian enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) di Rest Area KM-50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Dari penyelidikan yang dilakukan, Komnas mendapatkan lebih dari 8.000 video dan ribuan tangkapan layar yang mewakili beberapa titik.

Ketua Tim Penyelidikan dan Pemantauan Komnas HAM Choirul Anam menjelaskan, semua video tersebut sedang diamati dan didalami para penyelidik Komnas HAM.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan data itu. Tim Penyelidikan Komnas HAM berharap tahapan ini lancar dan peristiwa tersebut segera dapat terlihat secara terang benderang,” kata Ketua Tim Penyelidikan dan Pemantauan Komnas HAM Choirul Anam di Jakarta, Rabu.

Choirul berharap, video dan gambar tersebut akan melengkapi finalisasi laporan peristiwa kematian enam laskar khusus FPI.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan menyebut sudah mengetahui detail kejadian tersebut dari pengecekan kamera pengawas dan akan menyampaikan laporan tersebut pada pekan pertama atau kedua Januari 2021.

Komnas HAM menyatakan telah mengetahui kronologis peristiwa itu dari hasil pengecekan kamera pengawas (CCTV) Jasa Marga, hasil uji balistik dan uji forensik. Komnas HAM pun telah meminta keterangan dari kepolisian dan keluarga korban.

Sumber: republika.co.id

Ini Alasan PSBB Jawa- Bali 11 – 25 Januari

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah daerah khususnya di Jawa-Bali per tanggal 11-25 Januari 2021. Lalu, apa yang menjadi alasan ‘ PSBB Jawa- Bali ‘ itu dilaksanakan pada tanggal tersebut?

“Mengapa tanggal 11 sampai tanggal 25? Karena kita baru saja libur Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan pengalaman data yang ada, sehabis libur besar itu ada kenaikan 25 sampai 30%. Kalau kita hitung dari Tahun Baru, itu jatuhnya pertengahan bulan Januari,” jelas Menko Perekonomian yang juga Ketua KPCPEN Airlangga Hartanto dalam Konferensi Pers Update Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Berbagai Daerah Jawa dan Bali secara virtual dari Media Center Graha BNPB, Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Dengan fakta itu, kata Airlangga, sektor kesehatan harus ditingkatkan.

“Nah tentu ini kita harus jaga bersama dengan keterbatasan fasilitas yang akan ditingkatkan sektor kesehatan. Dengan kapasitas Rumah Sakit didorong menjadi 25 sampai 30% untuk penanganan Covid, maka tentu ini yang mendorong pemerintah untuk mengingatkan masyarakat untuk pentingnya kedisiplinan. Jadi itu sebetulnya kuncinya kedisiplinan penanganan kesehatan,” ungkapnya.

Selain itu, Airlangga mengatakan bahwa pekan depan tepatnya tanggal 13 Januari juga mulai dilaksanakan program vaksinasi Covid-19. “Dan memang beberapa negara seperti di Inggris misalnya pada saat menjelang vaksinasi mereka juga melakukan lockdown di kota. Sekali lagi kita bukan melakukan lockdown, kita hanya pembatasan. Bukan pelarangan,” katanya.

Sumber: sindonews.com

Kasus Masuk Lingkaran Terdekat, Satgas: Covid Nyata, Bukan Konspirasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengajak para tokoh-tokoh di daerah baik tokoh formal dan non formal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Covid-19 nyata, bukan konspirasi.

“Pada kesempatan ini pun saya mengajak kepada seluruh pihak pertama tokoh-tokoh non-formal di daerah, tokoh-tokoh yang punya pengaruh langsung pada masyarakat, mohon bisa mengingatkan kembali bahwa Covid ini nyata, Covid ini bukan rekayasa, Covid ini bukan konspirasi, Covid ini telah menimbulkan korban jiwa,” ajak Doni dalam Konferensi Pers Update Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Berbagai Daerah Jawa dan Bali secara virtual dari Media Center Graha BNPB, Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Bahkan, kata Doni, di seluruh dunia hampir dua juta orang yang meninggal dunia. Di Tanah Air korban yang telah meninggal dunia telah mencapai lebih dari 23.296 orang. Suatu angka yang sangat besar sekali. Jadi nyata,” tegasnya.

Doni juga mengatakan bahwa semakin hari mereka yang terpapar Covid-19 sudah semakin dekat dengan kita. Sehingga, protokol kesehatan juga harus semakin disiplin untuk dijalankan.

“Dan ini tentunya harus kita lakukan berbagai upaya. Termasuk nantinya setelah ada ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat yang mengacu kepada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan Undang-undang Kekarantinaan Nomor 6 tahun 2018 yang diikuti juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, maka ketika nanti kita semua berada di rumah, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.”

Sumber: sindonews.com