Penulis: Mazaya

MUI Minta Dai Ikuti Perkembangan Zaman

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Dakwah harus tetap berjalan meski di masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan orang-orang menjaga jarak fisik dan sosial. Sehubungan dengan itu, sangat penting bagi para pendakwah mengikuti perkembangan zaman guna memanfaatkan teknologi informasi untuk keperluan dakwah.

“Tentunya dakwah kita (para pendakwah) ada yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi informasi dan media sosial, tapi ada juga yang masih (dakwah secara) tradisional,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis kepada, Rabu (3/3).

Kiai Cholil menerangkan, para pendakwah tentu akan menyesuaikan segmentasi dan kondisinya. Misalnya dai-dai di daerah akan berdakwah sesuai kebutuhan masyarakat dan umat.

Ia mengatakan, berbeda dengan para pendakwah di perkotaan karena segmentasi dan kondisinya berbeda dengan di daerah. Para pendakwah di perkotaan sudah banyak yang dakwah melalui Youtube, Instagram, Twitter dan Facebook termasuk di televisi. Setiap pendakwah memiliki pengikut yang banyak.

“Tentunya imbauan dari wakil presiden (Kiai Ma’ruf Amin) ini agar kita terus mengikuti perkembangan zaman, karena orang sekarang beralih ke teknologi informasi, karena kita harus menjaga jarak fisik sehingga sekarang dakwah melalui online (media digital),” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin mengingatkan agar pola dakwah dan pendidikan masa kini menyesuaikan perkembangan teknologi informasi. Kiai Ma’ruf berpesan demikian agar dakwah wasathiyah yang dijalankan organisasi keagamaan terus dipertahankan dan diperkuat sejalan dengan pengembangan dan dinamika masyarakat.

“Di era teknologi digital ini, dakwah dan pendidikan harus beradaptasi dan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini bukanlah suatu pilihan tapi sudah menjadi keharusan, karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat,” kata Kiai Ma’ruf saat menghadiri peringatan hari jadi Nahdlatul Wathan ke-68 secara virtual, Senin (1/3).

Sumber: republika.co.id

Madrasah Lancashire Inggris Tetap Gelar Sekolah Daring

Redaktur: Mazaya

LANCASHIRE(Jurnalislam.com) — Kelas-kelas Muslim atau biasa disebut Madrasah yang berada di kota Lancashire akan tetap ditutup pada 8 Maret mendatang kendatipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pembelajaran langsung.

Seperti dilansir Lancashire Telegraph pada Rabu (3/3) selama kebijakan karantina wilayah diberlakukan, siswa madrasah juga melakukan pembelajaran dengan sistem daring sebagaimana sekolah pada umumnya. Para siswa biasanya mengikuti pembelajaran yang digelar di masjid atau madrasah pada pukul 5 sore sampai 7 malam. Di kota Lancashire sendiri ada sekitar 100 madrasah.

Forum Ketahanan Lancashire telah menyarankan agar pendidikan berbasis agama seperti madrasah untuk terus melanjutkan pembelajaran daring paling cepat hingga 12 April mendatang. Memang madrasah-madrasah di kota itu sebelumnya telah dibuka tetapi kemudian ditutup lagi sejalan kebijakan pemerintah akan membuka semua sekolah untuk siswa pada 8 Maret.

Pemerintah mengatakan agar sekolah harus dapat menyediakan layanan baik belajar langsung atau di luar ruangan yakni daring bagi anak yang rentan. Selain itu untuk penitipan anak orang tua pun hanya dapat mengakses lingkungan belajar anak untuk tujuan penting saja.  Pengaturan belajar di luar sekolah atau daring mencakup madrasah, yeshiva dan sekolah mingguan.

“Saya tak berpikir banyak yang akan buka pada 8 Maret untuk pengajaran tatap muka. Menurut saya beberapa orang melihat Mei untuk tanggal pembukaan. Jika memungkinkan untuk buka selama Ramadhan maka mereka yang akan melakukannya,” kata seorang guru Madrasah di Lancashire.

Sementara masjid saat ini terbuka untuk sholat individu dan jamaah berlangsung di bawah aturan keamanan Covid yang ketat. Sedang sholat tarawih yang diadakan selama Ramadhan yang dibatalkan pelaksanaannya di masjid pada tahun lalu akan diizinkan pada tahun 2021. Pembatasan di masjid dan bangunan keagamaan akan tetap berlaku hingga 21 Juni.

Sumber: republika.co.id

Arab Saudi Wajibkan Jamaah Haji Divaksin

Redaktur: Mazaya

RIYADH (Jurnalislam.com) – Pemerintah Arab Saudi mewajibkan kaum Muslim yang hendak beribadah haji memberikan bukti bahwa mereka telah divaksinasi Covid-19. Saat ini, negara tersebut sudah memulai program vaksinasi.

“Vaksinasi akan menjadi syarat utama untuk berpartisipasi (ibadah haji),” kata Menteri Kesehatan Arab Saudi Tawfiq al- Rabiah, seperti dilaporkan surat kabar Saudi, Okaz, dikutip laman Middle East Monitor, Selasa (2/3).

Dia tak menjelaskan apakah musim haji tahun ini akan terpengaruh oleh peraturan baru tersebut. Tahun lalu, Saudi membatasi jumlah jamaah haji, yakni hanya seribu orang. Izin diberikan kepada mereka yang telah tinggal atau sedang berada di negara tersebut.

Saudi mulai meluncurkan program vaksinasi pada 17 Desember 2020. Vaksin yang diberi izin penggunaan adalah Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca. Sejauh ini Saudi sudah mencatatkan 377.700 kasus Covid-19 dengan korban meninggal sekitar 6.500 jiwa.

Sumber: republika.co.id

500 Pengurus MUI Pusat Akan Divaksin

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mulai melaksanakan vaksinasi perdana pada Rabu (3/3). Sebanyak 500 pengurus MUI terdiri dari pimpinan harian sampai anggota komisi, badan, dan lembaga mendapatkan vaksin Covid-19.

Vaksinasi dilaksanakan di halaman parkir MUI Pusat. MUI menyampaikan bahwa peserta vaksinasi dibagi ke dalam masing-masing kelompok yang terdiri dari 30 orang. Setiap kelompok mempunyai jadwal vaksinasi berbeda-beda mulai pagi sampai sore.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Pusat, Buya Amirsyah Tambunan menyampaikan, vaksinasi di MUI bertujuan memberikan teladan kepada masyarakat. Sehingga mereka tahu ulama di MUI juga divaksin sebagai bentuk hifdzun nafs.

“Hari ini MUI melakukan vaksinasi perdana dengan peserta 500 orang. Tujuan vaksinasi ini, pertama, merupakan ikhtiar pencegahan penyebaran Covid-19 sehingga dapat memutus mata rantai penularan Covid-19. Kedua, ini juga sebagai contoh yang baik (qudwah hasanah) bagi masyarakat umum,” kata Buya Amirsyah melalui pesan tertulis yang diterima Republika, Rabu (3/3).

Ia berharap, setelah vaksinasi di MUI Pusat, selanjutnya akan ada vaksinasi terhadap pengurus MUI se-Indonesia. Vaksinasi di MUI hari ini juga akan ditinjau langsung oleh Menteri Kesehaatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

“Harapannya agar Kementerian Kesehatan dapat memfasilitasi vaksinasi secara lengkap,” ujarnya.

 

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Diminta Segera Revisi Perpres Investasi Miras, Tak Hanya Pernyataan Jokowi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta pemerintah segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

 

Didik mengatakan hal itu perlu dilakukan setelah Presiden Jokowi menyatakan akan mencabut Lampiran III Perpres tersebut yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras).

“Dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, meskipun political will pencabutannya sudah diumumkan secara verbal, maka harus segera dilakukan pencabutan melalui revisi perpres tersebut,” kata Didik di Jakarta, Rabu (3/3).

Menurutnya, langkah revisi perpres tersebut untuk memberikan kekuatan yang final dan mengikat dalam konteks legalitas suatu peraturan perundang-undangan. Didik menilai pemimpin idealnya harus mendengar apa yang menjadi aspirasi, merasakan dan memahami nuansa kebatinan dan keinginan masyarakat dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan.

“Apalagi menyangkut kepentingan dan nuansa kebatinan secara langsung masyarakat. Meskipun terlanjur dikeluarkan, setelah mendapat masukan dari berbagai kelompok masyarakat termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya akhirnya Presiden mencabut lampiran Perpres tersebut,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, dalam konteks tertentu, Presiden seharusnya bisa mempertimbangkan mana yang lebih utama dan bijak antara investasi atau nuansa kebatinan masyarakat. Karena itu, Didik menilai tepat kebijakan Presiden Jokowi yang mencabut Lampiran III Perpres 10/2021, karena tujuan dibuatnya perpres tersebut selain memberikan jaminan kepastian hukum, juga harus melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

“Dan ke depan agar pemerintah hati-hati dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Saudi Wajibkan Vaksin, Pemerintah Diminta Prioritaskan jamaah Haji Tahun Ini

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai keputusan Pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan calon jamaah haji 2021 divaksinasi Covid-19 merupakan kebijakan yang tepat.

 

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif agar penularan Covid-19 dalam penyelenggaraan ibadah haji betul-betul dapat dilakukan.

“Untuk itu, bagi Pemerintah Indonesia, kebijakan ini harus diikuti dengan memprioritaskan bagi calon jemaah haji Indonesia yang akan berangkat tahun ini untuk segera dilakukan vaksinasi Covid-19,” kata Ace, Rabu (3/3).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, Komisi VIII DPR RI telah meminta kepada Kementerian Kesehatan RI agar calon jamaah haji tahun 2021 mendapatkan prioritas untuk dilakukan vaksinansi Covid-19. Komisi VIII DPR rencananya akan memanggil Menteri Agama (Kemenag) untuk membahas penyelenggaraan haji tahun 2021.

“Dalam masa persidangan ini, kami akan agendakan untuk segera membahas penyelenggaraan haji tahun 2021 dengan terlebih dahulu memprioritaskan vaksinasi bagi calon jemaah haji,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi mewajibkan Muslim yang hendak beribadah haji memberikan bukti bahwa mereka telah divaksinasi Covid-19. Saat ini, negara tersebut sudah memulai program vaksinasi.

“Vaksinasi akan menjadi syarat utama untuk berpartisipasi (ibadah haji),” kata Menteri Kesehatan Arab Saudi Tawfiq al- Rabiah, seperti dilaporkan surat kabar Saudi, Okaz, dikutip laman Middle East Monitor, Selasa (2/3).

Sumber:republika.co.id

 

Ini Daftar Pengurus Baru Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS)

Redaktur: Mazaya

SUKOHARJO (jurnalislam.com)- Pengurus baru Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) telah terpilih dan melaksanakan rapat kerja pada sabtu dan Ahad (27-28/2/2021) di Masjid Iska, Mayang, Gatak, Sukoharjo.

Pengurus baru DSKS tersebut akan menjalani masa kerja pada periode 1442-1444 H atau tahun 2021 hingga 2023 masehi.

Berikut sejumlah pengurus terpilih Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) periode 1442 – 1444 H.

Ketua / Dewan Ri’asah Tanfidziah ;
Ust. Syihabuddin Abdul Muis
Ust. Abdul Rochim Ba’asyir (koordinator)
Ust. DR. Hakimuddin Salim, Lc, MA

Lajnah Dakwah : Ust. Ardiansyah
Lajnah Ilmiah ; Ust. DR. Isa Anshory
Lajnah Irsyad ; Ust. Mas’ud Izzul Mujahid
Lajnah Khidmat ; Ust. Ahmad Sigit
Lajnah Muslimat ; Ustzh. Sri Mulyani

Menurut Humas DSKS Endro Sudarsono, dengan adanya kepengurusan baru tersebut, semua pihak bisa memberikan dukungan dan memberika masukan agar kemajuan dakwah di kota Soloraya bisa tercapai.

“Pengurus baru berharap dukungan dari semua pihak untuk memperkuat dakwah dan ukhuwah Islamiah,” terangnya kepada jurnalislam.com pada selasa, (2/3/2021).

Kantongi Izin Covid, Musabaqah Nasional Hafalan Qur’an dan Hadis Siap Digelar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Musabaqah Hafalan Al-Qur’an dan Hadis (MHQH) Pangeran Sulthon bin Abdul Aziz Ali Su’ud  Tingkat Nasional ke-13  siap dilaksanakan di Jakarta,  pada 22-25 Maret 2021. Kepastian ini disampaikan Direktur Penerangan Agama Islam (Penais) Kementerian Agama (Kemenag) Juraidi usai menerima surat rekomendasi dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Alhamdulillah kami baru saja menerima surat rekomendasi dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pemprov DKI Jakarta. Insyaallah  MHQH ke-13 siap dilaksanakan pada 22-25 Maret mendatang,” ungkap Juraidi, Selasa (2/3/2021).

MHQH merupakan gelaran yang dilaksanakan rutin setiap tahun, dan merupakan even kerja sama antara Kedutaan Besar Saudi Arabia dengan Kementerian Agama. Rekomendasi Satgas Penanganan Covid-19, menurut Juraidi, penting untuk diperoleh mengingat untuk pertama kalinya MHQH akan dilaksanakan di tengah pandemi yang masih melanda.

“Keluarnya surat persetujuan dari Ketua Harian Satgas Covid-19 Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani langsung Pak Marullah Matali menjadi bukti keseriusan Panitia MHQH Pangeran Sulthon bin Abdul Aziz Alu Su’ud untuk mengikuti prosedur protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah,” ujar Juraidi yang juga menjabat sebagai Ketua Steering Committee (SC)  MHQH ke-13.

Disebutkan dalam surat rekomendasi Satgas Covid-19 Provinsi DKI Jakarta nomor 134/-1.772 tertanggal 1 Maret 2021, penyedia ruangan, panitia penyelenggara, dan peserta diwajibkan mentaati protokol kesehatan.

“Harus memperhatikan protokol kesehatan yang terdiri dari menjaga jarak, menggunakan masker dengan benar, dan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Protokol ini harus dilaksanakan oleh pengelola ruangan, penyelenggara dan peserta atau tamu undangan,” pungkas Juraidi membacakan isi surat rekomendasi.

Sebelumnya,  pada 18 Januari 2021 yang lalu, Panitia MHQH ke-13 juga telah menerima rekomendasi dari Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Selanjutnya dalam penyelenggaraan nanti, para peserta dan panitia juga akan difasilitasi rapid antigen swab. Ini bagian dari prosedur untuk mencegah penularan covid-19 selama berlangsungnya acara,” ungkap Juraidi.

Pendaftaran MHQH ke-13 Dibuka Sampai 6 Maret

Sementara proses pendaftaran MHQH ke-13 telah dibuka sejak 26 Februari hingga 6 Maret 2021. “Undangan untuk mengikuti musabaqah sudah kami sampaikan kepada lembaga-lembaga yang menaungi para penghafal Qur’an dan hadis yang ada di Indonesia,” jelas Juraidi.

Musabaqah ini akan terbagi dalam lima cabang hafalan Qur’an yakni hafalan Al-Qur’an 10 Juz, 15 Juz, 20 Juz dan 30 Juz (Putera dan Putri), dan satu cabang hafalan hadis dari Kitab Umdatul Ahkam (Kategori Putera).

Berikut rangkaian kegiatan musabaqah yang menargetkan akan diikuti 250 penghafal Al-Qur’an dan Hadis dari seluruh Indonesia:

Pendaftaran: 26 Februari – 6 Maret 2021;
Verifikasi Calon Peserta: 7 – 9 Maret 2021;
Pengumuman Peserta : 10 Maret 2021;
Pelaksanaan Lomba : 22 – 25 Maret 2021.

Menlu Desak Militer Myanmar Bebaskan Tahanan Politik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mendesak militer Myanmar untuk membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. RI mendorong untuk terjalinnya komunikasi di antara pihak terkait di Myanmar.

“Indonesia mendesak agar semua pihak terkait untuk memulai dialog dan komunikasi. Kondisi yang kondusif bagi komunikasi dan dialog harus segera diciptakan, termasuk melepaskan tahanan politik,” ujar Menlu Retno setelah pertemuan khusus para Menlu ASEAN, Selasa (2/3).

Dalam pertemuan dengan para Menlu negara anggota ASEAN dan perwakilan Myanmar, Menlu Retno mengatakan, Indonesia yakin bahwa ASEAN siap untuk memfasilitasi dialog tersebut jika diminta. Retno juga kembali menekankan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan yang seharunya terus dijaga.

“Indonesia menekankan bahwa semua negara anggota ASEAN memiliki kewajiban untuk menjaga situasi ini, dan jika kita gagal mempertahankan situasi ini, maka kita tidak akan dapat mewariskan perdamaian kepada anak dan cucu kita,” kata Retno menegaskan.

Kendati demikian, Indonesia mengatakan bahwa semua pilihan ada di tangan masing-masing negara anggota ASEAN. “Saya juga menyampaikan dan saat ini merupakan waktu yang tepat bagi ASEAN untuk menunjukkan kepada rakyat ASEAN dan dunia makna mekanisme ASEAN, makna dari sentralitas ASEAN,” ujarnya.

Menlu Retno terus mengulang dalam mendesak militer Myanmar untuk menghormati rakyat dan agar menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan. Akses kemanusiaan juga diminta dikedepankan di Myanmar dalam pembebasan tahanan politik.

Sejak awal terjadinya kudeta, Indonesia mulai melobi negara-negara anggota ASEAN juga negara lain untuk membahas isu Myanmar. Hal itu terjadi setelah pertemuan Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin yang meminta Menlu Retno untuk melakukan pendekatan kepada ketua ASEAN dan berkonsultasi dengan semua negara ASEAN mengenai situasi di Myanmar.

Shuttle diplomacy pun telah dilakukan Retno di Bangkok bertemu dengan Wunna Maung Lwin, perwakilan militer Myanmar yang ditunjuk sebagai menlu. Selain berkonsultasi dengan negara-negara ASEAN, Indonesia juga banyak sekali menerima komunikasi dan berkonsultasi dengan para menlu negara lain, antara lain Amerika Serikat (AS), China, India, Jepang, Korea Selatan, Australia, Prancis, dan Selandia Baru serta dengan Sekjen PBB.

Sumber: republika.co.id

Muzakarah Perhajian Bahas Management Haji di Masa Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pandemi Covid-19 masih melanda dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan, per hari ini, pandemi di Indonesia sudah genap setahun sejak kasus pertama diumumkan oleh Pemerintah pada 2 Maret 2020.

Sementara, waktu penyelenggaraan ibadah haji terus mendekat, meski belum ada keputusan apapun dari Arab Saudi. Lantas, jika memang nantinya diselenggarakan, bagaimana penyelenggaraan haji di masa pandemi?

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman Fathurahman mengatakan pihaknya akan kembali menggelar Muzakarah Perhajian. “Muzakarah perhajian tahun ini akan fokus membahas manajemen penyelenggaraan haji di masa pandemi. Muzakarah akan menjadi forum saling berbagi ide dan gagasan terkait tata kelola haji saat pandemi,” terang Oman di Bekasi, Selasa (2/3/2021).

“Muzakarah juga akan memperkuat konten manasik, utamanya dalam konteks pandemi. Manasik yang tidak hanya semata berkenaan dengan masalah ibadah berbasis kitab fiqih, tapi juga hal-hal yang terkait antropologi haji, menyangkut hasil riset terkait prilaku jemaah haji Indonesia dan tantangannya saat pandemi. Termasuk menjadi fokus pembahasan adalah manajemen seleksi jemaah jika ada pembatasan kuota haji,” lanjutnya.

Oman berharap, muzakarah akan menghasilkan rumusan yang berkontribusi terhadap pelaksanaan tugas Kementerian Agama dalam memberikan bimbingan manasik haji kepada jemaah. Hasil muzakarah juga akan menjadi pengayaan pada para pembimbing ibadah haji.

Muzakarah, lanjut Oman, bisa menjadi ajang penyusunan mitigasi penyelenggaraan haji di masa pandemi. Aspek tinjauannya bisa dilihat dari berbagai hal, mulai dari kesehatan, hingga manajemen penyelenggaraan ritual ibadah dan manajemen layanan. “Apa yang kita lakukan diharapkan bisa bermanfaat dalam jangka panjang, utamanya pada aspek penguatan infrastruktur penyelenggaraan haji, materi manasik haji. Kalau bisa, hasilnya dibukukan,” tutur Oman.

Direktur Bina Haji Khoirizi H Dasir mengatakan, muzakarah rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan Maret 2021. Saat ini, pihaknya tengah mematangkan materi dan narasumber. “Sisi ibadah akan menjadi concern agar bisa disiapkan mitigasi lebih awal dalam penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Khoirizi.

“Rencananya Muzakarah akan diikuti 45 peserta, terdiri atas utusan Kemenag, Kemenkes, Komisi VIII DPR, Tim Krisis Manajemen, serta dari Ormas Islam, mulai dari NU, Muhammadiyah, Persis, DDI, dan Al Washliyah,” jelasnya.

“Akan diundang juga unsul IPHI, APHI, BNPB, praktisi haji, Forum KBIH dan KBIHU, serta asosiasi PIHK dan PPIU,” sambungnya.

Kasubdit Bimbingan Ibadah Haji Arsyad Hidayat menambahkan, ada sejumlah tema yang akan dibahas dalam Muzakarah Perhajian 2021. Tema tersebut antara lain: Kebijakan Kemenkes jika haji diselenggarakan di masa pandemi, Perkembangan penyelenggaraan umrah di Saudi selama pandemi, Kebijakan Penerbangan di Masa Pandemi, Penanganan Paspor di Masa Pandemi, Kebijakan Penanganan Covid di Tanah Air, serta Bagaimana Kebijakan Saudi dalam Penyelenggaraan Haji di masa pandemi.