Penulis: Mazaya

Pencabutan Izin Investasi Miras Tak Cukup Secara Lisan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menilai pencabutan aturan secara lisan soal investasi minuman keras (miras) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum cukup.

 

Tokoh yang juga menjabat Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam ini juga meminta presiden memberi penegasan bahwa industri minuman keras tertutup total untuk seluruh bidang usaha investasi.

“Harus ditegaskan bahwa minuman keras adalah bidang usaha yang tertutup untuk investasi. Karena jika tidak ditegaskan akan menimbulkan penafsiran bahwa minum keras akan masuk pada bidang usaha lain yang bisa dimaknai sebagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi,” ujar Hamdan, Rabu (3/3) petang.

Tak hanya itu, Hamdan juga mengingatkan presiden agar memperhatikan distribusi miras eceran yang selama ini masih bisa ditemui. Poin soal perdagangan eceran dan kaki lima untuk miras atau minuman beralkohol memang diatur juga dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Hal tersebut diatur dalam butir 44 dan 45, lampiran III Perpres 21 tahun 2021. Menurutnya, presiden juga perlu menegaskan bahwa tidak hanya investasinya saja yang ditutup namun juga perdagangan ecerannya dilarang.

“Harus ada ketegasan juga untuk bidang usaha perdagangan eceran dan kali lima minuman keras yang tidak ditegaskan oleh presiden pada pernyataan lisannya. Seharusnya dihapus juga butir 44 dan 45 lampiran. Karena kalau tidak dihapus, membuat distribusi minuman keras tumbuh di mana-mana,” ujar Hamdan.

Selain itu, Hamdan juga mendesak pemerintah bergerak cepat untuk segera menerbitkan revisi Perpres 10 tahun 2021 tersebut. Ia memandang, pencabutan lampiran terkait investasi miras perlu diikuti dengan penegasan berupa revisi beleid terkait.

“Presiden tentu harus membuat perubahan perpres 10/2021 yaitu dengan melakukan perubahan pada bagian lampiran yang mencantumkan investasi bidang usaha dengan syarat tertentu khusus investasi minuman keras dihapus yaitu pada butir 31,32, dan 32,” kata Hamdan.

Poin mengenai investasi miras memang tertuang dalam lampiran III perpres butir 31 sampai 33, dengan rincian untuk industri miras mengandung alkohol, industri minuman anggur, dan industri minuman mengandung malt. Untuk ketiga sektor industri itu, investasi bisa dilakukan di Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan untuk menghapus lampiran yang menyebutkan poin pembukaan investasi minuman keras beralkohol di dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. “Saya putuskan, lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ujar Jokowi dalam keterangannya.

Ia menyebutkan, keputusan ini diambil setelah dirinya mempertimbangkan masukan dari para ulama, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, NU, dan tokoh agama lain. Pencabutan poin tentang pembukaan investasi miras, imbuh presiden, juga mempertimbangkan masukan dari provinsi dan daerah.

Polemik tentang pembukaan investasi miras memang semakin deras belakangan. Perpres yang di dalamnya berisi soal aturan turunan beragam investasi ini, termasuk di dalamnya mengatur soal minuman keras, ditanggapi kontra oleh berbagai kalangan.

Sumber: republika.co.id

 

Keluarga Korban Pembunuhan Km 50 Bermubahalah Tanpa Kehadiran Polisi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) menggelar sumpah mubahalahterkait peristiwa 6 laskar FPI tewas ditembak di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek. Momen pembacaan sumpah mubahalah itu tanpa dihadiri pihak dari Polda Metro Jaya.

Pembacaan sumpah mubahalah itu disiarkan langsung lewat akun YouTube Neno Warisman Channel. Semula moderator mempersilakan pihak keluarga, yang diwakilkan oleh Ustaz Syuhada, membacakan sumpah mubahalah tersebut, untuk saling melaknat apabila ada pihak yang salah.

“Pada hari ini siang ini kita dari keluarga yang melakukan mubahalah, sebelum kita mulai kita coba panggil kemungkinan ada dari pihak kepolisian hadir di belakang kita kami persilakan untuk maju ke depan untuk dilakukan acara mubahalah itu. Apabila tidak, maka akan dilakukan mubahalah sepihak,” ujar seorang moderator, seperti disarikan dalam YouTube Neno Warisman Channel seperti dilihat Rabu (3/3/2021).

Namun, sebelum pembacaan sumpah mubahalah itu dimulai, anggota TP3 Abdullah Hehamahua dipersilakan untuk menyampaikan pernyataannya. Termasuk juga Ustaz Ansufri Idrus Sambo. Sejumlah pihak yang hadir dalam pembacaan sumpah mubahalah itu antara lain Amien Rais, Neno Warisman, hingga Marwan Batubara.

Setelah Ustaz Sambo menyampaikan pertanyaannya, sumpah mubahalah itu pun dibacakan.

“Demikian mubahalah tanpa kehadiran dari pihak yang merasa diundang. Silakan kalau ada pihak yang bersebelahan, merasa benar datang pada kami datang ingin bermubahalah kami tunggu,” ujar seorang ustaz yang membacakan sumpah mubahalah.

Setelah pembacaan sumpah mubahalah itu, giliran Amien Rais menyampaikan pernyataan.

“Kita mengharapkan mudah-mudahan kami yakin mereka yang tidak datang, sudah kita undang tapi tidak datang maka permintaan kita pada Allah mudah-mudahan-mudahan Allah memberikan laknat bagi mereka,” ujarnya.

Sumber: detik.com

Menag Minta Umat Disiplin Terapkan Protokol

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi peran aktif berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pengendalian Covid-19 di Tanah Air. Merujuk data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, tren kasus harian pada saat ini sudah mengalami penurunan dibandingkan pada Januari 2021 lalu.

Kasus aktif harian di Indonesia pada Selasa (2/3/2021) tercatat sebanyak 153.074 orang atau sekitar 11,11%, sedang di dunia 18,85%. Angka kesembuhan di Indonesia juga mencapai 1.160.863 orang atau sekitar 86,18%, di atas rata-rata dunia yang masih di angka 78,93%.

Menag menilai, peran serta masyarakat, seperti para tokoh agama, penyuluh agama, organisasi kemasyarakatan dan tenaga pendidikan sangat besar dalam memengaruhi faktor penurunan ini.

Untuk itu, Menag sangat berharap mereka tidak lelah untuk mengajak masyarakat agar mewaspadai virus korona dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjalankan Gerakan Disiplin 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi serta menjauhi kerumunan.

Selain itu, Menag menilai penurunan kasus harian ini tak lepas dari Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah yang mulai berjalan efektif.

“Alhamdulillah, tren kasus harian Covid-19 terus menurun. Ini tidak terlepas dari kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan kepatuhan dalam PPKM serta Gerakan 5M,” ujar Menag Yaqut di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini mengungkapkan, tren kasus harian Covid-19 pada Januari 2021 sempat mengalami peningkatan. Menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas pada Jumat (29/1/2021), Gus Yaqut akhirnya mengeluarkan Instruksi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M). Instruksi yang ditujukan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama baik di pusat hingga kabupaten/kota itu bertujuan untuk mengintensifkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Gus Yaqut juga meminta jajarannya untuk mengajak ormas dan tokoh agama dalam sosialisasi protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan.

Selain menerbitkan instruksi, Menag Yaqut juga beberapa kali menggelar rapat koordinasi dengan jajarannya. Antara lain dengan para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dari 13 provinsi secara daring, awal pekan ini. Hadir juga dalam rapat koordinasi itu adalah Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar, serta para Staf Khusus Menteri Agama.

“Ini bagian dari upaya kita untuk menekan laju paparan Covid-19 dan tentu saja ini bagian dari tugas kemanusiaan kita,” tutur Menag Yaqut.

Instruksi Menag pun langsung ditindaklanjuti secara massif oleh jajarannya sejak awal Februari 2021. Para penyuluh agama di berbagai daerah bergerak bersama tokoh agama untuk melakukan sosialisasi. Secara nasional, total ada 50 ribuan penyuluh agama yang diterjunkan untuk mengedukasi masyarakat secara langsung terkait protokol kesehatan ini.

“Bahkan, saya dengar penyuluh agama di Jakarta blusukan sosialisasi protokol kesehatan 5M,” terangnya.

Proses sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satunya pendekatan budaya berpantun yang dilakukan penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) di Banyuwangi.

 

 

Pemerintah Minta Masyarakat Waspada Mutasi Virus Corona BB117

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah membuat langkah-langkah untuk mencegah penyebaran mutasi virus Corona B117 yang pertama kali terdeteksi di Inggris dan sekarang ada di Indonesia. B117 dinilai mudah menular tetapi tidak menyebabkan bertambah parahnya penyakit.

“Tentunya, penguatan 3M (protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Deteksi dini dengan penguatan testing, peningkatan pelacakan kasus dan isolasi,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, di Jakarta, Rabu (3/3).

Siti Nadia menjelaskan, vaksin yang sekarang digunakan pemerintah masih efektif untuk mencegah penularan mutasi virus itu. Meski pemerintah sedang mempercepat vaksinasi, dia berharap masyarakat juga semakin meningkatkan kewaspadaan.

Menurut Siti Nadia, satu-satunya cara untuk mencegah penularan virus adalah dengan protokol kesehatan “3M plus” menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. “Virus ini lebih cepat menular, tapi tidak menyebabkan bertambah parahnya penyakit,” ujar Nadia.

Epidemiolog Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada dr Riris Andono Ahmad juga mengatakan, masyarakat harus merespons mutase virus corona dengan pengetatan penerapan protokol kesehatan.”Tetap melakukan ‘5M’ dengan konsisten,” ucap Riris.

Adapun, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai, masyarakat harus mengetahui di mana kasus mutasi virus itu ditemukan. “Kan cuma dua kasus. Pemerintah harus memberitahu supaya hati-hati,” kata Tri Yunis.

Menurut dia, pemerintah harus segera mengisolasi warga yang terkena mutasi virus itu, kemudian melakukan kontak tracing terhadap kasus tersebut, semua orang yang sempat berhubungan dengan dua pasien harus diperiksa. Pemeriksaan genetik juga penting, kemudian kalau sudah dianggap menyebar, segera lakukan pembatasan sosial terhadap masyarakat di sekitar itu.

Tri Yunis mengatakan masyarakat tidak perlu panik berlebihan. “Masyarakat jangan terburu-buru panik. Tunggu hasil investigasi kasus oleh pemerintah,” ujar Tri Yunis.

Sumber: republika.co.id

Kemenkes Apresiasi Vaksinasi 500 Pengurus MUI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Masyarakat diminta bersabar untuk proses vaksinasi secara menyeluruh. Hal ini karena stok vaksin menjadi rebutan dunia internasional.

Permintaan ini disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin saat meninjau vaksinasi di Gedung MUI Pusat, Rabu (03/03) pagi.

 

“Vaksin ini menjadi rebutan di seluruh dunia. Banyak negara belum bisa mendapatkan vaksinnya, termasuk beberapa negara maju baru mulai beberapa di Asia. Jadi Indonesia ini bersyukur kita bisa dapat, karena masih menajdi rebutan di seluruh dunia,” ujarnya.

 

Dia menyebutkan persaingan untuk mendapatkan vaksin Covid-19 termasuk berat karena semua negara di dunia membutuhkannya. Beberapa negara maju di Asia bahkan baru mulai melaksanakan vaksinasi perdana beberapa hari ini. Indonesia termasuk cepat dalam melaksanakan vaksinasi dan mendapat kebertuntungan karena mendapatkan jatah vaksin banyak.

 

“Dari total 7,8 miliar populasi manusia di bumi, sebanyak 70 persennya atau sekitar 5,5 miliar jiwa butuh 11 miliar vaksin agar mendapatkan herd immunity, maka proses vaksinasi bertahap dan butuh waktu,” kata dia.

Namun dia memberi harapan bahwa pada bulan Juli nanti sebagian masyarakat akan sudah bisa divaksin.

 

“Memang bertahap ini vaksinasinya, jadi bapak dan ibu mohon bersabar, sampai Juni mungkin 20 persen penduduk yang bisa divaksin, kita berusaha mendapatkan vaksin sebanyak-banyaknya, sisanya pada Juli insya Allah bisa sebagian rakyat divaksin,” ujarnya.

 

Dia menyebutkan agar herd immunity di Indonesia tercapai, dia mengatakan, maka harus ada 70 persen masyarakat usia 18 tahun ke atas  yang divaksin. Dia menargetkan vaksinasi Indonesia untuk setidaknya 181 juta penduduk Indonesia. Hal seperti ini perlu dipahami karena vaksin bukan hanya untuk individu, melainkan untuk kelompok.

 

“Vaksin bukan hanya melindungi kita, melainkan melindungi saudara kita, tetangga kita, seluruh orang Indonesia, karena percuma kalau cuma 50 persen. Vaksin bukan hanya untuk kepentingan individu, melainka ini sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk orang yang lebih lemah, orang-orang tua, comorbid, yang mungkin tidak bisa divaksin, kita bisa bantu melindungi mereka,” katanya.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan terimakasih kepada MUI karena mau menunjukkan kepada masyarakat kemauan divaksin.

“Saya ingin sampaikan terimakasih keapda MUI yang mau menunjukkan, mengajak masyarakat mau divaksin, karena tetap, yang harus divaksin, harus mencapai 70 persen dari populasi kita di atas 18 tahun, kita targetkan 181 juta penduduk kita,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, mengatakan, hari ini MUI melaksanakan vaksinasi perdana untuk jajaran dewan pimpinan harian dan pengurus. Vaksinasi diikuti 500 peserta yang terbagi ke dalam beberapa gelombang. Vaksinasi dilaksanakan di parkiran Gedung MUI Pusat.

“Setelah ini kita akan mensosialisasikan kepada tokoh MUI seluruh indonesia dari 34 provinsi, yang kedua seperti kita ketahui bahwa vaksin adalah ikhtiar memutus rantai Covid-19 yang insya Allah kita berdoa bertawakkal kepada Allah SWT semoga Covid-19 lekas sirna,” paparnya.

Swiss Gelar Referendum Islamofobia Pelarangan Cadar

Redaktur: Mazaya

BERN(Jurnalislam.com) – Rencana referendum tentang cadar di Swiss akan diadakan pada 7 Maret. Tindakan tersebut merupakan reaksi atas Islamofobia yang menjadi masalah dan kian berkembang di Eropa belakangan ini. Islamofobia akan menyebabkan kerugian bagi para Muslim di Eropa.

Partai Rakyat Swiss (SVP) sayap kanan membuat kampanye untuk melarang penutup wajah dikenakan di tempat umum. Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar warga Swiss mendukung pelarangan cadar yang dikenakan beberapa Muslimah.

“Di Swiss tradisi kami adalah menunjukkan wajah Anda. Itu adalah tanda kebebasan dasar kami,” kata anggota Parlemen SVP sekaligus Ketua Komite Referendum, Walter Wobmann.

Wobmann menyebut pemungutan suara itu tidak menentang Islam. Menurut dia, penutup wajah adalah simbol dari Islam politik yang ekstrem dan semakin menonjol di Eropa. Fenomena ini tidak memiliki tempat di Swiss.

Prancis melarang penggunaan kerudung seluruh wajah di depan umum pada 2011. Denmark, Austria, Belanda, dan Bulgaria memiliki larangan penuh atau sebagian untuk mengenakan penutup wajah di depan umum.

Tidak ada seorang pun di Swiss yang mengenakan burqa. Muslim membentuk 5,2 persen dari populasi Swiss yang berjumlah 8,6 juta orang yang sebagian besar berasal dari Turki, Bosnia, dan Kosovo.

Dilansir Daily Sabah, Kamis (4/3), Muslim Swiss mengatakan partai-partai sayap kanan menggunakan pemungutan suara untuk mengumpulkan pendukung menjelekkan Muslim. Bagi mereka, tindakan ini dapat memicu perpecahan yang lebih luas.

Salah seorang Muslimah Swiss, Rifa’at Lenzin (67 tahun), mengatakan, dia sangat menentang larangan niqab. Tindakan tersebut tidak menangani masalah yang tidak ada. Lenzin menyebut Muslim di Swiss telah hidup dengan baik.

“Mengubah konstitusi untuk memberi tahu orang apa yang mereka bisa dan tidak bisa pakai adalah ide yang sangat buruk. Ini Swiss, bukan Arab Saudi,” kata Lenzin.

“Kami Muslim, tapi kami warga Swiss yang tumbuh di sini. Pemungutan suara ini rasialis dan Islamofobia,” ujar dia menambahkan.

Sumber: republika.co.id

MUI Tunggu Salinan Resmi Izin Investasi Miras Dicabut

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan mengapresiasi langkah pencabutan Lampiran Perpres mengenai investasi Miras oleh Presiden Joko Widodo. MUI menunggu salinan tertulis pencabutan Perpres tersebut.

“Kita menunggu salinan keputusannya. (Ini menjadi) kunci edukasi, pengawasan, sehingga tidak menggunakan miras secara sembarangan, karena akan bisa berbahaya untuk generasi kita di masa mendatang, ” ujarnya saat konferensi pers di Gedung MUI Pusat, Selasa (02/03).

Dia menyampaikan, di satu sisi MUI memang mengapresiasi pencabutan tersebut. Namun di sisi lain, MUI terus melakukan aksi yang sifatnya pendampingan atau advokasi, sosialisasi, dan edukasi sehingga dampak penyalahgunaan minol dapat dihindari.

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh selain memuji langkah cepat Jokowi, juga menilai pencabutan ini sebagai momentum mereview peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia secara mendalam.

“MUI menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas keseriusan pemerintah, atas respon cepat dari presiden yang mendengar aspirasi masyarakat, dan juga bersama-sama berkomitmen meneguhkan kemaslahatan bangsa,” ujarnya.

Kiai Niam menyampaikan, sebelum Presiden mencabut lampiran Perpres terkait minol ini, MUI sebelumnya sudah melakukan pendalaman materi. MUI juga menyampaikan kepada pemerintah tentang aspirasi MUI tersebut, termasuk juga kegelisahan mayoritas masyarakat. Sebelumnya, MUI tidak memperoleh informasi terkait dengan konten Perpres ini. Ini kemungkinan karena status Perpres ini yang merupakan peraturan turunan UU Cipta Kerja yang di dalamnya memuat puluhan UU.

“Ini menjadi pembelajaran bagi kita agar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bisa dilakukan dengan pelibatan seluruh stakeholder, kemudian menyelami suasana kebatinan dan norma nilai yang hidup di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dia berharap, pencabutan ini menjadi momentum untuk melakukan review terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Sehingga nantinya tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang ramai ditolak masyarakat. Dia ingin ini menjadi momentum peneguhan komitmen dalam penyusunan regulasi yang lebih memihak kemaslahatan masyarakat.

“Momentum ini juga perlu dimanfaatkan untuk mereview seluruh peraturan perundang-undangan yang menimbulkan potensi destruksi (kerusakan) di tengah masyarakat, termasuk di antaranya adalah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya peredaran, produksi, dan penyalahgunaan miras di tengah masyarakat baik yang tersirat maupun tersurat,” pungkasnya

Saudi: Vaksinasi Syarat Utama Ibadah Haji di Masa Pandemi

Redaktur: Mazaya

IYADH (Jurnalislam.com) — Menteri Kesehatan Arab Saudi sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan vaksinasi bagi semua jamaah yang akan melakukan haji pada tahun ini. Vaksinasi tersebut juga akan mencakup seluruh petugas haji.

“Vaksinasi akan menjadi syarat utama untuk berpartisipasi (ibadah haji),” kata Menteri Kesehatan Arab Saudi Tawfiq al-Rabiah, seperti dilaporkan surat kabar Saudi, Okaz, Selasa (2/3).

Dia tak menjelaskan soal musim haji tahun ini akan terpengaruh oleh peraturan baru tersebut atau tidak. Tahun lalu, Saudi membatasi jumlah jamaah haji, yakni hanya seribu orang. Izin diberikan kepada mereka yang telah tinggal atau sedang berada di negara tersebut.

Dalam memo internal yang dilihat oleh Okaz, Tawfiq al-Rabiah mengatakan, vaksinasi perlu diterapkan kepada semua yang mengambil bagian dalam pelaksanaan haji. Ia juga mengarahkan staf untuk membentuk komite vaksinasi korona bagi jamaah haji sebelum musim haji pada Juli mendatang.

“Pihak berwenang harus mengamankan tenaga yang dibutuhkan untuk mengoperasikan fasilitas kesehatan di Makkah, Madinah, dan titik masuk bagi jamaah,” kata al-Rabiah.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Saudi di Makkah mengatakan kepada media Pakistan, The National, memo internal dari kementerian mengatakan bahwa semua tenaga medis dan relawan yang ingin bekerja selama haji tahun ini juga harus divaksin.

“Anda (petugas kesehatan—Red) harus mempersiapkan sejak dini mengamankan tenaga yang dibutuhkan untuk mengoperasikan fasilitas kesehatan di Makkah dan Madinah, serta pintu masuk jamaah haji untuk musim haji 2021,” tertulis dalam surat edaran tersebut.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Arab Saudi Dr Mohammed al-Abd al-Aly dalam konferensi pers mengatakan, karantina tidak diperlukan jika seseorang melakukan kontak dengan orang lainnya yang telah divaksin.

“Siapa pun yang menerima vaksin dan dinyatakan lulus dalam waktu dua hingga tiga pekan setelah menyelesaikan vaksinasi tidak diharuskan untuk karantina setelah bersentuhan dengan orang yang terinfeksi,” katanya.

Sebelum pandemi Covid-19, Saudi mampu menerima hingga 2 juta jamaah haji. Musim haji tahun lalu, jumlah jamaah turun drastis karena Saudi hanya mengizinkan 10 ribu jamaah. Tahun ini belum ada pemberitahuan berapa banyak jamaah yang akan diizinkan berhaji. Sementara itu, sejak umrah kembali diizinkan pada Oktober 2020, sebanyak 5 juta jamaah telah diterima Saudi.

Sumber: republika.co.id

 

DD Waspada Bersama Camat Sunggal Rencanakan Bangun Rumah Dhuafa dan Sekolah ABK

Redaktur: Mazaya

DELI SERDANG, SUMUT – Dompet Dhuafa Waspada rencanakan program bangun rumah dhuafa dan sekolah untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa (02/03/2021).

 

Melalui pertemuan di kantor Camat Sunggal, keduanya sepakat untuk bersinergi membangun program tersebut. Dari keterangan Ismail selaku Camat Sunggal, mengatakan bahwa program ini dirancang untuk membantu saudara yang membutuhkan. “Program ini sengaja kita rancang sebagai kepedulian kita kepada saudara yang memiliki keterbatasan ekonomi”.

 

Disamping itu, progam lainnya yakni sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga turut dirancang bersama. “Selain program bangun rumah, kami juga menjalankan program sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini diajar oleh para relawan,” lanjut Ismail di sela-sela pertemuannya.

 

Dengan adanya program tersebut, Ismail mengatakan bahwa ingin anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak yang sama untuk mengenyam pendidikan. “Saya ingin mereka mendapat hak pendidikan yang sama, bisa merasakan bagaimana menjalankan pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya dan juga punya masa depan yang baik,” tambah Ismail.

 

Dengan adanya kedua program ini juga, Ismail berharap bahwa akan banyak sinergi dari masyarakat luas untuk membantu sesamanya. “Dengan adanya kedua program itulah kita berharap agar seluruh komponen masyarakat baik dari swasta, aparat pemerintah, dan semua golongan masyarakat untuk sama-sama menyisihkan rezekinya untuk membantu sesama”.

 

Terkait rancangan program ini, Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Waspada sangat mengapresiasi program yang dirancang oleh Camat Sunggal. “Program yang dirancang oleh pak Camat ini sangat luar biasa, sehingga Dompet Dhuafa Waspada merasa terpanggil untuk bisa ikut bersinergi”.

 

Program ini merupakan satu langkah yang baik untuk bersinergi dalam hal kebaikan. “Karena memang sekarang ini sudah saatnya untuk saling bersinergi maka rencana program yang akan dilakukan bersama Camat Sunggal merupakan satu langkah yang positif untuk menebar kebaikan,” lanjut Sulaiman.

 

DD Waspada harap agar kedepan banyak lagi program yang bisa dirancang untuk kaum dhuafa.

 

“Harapannya semoga banyak masyarakat yang tidak punya rumah layak bisa dibantu. Begitu juga anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” tutupnya.

Peduli Gizi, Laznas BMH Tebar 513 Paket Gizi Untuk Santri dan Dhuafa di Jatim

Redaktur: Mazaya

JATIM(Jurnalislam.com)–Hari Gizi Nasional 2021 menjadi momentum utama Baitul Maal Hidayatullah (BMH) untuk berbagi kebaikan demi terwujudnya generasi muda yang sehat melalui pemenuhan gizi santri, dhuafa serta mualaf terlebih lagi kepada mereka yang berhak menerima.

Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur menggelar peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-61 serentak 25 Kota/Kabupaten di Jawa Timur, Sabtu (28/2/21).

“Alhamdulillah, di Hari Gizi Nasional tahun ini, Laznas BMH mengangkat tema ‘Santri Sehat, Bebas Anemia’. Dalam kegiatan ini disampaikan bagaimana hidup yang sehat & bersih harus dibiasakan,” terang Imam Muslim, Ketua Divisi Program & Pemberdayaan BMH Perwakilan Jawa Timur.

“Seluruh paket gizi di salurkan di beberapa lokasi, hal ini karena menghindari berkerumunan jumlah masa, supaya aman dari wabah pandemi.,” imbuhnya.

Dalam acara ini setiap peserta menerima paket makanan bergizi berupa susu, makanan 4 sehat 5 sempurna, vitamin C, dan suplemen paket gizi lainnya.

Total ada 513 paket gizi yang telah didistribusikan BMH Jawa Timur kepada penerima manfaat.