Penulis: Mazaya

Anak Muda Indonesia Gabung Gerakan Global Boikot Israel

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sejumlah anak muda yang terdiri dari para aktivis dan akademisi asal Indonesia meluncurkan gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) terhadap Israel di tanah air, dengan menggabungkan diri dengan BDS global yang sudah ada di berbagai dunia.

Co-Chair Gerakan BDS Israel di Indonesia Gilang Al Ghifari menjelaskan bahwa peluncuran gerakan ini dilatarbelakangi oleh penjajahan Israel terhadap Palestina yang masih terus berlangsung. Apalagi, lanjutnya, berbagai tindakan negara zionis tersebut telah melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM), tanpa tersentuh sanksi internasional.

“Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kami merasa mengemban kewajiban moral dan konstitusional untuk menegaskan hak kemerdekaan segala bangsa dan menghapuskan penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (31/5).

Dimas Muhamad, Co-Chair lainnya, menjelaskan gerakan BDS ini merupakan perlawanan tanpa kekerasan kepada Israel yang dilakukan oleh para aktivis di seluruh dunia sejak tahun 2005. Gerakan ini memiliki tiga pilar utama, yakni boikot akademik, boikot kebudayaan dan boikot ekonomi. Sejumlah tokoh dunia berpengaruh, termasuk dari negara-negara barat, tercatat mengikuti gerakan ini.

Lebih lanjut, Co-Chair lainnya, Lisa Listiana,  mengutarakan bahwa gerakan BDS Movement menargetkan produk yang terafiliasi dengan Israel secara terarah, terukur, dan didasar riset mendalam. “Pendekatan ini berbeda dengan seruan boikot di masa lalu yang dominan didorong emosional-reaksioner, sehingga rentan pasang surut tanpa adanya akuntabilitas dan nafas berkepanjangan,” ujarnya lagi.

Dimas Muhamad sebagai Alumnus Universitas Harvard Amerika Serikat yang aktif dalam gerakan BDS di kampusnya ini menambahkan bahwa walau Indonesia tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Israel, tetapi gerakan ini masih sangat relevan untuk Indonesia. “Ada banyak perusahaan internasional yang terafiliasi dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel yang menjual produknya di Indonesia,” ujarnya lagi.

Oleh karenanya, Dimas berpendapat bahwa upaya ini merupakan langkah yang tepat untuk menekan Israel. Apalagi, akibat masifnya gerakan BDS ini di seluruh dunia telah berhasil memukul perekonomian Israel, dengan terbukti pada sejak 2015 Pemerintah Israel menunjuk suatu Kementerian Urusan Strategis Israel melawan gerakan BDS di seluruh dunia.

“Kami percaya bahwa dengan 270,6 juta penduduk yang dimilikinya, Indonesia memiliki massa demografis yang nyata dalam menekan Israel untuk segera tunduk kepada hukum internasional dan prinsip HAM, serta segera mengakhiri penjajahan di Palestina,” tutur Dimas seraya menambahkan bahwa gerakan akan menggunakan website https://bdsmovement.id/ sebagai platform penyebaran informasi.

Peluncuran gerakan BDS di Indonesia ini dilakukan setelah diskusi online yang diselenggarakan pada Sabtu (29/5). Dalam diskusi tersebut, hadir sejumlah tokoh, yakni Co-Founder BDS Movement asal Palestina Omar Barghouti, Koordinator BDS Movement untuk Asia Pasifik, Cendekiawan Muslim Ulil Abshar Abdalla, serta Ketua MUI Bidang Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim.

Co-Founder BDS Movement Omar Barghouti mengapresiasi langkah sejumlah anak muda di untuk membumikan Gerakan BDS di Indonesia. Ia mengatakan bahwa gerakan ini murni untuk mengakhiri penjajahan bangsa Palestina yang terus berlangsung, dari yang dilakukan oleh Israel saat ini dan penjajahan oleh Inggris sebelumnya.

Walau menolak penjajahan Zionis Israel, Omar menambahkan bahwa BDS Movement memiliki prinsip yang ketat terhadap kebijakan anti-rasisme. Artinya, gerakan ini bukan untuk menyasar etnis, bangsa atau agama tertentu, melainkan fokus kepada entitas yang melakukan penjajahan.

“Yang kami boikot bukan Yahudi sebagai bangsa atau agama, tetapi zionisme Israel serta perusahaan yang terafiliasi yang telah berkontribusi terhadap penjajahan dan kejahatan kemanusiaan kepada bangsa Palestina,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Kasus Aktif Corona Indonesia Naik Lagi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Indonesia mulai merasakan kenaikan kasus Covid-19 akibat meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur panjang Idul Fitri pertengahan Mei lalu. Pemerintah mencatat sebanyak 1,5 juta orang masih mudik Lebaran meski telah dilarang.

Pemerintah memprediksi puncak kenaikan kasus akan terjadi pada pertengahan Juni 2021 dengan lonjakan hingga 50 persen. Pemerintah menyiapkan 7.615 tempat tidur di ruang perawatan intensif (ICU) dan 71.506 tempat tidur isolasi untuk menghadapi lonjakan kasus ini.

Beberapa hari ini, tren kasus Covid-19 telah menunjukkan kenaikan yang nyata. Penambahan kasus harian mengalami peningkatan, begitu pula dengan jumlah kasus aktif.

Jumlah kasus aktif Covid-19 pada Ahad (30/5) ini dilaporkan Satgas Penangangan Covid-19 sebanyak 101.639 orang. Artinya, kasus aktif nasional kembali tembus 100 ribu kasus setelah sempat turun ke 80 ribuan kasus pada pertengahan Mei.

Indonesia hanya bisa mempertahankan penurunan jumlah kasus aktif di bawah 100 ribu orang kurang dari satu bulan, setelah pertama kali turun ke di bawah batas tersebut pada 4 Mei lalu.

Penambahan kasus positif harian juga terjadi cukup signifikan. Rata-rata kasus positif harian pada pekan ini (24-30 Mei) sebanyak 5.831 kasus per hari.

Angka ini jauh di atas rata-rata kasus harian pada pekan sebelumnya (17-24 Mei) sebanyak 5.057 kasus per hari. Pada periode Lebaran (10-16 Mei), kasus harian bahkan sempat turun ke 3.723 kasus per hari.

Dari grafik yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19, kenaikan tren kasus Covid-19 memang nyata terlihat. Pada Ahad (30/5) ini, dilaporkan ada 6.115 kasus baru. Angka kematian juga terus konsisten naik.

Pada Ahad (30 Mei) dilaporkan ada 142 kasus kematian akibat Covid-19. Akumulasi pasien meninggal dengan status positif Covid-19 di Indonesia mencapai 50.404 orang. Laporan kasus kematian di bawah 100 orang terakhir dilaporkan pada 13 Mei lalu.

Sumber: republika.co.id

Kasus Covid Melonjak, Pengelola Apartemen Tingkatkan Tes

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Tren kasus Covid-19 menunjukkan kenaikan yang nyata. Penambahan kasus harian mengalami peningkatan, begitu pula dengan jumlah kasus aktif. Jumlah kasus aktif Covid-19 pada Ahad (30/5) ini dilaporkan sebanyak 101.639 orang.

Artinya, kasus aktif nasional kembali tembus 100 ribu kasus setelah sempat turun ke 80 ribuan kasus pada pertengahan Mei. Indonesia hanya bisa mempertahankan penurunan jumlah kasus aktif di bawah 100 ribu orang kurang dari satu bulan, setelah pertama kali turun ke di bawah batas tersebut pada 4 Mei lalu.

Penambahan kasus positif harian juga terjadi cukup signifikan. Rata-rata kasus positif harian pada pekan ini (24-30 Mei) sebanyak 5.831 kasus per hari. Angka ini jauh di atas rata-rata kasus harian pada pekan sebelumnya (17-24 Mei) sebanyak 5.057 kasus per hari. Pada periode Lebaran (10-16 Mei), kasus harian bahkan sempat turun ke 3.723 kasus per hari.

Dari grafik yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19, kenaikan tren kasus Covid-19 memang nyata terlihat. Pada Ahad (30/5) ini dilaporkan ada 6.115 kasus baru. Angka kematian juga terus konsisten naik.

Pada akhir pekan kemarin dilaporkan ada 142 kasus kematian akibat Covid-19. Akumulasi pasien meninggal dengan status positif Covid-19 di Indonesia mencapai 50.404 orang. Laporan kasus kematian di bawah 100 orang terakhir dilaporkan pada 13 Mei lalu. Kabar baiknya, jumlah pasien sembuh juga terus meningkat meski lajunya tidak secepat penambahan kasus positif harian. Dilaporkan ada 4.024 pasien yang sembuh dari Covid-19 sehingga jumlah keseluruhan pasien sembuh mencapai 1.663.998 orang.

Dari penambahan kasus pada Ahad kemarin, DKI Jakarta kembali menyumbang angka tertinggi, yakni 1.064 kasus baru. Posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan 1.007 kasus. Menyusul kemudian Riau dengan 726 kasus, Jawa Barat dengan 639 kasus, dan Kepulauan Riau dengan 294 kasus baru.

Pengelola Apartemen Gencarkan Tes Covid-19 

Terkait melonjaknya kasus Covid-19, para perusahaan konsultan pengelolaan properti, menggelar tes antigen kepada penghuni yang melakukan aktivitas mudik usai Lebaran tahun ini di apartemen kelolaannya. Hal ini karena terpantau ada beberapa penghuni yang tetap melakukan aktivitas mudik, khususnya di DKI Jakarta.

Berdasarkan data dari situs corona.jakarta.go.id, kasus aktif Covid-19 menunjukkan grafik naik dalam sepekan terakhir pasca- Lebaran 2021. Data hingga 28 Mei 2021, tercatat sebanyak 10.677 kasus aktif di DKI Jakarta, atau terjadi penambahan sebanyak 1.031 kasus aktif jika dibandingkan pada 22 Mei 2021 yaitu 9.646 kasus aktif.

Direktur salah satu pengelola apertemen, Inner City Management (ICM), Krisdiarto Adipranoto mengatakan, pelaksanaan tes antigen massal di apartemen yang dikelolanya merupakan hasil kerja sama dengan pihak kepolisian dan kecamatan setempat. Hal ini juga sebagai antisipasi ICM serta sebagai bentuk komitmen bersama membantu pemerintah menekan angka Covid-19, khususnya di lingkungan hunian vertikal atau apartemen.

“Dengan jumlah penghuni yang padat serta pengunjung yang keluar-masuk, apartemen bisa menjadi salah satu potensi klaster Covid-19 tertinggi. Oleh karena itu, peranan ICM dinilai sangat penting untuk mengambil tindakan dalam rangka pencegahan, terutama setelah masa mudik lebaran ini,” kata Krisdiarto dalam keterangannya Ahad (30/5).

Krisdiarto menambahkan, kegiatan ini juga sebagai upaya layanan dari pengelolaan profesional ICM untuk menciptakan hunian yang aman dan nyaman untuk ditempati oleh seluruh penghuni. Saat ini, ICM mengelola sekitar 40 siteapartemen di seluruh Indonesia, yang sebagian besarnya ada di DKI Jakarta.

Adapun apartemen-apartemen kelolaan yang sudah melaksanakan tes antigen bagi penghuni, di antaranya Apartemen Kalibata City, Apartemen Gading Mediterania Residences, dan Apartemen Gading Nias Residences.

General Manager Apartemen Kalibata City Ishak Lopung menjelaskan, pihaknya telah melakukan tes antigen kepada penghuni pada Jumat, 28 Mei 2021. Ishak menjelaskan, pihaknya bersama Polsek Pancoran menyiapkan kurang lebih 150 alat tes antigen yang dapat digunakan secara gratis oleh penghuni dan pengunjung mal.

“Kegiatan tersebut diikuti secara kooperatif oleh para penghuni dan juga ada yang langsung door to door. Kami bersyukur hasilnya semua nonreaktif. Mereka juga antusias dan merasa terbantu dengan adanya tes antigen ini untuk memutus penyebaran Covid-19,” kata Ishak.

Selain itu, ICM juga mengimbau kepada site-site yang menemukan penghuni dengan hasil reaktif untuk segera melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan pengelola. Hal ini tentu untuk menjaga keamanan juga kenyamanan penghuni lain dalam hunian bersama ini.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak puskemas untuk ditindak lanjut. Kami berharap program ini dapat memutus penyebaran Covid-19 dan mencegah munculnya klaster mengingat Kalibata City merupakan salah satu apartemen terpadat di DKI Jakarta,” tutur Ishak.

Sementara di Kota Cirebon, pemda setempat semakin giat menegur warga yang tak taat prokes. Bila ada tempat usaha abai bahkan mendapat peringatan tertulis bahwa pandemi masih berlangsung.

Ditemukannya salah satu tempat usaha yang melanggar prokes itu terungkap saat dilakukannya patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), Sabtu (30/5) malam. Patroli dilakukan bersama Satpol-PP Provinsi Jawa Barat, Polres Cirebon Kota, Kodim 0614 Kota Cirebon, wakil wali kota, dan unsur Forkompinda lainnya.

Dalam patroli KRYD itu, petugas mendatangi tempat-tempat yang diduga menjadi titik berkerumun. Yakni, di sebuah kedai kopi di Jalan Tentara Pelajar, dua kafe di Jalan Cipto Mangunkusumo, dan shelter pedagang kaki lima (PKL) Kawasan Stadion Bima.

Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati, menyatakan, Kota Cirebon saat ini masuk dalam zona risiko tinggi atau zona merah Covid-19. Dia menilai, pengetatan protokol kesehatan menjadi jalan satu-satunya cara agar kondisi itu tidak bertahan lama.

‘’Mudah-mudahan pada pekan depan, zona Kota Cirebon sudah berubah lebih baik, bukan lagi zona merah,’’ kata Eti menandaskan.

Sumber: republika.co.id

Masyumi: 75 Tahun Merdeka Program Pendidikan Nasional Lahirkan Krisis Korupsi

Redaktur: Mazaya

SIDOARJO(Jurnalislam.com)– Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, Abdullah Hehamahua, menyatakan 75 tahun Indonesia merdeka program pendidikan nasional lahirkan berbagai krisis, hal tersebut ia sampaikan dalam acara silaturahmi DPW dan DPD partai Masyumi se Jawa Timur di Hotel Luminor, jl. Pahlawan, kabupaten Sidoarjo. (30/05/2021)

“Saya ingin kemukakan 4 hal masalah yang serius terkait program pendidikan nasional kita, yang pertama terjadi krisis korupsi, kedua terjadi krisis narkoba, ketiga terjadi krisis keluarga dan yang keempat terjadi krisis penegakan hukum,” terangnya.

Lebih lanjut menurutnya bukti terjadi krisis korupsi adalah data para koruptor rata-rata berpendidikan tinggi,

“1200 orang yang ditangkap KPK dari 2004 hingga hari ini 86% mereka adalah sarjana, ada S1, S2, S3, ada guru besar profesor. Dan data dari KPK mayoritas kelulusan dari S2,” ungkapnya.

“Berarti secara statistik pendidikan nasional kita melahirkan koruptor,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti dari satu juta tamatan sekolah dasar di Indonesia hanya 46 orang saja yang mampu melanjutkan kejenjang perguruan tinggi.

Kontributor: Bahri

Kemenag Canangkan Program Revitalisasi KUA

Redaktur: Mazaya

BANJARNEGARA(Jurnalislam.com) —  Menteri Agama mencanangkan program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) 2021. Program yang akan menyasar 100 KUA di tahun ini, dimulai dengan Pencanangan Enam KUA Model oleh Menag, di Banjarnegara, Jawa Tengah pada Sabtu, 29 Mei 2021.

Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin menjelaskan, program ini merupakan upaya Kementerian Agama untuk mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat guna meningkatkan kualitas umat beragama.

Ia menyampaikan terdapat empat tujuan strategis dari revitalisasi KUA. “Tujuan strategis pertama yaitu, untuk meningkatkan kualitas umat beragama, tujuan kedua untuk memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan,” kata Kamaruddin dalam sambutannya pada acara Pencanangan Revitalisasi KUA yang berpusat di Banjarnegara, Jawa Tengah, Sabtu (29/5/2021) malam.

Tujuan strategis ketiga, lanjut Kamaruddin, untuk memperkuat program dan layanan keagamaan. Dan tujuan strategis keempat, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.

Kamaruddin menambahkan, revitalisasi KUA meliputi rehab fisik di setiap KUA model. Rehab fisik tersebut dilakukan seperti perubahan _layout front office_, _layout_ balai nikah dan ruang konsultasi.

“Revitalisasi ini juga meliputi penyempurnaan standar pelayanan publik pada KUA Kecamatan, transformasi digital dan penguatan program _capacity building_ terhadap petugas-petugas di KUA model seperti penghulu dan penyuluh,” ujarnya.

Kamaruddin melanjutkan, untuk program penguatan kompetensi petugas di KUA, Ditjen Bimas Islam telah melakukan sejumlah bimbingan teknis (bimtek), seperti bimtek jejaring lokal, bimtek moderasi beragama berbasis keluarga.

“Kemudian bimtek layanan prima, bimtek revitalisasi KUA melalui program dan layanan bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah tahun 2021, bimtek administrasi dan pengamanan aset wakaf dan terakhir bimtek standar penyuluh agama Islam dukungan revitalisasi KUA,” tandas Kamaruddin.

Adapun enam KUA model yang diresmikan secara langsung oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yaitu: KUA Banjarnegara, KUA Sidoarjo, KUA Ciawi Gebang, KUA Biringkanaya, KUA Gunung Sugih, dan KUA Sewon.

 

 

Himpun Dana hingga Rp 23 Miliar, Ini Alokasi Muhammadiyah untuk Palestina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sebagai lembaga pengelola dana umat yang terakreditasi A dan memenangkan berbagai penghargaan nasional terkait good governance, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (Lazismu) PP Muhammadiyah berupaya menyalurkan dana umat secara tepat, transparan dan amanah.

Termasuk dalam sikap aktif mendukung Palestina, Lazismu dalam bingkai Muhammadiyah Aid berupaya menyalurkan dana umat secara strategis.

Muhammadiyah Aid sendiri adalah sebuah badan di Muhammadiyah yang menghimpun seluruh komponen Persyarikatan dalam keterlibatan penanganan bencana kemanusiaan di dalam dan luar negeri.

Dalam forum Syawalan Bersama Palestina TabligMu TV, Sabtu (29/5) Program Koordinator Muhammadiyah Aid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Wachid Ridwan menyampaikan bahwa Muhammadiyah berperan aktif terhadap Palestina sejak puluhan tahun lalu.

Dana umat yang dipercayakan kepada Muhammadiyah, menurutnya dikelola dalam tiga bentuk: advokasi masalah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Pada program Jangka pendek, bantuan dikonversi dalam kebutuhan fase humanitarian seperti berupa obat-obatan, makanan, dan selainnya. Lazismu setiap tahun juga memberikan bantuan berupa makanan kaleng dari olahan daging kurban.

Program jangka menengah adalah pemberian beasiswa penuh S1, S2, dan S3 kepada generasi muda Palestina baik di Universitas Islam Gaza ataupun di universitas milik Muhammadiyah seperti yang dilakukan UM Purwokerto.

Tak hanya beasiswa, Muhammadiyah juga telah mendirikan sekolah bagi para pengungsi Palestina di Beirut Lebanon pada 2020. Program lain seperti pemberikan Kaki Palsu bagi korban perang dan pelayanan rutin kesehatan juga dilakukan.

“Jadi bapak itu tidak perlu khawatir. Donasi bapak ibu sekalian yaitu zakat mal, zakat, infak, sedekah dan apapun yang bapak ibu berikan Insyaallah Allah mencatatnya dan mereka akan terbantu,” tutur Wachid.

Program terakhir yang diupayakan Muhammadiyah Aid adalah program jangka panjang yakni mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi.

Dalam konteks ini, Wachid menuturkan bahwa Muhammadiyah tidak cukup mengutuk Israel, tapi juga perlu mengupayakan solusi yang paling rasional yakni mempelopori konvensi maupun dokumen perjanjian seperti yang telah dilakukan Saudi melalui The Arab Peace Initiative (2002) ataupun Amerika melalui The Abraham Accords (2020).

“Mestinya saya berharap itu Indonesia yang bisa mempunyai inisiatif ini. Inilah inisiatif yang menurut saya masuk logika dan Insyaallah Muhammadiyah juga bisa berperan di sini dalam rangka mensupport secara politik,” jelas Ridwan.

Sampai Sabtu (29/5) Donasi Palestina tercatat telah menembus Rp23 Milyar. Menurut Wachid, bantuan tersebut tidak hanya dari umat muslim, tapi juga dari umat non-muslim di Indonesia.

“Saya sudah mengontak partner kita yang ada di Gaza dan Insyaallah kalau memang allah mengizinkan, saya sendiri bersama dua teman lainnya, kita melalui Mesir masuk ke Gaza untuk bisa menyalurkan ambulan. Jadi Insyaallah donasi bapak kita pegang amanah itu dan pasti akan sampai kepada mereka. Pasti akan sampai kepada mereka,” tegas Wachid Ridwan.

 

Pemerintah Didorong Gunakan Energi Terbarukan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Muhammad Sukron mengapresiasi upaya pemerintah menghentikan secara bertahap operasionalisasi pembangkit listrik batu bara dengan EBT (energi baru terbarukan).

Melalui pernyataan yang dikirimkan pada Jumat (28/5), Sukron menganggap sudah seharusnya Indonesia sebagai negara dengan sebaran merata potensi energi terbarukan untuk berhenti menggunakan sumber energi seperti fosil.

“Batu bara merupakan salah satu sumber energi fosil yang keberadaannya mutlak akan habis. Selain akan habis, energi yang bersumber dari fosil juga memiliki residu yang berbahaya dan merusak lingkungan. Sementara, sebaliknya energi baru terbarukan di Indonesia potensinya luar biar biasa besar dan ramah lingkungan,” tulis Sukron.

Karena itu, Sukron mengungkapkan bahwa Pemuda Muhammadiyah mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi EBT lokal setiap daerah yang berbeda.

“Salah satu contoh di NTT, tentu sumber EBT-nya berbeda dengan di Malang Jawa Timur. Di NTT lebih pada pemanfaatan sumber energi matahari langsung atau yang kita kenal dengan PLTS,” jelasnya.

Di Malang yang daerah pegunungan, aliran sungai yang sustainable sehingga potensi EBT-nya adalah PLTMH. Daerah lain yang bukan pegunungan, tentu memiliki EBT yang berbeda.

Proses alih operasionalisasi pembangkit listrik yang bersumber dari batu bara dan menggantikannya dengan EBT memang tidak mudah. Target bauran energi nasional 23 persen dari EBT di tahun 2025, baru tercapai tidak lebih dari 14,1 persen.

“Masih sangat jauh, tapi tetap saja pemerintah harus memiliki political will dalam rangka membangun kemandirian energi bangsa kita dan menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan,” tutup Sukron.

 

Firli Disebut Selundupkan TWK Jadi Syarat Alih Fungsi Pegawai KPK

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Ketua Firli Bahuri diduga adalah pihak yang memasukan Tes Wawasan Kebangsaan menjadi syarat alih status pegawai. Pasal mengenai TWK dimasukkan di akhir pembahasan, tanpa melibatkan pegawai lainnya.

“Tanggal 27 Januari melalui nota dinas, klausul TWK ini masuk ke Peraturan Komisi,” kata Putri dalam diskusi Mengurai Kontroversi TWK di Youtube Indonesia Corruption Watch, Ahad, 30 Mei 2021.

Putri mengatakan awalnya pembahasan draf mengenai peraturan komisi yang mengatur alih status TWK mulai dibahas sejak 27 dan 28 Agustus 2020. Rapat pembahasan dilanjutkan pada September, awal November dan 5 Januari 2021. Pembahasan dilakukan antara pegawai KPK dengan pakar hukum tata negara, hingga pihak kejaksaan. Menurut Putri, rangkaian rapat tersebut, di antaranya membahas mengenai penyetaraan golongan setelah pegawai menjadi ASN. “Tidak ada pembahasan TWK,” ujar dia.

Putri bercerita usul mengenai TWK baru muncul pada rapat 25 Januari 2021 atau hanya dua hari sebelum Peraturan Komisi disahkan. “Diduga kuat tanggal 25 Januari ini keluar usulan dari Bapak Ketua KPK Firli Bahuri,” kata dia.

Selanjutnya, pada 26 Januari 2021, Putri mengatakan Firli Bahuri diduga pergi sendiri ke kementerian terkait untuk memastikan bahwa TWK masuk ke dalam Perkom yang akan disahkan. Dia menganggap itu aneh, sebab biasanya untuk pengesahan peraturan komisi hanya dihadiri oleh pejabat struktural.

“Biasanya proses pemasukan ini dilakukan jajaran teknis, tapi Bapak Komisaris Jenderal Firli Bahuri memilih pergi sendiri untuk memastikan klausul tentang TWK itu bisa masuk,” kata dia. Keesokan harinya, atau pada 27 Januari 2021, Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 diteken. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa pegawai yang ingin menjadi ASN harus mengikuti TWK yang dilakukan antara KPK dengan Badan Kepegawaian Negara.

 

Sumber: tempo.co

Pegawai Lulus TWK: Jika Novel dkk Dipecat, KPK Lumpuh

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)), Muadz Fahmi menentang keputusan pimpinan lembaga antikorupsi memberhentikan 51 pegawai karena tak lulus Tes Wawasan Kebangsaa (TWK) terkait alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Awalnya, ada 75 pegawai yang dianggap tak memenuhi syarat untuk beralih sebagai abdi negara.

Setelah ada rapat bersama pimpinan KPK dengan BKN dan kementerian/lembaga terkait, diputuskan 24 orang masih bisa dibina,  sementara 51 lainnya tak bisa bergabung lagi dengan KPK.

“Kami pegawai yang memenuhi syarat sebenarnya tidak setuju, tidak sepakat dengan hal itu, tidak mau rekan-rekan kami kemudian dikeluarkan dipecat begitu saja, karena ini tidak benar,” kata Muadz Sabtu (29/5).

Muadz meyakini KPK bisa lumpuh apabila puluhan pegawai, termasuk Novel Baswedan, benar-benar dipecat. Ia dan rekan-rekannya yang dinyatakan memenuhi syarat menjadi ASN pun menuntut penundaan pelantikan pada 1 Juni.

“Seharusnya semua masuk, apalagi yang 75 nama ini, seumpama benar-benar dikeluarkan saya yakin KPK lumpuh,” ujarnya.

“Karena KPK ini mesin kan, pimpinan hanya sopirnya saja yang mengarahkan, tapi yang 75 ini (komponennya), banyak komponen-komponen dalam mesin tersebut, yang di mana kalau diambil komponennya, saya yakin mesinnya enggak jalan. Tidak akan sama seperti dulu lagi,” kata Muadz.

Muadz salah satu penyidik yang dinyatakan lulus TWK untuk beralih menjadi ASN. Ia mengikuti tes tertulis dan wawancara seperti halnya 75 pegawai KPK yang dinyatakan gagal tes tersebut.

Sumber: cnnindonesia

Pegawai KPK Lulus TWK Surati Jokowi Minta Batalkan Hasil Tes

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang lolos Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK) menyurati Presiden Joko Widodo.

 

Mereka meminta agar Presiden membatalkan hasil TWK yang membuat 75 sejawatnya terancam dipecat.

 

“Membatalkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang menimbulkan polemik berkepanjangan sampai dengan saat ini,” isi surat itu, Ahad, 30 Mei 2021. Diklaim pula bahwa surat tersebut didukung oleh 563 pegawai per 30 Mei 2021 pukul 13.40 WIB.

Para pegawai itu memohon kepada Presiden selaku pemimpin tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus pemegang kekuasaan dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Para pegawai juga meminta Presiden Jokowi memerintahkan seluruh pegawai KPK beralih status menjadi ASN seperti amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi, serta arahan presiden.

Mereka juga meminta agar Presiden memerintahkan penundaan pelantikan para pegawai sebagai ASN yang rencananya dilakukan pada 1 Juni 2021. Penundaan diminta dilakukan sampai permasalahan yang muncul dalam proses peralihan tersebut diselesaikan.

Dalam surat itu, para pegawai menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah menegaskan proses peralihan status pegawai tidak boleh merugikan pegawai KPK.

Mereka mengatakan telah berupaya menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan kepada pimpinan KPK tentang peralihan status menjadi ASN. Namun, masukan itu justru direspons dengan terbitnya surat tertanggal 27 Mei 2021 tentang pelaksanaan pelantikan pegawai KPK sebagai ASN pada 1 Juni 2021.

“Kami berpendapat rencana pelantikan tanggal 1 Juni 2021 merugikan pegawai KPK, tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi,” seperti dikutip dari surat.

Pegawai yang lolos TWK itu mengatakan telah memohon untuk menunda proses pelantikan dalam dialog pada 28 Mei 2021. Namun, dialog itu malah berujung ancaman halus bahwa status ASN pegawai akan dibatalkan bila tidak hadir dalam acara pelantikan 1 Juni 2021.

Sumber: tempo.co