Penulis: Mazaya

MAN 1 Banda Aceh Sabet 27 Medali Olimpiade Sains Nasional 2021

Redaktur: Mazaya

ACEH(Jurnalislam.com)— Madrasah kembali unjuk prestasi di ajang Olimpiade Sains Indonesia (OSI) tingkat Nasional 2021. Total 27 medali OSI berhasil dibawa pulang siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banda Aceh, terdiri atas 1 Emas, 8 Perak (dua di antaranya kategori guru), dan 18 Perunggu.

Capaian ini diapresiasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama RI, Muhammad Ali Ramdhani. Menurutnya, selain unggul dalam pemahaman keagamaan, prestasi ini menjadi bukti madrasah tidak kalah dalam prestasi akademik.

“Ini prestasi yang sangat membanggakan, madrasah semakin menunjukkan prestasinya di kancah nasional,” ujar Ramdhani, Rabu (9/6/2021).

OSI tingkat Nasional tahun ini berlangsung secara daring, 29-30 Mei 2021. Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Ditjen Pendis, Moh. Ishom menuturkan, tantangan pemerintah dalam meningkatkan literasi siswa madrasah mulai terpecahkan dengan meningkatnya kualitas sumber daya yang dihasilkan madrasah melalui berbagai prestasi salah satunya teruji dalam ajang OSI 2021.

“Peningkatan kualitas literasi siswa madrasah teruji dengan pencapaian mereka pada prestasi akademik yang diraih,” tutur Ishom.

Ishom menambahkan, memberikan peluang dan pembiasaan serta motivasi terhadap siswa dalam ajang perlombaan mampu mengasah kemampuan literasi, salah satunya literasi sains.

Prestasi ini diperoleh melalui usaha keras 85 siswa berprestasi yang mewakili Tim dari MAN 1 Banda Aceh. Tim ini menjadi peserta terbanyak ke 2 tingkat SMA/MA dan terbanyak pertama dari madrasah di Indonesia.

Saudi Siapkan 6000 Ventilator Protabel

Redaktur: Mazaya

JEDDAH(Jurnalislam.com) – Arab Saudi telah meluncurkan ventilator pertama yang diproduksi untuk membantu rumah sakit yang merawat pasien Covid-19. Ventilator portabel Puritan Bennett (PB) 560 dibuat oleh Rowad Technology yang berbasis di Riyadh. Perusahaan ini bertujuan untuk membuat sekitar 6.000 perangkat per tahun.

Sementara PB 560 yang orisinal dirancang dan dibuat oleh perusahaan teknologi medis Amerika-Irlandia Medtronic. Saat pandemi meningkat pada Maret 2020, seluruh dunia kekurangan ventilator. Ini menyebabkan Medtronic mengambil langkah yang tidak biasa. Yakni membagikan spesifikasi desain dan kode perangkat lunak untuk perangkat agar perusahaan lain di seluruh dunia dapat memproduksi versi mereka sendiri.

Menteri Perindustrian dan Sumber Daya Mineral, Bandar Alkhorayef, mengatakan perangkat itu memenuhi spesifikasi internasional dan telah diproduksi dengan bangga di Arab Saudi.

“Langkah penting ini datang pada saat dunia menghadapi tantangan besar karena dampak berkelanjutan dari pandemi virus korona. Terutama pada rantai pasokan harian dan pasokan dasar, di bidang perawatan kesehatan,” kata Alkhorayef, dilansir Arab News, Kamis (10/6).

Menteri Kesehatan, Tawfiq Al-Rabiah, mengatakan pembuatan ventilator akan berkontribusi dalam memerangi pandemi karena kebutuhan konstan untuk perangkat di rumah sakit. Industri teknologi medis kata dia adalah salah satu yang paling maju. Saat ini, kementerian kesehatan bekerja sama dengan perusahaan nasional untuk melokalisasi produk perangkat medis.

Pusat Pengembangan Industri Nasional mengatakan Rowad Technology telah memperoleh persetujuan dari Food and Drug Authority untuk memproduksi PB 560. Sembilan perusahaan mengajukan purwarupa tapi Rowad diberi izin untuk melanjutkan. Sekitar 50 karyawan akan mengerjakan proyek tersebut.

“Perjanjian ini menunjukkan sejauh mana kepercayaan global di pasar Saudi,” kata pusat itu. PB 560 padat dan ringan sehingga ideal untuk dipindahkan di antara pusat perawatan kesehatan dan digunakan di rumah. n Meiliza Laveda.

sumber: ihram.co.id

PBB Prihatin Memburuknya Kondisi 13,4 Juta Pengungsi Suriah

Redaktur: Mazaya

SURIAH(Jurnalislam.com) — PBB sangat prihatin dengan memburuknya kondisi kemanusiaan yang dihadapi oleh 13,4 juta pengungsi dalam negeri Suriah. Beberapa warga Suriah yang paling rentan adalah mereka yang berada di barat laut yang saat ini menampung 3,4 juta orang.

“Lebih dari 90 persen dari mereka dalam keadaan ekstrem. Mereka adalah 2,7 juta pria, wanita, dan anak-anak yang terlantar secara internal. Sebagian besar pengungsi tinggal di lebih dari 1.000 kamp dan permukiman informal di perbatasan Suriah-Turki,” kata Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stéphane Dujarric dalam sebuah jumpa pers.

Dikutip MEMO, Rabu (9/6), akses layanan PBB hanya dapat diperoleh melalui operasi lintas batas resmi Dewan Keamanan PBB. Penyeberangan Bab Al-Hawa tetap menjadi titik masuk terakhir PBB untuk mendapatkan bantuan.

Dujarric menjelaskan bantuan yang dikirim oleh tim PBB dari Turki ke barat laut Suriah menjangkau 2,4 juta warga Suriah setiap bulan dengan sekitar 1.000 truk bantuan melintasi perbatasan. “Total 979 truk melintas di bulan Mei saja,” ujar dia.

Dia menekankan Bab Al-Hawa adalah garis hidup terakhir yang mencegah bencana kemanusiaan bagi jutaan orang di Suriah. Tidak ada alternatif ain yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi bencana kemanusiaan.

“Inilah sebabnya Sekretaris Jenderal mengatakan respons lintas batas skala besar selama 12 bulan tambahan tetap penting untuk menyelamatkan nyawa,” kata dia.

Suriah dilanda perang saudara sejak awal 2011 ketika rezim Assad menindak pengunjuk rasa pro-demokrasi. Setengah juta orang telah tewas dan lebih dari 13 juta mengungsi.

 

Sumber: ihram.co.id

Pasal-pasal RUU KUHP Dinilai Sangat Mengkhawatirkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, menyebut setidaknya terdapat empat pasal sangat mengkhawatirkan dalam RUU KUHP. Keempat pasal tersebut yaitu pasal 218, 219 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden, dan pasal 353, 354 tentang Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.

“Empat pasal ini bernafas pada satu hal, ancaman pidana bagi siapapun yang menyebabkan harkat, martabat dan menghina presiden, wakil presiden, lembaga negara dan kekuasaan umum,” kata Ray dalam keterangannya, Kamis (10/6).

Ray memaparkan, terdapat persoalan serius dan substantif dalam empat pasal tersebut. Pertama, ia melihat tak ada penjelasan yang kuat tentang apa yang dimaksud dengan kehormatan, harkat dan martabat presiden/wakil presiden.

“Dalam pasal yang kabur seperti ini justru akan berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan,” ucapnya.

Kedua, Pasal 218  juga berpotensi tumpang tindih dengan pasal 353. Menurutnya, tidak jelas beda antara penghinaan dalam pasal 353 ini dengan penyerangan atas harkat martabat presiden/wakil presiden dalam pasal 218 di atas.

“Apakah penghinaan masuk atau tidak dalam definisi penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden. Tak jelas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pasal 353 tidak hanya berhubungan dengan lembaga kepresidenan, tapi juga lembaga negara secara umum. Jika merujuk terhadap pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang memuat frasa ‘memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar’ maka dapat disebut lembaga negara itu yaitu MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,  Komisi Yudisial, Kepresidenan.

Menurut Ray makna lembaga negara dinilai terlalu luas. Frasa ‘kekuasaan umum’ lebih meluaskan makna lembaga negara.

“Jika kekuasaan adalah pelaksana aturan, maka kepala desa sampai presiden masuk di dalamnya. Betapa dahsyat jangkauan pasal ini. Artinya hampir seluruh jabatan kekuasaan dan lembaga negara dibentengi dengan pasal ini dari apa yang disebut sebagai penghinaan,” terangnya.

Karena itu Ray melihat, LIMA Indonesia menyatakan empat pasal di atas (beserta pasal ikutannya) harus ditolak karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ia berpandangan, membuat kategori warga negara dengan lembaga negara yang berbeda derajat, harkat dan martabatnya tidak sesuai dengan sila ke 4 pancasila.

“Selain itu, dua pasal dimaksud juga tumpang tindih, membuat cakupan yang terlalu luas, serta definisi yang kabur,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

Indonesia – Saudi Jajaki Kerjasama Bidang Digital

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate bertemu Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi untuk menindaklanjuti kerja sama digital.

“Kerja sama bilateral yang dibicarakan berkaitan dengan bagaimana kerja sama antara Kerajaan Saudi dan Indonesia di bidang digital ekonomi yang sudah dirintis dari awal dan bagaimana ini untuk diteruskan agar menjadi lebih konkret,” kata Johnny, dalam keterangan pers, dikutip Kamis (10/6).

Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Menteri, Kompleks Widya Chandra, Rabu (9/6).Pembahasan tentang Digital Collaboration Organization dan kerja sama ekonomi digital dengan Arab Saudi merupakan tindak lanjut dari pertemuan G-20 di Davos, Swiss, tahun lalu.

Pada pertemuan tersebut, Johnny menyampaikan bahwa fokus Indonesia saat ini tertuju pada penyelesaian pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kominfo juga pernah mengirim surat kepada Menteri Telekomunikasi Kerajaan Arab Saudi pada November tahun lalu.

Sumber:ihram.co.id

Kemenkes: Indonesia Hadapi Ledakan Kasus Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Oscar Prima mengatakan, penguatan 3T (tes, telusur, dan tindakan) dan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan) serta vaksinasi menjadi upaya untuk menanggulangi Covid-19, termasuk lonjakan kasus.

“Apa pun yang terjadi, kita menghadapi ledakan (kasus Covid-19). Ke depan, yang tidak henti-henti harus kita kuatkan, terutama kampanye 3M, kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat masih harus kita lakukan. Di sisi lain, pemerintah terus melakukan upaya penguatan testing, tracing, dan treatment,” kata Oscar dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertemakan “Alarm Bahaya Ledakan Gelombang Baru dan Antisipasinya” di Jakarta, Rabu (9/6).

Oscar menuturkan, strategi penanggulangan Covid-19 harus dilakukan dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan perannya masing-masing. Pemerintah berperan dan berkomitmen terus melakukan upaya peningkatan 3T (testing, treating, tracing) atau tes, telusur, dan tindakan serta vaksinasi.

Sementara, masyarakat berperan penting untuk melakukan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan serta mendukung vaksinasi. “Dua sisi (pemerintah dan masyarakat) ini harus saling sinergi dan menguatkan,” tuturnya.

Oscar menuturkan, usai libur panjang, seperti Lebaran, biasanya terjadi peningkatan kasus Covid-19 dan akan mencapai puncaknya sekitar lima sampai tujuh pekan mendatang. “Jadi, kemungkinan kenaikan kasus itu diperkirakan dan sampai puncaknya nanti di tengah dan pada akhir Juni. Sekarang tren lagi naik,” tuturnya.

Untuk itu, protokol kesehatan harus dilakukan dengan disiplin dan penanganan pandemi Covid-19 harus diperkuat, termasuk kesiapan sumber daya manusia, alat, obat, dan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Dalam menghadapi Covid-19, perlu penguatan dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada tingkat keluarga, perkantoran, pesantren, tempat wisata, pasar, dan sebagainya.

Kegiatan keagamaan dan sosial di masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah juga memperkuat kegiatan surveilans genomik untuk mendeteksi strain baru virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Sumber: republika.co.id

Menag Minta Maaf, Tahun Depan Ingin Bahas Haji Lebih Awal dengan Saudi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pemerintah kembali memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah haji 1442 H/2021 M. Menag Yaqut Cholil Qoumas berharap pandemi segera selesai dan tahun depan haji bisa diselenggarakan dalam kondisi lebih baik.

“Semoga tahun depan pandemi sudah teratasi. Kami akan sesegera mungkin membahas persiapan haji 2022 dengan Arab Saudi,” ujar Menag di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Menurut Menag, tahun ini sebenarnya pemerintah telah melakukan persiapan dini untuk penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan, Keputusan Menteri Agama yang diterbitkan Gus Yaqut setelah dilantik Presiden Jokowi adalah pembentukan tim manajemen krisis penyelenggaraan ibadah haji. Tugasnya, melakukan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan haji. Beragam skenario dan persiapan sudah dilakukan.

Namun, pandemi global masih mengancam. Saudi juga belum mengeluarkan informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji, bahkan hingga hari ini, 29 Syawal 1442 H.

“Kebijakan pembatalan, karena pemerintah mengedepankan keselamatan jiwa jemaah. Dalam kondisi pandemi, keselamatan dan keamanan ibadah menjadi hal utama yang harus dikedepankan,” tegasnya.

Menag menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh calon jemaah haji yang sudah dua tahun tertunda keberangkatannya karena pandemi Covid-19. Menag juga menyampaikan terima kasih atas kesabaran jemaah haji Indonesia.

“Saya sampaikan permohonan maaf, sekaligus terima kasih atas kesabaran jemaah,” tuturnya.

“Semoga tahun depan kondisi membaik dan jemaah bisa berangkat haji,” tandasnya.

 

 

Pangeran Brunei: Alhamdulillah, Kami Dijauhkan dari Wabah Karena Amalkan Qur’an

Redaktur: Mazaya

BANDAR SERI BEGAWAN (Jurnalislam.com)–  Putra Mahkota dan Menteri Senior di Kantor Perdana Menteri Brunei Darussalam, Pangeran al-Muhtadee Billah Bolkiah, mengaitkan keselamatan Brunei Darussalam dari Covid-19 dengan praktik shalat dan sholawat, seperti yang dijelaskan dalam Alquran.

“Alhamdulillah, Brunei Darussalam sangat mengutamakan dan meyakini sepenuhnya amalan shalat dan sholawat dalam Al Qur’an dan as-Sunnah, selain melakukan upaya terpadu dalam penanggulangan wabah virus corona dengan mematuhi pedoman Kementerian Kesehatan,” kata dia saat upacara pembukaan Lomba Baca Alquran Tingkat Nasional 1442 Hijriyah/2021, dilansir dari laman Borneo Bulletin pada Rabu (9/6).

“Dengan pengamalan Alquran, zikrullah, dan sholawat yang dilakukan secara terus-menerus di mushala dan disiarkan di radio dan televisi sekaligus mengejar berkah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, Brunei Darussalam telah dilindungi dan dijauhkan dari sebaran virus corona. Ini karena kita sebagai Muslim sepenuhnya percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta’ala yang bisa menyembuhkan penyakit,” lanjut dia.

Dia juga mengatakan, setiap manusia memiliki tanggung jawab mengembangkan kehidupan berpusat di sekitar keluarga, masyarakat, dan bangsa melalui kepercayaan, yang perlu dijalankan dalam memimpin kehidupan ini serta akhirat.

“Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memercayakan tugas kepada manusia untuk menjaga dunia dengan menciptakan dan memperluas populasi sesuai dengan perannya masing-masing sebagai penjaga, dan dalam mempertahankan peradaban manusia,” kata al-Muhtadee Billah.

 

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Targetkan Vaksinasi Kelompok Usia di Atas 18 Tahun

Redaktur: Mazaya

 JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah memastikan kelompok usia di atas 18 tahun akan mendapatkan vaksin Covid-19. Hal ini demi mengupayakan 70 persen cakupan vaksinasi seluruh Indonesia tercapai.

“Tentunya, usia di atas 18 tahun adalah salah satu kelompok masyarakat yang menjadi target pemerintah dan pasti akan kita vaksinasi sesuai prioritas kelompok-kelompok tersebut,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (10/6).

Ia mengatakan, percepatan vaksinasi terus dilakukan pada kelompok-kelompok prioritas berisiko terpapar Covid-19, selain kelompok usia di atas 18 tahun yang juga akan diberikan vaksin. Pemerintah sudah mempersiapkan jadwal terkait ketersediaan vaksin yang ada.

Sesuai tahapannya, ada beberapa kelompok risiko yang sudah dilakukan vaksinasi, seperti warga lanjut usia (lansia) dan pra-lansia serta populasi kunci pembangunan nasional, seperti guru. Dari data per 8 Juni 2021, masyarakat yang telah menerima vaksin Covid-19 sudah mencapai 40,3 juta orang.

Mereka terdiri atas sumber daya manusia kesehatan dan petugas pelayanan publik. Pemerintah pusat juga terus mendorong pemerintah daerah terus melakukan peningkatan jumlah masyarakat yang menerima vaksin.

“Sehingga, semakin banyak yang terlindungi sekaligus meminimalisasi penularan yang terjadi di masyarakat,” kata Wiku.

Sumber: republika.co.id

Haji Batal Lagi, Antria Semakin Panjang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Batalnya pemberangkatan jemaah haji dalam dua tahun terakhir berdampak pada antrian yang semakin panjang. Lantas, bagaimana Kemenag menyikapinya?

“Tertundanya keberangkatan dua tahun terakhir, tentu memperpanjang antrian, itu keniscayaan dan tidak bisa dihindari,” terang Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi di Bogor, Selasa (8/6/2021).

Pemerintah, kata Khoirizi, terus berupaya merespon hal ini dengan menyiapkan sejumlah langkah agar antrian tidak mengular secara tidak terkendali. Pertama, menguatkan regulasi. “Misalnya, regulasi saat ini mengatur batasan usia untuk mendaftar haji 18 tahun,” jelasnya.

“Kemenag juga melarang praktik pemberian dana talangan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk membayar setoran awal jemaah,” sambungnya.

Khoirizi mengaku pemerintah terus menyuarakan agar Arab Saudi bisa segera meningkatkan sarana prasarana di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Peningkatan sarana prasarana itu diharapkan akan diikuti dengan penambahan jumlah kuota haji.

“Alhamdulillah, pada 2019, Indonesia mendapat tambahan kuota sebesar 10ribu dari Saudi sehingga total kuotanya saat itu menjadi 221ribu,” ujar Khoirizi.

“Penambahan kuota perlu ditunjang perbaikan sarana. Kami berharap peningkatan sarana, utamanya di Mina, bisa segera dilakukan Saudi,” tandasnya.

Khoirizi menambahkan, jemaah yang tertunda keberangkatannya, akan menjadi prioritas untuk diberangkatkan pada penyelenggaraan haji di tahun mendatang.