Penulis: Mazaya

Taliban Menawarkan Gencatan Senjata Tiga Bulan dengan Imbalan Pembebasan 7000 Tahanan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Seorang negosiator pemerintah Afghanistan pada hari Kamis (15/07/2021) mengatakan bahwa Taliban telah menawarkan gencatan senjata tiga bulan dengan imbalan pembebasan 7.000 tahanan pemberontak, penawaran tersebut diajukan ketika kelompok militan Taliban melanjutkan serangan besar-besaran di seluruh negeri.

“Ini adalah permintaan besar,” kata Nader Nadery, seraya menambahkan bahwa gerilyawan juga menuntut penghapusan para pemimpin Taliban dari daftar hitam PBB.

Pengumuman itu muncul ketika penjaga Pakistan menggunakan gas air mata pada hari Kamis untuk membubarkan ratusan orang yang mencoba menerobos perbatasan ke Afghanistan.

Perbatasan ditutup sehari sebelumnya oleh Pakistan setelah Taliban berhasil merebut distrik Spin Boldak dari pemerintah Afghanistan, keberhasilan ini melanjutkan keuntungan besar yang diperoleh para pejuang sejak pasukan asing meningkatkan penarikan tentara mereka dari Afghanistan.

“Massa yang terdiri dari sekitar 400 orang berusaha menerobos gerbang dengan paksa. Mereka melemparkan batu, yang memaksa kami menggunakan gas air mata,” kata seorang pejabat keamanan di perbatasan barat daya Chaman disisi Pakistan, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Dia mengatakan sekitar 1.500 orang telah berkumpul di perbatasan, menunggu untuk menyeberang sejak Rabu.

“Kami harus mengenakan tongkat pemukul untuk membubarkan mereka karena orang-orang mulai menjadi tak terkendali,” kata seorang pejabat perbatasan kedua, yang juga tidak mau disebutkan namanya.

Jumadad Khan, seorang pejabat senior pemerintah di Chaman, mengatakan situasinya sekarang “terkendali”.

Sebuah sumber Taliban Afghanistan mengatakan kepada AFP bahwa ratusan orang juga berkumpul di pihak Afghanistan, berharap bisa masuk ke Pakistan.

“Kami sedang berbicara dengan pihak berwenang Pakistan. Sebuah pertemuan formal untuk membuka perbatasan dijadwalkan hari ini, dan mudah-mudahan, itu akan dibuka dalam satu atau dua hari,” katanya.

Perlintasan tersebut menyediakan akses langsung ke provinsi Balochistan Pakistan dimana kepemimpinan tertinggi Taliban telah bermarkas selama beberapa dekade bersama dengan sejumlah pejuang cadangan yang tidak diketahui jumlahnya yang secara teratur memasuki Afghanistan untuk membantu meningkatkan kekuatan barisan pasukan mereka.

Sebuah jalan raya utama yang mengarah dari perbatasan menghubungkan ke ibukota komersial Pakistan Karachi dan pelabuhan yang luas di Laut Arab, yang dianggap sebagai kunci utama bagi perdagangan heroin Afghanistan bernilai miliaran dolar yang telah memberikan sumber pendapatan penting bagi peti perang Taliban selama bertahun-tahun.

Spin Boldak adalah wilayah yang terbaru dalam serangkaian penyeberangan perbatasan dan pelabuhan-pelabuhan yang berhasil direbut oleh para pejuang Taliban dalam beberapa pekan terakhir, karena mereka berupaya menghentikan pendapatan yang sangat dibutuhkan oleh Kabul sambil juga mengisi pundi-pundi mereka sendiri.

Kementerian dalam negeri Afghanistan membantah bahwa Taliban telah mengambil daerah itu meski terlihat di media sosial dibanjiri dengan foto-foto pejuang Taliban yang sedang bersantai di kota perbatasan tersebut.

Beberapa jam setelah penyeberangan jatuh, seorang reporter AFP di Pakistan melihat sekitar 150 pejuang Taliban mengendarai sepeda motor, mengibarkan bendera Taliban dan menuntut untuk diizinkan menyeberang ke Afghanistan. (Bahri)

Sumber: The New Arab

Digelar Daring, Masa Orientasi Tekankan Belajar Tanpa Batas Ruang dan Waktu

Redaktur: Mazaya

SOLO(Jurnalislam.com)-Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) atau masa orientasi siswa tahun 2021/2022 SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta dilangsungkan secara daring karena mengingat kondisi pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM Darurat. Sebanyak 124 siswa baru mengikuti kegiatan tersebut secara daring (online) dari rumah masing-masing.

Sesuai jadwal maka MPLS dilakukan selama 5 hari yakni tanggal 12-16 Juli 2021. Kegiatan berupa siaran langsung berbentuk podcast dari sekolah melalui zoom meeting dan youtube PK TV. Adapun teknisnya, guru atau panitia yang mengisi acara dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat.

“Karena suasana masih pandemi covid 19, dua tahun terasa berbeda, Ustaz-Ustazah hanya bisa menyapa anak-anak dari jauh termasuk MPLS virtual ini. Hal itu demi menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama,” ungkap Muhdiyatmoko, kepala sekolah saat membuka acara MPLS Senin (12/7). Pembukaan simbolis dengan memukul bedug dan penyerahan pohon ketapang kencana dari siswa ke sekolah.

Muhdiyatmoko menegaskan akan berusaha melejitkan potensi siswa sesuai dengan jargon green, clean, dan religious,

“Sekolah nyaman, rindang, bersih, dan penuh suasana religius akan kita buat guna melejitkan potensi dan akhlak siswa,” ungkapnya.

Kegiatan yang mengusung tema “Belajar tanpa Batas Ruang dan Waktu Menuju Generasi Berkarakter dan Peduli Lingkungan di tengah Pandemi Covid-19” ini diikuti para siswa dari rumah dengan memakai seragam sekolah lengkap.

Materi dalam masa orientasi atau MPLS tersebut meliputi pengenalan kultur dan ideologi sekolah, tata krama dan Al Islam Kemuhammadiyahan, pembuatan kreativitas digital berupa video atau poster, pengenalan kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler, serta pembuatan kapsul mimpi. Materi yang lain berupa kesiswaan, edukasi sekolah ramah anak, dan sekolah adiwiyata.

Untuk mengobati rasa rindu siswa terhadap sekolah maka panitia mengajak siswa melihat kondisi ruangan sekolah secara virtual. Hal itu karena para siswa memang belum sempat melihat sekolah lebih dekat. Puncak acara MPLS berupa tampilan unjuk bakat dari siswa. Unjuk bakat berupa unjuk bakat berupa menyanyi, penyiar radio, tahfidz, video editing, memasak, menari, karate, dan membaca puisi. Tampilan tersebut ada yang direkam terlebih dahulu dalam bentuk video dan ada yang tampil secara live di youtube.

Menag Minta Masyarakat Tak Mudik Idul Adha

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kasus positif Covid-19 meningkat tajam. Satgas Penanganan Covid-19 mencatat angka kasus positif bahkan sudah lebih 56.000 pada 15 Juli 2021. Bahkan, sudah menyasar klaster keluarga.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta masyarakat untuk membatasi mobilitas dan tidak mudik Iduladha. “Kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga diri dan membatasi kegiatan sangat penting dalam mencegah penyebaran Covid-19, terlebih dengan adanya varian Delta,” tegas Menag Yaqut di Jakarta, Jumat (16/7/2021).

“Kami minta masyarakat bersabar dan tidak mudik Iduladha tahun ini. Lindungi diri, keluarga dan orang di sekitar kita dari bahaya virus Covid-19,” sambungnya.

Pemerintah sendiri telah menetapkan awal Zulhijjah 1442 H bertepatan 11 Juli 2021,  sehingga Hari Raya Iduladha jatuh pada 20 Juli 2021. “Tetap di wilayah masing-masing. Jaga kesehatan diri. Kurangi mobilitas, dan saya minta sekali lagi jangan mudik Iduladha 1442 H,” pesan Menag.

Menurut Menag, mudik Iduladha dalam kondisi pandemi berpotensi membahayakan jiwa, bisa menjadi sarana penyebaran Covid-19. Sementara menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan, adalah kewajiban bersama.

“Larangan mudik Iduladha karena pemerintah ingin melindungi seluruh warga negara agar terjaga dari penularan Covid-19,” jelasnya.

Menag juga minta masyarakat mematuhi surat edaran Menag No SE 17 tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dijelaskan Menag, ada tiga poin pokok yang diatur dalam SE 17/2021. Pertama, kegiatan peribadatan di rumah ibadah semua agama yang berada pada wilayah Zona PPKM Darurat, ditiadakan sementara. Kedua, penyelenggaraan malam takbiran di masjid/musala, takbir keliling, serta penyelenggaraan Salat Iduladha di masjid/musala yang berada pada wilayah Zona PPKM Darurat, ditiadakan sementara.

Ketiga, lanjut Menag, SE 17/2021 mengatur petunjuk teknis pelaksanaan kurban. Misalnya, dilakukan sesuai syariat Islam dalam rentang waktu yang tersedia (11 – 13 Zulhijjah) agar tidak terjadi kerumunan. Pemotongan hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia atau di luar RPH-R dengan menerapkan protokol kesehatan, baik petugas maupun pihak berkurban, serta memastikan kebersihan alat.

“Edaran ini dibuat dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 dan memberi rasa aman masyarakat dalam penyelenggaraan malam takbiran, Salat Iduladha, serta pelaksanaan kurban,” jelas Menag Yaqut.

Kementerian Agama juga menerbitkan edaran No SE 16 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Pelaksanaan Qurban 1442 H di luar wilayah PPKM. Edaran ini terbit untuk tujuan sama, memutus rantai penularan Covid dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

Karenanya, kata Menag, meski di luar wilayah PPKM Darurat, penyelenggaraan malam takbiran dan Salat Iduladha hanya dapat diselenggarakan pada masjid/musala dengan status zona risiko penyebaran Covid-19 nya zona hijau dan kuning. Itu pun harus menerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin 5M.

“Untuk zona merah dan oranye, meski berada di luar wilayah PPKM Darurat, takbiran dan Salat Iduladha di rumah,” tandasnya.

IDEAS: Potensi Ekonomi Kurban 2021 Rp 18,2 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memproyeksikan potensi nilai ekonomi kurban Indonesia tahun 2021 ini sebesar Rp 18,2 triliun yang berasal dari 2,2 juta pekurban (shahibul qurban).

Proyeksi tersebut turun dari tahun lalu yang diestimasikan mencapai Rp 20,5 triliun dari 2,3 juta orang pekurban.

“Meski tahun ini kembali tidak ada keberangkatan jama’ah haji ke tanah suci, namun kerasnya krisis dan pandemi yang berkepanjangan menyebabkan kami mengambil estimasi yang semakin konservatif,” kata Askar Muhammad, Peneliti IDEAS dalam diskusi hasil riset yang bertajuk ‘Ekonomi Kurban 2021’ pada Rabu, (14/07/2021).

Dia menambahkan bahwa turunnya estimasi tersebut terjadi karena kurban 2021 didahului oleh resesi yang panjang, yaitu diawali -5,32 persen pada Triwulan II-2020, diikuti kemudian dengan -3,49 persen, -2,19 persen dan -0,74 persen berturut-turut pada Triwulan III dan IV 2020 serta Triwulan I 2021.

“Resesi panjang dalam setahun terakhir dipastikan membuat semakin banyak masyarakat yang jatuh ke kelas ekonomi yang lebih rendah, sehingga menekan jumlah dan nilai kurban dari keluarga muslim,” ungkap Askar.

Dari 2,2 juta keluarga muslim berdaya beli tinggi yang berpotensi menjadi pekurban ini, kebutuhan hewan kurban terbesar adalah kambing-domba sekitar 1,26 juta ekor, sedangkan sapi-kerbau sekitar 414 ribu ekor.

“Dengan asumsi berat kambing-domba antara 20-80 kg dengan berat karkas 42,5 persen serta berat sapi-kerbau antara 250-750 kg dengan berat karkas 50 persen, maka potensi ekonomi kurban 2021 dari sekitar 1,7 juta hewan ternak ini setara dengan 105 ribu ton daging,” tutur Askar.

Potensi kurban terbesar datang dari Pulau Jawa, terutama wilayah aglomerasi dimana mayoritas kelas menengah muslim dengan daya beli tinggi berada. Potensi kurban Pulau Jawa  diproyeksikan terdiri dari 315 ribu sapi-kerbau dan 895 ribu kambing-domba, senilai Rp 13,5 triliun, setara 80 ribu ton daging.

“Potensi kurban terbesar datang dari Jabodetabek, yaitu 167 ribu sapi-kerbau dan 449 ribu kambing-domba, senilai Rp 7,1 triliun, setara 42 ribu ton daging. Potensi kurban terbesar lainnya datang dari Bandung Raya, Surabaya Raya, Yogyakarta Raya, Malang Raya dan Semarang Raya,” ujar Askar.

Riset tersebut memperlihatkan bahwa kurban tidak hanya ritual ibadah, namun telah menjadi tradisi sosial-ekonomi besar tahunan. Sebagai negara muslim terbesar, potensi kurban di Indonesia sangat signifikan.

Menurut Askar jika kurban terkelola dengan baik, semestinya mampu menjadi kekuatan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah namun juga memberdayakan peternak rakyat yang tingkat kesejahteraannya juga rendah.

“Pada masa pandemi ini, upaya mengarusutamakan kurban sebagai pranata sosial-ekonomi ini semakin menemukan relevansi dan urgensi-nya,” tutup Askar.[]

Menteri Pertahanan: Inggris Siap Kerjasama dengan Taliban ‘Jika Mereka Berkuasa’

Redaktur: Mazaya

INGGRIS(Jurnalislam.com)–Inggris akan bekerjasama dengan Taliban jika mereka memerintah di Afghanistan, pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace kepada Daily Telegraph dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Selasa (13/07/2021)

“Siapapun pemerintahan saat ini, asalkan mematuhi norma-norma internasional yang berlaku, pemerintah Inggris akan beserta dengannya,” katanya.

Namun, Wallace memperingatkan bahwa Inggris akan meninjau hubungan apapun “jika mereka berperilaku melanggar terhadap hak asasi manusia”.

Masih dalam wawancaranya dengan surat kabar itu, Wallace mengakui bahwa potensi Inggris bekerjasama dengan Taliban memang akan menimbulkan kontroversial,

“Apa yang sangat diinginkan (Taliban) adalah pengakuan internasional. Mereka membutuhkan pembiayaan dan dukungan untuk pembangunan negerinya, dan Anda tidak mungkin melakukannya dengan balaclava (penutup kepala) teroris,” katanya.

“Anda harus menjadi mitra perdamaian, jika tidak Anda berisiko terisolasi,” imbuhnya.

Wallace juga mengimbau Taliban dan presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, untuk bekerjasama menciptakan stabilitas di negara itu setelah beberapa dekade konflik,

Para pejabat tinggi Afghanistan akan terbang ke Doha untuk melakukan pembicaraan dengan Taliban pekan ini, karena kelompok mujahidin mengambil sikap tegas dalam negosiasi, bahkan memperingatkan Turki terkait rencana untuk mempertahankan beberapa pasukannya di Afghanistan guna mengelola dan menjaga bandara utama Kabul.

Sementara para pejabat Taliban pekan lalu mengatakan bahwa mereka telah menguasai 85% wilayah di Afghanistan.

Sumber : The New Arab

Taliban Mengaku Berhasil Kuasai Perbatasan Pakistan – Afganistan

Redaktur: Mazaya

AFGANISTAN(Jurnalislam.com)–Taliban mengatakan pada hari Rabu (14/07/2021) bahwa mereka telah merebut penyeberangan strategis Spin Boldak di sepanjang perbatasan dengan Pakistan, keberhasilan tersebut melanjutkan keuntungan besar yang dicapai Taliban sejak pasukan asing meningkatkan penarikan pasukannya dari Afghanistan.

Kementerian dalam negeri Afghanistan membantah bahwa serangan itu telah berhasil dihalau dan pasukan pemerintah tetap memiliki kendali atas Spin Boldak, tetapi sumber keamanan Pakistan mengatakan bendera putih Taliban berkibar di atas kota.

Situasi di lapangan memang belum bisa segera diverifikasi, tetapi media sosial sudah dipenuhi dengan foto-foto pejuang Taliban yang tampak santai di kota perbatasan.

Jika dikonfirmasi, pengambilalihan Spin Boldak akan menjadi yang terbaru dalam serangkaian penyeberangan perbatasan dan pelabuhan yang telah berhasil direbut oleh Taliban dalam beberapa pekan terakhir, dengan ini para mujahidin ingin menghentikan pendapatan yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah di Kabul.

Perebutannya menyusul pertempuran sengit selama berhari-hari di seluruh provinsi Kandahar, di mana pemerintah terpaksa mengerahkan pasukan komando untuk mencegah jatuhnya ibu kota provinsi bahkan ketika para pejuang beringsut lebih dekat untuk mengambil penyeberangan perbatasan.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid meyakinkan para pedagang dan penduduk di sana bahwa “keamanan mereka terjamin”.

Namun para pejabat Afghanistan bersikeras bahwa mereka masih memiliki kendali.

“Teroris Taliban melakukan beberapa gerakan di dekat daerah perbatasan. Pasukan keamanan telah menangkis serangan itu,” kata juru bicara kementerian dalam negeri Tareq Arian kepada AFP.

Penyeberangan perbatasan tersebut bisa dibilang salah satu yang paling berharga secara strategis bagi Taliban.

Ini menyediakan akses langsung ke provinsi Balochistan Pakistan, dimana pemimpin utama telah bermarkas selama beberapa dekade bersama dengan sejumlah pejuang cadangan yang tidak diketahui jumlahnya yang secara teratur memasuki Afghanistan untuk membantu meningkatkan barisan pasukan Taliban.

Balochistan juga merupakan tujuan favorit bagi para pejuang yang secara teratur untuk memperoleh perawatan medis dan menampung banyak keluarga mereka.

Dengan Amerika Serikat yang hanya menyisakan beberapa minggu lagi dalam menyelesaikan penarikan pasukan terakhirnya dari Afghanistan, kelompok mujahidin telah menyapu sebagian besar negara itu, dan pemerintah sekarang memegang lebih sedikit dari konstelasi ibukota provinsi yang sebagian besar harus dipasok kembali melalui udara.

Kecepatan dan skala serangan multi-cabang mujahidin telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan keamanan Afghanistan telah kewalahan.

Di Washington awal pekan ini, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan keberhasilan menangkis Taliban akan bergantung pada para pemimpin negara itu, dan bukan pada apa yang dilakukan Amerika Serikat.

“Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan,” kata Kirby kepada wartawan. (bahri)

Sumber: The New Arab

Potensi Ekonomi Kurban Diprediksi Turun Rp 2 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) –Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memproyeksikan potensi nilai ekonomi qurban Indonesia tahun 2021 ini sebesar Rp 18,2 triliun yang berasal dari 2,2 juta pekurban (shahibul qurban).

Proyeksi tersebut turun dari tahun lalu yang diestimasikan mencapai Rp 20,5 triliun dari 2,3 juta orang pequrban.

“Meski tahun ini kembali tidak ada keberangkatan jama’ah haji ke tanah suci, namun kerasnya krisis dan pandemi yang berkepanjangan menyebabkan kami mengambil estimasi yang semakin konservatif,” kata Askar Muhammad, Peneliti IDEAS dalam keterangannya usai diskusi hasil riset yang bertajuk ‘Ekonomi Kurban 2021’, Rabu, (14/07).

Dia menambahkan bahwa turunnya estimasi tersebut terjadi karena qurban 2021 didahului oleh resesi yang panjang, yaitu diawali -5,32 persen pada Triwulan II-2020, diikuti kemudian dengan -3,49 persen, -2,19 persen dan -0,74 persen berturut-turut pada Triwulan III dan IV 2020 serta Triwulan I 2021.

“Resesi panjang dalam setahun terakhir dipastikan membuat semakin banyak masyarakat yang jatuh ke kelas ekonomi yang lebih rendah, sehingga menekan jumlah dan nilai qurban dari keluarga muslim,” ungkap Askar.

Dari 2,2 juta keluarga Muslim berdaya beli tinggi yang berpotensi menjadi pequrban ini, kebutuhan hewan kurban terbesar adalah kambing-domba sekitar 1,26 juta ekor, sedangkan sapi-kerbau sekitar 414 ribu ekor.

Dengan asumsi berat kambing-domba antara 20-80 kilogram dengan berat karkas 42,5 persen serta berat sapi-kerbau antara 250-750 kg dengan berat karkas 50 persen, maka potensi ekonomi kurban 2021 dari sekitar 1,7 juta hewan ternak ini setara dengan 105 ribu ton daging.

Potensi qurban terbesar datang dari Pulau Jawa, terutama wilayah aglomerasi dimana mayoritas kelas menengah muslim dengan daya beli tinggi berada. Potensi kurban Pulau Jawa  diproyeksikan terdiri dari 315 ribu sapi-kerbau dan 895 ribu kambing-domba, senilai Rp 13,5 triliun, setara 80 ribu ton daging.

Potensi qurban terbesar datang dari Jabodetabek, yaitu 167 ribu sapi-kerbau dan 449 ribu kambing-domba, senilai Rp 7,1 triliun, setara 42 ribu ton daging. Potensi kurban terbesar lainnya datang dari Bandung Raya, Surabaya Raya, Yogyakarta Raya, Malang Raya dan Semarang Raya.

Riset tersebut memperlihatkan bahwa kurban tidak hanya ritual ibadah, namun telah menjadi tradisi sosial-ekonomi besar tahunan. Sebagai negara Muslim terbesar, potensi qurban di Indonesia sangat signifikan.

Menurut Askar, jika qurban terkelola dengan baik, semestinya mampu menjadi kekuatan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah, namun juga memberdayakan peternak rakyat dengan tingkat kesejahteraan rendah.

“Pada masa pandemi ini, upaya mengarusutamakan qurban sebagai pranata sosial-ekonomi ini semakin menemukan relevansi dan urgensi-nya,” kata Askar.

Sumber:ihram.co.id

Pasar Modal Syariah Perlu Perluasan Pasar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus berkembang dengan pesat walaupun di tengah kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Laporan Islamic Finance Country Index (IFCI) 2020 menyebutkan, dari 42 negara yang di survei terkait keuangan syariah, Indonesia menempati posisi ke-2 dengan skor 82.01 setelah Malaysia. Namun di sisi lain, salah satu instrumen keuangan syariah yaitu pasar modal syariah masih mengalami perlambatan dalam kinerjanya. Oleh karena itu, ke depan diperlukan perluasan pasar yang lebih inklusif dan berkesinambungan untuk memajukan kinerja pasar modal syariah.

“Sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional dan global akibat pandemi Covid-19, kinerja pasar modal syariah ikut mengalami pelambatan, khususnya kinerja saham syariah dan reksadana syariah. Menghadapi situasi ini diperlukan suatu inovasi bersama yang dapat berperan sebagai katalisator perluasan market yang lebih inklusif dan berkesinambungan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada acara International Conference “The Future of Islamic Capital Market: Opportunities, Challenges, and Way Forward” yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Kamis (15/7/2021)

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, perluasan pasar modal syariah menjadi penting sebab hal ini merupakan faktor pendorong yang penting bagi pertumbuhan ekonomi secara makro.

“Keberadaan pasar modal syariah memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan dan juga investasi bagi masyarakat,” urai Wapres.

Oleh karena itu, Wapres menilai terdapat dua tantangan utama yang akan dihadapi dalam upaya perluasan pasar modal syariah ini. Kedua tantangan tersebut diantaranya peningkatan literasi terhadap masyarakat dan korporasi serta sosialisasi kepada generasi milenial sebagai generasi potensial yang sedang berada dalam masa produktif.

“Sedikitnya terdapat dua tantangan utama yang harus dihadapi dalam upaya pengembangan dan perluasan pasar kedepan, yaitu peningkatan literasi dan edukasi kepada masyarakat, korporasi, dan investor potensial, serta dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada generasi milenial dan generasi Z (i-generation) yang mudah dipahami, dapat menarik minat, dan relevan dengan kondisi kekinian,” ungkap Wapres.

Literasi ini, tambah Wapres, sejalan dengan Roadmap Pasar Modal Syariah Tahun 2020-2024 yang menitik beratkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dimana, di dalam roadmap tersebut dijelaskan bahwa upaya peningkatan sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan literasi dan inklusi masyarakat tentang pasar modal syariah serta peningkatan kompetensi aspek syariah para pelaku pasar.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk penguatan industri keuangan syariah di Indonesia khususnya terkait pasar modal syariah. Beberapa diantaranya adalah melalui penguatan kelembagaan perbankan syariah melalui merger tiga Bank Umum Syariah yang kini dikenal dengan nama PT. Bank Syariah Indonesia dan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang merupakan instrumen investasi bagi para pelaku industri keuangan syariah dan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel untuk masyarakat umum.

“Total penerbitan Sukuk Ritel tersebut mencapai 203 triliun rupiah, dengan total investor sebanyak 347.145 individu,” papar Wapres.

Selain itu, lanjutnya, telah diterbitkan juga Green Sukuk yang merupakan SBSN pertama dan terbesar di dunia serta telah menerima sekitar 42 penghargaan dari berbagai lembaga internasional serta penerbitan instrumen investasi syariah di pasar modal syariah.

“OJK (Otoritaw Jasa Keuangan) juga telah memberikan izin penerbitan instrumen investasi syariah di pasar modal syariah seperti reksa dana syariah dan saham syariah yang fatwanya diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI),” terangnya.

Menutup sambutan, Wapres menyampaikan harapannya agar konferensi internasional ini dapat menghasilkan ide-ide inovatif untuk semakin mengembangkan industri keuangan syariah Indonesia, terutama industri pasar modal syariah.

“Semoga melalui konferensi ini akan lahir ide-ide baru yang lebih konstruktif dan inovatif dalam upaya pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya pasar modal Syariah,” pungkas Wapres.

Sebelumnya Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo, menyampaikan bahwa sektor keuangan syariah merupakan potensi yang besar dalam membantu pemulihan ekonomi terdampak pandemi Covid-19 secara global dan di Indonesia pada khususnya. Oleh karena itu, ia meyakini bahwa dengan semakin tingginya permintaan masyarakat akan instrumen keuangan syariah, maka dalam jangka panjang keuangan syariah akan menjadi faktor pendorong bangkitnya ekonomi global dan nasional.

“[Pandemi] Covid-19 tidak diragukan lagi merupakan tantangan besar bagi negara-negara dan perekonomian. Namun dengan kolaborasi, khususnya di sektor keuangan syariah, kita akan dapat mengatasi dan muncul lebih kuat dari krisis ini,” ungkap Ventje.

PPKM Darurat Dinilai Kurang Efektif, Ini Saran Pakar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) –  Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat per 3 Juli hingga 20 Juli 2021, namun kasus harian covid-19 tak kunjung turun bahkan meningkat.

Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Windhu Purnomo, menilai PPKM Darurat belum efektif menurunkan kasus karena tidak ada larangan mobilitas yang tegas.

Menurut Windhu, dalam PPKM Darurat hanya menyebutkan ketentuan transportasi dalam kota atau wilayah saja masih boleh asalkan tidak lebih dari 75 persen.

“Nah, itu bisa terjadi penularan karena ketika naik kendaraan umum tentu tidak bisa menjaga jarak 2 meter,” ujarnya, Kamis (15/7).

Terkait transportasi commuter line (KRL) yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP), atau Surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat, atau Surat dari pimpinan instansi (minimal eselon 2 untuk pemerintahan) atau pimpinan perusahaan/kantor yang masuk sektor esensial dan kritikal, Windhu menilai tak banyak berdampak. Sebab, dia melanjutkan, lebih banyak orang yang bekerja di sektor non-formal yang tidak memiliki kantor dan terus bergerak. “Semestinya mereka (pekerja informal) harus dihentikan kan. Tetapi kalau dihentikan kerjanya harus ada kompensasi bantuan sosial, kalau tidak ya bergerak terus,” katanya.

Tak hanya itu, ketika akan terbang menggunakan pesawat yang harus melampirkan surat keterangan hasil laboratorium bebas Covid-19 berdasarkan pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR), Windhu juga menilai ini tak menjamin. Sebab, bisa saja meski sudah negatif Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan PCR kemudian ketika pergi nongkrong dengan rekan-rekan di bandara sesaat sebelum  pesawat berangkat dan ternyata terinfeksi artinya membawa virus tersebut saat pesawat lepas landas.

‘Jadi, meski saya bawa surat bebas Covid-19 tetapi saya juga bawa virus. Ketika saya masuk pesawat bisa menulari satu pesawat, itu bagaimana,” ujarnya.

Bahkan, dia melanjutkan, ketika sudah sampai tempat tujuan kemudian orang ini bisa menulari orang-orang saat ada di sana. Artinya, ia menilai pembatasan atau pelarangan mobilitas saat PPKM Darurat tidak mengerem kasus, hanya memperlambat saja. Untuk mengatasi lonjakan kasus, ia meminta pemerintah melakukan dua hal. Pertama, harus segera melacak sebanyak mungkin kasus untuk segera mengisolasinya, jadi orang yang tertular virus ini tidak keluyuran dan menularkan virus. Kedua, ia meminta pemeeintah menghentikan mobilitas dengan penegakan hukum. “Itu yang pemerintah mampu lakukan,” katanya.

Kalau penularan kasus terus terjadi, Windhu khawatir di hilir yaitu fasilitas kesehatan akan kebanjiran pasien Covid-19. Rumah sakit tertekan karena banyak pasien yang antre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tak hanya itu, dia melanjutkan, banyak pasien isolasi mandiri (isoman) yang meninggal dunia di rumah karena penuhnya rumah sakit. “Yang terpenting itu hulu (menghentikan mobilitas),” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Darurat, Jawa-Bali Level 4 Situasi Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali saat ini berada di level situasi 4 per 13 Juli.

Jumlah ini meningkat signifikan setelah pada 29 Juni sebelum PPKM Darurat diberlakukan, jumlah provinsi di Jawa dan Bali yang berada di level situasi 4 sebanyak 4 provinsi dan sisanya berada di level situasi 3. Sedangkan pada 6 Juli, jumlah provinsi di Jawa Bali yang berada di level situasi 4  bertambah menjadi 6 provinsi.

“Dari 124 kabupaten PPKM Darurat, terjadi peningkatan situasi level 4 yang pada tanggal 6 Juli terdapat 59 kabupaten kota dan pada tanggal 13 Juli menjadi 73 kabupaten kota,” kata Siti Nadia saat konferensi pers update PPKM Darurat.

Karena itu, Siti Nadia menekankan perlunya upaya dan dukungan seluruh elemen masyarakat agar level situasi di provinsi-provinsi tersebut menurun. Kendati demikian, Kemenkes juga mencatat terdapat kabupaten kota yang mengalami perbaikan dan penurunan tingkat situasi.

Ia menjelaskan, situasi pandemi ini terbagi dalam lima tingkat mulai dari 0-4 yang menggambarkan kecukupan aktivitas respon sistem kesehatan. Seperti kapasitas testing, tracing, dan treatment relatif terhadap transmisi penularan virus di wilayah tersebut.

Dalam penilaian level situasi suatu wilayah terdapat dua hal yang dibandingkan. Yakni level transmisi penularan dengan kapasitas sistem kesehatan di wilayah tersebut.

Untuk menentukan tingkat transmisi komunitas, Kemenkes menggunakan tiga indikator utama, yakni jumlah kasus, jumlah kasus rawat, dan jumlah kematian Covid-19 per 100.000 penduduk per minggu.

“Pemerintah telah menetapkan nilai ambang untuk masing-masing indikator. Dengan mengkategorikan indikator-indikator itu ke dalam tingkat transmisi tertentu,” ujar dia.

Sedangkan untuk kapasitas respon kesehatan masuk dalam kategori memadai, sedang, atau terbatas berdasarkan tiga indikator, yakni positivity rate dari testing dengan mempertimbangkan rasio testing, rasio kontak erat yang dilacak untuk setiap kasus, dan keterisian tempat tidur perawatan.

“Dan Kemenkes telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk setiap indiaktor dan kesimpulan tentang kapasitas respons di suatu wilayah diambil berdasarkan kapasitas respons,” kata Siti Nadia.

Sumber: republika.co.id