Penulis: Mazaya

Kantor Pemerintahan Afghanistan Sebagian Besar Masih Tutup

Redaktur: Mazaya

KABUL(Jurnalislam.com) – Pegawai pemerintah Afghanistan di Kabul mengaku belum bisa beraktivitas setelah dicegah oleh orang yang diduga Taliban saat mereka ingin kembali bekerja di kantor, pada hari Sabtu (21/8/2021).

Sejak Taliban mengambil alih kembali kekuasaan enam hari lalu, gedung-gedung pemerintah, bank, kantor paspor, sekolah dan universitas sebagian besar masih ditutup.

Hanya beberapa perusahaan telekomunikasi swasta yang beroperasi dalam beberapa hari terakhir.

“Saya pergi ke kantor pagi ini, tetapi Taliban yang berada di gerbang memberi tahu kami bahwa mereka belum menerima perintah untuk membuka kembali kantor-kantor pemerintah,” kata Hamdullah, seorang pegawai pemerintah.

“Mereka menyuruh kami menonton TV atau mendengarkan radio untuk menunggu pengumuman kapan harus kembali bekerja.” imbuhnya.

Taliban belum selesai membentuk susunan pemerintahan setelah meraih kembali kekuasaan dengan kecepatan yang mengejutkan dunia.

Dalam kekacauan pemerintahan yang runtuh, salah satu kekhawatiran utama di antara pegawai Afghanistan adalah kepastian akan terus memperoleh gaji.

Jalan di ibu kota sebagian besar kosong kecuali pos pemeriksaan Taliban dan militan yang berpatroli.

Jalan menuju kementerian luar negeri di Kabul tengah juga ditutup, kata seorang pegawai kementerian itu kepada AFP.

“Mereka tidak mengizinkan siapa pun masuk ke gedung kementerian,” kata seorang pegawai tanpa menyebutkan namanya.

“Salah satu dari mereka bahkan menyuruh saya menunggu sampai menteri dan direktur baru diangkat.”

Pasar valuta asing juga ditutup karena menunggu instruksi dari bank sentral, kata para pedagang.

Namun, para pekerja di kantor Kementerian Rehabilitasi Pedesaan di Kabul diizinkan masuk setelah menunjukkan kartu identitas mereka, terang seorang karyawan. (Bahri)

Sumber: The New Arab

Pemerintah Minta Tak Ada Upaya Kaitkan Islam dengan Terorisme

Redaktur: Mazaya

BLORA(Jurnalislam.com) — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta Islam tidak diidentikan dengan terorisme.

Hal ini disampaikan Menag kepada awak media usai bertemu Bupati Blora Arief Rohman dalam rangka koordinasi penanganan Covid-19, vaksinasi santri dan Kemandirian Pesantren di Kantor Kemenag 8lora, Provinsi Jawa Tengah.

“Jangan identikkan muslim dengan terorisme karena itu tidak terkait. Kalau ada teroris yang beragama Islam mungkin ada, begitu juga dengan agama lain, tapi jangan pernah identikan Islam dengan terorisme,” tegas Menag, Jumat (20/08/2021).

“Islam itu mengajarkan kebaikan, kedamaian, dan kasih sayang. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme dan kekerasan,” sambung Menag.

Menurut Menag apa yang terjadi di Afganistan biarlah terjadi. Gus Menteri pun mengajak umat muslim untuk saling menjaga dengan kembali ke ajaran Rasulullah.

“Jadikan Islam sebagai Rahmatan lil alamin. Sementara bagi agama lain, saya rasa juga demikian mengajarkan kasih sayang dan kedamaian,” tandas Menag.

Kunjungan kerja Menag ke Kabupaten Blora dalam rangka meninjau pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kemenag Blora serta berkoordinasi dengan Bupati Blora terkait penanganan Covid-19, Kemandirian Pesantren dan rencana vaksinasi santri di Blora.

 

4.000 Pelajar Gaza Mengungsi Setelah Serangan Israel

Redaktur: Mazaya

GAZA(Jurnalislam.com) – Sementara anak-anak di seluruh dunia mulai memeriksa daftar perlengkapan sekolah mereka dan bersiap untuk menghadiri kelas, di Palestina 4.000 siswa masih terjebak dalam ketidakpastian.

Mereka tidak tahu kapan atau apakah mereka akan dapat kembali ke lorong dan ruang kelas yang mereka kenal.

Terlepas dari kekhawatiran mereka, seperti semua murid di Gaza, mereka telah memulai tahun ajaran pada 16 Agustus. Namun, kelas berlangsung di sekolah yang berbeda, karena fasilitas pendidikan tempat mereka masih dalam penyelidikan.

Rangkaian peristiwa dimulai pada bulan Mei ketika serangan udara Israel merusak dua gedung sekolah PBB di lingkungan Zeitoun, Gaza: Sekolah Anak Laki-Laki Persiapan “A” dan Sekolah Dasar Anak Laki-Laki “A”. Dimana keduanya beroperasi di bawah United Nations Relief and Works Agency (UNRWA).

Dua minggu setelah gencatan senjata, saat menghitung nilai kerusakan dan bagaimana melindungi tempat itu dari rudal, personel PBB menemukan rongga sedalam 7,5 meter.

Hamas, kelompok yang mengendalikan Gaza, telah mengakui membangun jaringan terowongan di bawah Jalur Gaza untuk tujuan militer, tetapi belum ada pernyataan secara resmi tentang kontroversi seputar sekolah-sekolah khusus PBB ini.

Pekan lalu, untuk memverifikasi apakah sekolah aman dibuka untuk tahun ajaran, sebuah kelompok dari United Nations Mine Action Service (UNMAS) mencoba melakukan penilaian atas risiko lanjutan dari struktur bangunan tersebut.

Polisi setempat sempat mencegah tim ahli beroperasi.

“Kemudian kami berbicara dengan mereka pihak berwenang Palestina lagi dan penggalian seharusnya dimulai lagi minggu ini,” kata juru bicara UNRWA kepada Al Jazeera (20/8/2021)

“UNRWA mengutuk keberadaan dan potensi penggunaan terowongan semacam itu oleh kelompok bersenjata Palestina di bawah sekolahnya dalam istilah yang sekuat mungkin”, terang UNRWA dalam pernyataannya.

“Instalasi UNRWA tidak dapat diganggu gugat, dan netralitasnya harus dihormati setiap saat.” sambungnya.

Juru bicara UNRWA mengatakan “situasi sedang diselesaikan”. Untuk saat ini, para siswa bersekolah di sekolah UNRWA lain, dalam shift yang berbeda, sambil menunggu izin dan diperbolehkan, mudah-mudahan bisa segera kembali ke sekolah yang mereka kenal.

Pendidikan di Gaza

Dengan 278 sekolah di seluruh strip dan hampir 10.000 orang melayani sebagai tenaga pengajar, UNRWA bertanggung jawab atas pendidikan dasar lebih dari 290.000 siswa Palestina.

Karena kekurangan fasilitas, beberapa sekolah UNRWA beroperasi dengan dua shift dan bahkan tiga shift.

Selama serangan terbaru Israel di Gaza, setidaknya 51 fasilitas pendidikan rusak, termasuk pusat pelatihan UNRWA, 46 sekolah, dua taman kanak-kanak dan bagian dari Universitas Islam Gaza.

“Menjadi seorang anak di Gaza hari ini berarti Anda pasti telah menyaksikan tingkat trauma yang tidak dimiliki rekan-rekan Anda di tempat lain di dunia,” kata Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini pada awal Juli.

Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan pada bulan yang sama, Euro-Mediterranean Human Rights Monitor mengatakan 91 persen anak-anak Gaza menderita gangguan stres pasca-trauma (PTSD) setelah 11 hari serangan Israel pada bulan Mei lalu.

Menurut laporan itu, serangan Israel baru-baru ini berdampak besar pada anak-anak: 41 anak kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya, hampir 50.000 rumah hancur sebagian atau seluruhnya, dan ribuan lainnya menetap dipengungsian.

Masih ada tantangan tambahan bagi para siswa Gaza. Situasi ekonomi yang sulit meningkatkan risiko putus sekolah, karena memberi tekanan pada anak-anak, terutama anak laki-laki, untuk membantu mendukung rumah tangga mereka dengan penghasilan tambahan dan membuat beberapa keluarga tidak mampu membayar transportasi atau perlengkapan sekolah. (Bahri)

Sumber: Al Jazeera

KH Cholil Nafis: Agama dan Cinta Tanah Air Tak Bisa Dipisahkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis mengatakan, di Indonesia antara umat beragama dan mencintai tanah air tidak dapat dipisahkan.

Pernyataan Kiai Cholil itu disampaikan KH Cholil di acara Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI saat menggelar Muhasabah dan Istigotsah kubro.

Acara itu digelar dalam menyambut Tahun Baru Islam dan syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Republik Indonesia secara virtual, Rabu malam (18/8).

 

Saat Tausiyah Kiai Cholil mengatakan bahwa, kemerdekaan merupakan nikmat yang patut dihormati dan disyukuri dengan cara berdoa dan berdzikir. Apalagi, perayaan kali ini berbarengan dengan tahun baru hijriyah di bulan Muharram.

Pada bulan bulan ini, lanjut kiai Chalil, Allah mempertemukan keduanya dalam bentuk acara atau putaran waktu keagamaan.

 

“Seminggu sebelumnya kita merayakan Muharram, dan berikutnya merayakan hari kemerdekaan,” ujarnya.

Dia menuturkan, dalam situasi pandemi Covid-19, Allah menyambungkan hal itu sebagai pengingat atas segala nikmat yang telah diberikan.

Ia juga mengingatkan, bahwa Indonesia tidak mungkin bisa dipisahkan antara agama dengan nasionalisme. Bila kedua pilar itu berpisah, pasti akan roboh.

“Kalau itu tidak kuat pasti akan hancur, yaitu tentang nasionalisme, cinta negara, cinta tanah air dan berdasarkan nilai-nilai agama,”tegasnya.

Ditekankan Pengasuh Ponpes Cendekia Amanah Depok ini, kemerdekaan yang diraih ini tidak terlepas dari peran ulama dengan semangat jihadnya.

Kiai Cholil kemudian menceritakan kisah di awal abad 18. Kala itu ada Syeh Abd Shamad Al-Palimbani dan sebelumnya ada Syeikh Yusuf Al-Makassari yang diusir dan diasingkan oleh Belanda ke Ceylon, Sri lanka dan hingga wafat di Cape Town, Afrika Selata.

Ketika wafat di sana, diberikan hunian oleh Syeh Abd Palembang dalam kitab Qodho Hul Jihad.

Kemudian, lanjut kiai Chalil, di akhir abad 18 sampai awal abad 19, ada Syeh Nawawi Al-Bantani. Selanjutnya, diteruskan oleh KH Hasyim Hasyari dan Syeh Ahmad Dahlan untuk meraih kemerdekaan dengan kata-kata jihad. (mui)

 

MUI: Donasi Disalurkan ke Lembaga Resmi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) MUI terus berupaya memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat Indonesia menjadi warga negara yang baik dan turut memberikan ragam solusi di tengah problematika yang dihadapi bangsa ini.

Menurut Ketua BPET MUI, Muhammad Syauqillah, salah satu masalah krusial di masa pandemi ini adalah modus kegiatan kemanusiaan, kegiatan amal atau filantropi yang menggunakan agama, seperti kotak amal.

“Kami mengajak masyarakat untuk berdonasi di lembaga resmi, guna menghindari dana yang didonasikan untuk membiayai gerakan radikalisme dan terorisme,” ungkap Syauqillah.

Ketua Program Studi Kajian Terorisme SKSG UI ini juga mengungkapkan bahwa salah satu modal terbaik bangsa ini adalah gairah untuk saling tolong-menolong sesama, apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“Tolong-menolong menjadi karakter utama rakyat Indonesia. Namun kebaikan itu harus disertai dengan penyaluran untuk hal-hal kebaikan juga. Jangan sampai, niat baik kita dimanfaatkan oknum-oknum yang berkepentingan untuk merusak negara ini”, tambahnya.

Dia mengatakan, BPET MUI akan terus berkonsultasi dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait.

Upaya itu dilakukan agar setiap informasi yang diterima BPET MUI benar-benar sesuai dengan data dan fakta di lapangan.

 

“Dimana hal tersebut (informasi yang diterima) akan menjadi pertimbangan BPET MUI dalam memberikan saran dan rekomendasi kebijakan kepada negara ini,” tutupnya. (mui)

 

Sebut Sebagai Kemenangan Delusi, ISIS Murtadkan Taliban

Redaktur: Mazaya

KABUL(Jurnalislam.com)–Kelompok Islamic State (IS) dilaporkan telah menyatakan Taliban murtad setelah keberhasilan Taliban menguasai Afghanistan pada pekan ini, dikutip dari The New Arab, Sabtu (21/8/2021).

Dilaporkan Arabi21, dalam edisi terbaru dari surat kabar resmi mingguan milik Islamic State, Al-Naba, IS menuduh Taliban telah menerapkan hukum islam secara tidak sempurna selama era kekuasaan mereka sebelumnya di Afghanistan antara tahun 1996 dan 2001.

IS menolak naiknya kekuasaan Taliban yang tampak seperti tertandatangani dalam kesepakatan Doha 2020 dengan mantan Presiden AS Trump, serta upaya tawaran diplomatik Taliban ke negara-negara regional.

“Kemenangan Islam tidak akan datang melalui hotel di Qatar atau kedutaan besar di Iran dan China!! Kemenangan yang ditandatangani dan dilindungi oleh AS dan Qatar serta medianya, dan dipuji oleh Suriah, ulama Iran dan Ikhwanul Muslimin adalah delusi!” terang ISIS dalam surat kabar mereka Al-Naba.

ISIS juga mengecam kelompok Islam Palestina Hamas karena memberi selamat kepada Taliban dan bertemu dengan pemimpinnya Mullah Baradar.

Namun, The New Arab belum dapat memverifikasi secara independen pernyataan yang dilaporkan oleh Arabi21 tersebut. (Bahri)

Sumber: The New Arab

Ulama dan Tokoh Islam Dinilai Aktif Cegah Penyebaran Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama terus mengajak tokoh agama, pengasuh pesantren, dan pimpinan ormas keagamaan untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

Ajakan itu disampaikan kembali oleh Menag dalam Silaturahim Virtual dengan Alim Ulama, Pengasuh Ponpes, Ormas Keagamaan, dan Pimpinan Agama Se-Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penanggulangan Covid-19, Jumat (20/8/2021).

“Kami percaya, para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan Ormas keagamaan dan pemuka agama akan selalu bersama-sama pemerintah untuk ikut serta mencegah dan menangani pandemi Covid-19. Kita secara bersama akan menjadi pagar betis yang kokoh dan saling mendukung untuk mewujudkan Indonesia yang kembali sehat dan bebas dari Covid-19,” ujar Menag.

“Sebagai Menteri Agama, saya mengajak kita semua agar ikhtiar kita terus ditingkatkan, doa jangan pernah putus dipanjatkan, harapan selalu kita bentangkan, kerja sama dan solidaritas harus terus dieratkan, serta empati dan kebersamaan harus terus ditanamkan,” sambungnya.

Menag mengatakan, upaya-upaya lahir, termasuk di dalamnya vaksinasi yang bertujuan mencegah penularan Covid-19, merupakan perwujudan dari ajaran agama. Menurut Menag, menghindari kerusakan dengan menjaga kehidupan (hifdz an-nafs) untuk melanjutkan pengabdian kepada Tuhan adalah inti dari ajaran agama.

“Bagi kita umat beragama, semua itu merupakan kesaksian, pernyataan, dan bukti keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.

Berdasarkan data pantauan Covid-19 Provinsi Sulawesi Selatan, hingga 18 Agustus 2021, sebanyak 98.899 orang terkonfirmasi Covid-19 dengan tingkat kematian 1,8%. Sulawesi Selatan menduduki peringkat ke-9 tertinggi di Indonesia. Tentu kondisi tersebut cukup memprihatinkan dan harus menjadi perhatian kita bersama.

“Perlu kesadaran, empati, kerja sama, dan sinergisitas kita semua, segenap elemen bangsa. Apalagi, bapak dan ibu sekalian adalah tokoh di lingkungan masing-masing dan menempati posisi sangat penting di mata publik,” tutur Menag.

“Sangat diharapkan keberadaan para tokoh agama sebagai teladan dalam melawan Covid-19,” tandasnya.

 

Alumni Haji Berperan Penting di Berbagai Bidang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi meminta masyarakat yang sudah menunaikan ibadah haji bisa mengambil inisiatif dan peran penting dalam mengisi kemerdekaan.

“Alumni haji harus dapat menjadi katalisator dan bagian penting dari pembangunan masyarakat dan bangsa,” kata Wamenag saat mewakili Menag Yaqut Cholil Qoumas memberikan sambutan virtual pada pembukaan Muktamar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) ke VII, Sabtu (21/8/2021).

“Alumni haji harus terus dijaga kemabruran, semangat, dan perannya dan menjadi “Haji Sepanjang Hayat”, sambungnya.

Menurut Wamenag, dengan menjadi haji sepanjang hayat, alumni haji akan selalu berperan positif dalam semua aspek kemasyarakatan, pemerintahan, politik, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya.

Wamenag lalu mengulas hasil penelitian UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2012. Riset ini menyimpulkan bahwa jemaah haji memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan pra kemerdekaan. Beberapa di antaranya kemudian menjadi pahlawan, penggerak perjuangan kemerdekaan, di antaranya adalah KH. Hasyim Asy’ari, KH. Ahmad Dahlan, Tuanku Imam Bonjol, A. Hasan, H. Agus Salim, KH. Abdul Wahab Hasbullah, HOS. Tjokroaminoto.

Pasca kemerdekaan, harapan orang terhadap kiprah alumni haji juga tetap besar. Mereka menjadi harapan perbaikan kehidupan sosial keagamaan di tengah masyarakat,  termasuk dalam pencegahan pandemi Covid-19.

“Saya mengajak IPHI untuk ikut serta sesuai kapasitas dan kewenangannya untuk memberikan kesadaran hidup sehat dan disiplin di lingkungan masyarakat. Jangan lelah untuk mengingatkan gerakan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas), berdoa, dan vaksinasi,” pesan Wamenag.

Wamenag juga berharap Muktamar ke-VII IPHI ini dapat memberikan sumbangsih nyata dalam pembangunan kemasyarakatan, kesadaran moderasi beragama, serta dapat memberikan masukan bagi penyelenggaraan haji yang lebih baik. “Jadikan organisasi IPHI sebagai tempat mengabdi kepada masyarakat,” tandasnya.

Taliban Kuasai Kekayaan Tambang Rp. 14.400 Triliun di Afghanistan

Redaktur: Mazaya

KABUL(Jurnalislam.com)–Taliban telah diberikan keunggulan secara finansial dan geopolitik yang besar dalam hubungannya dengan kekuatan terbesar dunia ketika mereka menguasai Afghanistan untuk kedua kalinya.

Dikutip dari DW, Jumat (20/8/2021), pada tahun 2010, sebuah laporan oleh para ahli militer dan ahli geologi AS memperkirakan bahwa Afghanistan, salah satu negara termiskin di dunia, memiliki kekayaan mineral hampir $1 triliun setara Rp.14.400 triliun (kurs Rp.14.400), berupa bijih besi, tembaga, litium, kobalt, dan logam langka yang sangat besar.

Dalam dekade berikutnya, sebagian besar sumber daya tersebut tetap tak tersentuh karena konflik yang sedang berlangsung di negara ini. Sementara itu, nilai dari banyak mineral tersebut telah meroket, dipicu oleh transisi global ke energi hijau. Sebuah laporan tindak lanjut oleh pemerintah Afghanistan pada tahun 2017 memperkirakan bahwa kekayaan mineral baru Kabul mungkin mencapai $3 triliun, termasuk bahan bakar fosil.

Lithium, yang digunakan dalam baterai untuk mobil listrik, smartphone dan laptop, mengalami permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 20% dibandingkan dengan beberapa tahun lalu yang hanya 5-6%.

Dalam sebuah memo dari Pentagon menyebutkan bahwa deposit lithium di Afghanistan bisa menyamai Bolivia yang selama ini dinobatkan sebagai produsen lithium terbesar dunia.

Tembaga juga mendapat manfaat dari pemulihan ekonomi global pasca-COVID naik 43% dibanding tahun lalu. Lebih dari seperempat kekayaan mineral Afghanistan di masa depan dapat diwujudkan dengan memperluas kegiatan penambangan tembaga.

Disaat negara Barat mengancam untuk tidak bekerja sama dengan Taliban, kini justru China, Rusia dan Pakistan antri untuk melakukan bisnis dengan Taliban, hal ini semakin menambah penghinaan terhadap AS dan Eropa atas jatuhnya Afghanistan ke Taliban.

Sebagai produsen hampir setengah dari barang-barang industri dunia, China memicu banyak permintaan global untuk komoditas. Beijing yang sudah menjadi investor asing terbesar di Afghanistan tampaknya akan memimpin persaingan untuk membantu negara itu membangun sistem pertambangan yang efisien.

“Kontrol Taliban datang pada saat ada krisis pasokan untuk mineral ini di masa mendatang dan China membutuhkannya,” terang Michael Tanchum, seorang rekan senior di Institut Austria untuk Kebijakan Eropa dan Keamanan, kepada DW.

“China sudah dalam posisi di Afghanistan untuk menambang mineral ini.” imbuhnya.

Salah satu raksasa pertambangan Asia, Metallurgical Corporation of China (MCC), telah memiliki sewa 30 tahun untuk menambang tembaga di provinsi Logar, Afghanistan. (Bahri)

Sumber: DW

Mantan Ketua MK Pertanyakan Urgensi Amandemen UUD 1945

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mempertanyakan urgensi dari rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 saat ini. Menurut dia, urgensi tersebut bisa terjawab apabila masalah besar yang dihadapi Indonesia sekarang akibat konstitusi atau UUD 1945.

“Apa masalah besar bangsa dan negara pada saat sekarang ini? Apakah masalah besar bangsa negara itu sumber persoalannya dari konstitusi, dari undang-undang dasar, saya kira itulah pertanyaan yang memang harus terjawab, sehingga kelihatan nanti urgensi apa tidak,” ujar Hamdan dalam acara kajian di kanal Youtube, Jumat (20/8).

Menurut dia, masalah besar bangsa Indonesia yang paling nyata dalam dua tahun terakhir ialah pandemi Covid-19. Wabah virus corona ini menyebabkan krisis ekonomi, bertambahnya penduduk miskin, dan masalah sosial lainnya.

Hamdan mempertanyakan apakah masalah-masalah tersebut karena UUD atau akibat tidak adanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau kini disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sehingga timbul rencana perubahan konstitusi. Dia menegaskan, persoalan yang saat ini dihadapi Indonesia bukan karena UUD.

“Tapi saya mendengarkan penjelasan dari Pimpinan MPR bahwa tidak adanya GBHN itu mengakibatkan tidak konstannya proses pembangunan, selalu berubah-ubah. Mungkin boleh kita tanya, yang berubah-ubah atau tidak konstan itu gara-gara konstitusinya atau gara-gara politiknya yang berubah-ubah,” kata dia.

Hamdan justru menilai para politikus lah yang memandang persoalan bangsa dan negara secara lima tahunan sehingga proses pembangunan pun tidak konstan. Sedangkan, konstitusi berlaku dalam jangka panjang.

Menurut hasil riset yang dilakukannya, sumber persoalan justru akibat tidak konsistennya pengambilan kebijakan politik, bukan bersumber dari konstitusi. Persoalan konsistensi pemerintah dalam proses pembangunan ini pun sebenarnya dapat diatasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Dengan demikian, Hamdan mengatakan, tidak ada urgensi untuk melakukan amendemen UUD 1945 saat ini. “Bagi saya itu, pertama, tidak ada urgensinya,” kata dia.

Sumber: republika.co.id