Penulis: Mazaya

MAKASSAR(Jurnalislam.com) – Dewan Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah (DPW WI) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Musyawarah Wilayah III bertempat di hotel Maxone, Jalan Taman Makam Pahlawan, Panakkukang, Kota Makassar, Ahad (16/1/2022).

Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, antara lain Plt. Gubernur Sulsel yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kesra Subid Keagamaan Suherman, Direktur Intelkam Polda Sulsel Kombespol Yudi Hermawan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel Syaharuddin Alrif, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Andi Tamsil, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel ustaz Dr. Ishaq Samad, Pengurus Wilayah (PW) Hidayatullah Sulsel Dr. Nasrullah bin Sapa, DPRD Kabupatem Sidrap Patahuddin, DPRD Kota Makassar Azwar Rasmin, dan DPRD Kabupaten Gowa Asnawi Syam.

Ketua DPW Wahdah Islamiyah Sulsel ustaz Masdin mengatakan kegiatan muswil ini adalah rangkaian acara pasca muktamar IV Wahdah Islamiyah, dimana akan dilakukan prosesi penyerahan bendera kepengurusan yang baru untuk masa kerja lima tahun ke depan.

“Muswil ini akan ditentukan siapa yang akan memimpin Wahdah Sulsel ke depan insyaallah,” ujarnya.

Di hadapan para tokoh, ustaz Masdin mengajak kepada peserta yang berasal dari perwakilan 24 daerah di Sulawesi Selatan untuk selalu amanah dalam setiap kerja-kerjanya. Ia berharap, muswil ini akan melahirkan kepengurusan yang lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kita bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. Kita harus terus dialog dan bekerja, dengan dakwah dan tarbiyah,” tuturnya.

Sementara itu Plt. Gubernur Sulsel dalam sambutannya menjelaskan salah satu hal yang ingin dikolaborasikan ke depan bagaimana mencetak hafizh di beberapa daerah.

“Yang belum berkembang betul ialah kaderisasi hafizh apalagi pihak kami sudah ada MoU dengan beberapa universitas, siapa yang hafizh ada jalur khusus untuk bisa masuk bahkan bisa dapat beasiswa,” katanya.

Dia menjelaskan peran Wahdah dalam menggerakkan umat sangat penting.

“Memang punya kesamaan program semoga ke depan Wahdah bisa kolaborasi dengan pemerintah,” tambahnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Aktivis Islam Kota Tasikmalaya yang tergabung dalam AL-MUMTAZ dan Forum Mujahid Tasikmalaya (FMT) mengadakan aksi amar ma’ruf nahi munkar sebagai tanggapan atas lambatnya penanganan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menutup hotel-hotel yang kerap dijadikan tempat maksiat.

Adapun beberapa hotel yang didatangi diantaranya Hotel Lingga Jaya, Hotel Daya Prima dan Hotel Daya Grand. Semua hotel tersebut berada di kawasan Kota Tasikmalaya. Hotel tersebut terbukti memberikan fasilitas kepada para pelaku maksiat untuk melakukan praktek mesum.

“Tiga hotel ini kerap dijadikan tempat prostitusi dan tempat mesum oleh pasangan non-muhrim. Bahkan mereka melakukannya di hari jumat pada bulan suci Ramadhan, ketika kaum muslimin sedang melaksanakan shalat Jum’at.” Ucap Ustadz Asep Lugeza sebagai perwakilan dari AL-MUMTAZ.

H. Nanang Nurjamil sebagai Ketua Forum Mujahid Tasikmalaya juga menegaskan untuk segera menutup ketiga hotel tersebut, karena telah terbukti dijadikan tempat maksiat.

“Dalam catatan kami, di waktu setahun ini ditemukan 22 kasus pelanggaran di 3 hotel tersebut.”

“Sebelumnya kami juga telah mengadakan koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Kepolisian, TNI juga Satpol PP selama proses izin hotel belum terbit maka kami meminta untuk menutup sementara hotel-hotel tersebut.” Tambahnya.

Dalam aksi ini turut serta hadir pihak kepolisian. Di ketiga hotel tersebut ditemukan alat kontrasepsi bekas pakai, botol minuman keras, hingga sabu bekas pakai.

Harapannya setelah ditutup, ketiga hotel tersebut bisa dialih fungsikan menjadi tempat yang lebih bermanfaat untuk masyarakat Kota Tasikmalaya.

“Kami berharap agar Walikota Tasikmalaya memanggil dinas-dinas terkait untuk segera menutup hotel-hotel tersebut dan mengalih fungsikan menjadi tempat yang lebih bermanfaat.”

“Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini kami berharap, Icon Kota Tasikmalaya sebagai Kota Santri tidak sampai hilang.” Ucap Ustadz Ucu sebagai Korlap Aksi.

(Muhammad Rifqi)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Kementerian Agama telah mengusulkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pusat.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Agama saat membuka Dialog Penguatan Moderasi Beragama Menyambut Tahun Toleransi 2022 yang digelar di Kanwil Kemenag Bali. Hadir, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Indonesia dan Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahe, Kakanwil Kemenag Bali Komang Sri Marheni, Ketua FKUB tokoh lintas agama, para KUA dan Penyuluh se Bali.

“Kemenag sedang mengajukan usulan Perpres FKUB di tingkat pusat karena selama ini FKUB hanya di tingkat provinsi. Jadi banyak sekali persoalan keagaman yang kemudian tidak diselesaikan dengan baik dan membutuhkan intervensi di tingkat pusat dalam menyelesaikan masalah keagamaan,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas, Jumat (14/01/2022).

“Semoga dalam waktu dekat Perpres ini disetujui oleh Presiden Joko Widodo sehingga bisa diresmikan FKUB di tingkat pusat,” harap Menag.

Tampak mendampingi Menag, Staf Khusus, Staf Ahli dan Tenaga Ahli Menteri Agama, di antaranya: Abdul Rochman, Nuruzzaman, Wibowo Prasetyo, Hasanuddin, Hasan Basri, dan Abdul Qodir.

Dalam kesempatan itu, Menag meresmikan Rumah Pelayanan Agama dan Keagamaan Kanwil Kemenag Bali yang ditandai dengan penandatangan prasasti.

Menag juga berkesempatan mengisi episode Sukma Podcast bertajuk Penguatan Moderasi Beragama menyambut Tahun Toleransi 2022 di studio Kanwil Kemenag Bali.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah bersama DPR mulai mempersiapkan pemberangkatan jemaah haji 1443 H/2022 M. Persiapan itu antara lain dilakukan dengan membentuk Panitia Kerja (panja) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)  1443 H / 2022 M.

Rencana pembentukan panja ini dibahas pada rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, Kamis (13/1/2022). Hadir mewakili Menteri Agama, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan bahwa Kementerian Agama terus melakukan koordinasi dan konsolidasi secara kontinyu untuk rencana pelaksanaan pemberangkatan haji tahun 2022 ini.

“Kami terus mengupayakan bagaimana caranya agar pelaksanaan haji tahun 2022 bisa dilaksanakan, di tengah munculnya varian baru Omicron, maka kami melakukan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/ 2022 M dengan tiga opsi, yaitu kuota penuh, kuota terbatas atau yang paling pahit adalah dengan kembali tidak memberangkatkan jemaah haji,” ujar Wamenag.

Wamenag juga mengatakan bahwa keberangkatan jemaah umrah saat ini adalah salah satu bentuk simulasi dari pemerintah Arab Saudi dalam rencana pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi. Sehingga, perlu kerjasama, baik pemerintah, anggota DPR sebagai penentu pertimbangan kebijakan, bahkan jemaah umrah untuk ketertiban saat pelaksanaan umrahnya.

“Kami berharap jemaah umrah yang sedang beribadah dapat tertib saat beribadah di tanah suci, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan bahkan hingga kepulangan ke tanah air mengikuti aturan karantina seperti yang direkomendasikan pemerintah,” tuturnya.

“Tertib aturan ini sangat penting, karena jika pelaksanaan umrah ini sukses, tentu pemerintah Arab Saudi akan sepenuhnya mengizinkan pelaksanaan ibadah haji yang memang sudah dinantikan oleh semua calon jemaah haji di tanah air,” lanjutnya.

Senada dengan Wakil Menteri Agama, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengatakan bahwa varian baru yang muncul memang perlu diwaspadai. Pemerintah harus mengedepankan perlindungan dan keselamatan jemaah dengan meningkatkan pengawasan kepatuhan atas protokol kesehatan yang lebih ketat.

“Jika kasus penderita omicron di negara kita sedikit, penanganannya cepat dan tidak banyak menyebar, saya optimis Pemerintah Arab Saudi akan mengizinkan pemberangkatan haji, namun untuk mewujudkan itu semua memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Yandri

“Pemerintah membuatkan aturan, menyediakan vaksin, masyarakat ikuti agar pencegahannya lebih awal dan tidak menyebar,” tegas Yandri lagi.

Tampak hadir dalam Rapat Kerja Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dan para Direktur pada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

BANTEN(Jurnalislam.com) — Gempa besar yang mengguncang wilayah Banten mengakibatkan 263 rumah warga di 123 Kecamatan menjadi terdampak.

Merespon kejadian tersebut, Wahdah Islamiyah mengirimkan relawan untuk bertolak ke daerah Sumur.

Dalam beberapa rilis yang diterima, Taufik Ashari selaku Direktur Program Laznas Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) mengatakan, relawan yang dikirim akan melakukan sejumlah assesment dan proses pencacahan lokasi terdampak untuk mengetahui lebih detail korban jiwa, fasilitas yang rusak dan bantuan yang dibutuhkan.

“Tentu ini menjadi duka bagi kita semua, di saat saudara kita terdampak musibah,” katanya, Sabtu (15/1/2022).

Diketahui sebelumnya, gempa bumi tersebut berkekuatan 6,7 SR mengguncang wilayah Pulau Jawa bagian barat pada Jum’at (14/1/2021) sore, pukul 16.05 WIB. BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) menginformasikan, titik pusat gempa ini terjadi di laut 52 Km arah Barat Daya wilayah Sumur, Banten.

SUMUT(Jurnalislam.com)Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UIW Sumatera Utara kembali menunjukkan komitmen YBM PLN dalam menyalurkan amanah zakat infaq shadaqah (ZIS) kepada Mustahiq di awal tahun 2022.

Salah satunya adalah program membantu pembangunan Masjid Al-Istiqomah, Dusun Pagaran Padang, Desa Garoga Sibargot, Kecamatan Garoga, Tapanuli Utara.

Daerah yang termasuk daerah terpencil terluar dan tertinggal (3T) di kawasan Sumatera Utara, mendapat bantuan pembangunan renovasi masjid dari YBM PLN UIW Sumatera Utara.

Untuk proses pembangunan sendiri sudah mencapai 70% seperti yang disampaikan Rusdi Saleh Koto selaku perwakilan YBM PLN UIW Sumatera Utara  dalam video rilis yang disampaikan ke kontributor jurnalislam pada Jumat 14 Januari 2022.

“Letaknya yang terisolir dan terpencil membuat masyarakat muslim disini layak mendapatkan bantuan dari kita”, jelasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan pencapaian tahun 2021. Saldo dana haji yang dikelola pada 2021 meningkat 9,64 persen dibanding 2020, menjadi Rp 158,88 triliun.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu, menyebut capaian ini bisa diraih karena adanya dukungan dan sinergi yang telah terbangun dengan segenap mitra pemangku kepentingan dan masyarakat, khususnya jamaah haji.

“Kontribusi signifikan dari capaian ini adalah pembatalan haji, pengecualian pajak, serta pilihan instrumen penempatan dan investasi yang tepat dan optimal,” kata dalam pesan yang didapat Republika, Kamis (13/1/2022).

Berdasarkan data yang didapat Republika, pada 2020 saldo dana haji yang dikelola BPKH sebesar Rp 144,91 triliun. Capaian yang diumumkan ini juga telah melebihi terget dana kelolaan 101, 90 persen, yang ditetapkan pada 2021, senilai Rp 155,92 triliun.

Terkait instrumen dana kelolaan tahun 2021, dana yang diinvestasikan sebesar Rp113,24 triliun atau 71,27 persen, sementara sisanya  Rp45,64 triliun terdapat di penempatan bank Syariah, dalam bentuk giro dan deposito syariah.

Proporsi dana haji yang ditempatkan dan diinvestasikan ini disebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 5 tahun 2018.

“Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT, di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 yang menerpa seluruh dunia termasuk Indonesia, BPKH bisa melakukan pengelolaan dana haji yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya,” ujar dia.

Dengan meningkatnya dana kelolaan ini, maka nilai manfaat juga ikut bertambah yakni sebesar Rp10,55 triliun, atau bertambah 41,99 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp7,43 triliun.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Acep Riana Jayaprawira, menegaskan dana haji dikelola BPKH secara professional pada instrumen syariah yang aman dan likuid. Hal ini telah mencapai 2,98 kali Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH).

Selain itu, BPKH juga dalam pengelolaan dana haji disebut dilakukan secara transparan, dipublikasikan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta diawasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal tersebut dibuktikan BPKH dengan diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK 3 (tiga) kali berturut-turut yakni Laporan Keuangan Tahun 2018, 2019 dan 2020.

Selanjutnya, di tahun 2022 BPKH disebut akan terus meningkatkan kinerjanya dengan tetap mengedepankan pengelolaan dana haji berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.

Sumber: ihram.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sebanyak 1.023 orang yang sudah berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh terhitung sejak Sabtu (8/1) hingga Selasa (11/1) 2022.

“Sampai hari Selasa (11/1)telah diberangkatkan jamaah umroh ke Arab Saudi sebanyak 1.023 jamaah,” kata Wakil Menteri Agama (Wamenag)Zainut Tauhid Sa’adi saat menggelar rapat kerja bersama Komisi VIII DPR yang diikuti di Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Ia mengatakan dari lebih 1.000 orang yang berangkat, 870 di antaranya melakukan penapisan (screening) kesehatan secara terpusat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, sebelum terbang ke Tanah Suci.

Jamaah umroh yang tiba di Arab Saudi, kata dia, sudah dinyatakan negatif lewat tes usap PCR. Saat ini, mayoritas jamaah umroh Indonesia tengah menjalani karantina selama lima hari sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan COVIUD-19 setempat.

“Selama lima hari mulai dari saat kedatangan. Informasi dan laporan Penyelanggara Perjalanan Ibadah umroh (PPIU) bahwa hasil PCR pertama saat karantina kedatangan jamaah umroh di Arab Saudi seluruhnya negatif COVID-19,” katanya.

Sumber: ihram.co.id