Penulis: Mazaya

TASIKMALAYA(Jurnalislam.com) – Seorang siswa SD di Kota Tasikmalaya berinisial DMZ meninggal dunia diduga setelah melakukan suntik vaksin Covid-19.

Sontak kabar meninggalnya siswa SD ini jadi buah bibir di masyarakat dan langsung viral di media sosial dan masuk pemberitaan.

Korban DMZ meninggal dunia beberapa hari setelah mendapat suntik vaksin Covid-19, padahal keluarga mengaku jika sang anak tidak sedang sakit dan tak pernah ada riwayat penyakit.

DMZ yang meninggal dunia  ini tercatat sebagai siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Kersamenak, Kecamatan Purbaratu.

Siswa SD ini meninggal dunia  setelah sebelumnya sempat kejang-kejang. Tak ada yang tak wajar dengan siswa tersebut, keluarga membawa  DMZ ke Rumah Sakit Dokter Soekardjo Kota Tasikmalaya pada Senin 18 Januari 2022, dan akhirnya meninggal dunia.

DMZ yang diduga jadi korban vaksin Covid-19 ini adalah anak pertama pasangan suami istri, Dede Budiman (40) dan Ika Rosita (35).

Korban adalah warga Kersamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya.

Korban meninggal ini awalnya mendapat undangan untuk mengikuti vaksin Covid -19 itu mengikuti program vaksin untuk siswa pada Sabtu, 15 Januari 2022.

Dari pengakuan keluarga, korban sebelumnya dalam kondisi sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit.

Korban dalam keadaan sehat pergi sekolah seorang diri saat proses vaksinasi dilakukan.

Paman korban, Jajang Suhendar kepada wartawan menegaskan, keponakannya sebelum divaksin sangat sehat dan tidak terlihat ada keluhan sakit.

Sepulang sekolah, korban sempat bermain bersama teman-temannya. Kemudian setelah itu kejang-kejang.

“Sudah pulang sekolah, korban masih sehat. Dia bermain bersama teman temannya,” kata Jajang kepada wartawan Selasa 18 Januari 2022.

Usai bermain, pulang kemudian mandi sora. Akan tetapi petaka itu datang. Korban mengalami kejang-kejang dan mendadak lemas.

Takut terjadi sesuatu, keluarga membawa korban ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis.

Lantaran diduga memburuk, korban kemudian dirujuk ke RSUD dr Soekardjo. Korban akhirnya meninggal dunia pada Senin, 17 Januari 2022.

Sumber:pikiran-rakyat.com

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, menyampaikan bahwa standardisasi dai MUI dibutuhkan untuk melahirkan koneksi atau keterhubungan antar dai. Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam pembukaan Multaqa Duat Nasional III dan Wisuda akbar Standardisasi Dai angkatan IV sampai X di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Ahad (23/01).

Dia juga menyampaikan, dakwah menjadi sarana untuk menyebarkan hal-hal baik yang membangun. Dakwah bukan menjadi jalan merobohkan, apalagi meruntuhkan.

“Dakwah adalah membangun, bukan merobohkan, apalagi meruntuhkan. Dakwah membangun keilmuan, membangun peradaban, bahkan kehidupan, ” ujarnya.

Dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas di Indonesia, dia mengatakan, peran dakwah ini menjadi sangat penting. Dakwah dirasa sangat perlu untuk menjaga ajaran agama bahkan kondisi sosial kemasyarakatan.

Pada titik inilah, ujar Kiai Marsudi, standardisasi dai diperlukan untuk menjaga agama, bangsa, dan negara. Hal itu bisa dimulai dari mengembangkan keilmuan dan metode (cara penyampaian) dakwah.

Karena posisi dakwah dan dai yang penting di masyarakat, Ia mengingatkan agar para dai semakin cerdik menempatkan diri. Beberapa dai besar kerap dijatuhkan pihak tertentu karena ada perkataannya yang dinilai tidak benar. Terutama pada zaman media sosial seperti sekarang, kata dia, banyak kata yang ditafsirkan bermacam-macam.

Para dai, lanjut dia, harus mencermati surat Al-Qaf ayat 18. Ayat tersebut menerangkan bahwa, tidak ada satu ucapanpun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Artinya, tanpa merasa diperhatikan manusia yang lain pun, seajtinya para dai harus sadar bahwa mereka sedang diawasi oleh malaikat. Karena itu, setiap apa yang mereka ucapkan harus disampaikan dengan baik dan penuh perhatian.

“Untuk kondisi sekarang, yang mencermati tidak hanya malaikat. Ada tambahannya yaitu google, ” ujar dia.

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan pembatasan sosial terkait adanya peningkatan kasus Covid-19 varian baru atau Omicron.

“Harusnya PPKM level 2 juga tetapi pembatasan sosialnya lebih banyak. WFH, kemudian sekolah di rumah, diperluas ganjil genapnya,” kata Tri Yunis saat dihubungi, Minggu (23/1).

Dia menyebut PTM dapat memicu adanya peningkatan kasus Omicron. Saat ada kasus Covid-19 di salah satu sekolah, peningkatan tracing harus dilakukan. Hal tersebut kata dia untuk memutus rantai penularan saat di perjalanan menuju dan dari sekolah, rumah, ataupun di transportasi umum.

“Kalau kontak tracingnya enggak cermat ya sulit ditentukan bagaimana kita tahu penularannya di rumah. Bagaimana kita tahu penularannya di sekolah, sekarang kalau kita lihat klaster sekolah itu ada ya artinya klasternya penularannya di sekolah,” ucapnya.

“Kalau klaster sekolahnya enggak ada ya mungkin penularannya di rumah atau di jalan. Karena Indonesia ini tidak memeriksa orang yang tanpa gejala walaupun dia kontak dengan kasus,” jelas dia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia menyatakan kasus varian baru Covid-19 di Jakarta terus mengalami peningkatan. Kata dia, sebanyak 1.313 orang dinyatakan terpapar Omicron pada Sabtu (22/1).

“Sebanyak 854 orang adalah pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan 459 lainnya adalah transmisi lokal,” kata Dwi dalam keterangan tertulis.

Sumber: medcom

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Sebanyak lima organisasi profesi yang bergerak di bidang medis meminta agar pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen bagi anak usia di bawah 11 tahun dievaluasi, seiring dengan meningkatnya penularan varian Omicron.

Kelima lembaga tersebut antara lain, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).

Kemudian, Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Indonesia Intensif Indonesia (PERDATIN), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular (PERKI), serta Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

Mereka meminta agar anak-anak dan keluarganya bisa memilih mengikuti PTM atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan melihat kondisi dan profil risiko masing-masing keluarga.

Permintaan ini dilatarbelakangi tingkat kepatuhan anak usia di bawah 11 tahun terhadap protokol kesehatan belum di bawah 100 persen. Selain itu, belum semua anak-anak tersebut mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Ketua Umum PDPI Dr. Agus Dwi Susanto mengatakan, berdasarkan laporan beberapa negara, jumlah anak yang terpapar Omicron lebih banyak dibanding varian sebelumnya.

“Proporsi anak yang dirawat akibat infeksi Covid-19 varian Omicron lebih banyak dibandingkan varian-varian sebelumnya dan juga telah dilaporkan transmisi lokal varian Omicron di Indonesia, bahkan sudah ada kasus meninggal karena Omicron,” kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/1).

sumber: cnnindonesia

JAKARTA(Jurnlaislam.com) — Multaqa Duat Nasional ajang berkumpulnya para dai yang digelar Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 22-24 Januari 2022 di Jakarta membuat sembilan merekomendasikan. Agenda utama Multaqa Duat Nasional adalah merumuskan berbagai pedoman terkait dakwah.

Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Ahmad Zubaidi, menyampaikan, sembilan rekomendasi yang dihasilkan Multaqa Duat Nasional. Pertama, menekankan kepada para dai untuk memaksimalkan penggunaan teknologi IT sebagai alat utama dalam berdakwah di era digital ini.

“Kedua, pemerintah hendaknya menggandeng para dai dalam program penyejahteraan ekonomi umat sehingga dapat mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera dan religi,” kata Kiai Zubaidi kepada Republika, Senin (24/1/2022)

Ia mengatakan, rekomendasi yang ketiga, dai dalam dakwahnya hendaknya menjadikan pendekatan ekonomi sebagai salah satu manhajnya. Keempat, agar dakwah wasathiyatul dapat efektif, dakwah hendaknya berbasis peta dakwah, kurikulum dakwah dan tersedianya kader penggerak dakwah yang selalu mengawal program dakwah wasathiyah secara masif.

Rekomendasi kelima, menyerukan kepada MUI dan ormas-ormas Islam di semua tingkatan membuat peta dakwah. Keenam, merekomendasikan untuk terciptanya masyarakat yang damai dan saling bertoleransi baik internal umat Islam maupun dengan umat lain. Maka pendekatan dan pemahaman keagamaan dikembangkan dengan pola wasathiyatul Islam dan para dai berdakwah dengan pedoman dakwah wasathiyatul Islam.

“Rekomendasi ketujuh, para dai senantiasa berpegang teguh pada kode etik dai dalam menyampaikan dakwahnya,” ujar Kiai Zubaidi.

Ia menambahkan, rekomendasi kedelapan, MUI menjadi tenda besar untuk menyamakan persepsi, mengkoordinasikan dakwah dan menyamakan manhaj agar dapat bersinergi dalam hal kesejahteraan, keselamatan dan perlindungan dai. Sehingga marwah dai terangkat secara elegan dibawah payung besar MUI.

“Rekomendasi kesembilan, MUI hendaknya membentuk Dewan Kehormatan dan Kode Etik Dai dalam menyelesaikan berbagai problematik dai dan memberikan perlindungan yang menimpa kalangan dai yang mengalami masalah hukum bukan karena kesalahannya,” jelas Kiai Zubaidi.

Multaqa Duat Nasional juga digelar bersamaan dengan wisuda akbar standarisasi dai MUI angkatan empat sampai sepuluh. Peserta Multaqa Duat Nasional adalah Komisi Dakwah MUI pusat dan provinsi, perwakilan Ormas Islam pendiri MUI, dan akademisi dari fakultas-fakultas dakwah. Multaqa Duat Nasional ini digelar secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Komisi Dakwah MUI Pusat akan menggelar Multaqot Du’at di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara pada 22 sampai 24 Januari 2022. Multaqo Duat merupakan ajang pertemuan para aktivis dakwah yang berasal dari Komisi Dakwah MUI Pusat, Komisi Dakwah MUI Provinsi, serta perwakilan lembaga dakwah Ormas Islam tingkat pusat.

Multaqo Du’at akan berlangsung secara offline dan online. Peserta offline yang hadir di Hotel Mercure sebanyak 60 peserta sementara ratusan peserta yang lainnya secara online. Pada kepengurusan MUI periode sebelumnya, Multaqo Du’at sudah dilaksanakan dua kali. Multaqo Du’at pertama berlangsung di Hotel Santika, Taman Mini Indonesia Indonesia Indah, sementara Multaqa Du’at kedua di Hotel Royal Kuningan, Jakarta.

Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Ahmad Zubaidi, menyampaikan bahwa kegiatan Multaqo Du’at ketiga ini masih fokus pada penyempurnaan standardisasi dai dan koordinasi gerakan dakwah. Komisi Dakwah tidak ingin ada salah pemaknaan terhadap istilah standardisasi dai.

“Sekarang multaqot yang ketiga. Tujuannya menyamakan visi misi dakwah di kalangan para dai kita, tashwiyatul afkar. Kita adakan yang namanya koordinasi gerakan dakwah, singkron antara satu individu dengan individu yang lain tidak ada perselisihan dai,” ungkapnya, Jumat (21/01) saat dihubungi MUIDigital.

Kiai Zubaidi mengatakan, gerakan dakwah yang wasathiyah masih belum sesuai target yang diharapkan. Menurutnya, para dai masih kurang intensif dalam menjalankan perannya berdakwah secara wasathiyah. Hal seperti itu, kata Kiai Zubaidi, banyak dipengaruhi oleh permasalahan umat yang belum teridentifikasi dengan baik.

“Karena itu, kita kumpul di Jakarta untuk menyamakan persepsi ini dan melakukan koordinasi gerakan. Kita tidak ingin lagi ada dai yang ditolak oleh Masyarakat. Seorang dai harus mengerti dan tahu kondisi sehingga tidak bertentangan dengan lokasi dakwah,” beber dia.

Lebih lanjut, Kiai Zubaidi berharap, kegiatan kali ini harus mampu membentuk standarisasi dakwah sebagai panduan para dai dalam dalam aktivitas dakwah.

“Kegiatan ini, outputnya satu, terbentuknya semacam standardisasi yang disepakati bersama seperti SOP pelaksanaan standardisasi dai. Dengan begitu, dai kita bisa membentuk masyarakat yang khoiro ummah (umat terbaik),” ungkapnya.

Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar, kemungkinan besar akan hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan rencananya akan dibuka oleh Menteri Agama atau yang mewakili. Pada saat pembukaan, akan berlangsung juga Wisuda Akbar tujuh angkatan program Standardisasi Da’i MUI.

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam (LSBPI) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Habiburrahman El Shirazy, mengungkapkan 3 fokus LSBPI MUI di tahun 2022.

Pria yang kerap disapa kang Abik ini menuturkan, fokus pertama LSBPI MUI akan menggelar konsolidasi LSBPI atau KSBPI se-Indonesia, sekaligus konsolidasi seniman dan budayawan Muslim se-Indonesia.

“Untuk itu kita InsyaAllah akan mengadakan pertemuan seniman dan budayawan Muslim nasional,” ujarnya kepada MUIDigital, Jumat (21/1/2022).

Kemudian yang kedua, Kang Abik mengungkapkan, fokus LSBPI MUI yaitu mengedukasi anak muda Muslim untuk menciptakan karya seni Islami yang berkualitas. Ia menambahkan, hal ini sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional (Munas) MUI tahun 2020.

“Pada fokus ini LSBPI akan menyelenggarakan workshop penulisan kreatif dan sayembara menulis skenario film pendek Islami, InsyaAllah,” tuturnya.

Ketiga, kata Kang Abik, LSBPI juga akan fokus pada kongres budaya ummat yang rencananya diadakan di tahun 2023.

“Jadi di tahun ini kita adakan semacam FGD Road to Kongres Budaya Umat,” tutupnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Kementerian Agama (Kemenag) RI mengajak lulusan standarisasi dai Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berdakwah bukan hanya melalui masjid dan majelis-majelis taklim, melainkan terlibat aktif dan intensif berdakwah di media sosial.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Prof Kamaruddin Amin, dalam Multaqa Duat Nasional dan Wisuda Akbar Standarisasi Dai MUI Angkatan IV sampai X yang bertajuk: Peningkatan Kualitas Dakwah untuk Mewujudkan Khaira Ummah Komisi Dakwah MUI tahun 2022.

“Karena kalau tidak, maka otoritas keagamaan akan direbut oleh mereka yang belum tentu memiliki paham keagamaan seluas dan semendalam seperti bapak ibu sekalian, ” ujarnya di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Ahad (23/1).

Prof Kamuruddin Amin melihat, demografi Indonesia dipenuhi oleh penduduk berusia 40 tahun ke bawah yang secara aktif menggunakan media sosial. Dengan rincian anak milenial yang lahir dari tahun 1880 sampai 1996 berjumlah 25 persen, dan generasi Z yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012 berjumlah 26 persen.

“Jadi, lebih dari 50 persen anak-anak Indonesia itu berumur dibawah 40 tahun dan semua ini menggunakan instrumen media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, ” tambahnya.

Sehingga, menurut dia, tidak ada alasan bagi para mubaligh untuk tidak terlibat dan menjangkau mereka melalui media sosial. Ia berharap, para mubaligh yang telah distandardisasi oleh MUI ini bisa memainkan peran yang sentral dan fundamental dalam melihat, memahami, dan mengawal potensi besar ini.

Selain itu, ia juga mengungkapkan program Kemenag dalam upaya meningkatkan kompetensi penceramah agama dengan muatan kontennya yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan moderasi beragama yang bekerja sama dengan Lemhanas, BPIP, dan MUI untuk mengisi muatan konten tersebut.

“Dua hal ini menjadi yang sangat penting. Kami menyadari bahwa penceramah-penceramah kita di Indonesia sesungguhnga sedang berkontestasi. Kita sedang berlomba untuk mempromosikan nilai-nilai agama yang wasathiyah, ” ungkapnya.

Dalam program ini, ia menyebut, telah mencetak 8000 peserta. Ia berpesan kepada para dai agar materi ceramah yang disampaikan berisi ajakan kepada masyarakat untuk meningkatkan mereka untuk terlibat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

“Jadi, materi kita tidak berisi atau berorientasi pada ibadah mahdloh atau akhirat saja yang sangat penting sekali. Tetapi bagaimana Islam, bagaimana ajaran agama ini bisa mengajak masyarakat untuk terlibat serta berkontribusi dalam kehidupan,” tuturnya.

Dia menjelaskan, sekarang ini terjadi peningkatan peran otoritas keagamaan yang sangat tajam. Ia menambahkan, para penceramah yang diminati oleh masyarakat adalah mereka yang rajin dan intensif hadir mengisi ruang-ruang spiritualitas di media sosial.

Ia mengungkapkan, banyak para ulama yang memiliki pengetahuan yang luar biasa dalam, sangat mumpuni dan otoritatif berbicara mengenai agama tetapi umatnya tidak banyak dikarenakan manfaat yang disampaikan tidak dinikmati oleh masyarakat karena masih berdakwah secara konvensional.

Untuk itu, kata dia, pemerintah dan ormas-ormas Islam khususnya MUI diharapkan bisa mendesain konten ceramah di media sosial agar bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Sekarang ini, tidak bisa kita hindari lagi urgensinya dan semoga acara yang dilakukan oleh MUI ini bisa rutin. Intensitasnya bisa ditambah lagi supaya kita sebagai penjaga gawang, sebagai referensi, dan rujukan umat dalam beragama bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ” tutupnya.