Penulis: Mazaya

BIMA (Jurnalislam.com)–Larangan penggunaan hijab dan sambol sambol islam di India memicu banyak sekali protes dari berbagai negeri termasuk di indonesia lebih lebih di wilayah Bima, Nusa tenggara Barat.

Rabu (2/3/2022), massa dari berbagai elemn yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bima dan ormas ormas yang ada di Bima melakuan aksi solidaritas muslim india yang titik kumpulnya berada di lapangan serasuba jln. Sultan hasanuddin menuju kantor walikota Bima dan kantor DPRD kabupaten Bima jln. Soekarno hatta.

Dalam aksi tersebut, ustaz Asikin Bin Mansyur selaku ketua FUI Bima mengajak umat islam di Indonesia dan khusus nya di wilayah kota dan kabupaten bima untuk melakukan pembelaan terhadap kaum muslimin yang berada di India

“Seorang muslim itu ibarat satu tubuh ketika satu tubuh merasa sakit maka semua tubuh akan ikut merasakan nya begitulah yang di alami oleh saudara kita yang ada di India, maka seorang muslim hendaknya dia membantu saudara nya yang tertimpa musibah.” ucapnya dalam orasi tersebut

Perwakilan dari DPRD kabupaten bima bapak Ilham SH. juga mengecam perbuatan yang di lakukan oleh pemerintah India terhadap saudara saudara kaum muslimin yang berada di sana.

“Saya mengapresiasi atas kepedulian kita terhadap suadara kita yang berada di India dan mudah mudahan saudara kita yang berada di India di berikan kesabaran atas apa yang menimpa mereka, dan saya mengecam atas kebiadan yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap kaum muslimin di sana.” ujarnya

Acara tersebut ditutup dengan penyampaian sikap sekaligus penyerahan kepada DPRD Kabupaten Bima antara lain :

1. Mengutuk keras seruan pembunuhan etnis muslim India karena bentuk pelanggaran HAM berat.

2. Mendesak Presiden RI untuk memutus hubungan diplomatik dan memulangkan duta besar India.

3. Meminta organisasi islam dunia menyeret pemerintahan India ke mahkamah internasional.

Reporter: Pramudia bagus

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban Islam dunia, pemerintah membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), yang persiapannya dilakukan sejak 2016. Namun, ditinjau selama tiga tahun terakhir, sistem yang digunakan masih standar dengan mengadopsi perguruan tinggi keagamaan yang telah ada, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Untuk itu, pembangunan UIII perlu dikembalikan pada tujuan utama, yakni menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Peradaban Islam Global.

“Saya rasa ini perlu diluruskan, untuk dapat kembali ke khittah prakarsa pembangunan UIII, sebagaimana arahan Presiden saat dimulainya pembangunan UIII, yaitu untuk menjadi center of excellence peradaban Islam secara global, yang tidak sekedar mengadopsi pola UIN/IAIN dengan status kampus internasional,” tegas Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi Kemajuan Pembangunan UIII di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Rabu (02/03/2022).

Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Al-Muslimin menemuinya beberapa bulan lalu untuk belajar dari Indonesia terkait keberhasilan pelaksanaan Islam wasathiyah (moderat) yang menjadi tren global saat ini.

“Kedatangan Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Al-Muslimin beserta delegasi tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan arahan atau pelajaran, tetapi justru ingin belajar dari Indonesia, belajar tentang Islam yang toleran yang sekarang ini menjadi contoh dunia,” ujarnya.

Bahkan, kata Wapres, Sekjen Hukama mengatakan bahwa saat ini bukan saatnya lagi pemikiran-pemikiran berbahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi sebaliknya banyak pemikiran dari Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

“Kita sudah menjadi model yang digunakan untuk pengembangan Islam yang moderat di tingkat global oleh Majelis Hukama Al-Muslimin. Oleh karenanya, prakarsa pembangunan UIII sejak awal ini dimaksudkan untuk menjadi pusat rujukan global pelaksanaan Islam Wasathiyah,” terangnya.

Dengan demikian, tambah Wapres, UIII diharapkan dapat memberikan jawaban untuk memperluas dan menguatkan tren global tersebut sehingga dapat diterapkan di berbagai belahan dunia.

“Melalui UIII diharapkan Islam Wasathiyah Indonesia dapat terus digaungkan ke mancanegara,” harapnya.

Lebih jauh, terkait empat program studi magister yang sudah dibentuk dan telah berjalan di UIII, yaitu Studi Islam, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Pendidikan, Wapres menekankan agar dapat dilanjutkan dengan pengayaan kurikulum kajian Islam berskala internasional.

“Dalam pengembangan UIII ke depan, perlu ditindaklanjuti dengan pengayaan kurikulum dalam rangka membangun UIII sebagai lembaga pendidikan dan pusat kajian Islam yang berskala internasional,” imbaunya.

Untuk itu, pada kesempatan ini Wapres meminta Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), serta Rektor UIII agar segera melakukan penyempurnaan kurikulum dan program studi sesuai dengan standar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan kampus berskala internasional. Selain itu, diperlukan juga penguatan akademik dan riset yang senafas dengan misi pendirian UIII sebagai center of excellence peradaban Islam global.

“Saya minta Menteri Agama dan Rektor UIII bersama Menteri Dikbudristek untuk melakukan kajian kelayakan untuk pembukaan program studi yang secara khusus menjadi andalan UIII,” pinta Wapres.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaporkan bahwa sejauh ini UIII hanya diperuntukkan bagi mahasiswa S2 dan S3. Adapun jumlah mahasiswa kumulatif pada tahun ajaran 2021/2022 ini, baru 100 mahasiswa magister dan belum ada mahasiswa tingkat doktoral.

“Namun pada tahun ajaran 2022/2023 jumlah mahasiswa magisternya diharapkan sudah meningkat menjadi 500 orang, dan jumlah mahasiswa doktor kumulatifnya sebanyak 200 orang, sehingga total menjadi 700 mahasiswa,” ungkap Yaqut.

Sementaea, Rektor UIII Komaruddin Hidayat mengungkapkan bahwa antusiasme mahasiswa asing untuk belajar di UIII sangat tinggi. Saat UIII membuka beasiswa untuk 100 mahasiswa asing, menurutnya lebih dari 1000 orang dari 59 negara yang mendaftar dalam waktu 40 hari dan kini sedang dalam tahap seleksi.

“Tidak hanya itu, para Duta Besar Negara Sahabat juga bergembira sekali menawarkan kerjasama, seperti pertukaran dosen dan mahasiswa, bahkan ada yang menawarkan diri untuk ikut membangun [sarana] fisik,” tuturnya.

Hadir pula dalam rakor tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Subandi.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan M. Nasir.