MYANMAR (Jurnalislam.com) – Sebuah kelompok hak asasi internasional menyatakan keprihatinan mereka pada hari Ahad (13/11/2016) atas gambar satelit yang menunjukkan kerusakan luas terkait dengan kebakaran di desa-desa yang didominasi Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, di tengah operasi militer yang diluncurkan setelah serangan mematikan bulan lalu terhadap polisi.
Human Rights Watch (HRW) meminta pemerintah Myanmar untuk segera melakukan penyelidikan dibantu PBB “sebagai langkah pertama menuju dijaminnya keadilan dan keamanan bagi para korban”.
“Gambar satelit yang baru itu tidak hanya mengkonfirmasi kerusakan luas desa Rohingya, bahkan menunjukkan bahwa kerusakannya lebih besar dari yang kita duga awalnya,” direktur HRW Asia, Brad Adams, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Pemberian bantuan dan akses informasi di daerah dekat perbatasan Bangladesh tersebut dikunci militer sejak 9 Oktober, ketika sekelompok orang bersenjata menewaskan sembilan polisi serta mencuri puluhan senjata dan ribuan amunisi.
Operasi militer yang sedang berlangsung di daerah telah menghasilkan laporan pelanggaran meluas terhadap warga sipil Muslim Rohingya.
Sementara itu, koran Cahaya Baru Global Myanmar (Global New Light of Myanmar) yang dikelola negara melaporkan bahwa delapan orang – termasuk satu tentara, seorang perwira dan enam lainnya yang diduga penyerang – tewas Sabtu selama operasi pembersihan di kota-kota Maungtaw dan Yathay Taung.
Menurut surat kabar Myawaddy yang dikelola militer, orang-orang bersenjata menyerang tiga desa pada hari Jumat, menewaskan seorang perwira militer dan melukai dua lainnya.
Pada hari Ahad, HRW melaporkan mengidentifikasi total 430 bangunan yang hancur di tiga desa di utara kota Maungdaw setelah menganalisis “gambar satelit dengan resolusi sangat tinggi” yang tercatat sejak 22 Oktober – dengan peringatan bahwa banyak kerusakan yang mungkin tidak terdeteksi karena tertutup pohon lebat.
Namun pejabat pemerintah dan penduduk desa mengklaim bahwa mereka membakar rumah mereka sendiri untuk menarik simpati internasional sebelum tentara memasuki desa-desa untuk mencari terduga penyerang dan senjata yang dicuri.
“Pembatasan akses menuju daerah bagi wartawan dan pemantau hak asasi manusia yang diberlakukan Pemerintah terus menghambat pengumpulan informasi yang berimbang,” pernyataan Ahad tersebut menggarisbawahi.
Mengacu pada laporan media internasional yang menunjukkan bahwa permintaan pemerintah sipil untuk informasi lebih lanjut tidak terjawab, Adams mengatakan bahwa angkatan bersenjata “tidak hanya melarang pengamat independen memasuki daerah Rohingya yang terkena dampak, mereka tampaknya bahkan tidak mengatakan apa yang terjadi kepada pemerintah mereka sendiri”.
“Pihak berwenang perlu mengizinkan PBB, media, dan pengamat hak asasi untuk mendapat akses tak terbatas menuju daerah untuk menentukan apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan,” tegasnya, menyerukan pemerintah dan militer untuk segera mengizinkan akses kemanusiaan ke masyarakat yang rentan.
“PBB dan pemerintah yang prihatin perlu meningkatkan tekanan pada otoritas untuk memastikan agar segala bentuk bantuan mencapai semua daerah yang terkena dampak saat krisis ini memasuki bulan kedua,” tambahnya.
Awal bulan ini, beberapa diplomat top dan seorang pejabat PBB yang mengunjungi daerah tersebut meminta pemerintah menyelenggarakan penyelidikan yang kredibel dan independen untuk serangan brutal 9 Oktober dengan laporan bahwa tentara Myanmar membunuhi dan memperkosa warga sipil Muslim Rohingya.
