RIYADH (Jurnalislam.com) – Arab Saudi, pendukung utama kelompok oposisi moderat Suriah, mengatakan pada hari Ahad (6/8/2017) bahwa pihaknya masih mendukung sebuah kesepakatan internasional mengenai masa depan Suriah dan bahwa Bashar al-Assad seharusnya tidak memiliki peran dalam transisi untuk membawa perang berakhir.
Kementerian Luar Negeri Saudi membantah laporan media bahwa Arab Saudi sedang mempertimbangkan transisi politik fase pertama di mana rezim Assad akan tetap berkuasa, Middle East Eye melaporkan..
Beberapa media, termasuk yang dimiliki negara Russia Today, mengatakan Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir telah memberi tahu oposisi Suriah Komite Negosiasi Tinggi (High Negotiations Committee-HNC) mengenai keputusan tersebut.
Sebuah pernyataan kementerian yang disampaikan oleh kantor berita negara Saudi SPA mengatakan bahwa laporan yang diberikan kepada al-Jubeir “tidak akurat”.
“Posisi kerajaan pada krisis Suriah tegas, dan ini didasarkan pada komunike Jenewa 1 dan resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 yang menetapkan pembentukan badan peralihan yang akan menjalankan negara,” katanya.
Kesepakatan tersebut juga menyerukan penyusunan konstitusi baru dan mengadakan pemilihan baru tanpa peran bagi Assad dalam keseluruhan proses peralihan.
Arab Saudi mendukung HNC dan upayanya untuk memperluas keanggotaannya dan menyatukan oposisi Suriah, kata pernyataan tersebut.
Pengumuman tersebut disampaikan menjelang putaran perundingan perdamaian berikutnya yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diperkirakan pada bulan September.
Negosiator Assad belum bertemu langsung dengan pihak oposisi karena tidak ada delegasi bersatu. HNC dan dua kelompok lainnya, yang dikenal sebagai platform Kairo dan Moskow, semuanya mengklaim mewakili oposisi.
TEHERAN (Jurnalislam.com) – Seorang tentara Iran menembaki rekan-rekannya, menewaskan empat orang dan melukai 8 di antaranya di sebuah pangkalan udara militer di Teheran selatan, menurut media setempat, lansir Al Arabiya, Ahad (6/8/2017).
Sebelumnya, laporan kantor berita semi-resmi Mehr tidak memberikan informasi motif serangan tersebut namun dikatakan bahwa serangan terjadi di Kahrizak, yang berada di pinggiran selatan Teheran.
Semua tentara yang terluka dibawa ke sebuah rumah sakit Angkatan Udara di tenggara kota tersebut, kata laporan tersebut.
Tembakan sejenis seperti yang dilaporkan tersebut pernah terjadi juga di Iran.
Pada bulan Juli, seorang tentara melepaskan tembakan ke arah rekan-rekannya, menewaskan tiga orang dan melukai enam lainnya di sebuah pangkalan militer di kota Abyek, sekitar 62 mil (100 kilometer) barat Teheran. Penyerang dilaporkan menembak dirinya sendiri dalam insiden tersebut, namun selamat dan dibawa ke rumah sakit terdekat.
Pada bulan September, seorang tentara membunuh dirinya sendiri setelah menembaki tiga rekannya di selatan negara itu.
Pelayanan militer hingga 24 bulan wajib bagi pria berusia 19 tahun ke atas di Iran.
MANILA (Jurnalislam-com) – Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta anggota parlemen untuk menyetujui perekrutan 20.000 tentara lagi untuk mengatasi ancaman keamanan yang meningkat menyusul pengepungan kota di selatan, kata juru bicaranya, Ahad (6/8/2017), World Bulletin melaporkan.
Pejuang, membawa bendera hitam, telah menduduki wilayah Marawi sejak 23 Mei, mendorong Duterte untuk mengumumkan darurat militer di seluruh wilayah selatan Mindanao.
“Permintaan presiden untuk tambahan 20.000 tentara merupakan bagian dari postur keamanan intensif kami untuk melindungi daerah-daerah di wilayah yang masih memiliki ancaman keamanan,” juru bicara Ernesto Abella mengatakan dalam sebuah pernyataan.
“Penyerahan pasukan ke Marawi dan poin lainnya di Mindanao perlu diseimbangkan kembali untuk memastikan efektivitas maksimal,” tambahnya.
Jumlah militer Filipina sekitar 125.000 orang dan menghadapi banyak ancaman termasuk gerilyawan yang terinspirasi IS di Mindanao, gerilyawan komunis yang tersebar di seluruh negeri dan perselisihan teritorial dengan China di Laut Cina Selatan.
Militer Filipina termasuk yang paling kurang lengkap, dengan hanya memiliki selusin jet tempur dan armada laut yang sebagian besar terdiri dari kapal bekas.
Begitu banyak tentara telah dikirim ke Marawi hingga bagian lain negara tersebut menyatakan keprihatinannya bahwa mereka tidak terlindungi.
Dalam perjalanan ke Marawi pekan lalu, Duterte meminta Kongres untuk mendanai 20.000 tentara tambahan namun tidak menentukan berapa banyak yang dibutuhkannya.
Juru bicara militer Kolonel Edgard Arevalo mengatakan pada hari Ahad bahwa kekalahan para pejuang di Marawi akan segera tiba tapi dia tidak memberikan informasi yang spesifik.
“Kami sekarang lebih dekat dari sebelumnya, kami dapat mengatakan bahwa kita benar-benar berada di puncak operasi kami di Marawi,” katanya.
PALESTINA (Jurnalislam.com) – Kelompok perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengecam sebuah surat kabar Saudi karena menggambarkan kelompok tersebut sebagai organisasi “teroris”, lansir Andolu Agency, Ahad (6/8/2017).
Harian Saudi Al-Riyadh menerbitkan sebuah laporan berita pada hari Jumat di mana ia menggambarkan Hamas sebagai organisasi “teroris”.
“Uraian ini menodai [citra] perlawanan heroik, yang merupakan ujung tombak dalam membela tujuan kita,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.
“[Saudi Al-Riyadh] hanya melayani musuh Palestina, yang merupakan musuh utama bangsa Arab dan Islam,” tambahnya.
Kelompok Palestina tersebut menyerukan harian Saudi itu untuk membalikkan pendiriannya “yang bertentangan dengan sikap Arab Saudi, untuk membela rakyat Palestina dan perlawanan mereka”.
Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, terjebak dalam krisis antara Qatar dan empat negara Arab, termasuk Arab Saudi, yang menuduh Doha mendukung terorisme.
Keempat negara – Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain – telah memberlakukan blokade laut, darat dan udara di Qatar dan mengajukan daftar tuntutan ke Doha, termasuk penutupan televisi Al Jazeera, atau menghadapi sanksi lebih lanjut.
Qatar membantah tuduhan tersebut dan berpendapat bahwa blokade itu melanggar hukum internasional.
MYANMAR (Jurnalislam.com) – Sebuah komisi yang ditunjuk pemerintah telah membersihkan pasukan keamanan Myanmar yang melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran secara sistematis terhadap Muslim Rohingya, dengan menolak laporan PBB sebelumnya atas pelanggaran yang meluas selama tindakan keras baru-baru ini, lansir Aljazeera, Ahad (6/8/2017).
Komisi tersebut memeriksa kekerasan mematikan yang dimulai di negara bagian Rakhine di barat laut pada bulan Oktober tahun lalu setelah para pejuang Rohingya menewaskan sembilan polisi dalam serangan terkoordinasi terhadap pos-pos penjagaan perbatasan di dekat Bangladesh.
Dalam operasi militer berikutnya, pasukan Myanmar dilaporkan membunuh penduduk desa secara acak, memperkosa wanita Rohingya dan membakar lebih dari 1.000 rumah.
Anehnya, temuan komisi tersebut dikeluarkan saat pemerintah menolak mengizinkan misi tiga anggota PBB untuk melakukan penyelidikan sendiri mengenai apakah tindakan keamanan tersebut adalah “pembersihan etnis” minoritas Muslim Rohingya yang ditolak kewarganegaraan.
Memberikan kesimpulan mereka pada hari Ahad, komisi yang didukung negara tersebut mengungkapkan bahwa setiap “tindakan berlebihan” kemungkinan dilakukan oleh “anggota pasukan keamanan” peringkat rendah.
“Beberapa laporan insiden [pelecehan] tampaknya palsu … yang lain hanya memiliki sedikit bukti,” kata komisi tersebut dalam sebuah siaran pers.
Laporan tersebut juga membidik laporan rinci oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB yang dirilis pada bulan Februari tahun ini.
Laporan PBB mengatakan bahwa “sangat mungkin” kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan selama tindakan keras tersebut.
“Operasi pembersihan area kemungkinan menghasilkan ratusan kematian,” kantor hak asasi manusia PBB mengatakan.
Berdasarkan wawancara dengan 204 saksi (korban) yang melarikan diri ke Bangladesh, PBB mendapatkan keterangan dari warga Muslim Rohingya bahwa pasukan Myanmar memperkosa wanita Rohingya, membunuh anak-anak dan menyiksa pria dewasa.
Komisi pemerintah Budha tersebut membantah temuan PBB tersebut, dengan berdalih bahwa “tidak ada kasus semacam itu yang ditemukan” dalam pekerjaan mereka.
Laporan tersebut juga menuduh PBB bahwa laporan PBB tidak memiliki keseimbangan dan gagal untuk mengenali beratnya serangan yang diluncurkan pejuang Rohingya.
Komisi tersebut mengakui bahwa media asing dan LSM seharusnya diberi akses ke zona tersebut selama konflik untuk menghilangkan “kesalahpahaman”.
Pemerintah Myanmar menghadapi tekanan yang meningkat dari para aktivis hak asasi manusia untuk memberi izin masuk kepada penyelidik PBB ke negara bagian Rakhine.
Seharusnya Tim PBB akan memulai pekerjaannya bulan ini, namun pemerintah Aung San Suu Kyi menolak memberikan visa kepada mereka, dengan alasan bahwa hal itu akan “memperburuk” situasi di lapangan.
John Fisher, direktur Human Rights Watch Jenewa, mengatakan pada hari Kamis bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menghadapi “taktik bullying Myanmar yang mengancam penolakan visa”.
“Pemberian izin masuk [bagi tim PBB] akan memberikan tanda bahwa Myanmar siap bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan kemanusian berat, dan mencegah kejahatan pada mas ayang akan datang oleh semua pihak terhadap konflik bersenjata Myanmar,” kata direktur HRC.
Muslim Rohingya dicerca di Myanmar dan banyak dipandang sebagai imigran ilegal oleh pemerintah Budha Myanmar.
Sekitar satu juta dari kaum Muslim tersebut dikepung ke zona perbatasan yang miskin di dekat Bangladesh, yang tetap dikurung dan diberlakukan jam malam oleh Militer Myanmar.
Pada hari Jumat, sampai dengan 50 “tembakan peringatan” diletupkan di sebuah desa Muslim Rohingya saat sebuah serangan.
Dalam insiden terpisah, mayat tiga pria dan tiga wanita yang membawa parang dan menderita luka tembak ditemukan di dekat kota Maungdaw di Rakhine pada hari Kamis.
Pekan lalu, tujuh pengikut Buddha ditemukan tewas di daerah konflik.
PALESTINA (Jurnalislam.com) – Israel siap-siap mencabut kredensial media wartawan Al Jazeera dan menutup kantor jaringan tersebut di Yerusalem, kata menteri komunikasi zionis tersebut.
Ayoub Kara membuat pengumuman pada hari Ahad (6/8/2017) saat konferensi pers di Yerusalem, di mana Al Jazeera dilarang hadir.
“Kami mengeluarkan keputusan kami mengikuti negara-negara Arab yang juga menutup kantor Al Jazeera dan melarang pekerjaan mereka,” kata Kara, menambahkan bahwa Al Jazeera digunakan oleh beberapa kelompok untuk “menghasut” kekerasan – sebuah tuduhan yang ditolak Al Jazeera.
Kara mengatakan dia mengharapkan parlemen Israel, Knesset, mempertimbangkan permintaannya di sesi berikutnya.
“Saya akan melalui mekanisme legislasi untuk menciptakan wewenang agar saya dapat bertindak dengan bebas, kami akan berusaha untuk mengakhirinya secepat mungkin.”
Jaringan media yang berbasis di Doha tersebut mengecam tindakan dari sebuah negara yang mengklaim sebagai “satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah” tersebut.
“Al Jazeera menekankan bahwa mereka akan mengamati perkembangan yang mungkin terjadi dari keputusan Israel, dan akan mengambil tindakan hukum yang diperlukan,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Al Jazeera juga membantah tuduhan bahwa liputan tentang kerusuhan Masjid Al-Aqsha tidak profesional.
“Al Jazeera akan terus meliput kejadian-kejadian wilayah Palestina yang diduduki secara profesional dan akurat, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh badan-badan internasional, seperti Kantor Komunikasi Inggris (Office of Communications-Ofcom).”
Ayoub Kara
Namun kantor jaringan pan-Arab di wilayah Gaza Palestina dan kota Ramallah di Tepi Barat yang diduduki tidak akan terpengaruh oleh tindakan Israel saat ini.
Pusat Hukum Hak Minoritas Arab di Israel, yang juga dikenal sebagai Adalah, juga menantang rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa langkah Israel itu akan mendapat perhatian di hadapan Mahkamah Agung, serta “akan gagal dalam uji legalitas”.
Scott Heidler dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Yerusalem pada hari Ahad, mengatakan bahwa permintaan untuk mencabut kredensial tersebut mencakup semua jurnalis Al Jazeera di saluran berbahasa Arab dan Inggris.
Tidak jelas kapan pemerintah akan bertindak atas permintaan tersebut.
Koresponden kami melaporkan bahwa Israel juga berusaha menghentikan transmisi kabel dan satelit Al Jazeera di negara tersebut.
Selama konferensi pers, Kara juga mengatakan bahwa kementerian dalam negeri juga akan terlibat dalam menutup kantor Al Jazeera di Yerusalem.
Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu telah mengancam untuk menutup operasi Al Jazeera di negara tersebut, menuduh Al Jazeera menghasut kekerasan terhadap Israel.
Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, mengatakan bahwa langkah terbaru Israel menunjukkan “sinergi” “kediktatoran” di dunia Arab dan “kediktatoran pendudukan militer di Palestina”.
“Seolah menutup Al Jazeera akan mengurangi kekerasan, ketika semua orang tahu bahwa penindasan dan pendudukan militer, dan agresi adalah alasan kekerasan yang sebenarnya di wilayah ini. Sedangkan melaporkannya bukanlah sebuah kekerasan.”
Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, Rami Khouri dari Universitas Amerika di Beirut, mencela rencana tersebut dengan mengatakan bahwa tindakan ini “sangat khas rezim” di wilayah tersebut.
“Rezim yang ingin mengendalikan kekuasaan hampir selalu mengejar dua target – media dan orang asing. Semua orang mengejar media.”
Aidan White, direktur Jaringan Jurnalisme Etis (the Ethical Journalism Network) yang berbasis di London, menyebut keputusan Israel tersebut sebagai “sebuah serangan frontal penuh” terhadap kebebasan pers.
“Ini adalah pernyataan yang mengejutkan, dan ini benar-benar meruntuhkan klaim Israel sebagai satu-satunya pelaku demokrasi di kawasan ini, karena sampai ke jantung salah satu lembaga demokrasi yang paling penting.
“Serangan terhadap Al Jazeera ini benar-benar sebuah serangan terhadap semua jurnalisme independen yang kritis.”
“Menyensor Al Jazeera atau menutup kantornya tidak akan membawa stabilitas untuk kawasan ini, namun akan benar-benar menempatkan Israel sebagai musuh kebebasan pers di kawasan ini,” kata Koordinator Program CPJ Timur Tengah dan Afrika Utara Sherif Mansour dalam sebuah pernyataan.
“Israel harus meninggalkan rencana-rencana yang tidak demokratis ini dan mengizinkan Al Jazeera dan semua wartawannya untuk melapor bebas dari negara dan wilayah-wilayah yang didudukinya,” katanya.
Dalam beberapa bulan terakhir, Arab Saudi dan Yordania sama-sama menutup biro Al Jazeera sebagai bagian dari serangan diplomatik dan ekonomi terkoordinasi melawan Qatar, tempat kantor pusat Al Jazeera Media Network berada.
Sinyal Al Jazeera juga telah diblokir di Uni Emirat Arab.
Mesir, yang juga merupakan bagian dari kelompok pemblokir, telah melarang Al Jazeera beberapa tahun lalu.
FILIPINA (Jurnalislam.com) – Saat tentara Filipina terus bertempur melawan kelompok Maute di Marawi yang terkait dengan kelompok Islamic State (IS), pemerintah telah memulai upaya untuk membangun kembali kota yang hancur dilanda perang.
“Pembangunan 1.100 unit penampungan sementara dimulai pekan pertama bulan September,” kata juru bicara Task Force Bangon Marawi, Kristoffer Purisima, dalam sebuah media briefing, lansir Anadolu Agency, Sabtu (5/8/2017).
Tempat penampungan akan dibangun di atas lahan seluas 11 hektar milik pribadi, yang disewakan kepada pemerintah, untuk menampung lebih dari 50.000 keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat bentrokan tersebut.
Tempat penampungan ini akan memiliki madrasah, area dapur, ruang cuci, pasar, masjid, persediaan air, toilet dan aula serbaguna.
Serangan militer Marawi dimulai pada tanggal 23 Mei, setelah kelompok Maute bereaksi terhadap kegagalan pasukan Filipina untuk menangkap Isnilon Hapilon, yang dianggap oleh banyak orang sebagai teroris Filipina yang paling dicari. Washington menempatkan hadiah $ 5 juta atas kepalanya. Presiden Rodrigo Duarte menginginkan dia mati atau hidup.
Hapilon dilaporkan telah melarikan diri dari zona pertempuran pada pecan-pekan awal pengepungan, namun, dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Kepala Komando Mindanao Barat Letnan Jenderal Carlito Galvez Jr. mengatakan, “dia masih berada di daerah tersebut” dan bertempur bersama kelompok Maute.
Seiring kemajuan militer, posisinya sekarang terkurung di dua desa – setara dengan kurang dari satu kilometer persegi, menurut juru bicara militer Brigadir Jenderal Restituto Padilla.
“Jadi, saat kita menjalani operasi militer, ini menjadi pertarungan yang sangat dekat dan kompleksitasnya di lapangan benar-benar jauh lebih menantang,” kata Padilla.
Pada 4 Agustus 522 militan, 119 tentara negara bagian dan 45 warga sipil tewas ini menurut jumlah korban resmi militer.
Sementara itu, Duterte mengejutkan tentara di Marawi, dengan kunjungan untuk meningkatkan semangat pada hari Jumat.
Kunjungan itu merupakan kunjungan kedua Duterte ke Marawi dan sama seperti kunjungan pertama tanggal 20 Juli, perjalanan presiden tersebut diumumkan ke media hanya setelah dia pergi.
Duterte mengadakan dialog keluarga dengan para prajurit. “Saya harus berada di sini karena saya ingin kalian semua tahu bahwa saya mencintai kalian semua. Saya harap Anda bisa membersihkan Kota Marawi dan menyingkirkan pejuang Maute,” kata Duterte seperti dikutip ABS-CBN News.
YORDANIA (Jurnalislam.com) – Raja Yordania Abdullah II pada hari Senin (07/08/2017) besok akan bertemu dengan pemimpin Palestina Mahmud Abbas dalam kunjungan pertamanya dalam lima tahun ke kota Ramallah, Tepi Barat, kata seorang pejabat Palestina, World Bulletin melaporkan, Sabtu (5/8/2017).
Ini akan menjadi kunjungan pertama Abdullah sejak Desember 2012 – dimana negaranya adalah penjaga situs suci umat Islam di Yerusalem dan memiliki perjanjian damai 2004 dengan Israel – ke ibukota politik Palestina di Tepi Barat yang dijajah Israel.
Jordan bulan lalu turun tangan untuk membantu menyelesaikan krisis mengenai akses ke kompleks Masjid Haram al-Sharif yang sangat peka di Kota Tua Yerusalem timur yang dicaplok zionis, yang diklaim oleh orang-orang Yahudi sebagai Temple Mount.
BAGHDAD (Jurnalislam.com) – PM Irak Haidar al-Abadi pada hari Sabtu (5/8/2017) menolak seruan tokoh Syiah Muqtada al-Sadr untuk membubarkan milisi Syiah Hashd al-Shaabi, lansir Anadolu Agency.
Berbicara di dapan pendukung pada hari Jumat (4/8/2017), al-Sadr menyerukan pembubaran milisi dukungan Iran tersebut dan menggabungkan pasukannya di tentara Irak.
“Hashd al-Shaabi … adalah untuk Irak dan tidak akan dibubarkan,” kata al-Abadi dalam sebuah konferensi di ibukota Baghdad.
“Tahap berikutnya setelah membebaskan tanah dari Daesh (IS) adalah pertempuran untuk menyatukan dunia,” katanya.
Milisi Syiah Hashd al-Shaabi didirikan pada tahun 2014 dengan tujuan memerangi kelompok Islamic State, yang menguasai wilayah-wilayah di Irak utara dan barat.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Rusia pada hari Kamis (03/08/2017) mengumumkan bahwa gencatan senjata telah dicapai antara kelompok oposisi bersenjata dan rezim Syiah Assad di kota utara Suriah, Homs – namun hanya satu kelompok oposisi yang dilaporkan menandatangani kesepakatan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan bahwa gencatan senjata telah diberlakukan di Homs setelah pertemuan 31 Juli antara kelompok oposisi bersenjata dan pejabat rezim Assad.
Menurut ketentuan kesepakatan tersebut, polisi militer Rusia akan ditempatkan di daerah tersebut pada hari Jumat, Konashenkov mengatakan.
Namun menurut sebuah versi tertulis dari salinan kesepakatan tersebut, yang telah dilihat oleh Anadolu Agency, hanya kelompok oposisi Brigade Tauhid yang telah menandatangani kesepakatan, di mana Rusia berfungsi sebagai penjamin tunggal.
Fatih Hassan, yang mewakili Homs di Komite Negosiasi Tinggi (HNC) dari pihak oposisi, mengecam kesepakatan tersebut, yang menurutnya, “ditandatangani hanya oleh satu kelompok oposisi dan dijamin hanya oleh Rusia”.
Dia melanjutkan untuk menegaskan bahwa oposisi Suriah biasanya mengacu Turki untuk menjamin gencatan senjata dengan rezim Syiah tersebut.
Setelah gencatan senjata besar dicapai pada 30 Desember tahun lalu, perundingan damai diadakan di ibukota Kazakhstan, Astana, pada bulan Januari.
Pada putaran perundingan berikutnya di bulan Mei, tiga negara penjamin – Rusia, Turki dan Iran – sepakat untuk membangun jaringan zona “de-eskalasi” di sepanjang Suriah yang dilanda perang.
Suriah tetap terkunci dalam perang global yang kejam sejak awal 2011, ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad membantai aksi damai unjuk rasa warga dengan keganasan militer yang tak terduga.
PBB mengatakan 400 ribu orang terbunuh dalam konflik enam tahun tersebut, sedangkan pejabat rezim Syiah Assad mengatakan jumlahnya hanya mendekati 10.000 orang.
