Penulis: Arie Ristyan

Israel Paksa Tutup Enam Sekolah UNRWA di Yerusalem Timur, 800 Siswa Terancam Kehilangan Akses Pendidikan

Redaktur: Arie Ristyan

WEST BANK (jurnalislam.com)– Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyampaikan keprihatinan mendalam atas keputusan otoritas Israel yang akan menutup enam sekolah UNRWA di Yerusalem Timur. Kebijakan tersebut disebut membahayakan hak pendidikan bagi sekitar 800 anak laki-laki dan perempuan Palestina.

Dalam pernyataan resmi yang diunggah di akun X UNRWA pada 30 April 2025, disebutkan bahwa perintah penutupan ini akan mulai berlaku dalam waktu kurang dari sepuluh hari.

“Perintah ini melanggar kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional,” tegas UNRWA.

Sebagai bentuk dukungan internasional terhadap UNRWA dan hak pendidikan anak-anak Palestina, delegasi gabungan yang terdiri dari 12 mitra UNRWA mengunjungi sekolah-sekolah anak perempuan di Kamp Shufat. Dalam kunjungan tersebut, mereka mendengarkan langsung kesaksian dari para siswa, orang tua, dan staf pengajar terkait kondisi yang tengah mereka hadapi.

Selama beberapa dekade, sekolah-sekolah UNRWA di Kamp Shufat telah menjadi bagian penting dari tatanan sosial kamp pengungsi, menyediakan akses pendidikan berkualitas yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Namun kini, masa depan para siswa, khususnya anak-anak perempuan, berada di ambang ketidakpastian.

“Anak-anak perempuan kecil sekarang takut bahwa impian mereka untuk menjadi dokter atau ilmuwan akan menguap jika mereka kehilangan akses terhadap pendidikan,” tulis UNRWA.

Keputusan penutupan ini dinilai sebagai bagian dari tekanan berkelanjutan terhadap lembaga-lembaga internasional yang beroperasi di wilayah pendudukan Palestina. UNRWA sendiri telah lama menjadi target kritik dari pemerintah Israel, meskipun lembaga ini menyediakan layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bagi jutaan pengungsi Palestina.

Kontributor: Bahry

Lebih dari 50 Pekerja Bantuan UNRWA di Gaza Alami Penyiksaan di Tahanan Israel

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyampaikan bahwa lebih dari 50 staf mereka di Jalur Gaza mengalami penyiksaan dan dijadikan tameng manusia selama berada dalam tahanan militer Israel. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, melalui akun X pada Selasa, 29 April 2025.

“Sejak dimulainya perang pada Oktober 2023, lebih dari 50 staf UNRWA — termasuk guru, dokter, dan pekerja sosial — telah ditahan dan mengalami penyiksaan,” tulis Lazzarini.

Menurutnya, para staf UNRWA diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi. Mereka mengaku dipukuli, dihina, diancam, hingga digunakan sebagai tameng manusia oleh militer Israel.

“Saya berharap kematian mengakhiri mimpi buruk yang saya alami ini,” ujar salah satu staf UNRWA yang ditahan dan kemudian dibebaskan, sebagaimana dikutip Lazzarini dalam unggahannya.

Ia menambahkan bahwa para staf tersebut juga mengalami berbagai bentuk penyiksaan lainnya seperti kurang tidur, ancaman terhadap diri dan keluarga, serta serangan dari anjing militer. Beberapa dari mereka juga dipaksa memberikan pengakuan di bawah tekanan.

Laporan ini menambah daftar panjang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Israel terhadap warga sipil dan pekerja bantuan kemanusiaan selama konflik di Gaza.

Hingga saat ini, pihak militer Israel belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan yang dilontarkan UNRWA. Sebelumnya, Israel telah melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya, dengan alasan bahwa sejumlah staf UNRWA diduga terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. Namun, investigasi independen internasional hingga kini belum menemukan bukti yang mendukung klaim tersebut.

Sementara itu, Mahkamah Internasional (ICJ) masih mendengarkan pernyataan dari puluhan negara dan organisasi internasional mengenai tanggung jawab Israel terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Lebih dari 50 hari telah berlalu sejak Israel memblokade total akses bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

Israel sendiri menolak berpartisipasi dalam sidang ICJ dan menyebut proses tersebut sebagai bentuk “penganiayaan dan upaya sistematis untuk mendelegitimasi Israel.” Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyatakan bahwa yang seharusnya diadili bukanlah Israel, melainkan PBB dan UNRWA. (Bahry)

Sumber: TNA

Tank-Tank Israel Terlihat di Perbatasan Gaza-Mesir, Ketegangan dengan Kairo Meningkat

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Beberapa tank tempur Merkava milik militer Israel dilaporkan terlihat di sepanjang perbatasan antara Jalur Gaza dan Mesir, tepatnya di wilayah yang berseberangan dengan desa-desa selatan Kota Rafah. Hal itu diungkapkan sejumlah sumber suku kepada media The New Arab, sebagaimana dilansir dalam laporannya tertanggal 29 April 2025.

Menurut sumber-sumber tersebut, pasukan Israel diduga telah membangun sejumlah bukit buatan dan area tinggi sebagai posisi strategis untuk menempatkan tank-tank tersebut. Tank-tank itu dilaporkan terus bergerak sepanjang hari di jalur perbatasan tersebut.

Sementara itu, penjaga perbatasan Mesir disebut tidak memiliki alat berat di kawasan itu dan hanya mengandalkan kendaraan bermotor berpenggerak empat roda untuk patroli.

Penampakan militer Israel ini terjadi di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, serta meningkatnya ketegangan diplomatik antara Israel dan Mesir terkait dugaan pelanggaran terhadap perjanjian damai Camp David tahun 1979.

Pada bulan lalu, anggota parlemen Mesir, Mustafa Bakri, mengajukan permintaan pengarahan kepada Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aati, mengenai dugaan pelanggaran perjanjian damai oleh Israel. Ia merujuk pada pendudukan wilayah Gaza secara luas oleh militer Israel sejak perang dimulai.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, juga menuding Mesir melakukan pelanggaran serupa. Ia menyebut bahwa pembangunan infrastruktur militer Mesir di Semenanjung Sinai melanggar kesepakatan damai, dan menyerukan agar Mesir segera membongkar fasilitas militer tersebut.

Media Israel sebelumnya melaporkan bahwa militer Mesir telah memperkuat pasukannya di sejumlah wilayah selama beberapa bulan terakhir. Di saat yang sama, militer Israel juga terus menambah pasukan dan posisi pertahanannya di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir sejak Mei 2024.

Perkembangan ini terjadi di tengah perang yang terus berkecamuk di Gaza. Menurut kantor media pemerintah Gaza, hingga akhir April 2025, lebih dari 61.700 warga Palestina telah tewas sejak perang pecah pada Oktober 2023. Konflik ini telah membawa Gaza ke dalam krisis kemanusiaan besar, menghancurkan permukiman warga, serta meningkatkan risiko penyakit dan kekurangan gizi akut, terutama di kalangan anak-anak. (Bahry)

Sumber: TNA

Kondisi Gizi di Gaza Memburuk, Ribuan Anak Alami Malnutrisi Akut

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza semakin memburuk. Kondisi gizi masyarakat, terutama anak-anak, mengalami penurunan drastis di tengah blokade total yang diberlakukan Israel sejak awal Maret lalu.

Dalam laporan yang dirilis Senin malam (28/4/2025), Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mencatat sekitar 10.000 kasus malnutrisi akut di kalangan anak-anak di seluruh wilayah Gaza. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.600 di antaranya tergolong dalam kategori malnutrisi akut parah.

“Terjadi peningkatan laporan aksi penjarahan di tengah situasi kemanusiaan yang memprihatinkan. Pada akhir pekan lalu, kelompok bersenjata dilaporkan menjarah sebuah truk di Deir al-Balah dan sebuah gudang di Kota Gaza,” tulis OCHA dalam laporannya.

Kementerian Kesehatan Gaza menambahkan, saat ini setidaknya 60.000 anak menunjukkan gejala malnutrisi.

“Kami menangani kasus anak-anak dengan malnutrisi akut sedang hingga berat. Kami juga menemukan ibu hamil dan menyusui yang kesulitan memberikan ASI karena tubuh mereka sendiri kekurangan gizi dan asupan kalori yang sangat minim,” ujar Julie Faucon, Koordinator Medis dari organisasi Médecins Sans Frontières (Doctors Without Borders/MSF), kepada Reuters dari Yerusalem.

Pemerintah Gaza menyatakan bahwa kelaparan bukan lagi ancaman, tetapi telah menjadi kenyataan. Hingga Jumat lalu, setidaknya 52 orang dilaporkan meninggal dunia akibat kelaparan dan malnutrisi, termasuk 50 anak-anak.

Sementara itu, kondisi harga bahan makanan di Gaza melonjak drastis. Salah Abu Haseera, pengelola dapur umum di Gaza, mengatakan harga makanan saat ini tidak masuk akal. “Harga melonjak hingga 1.400 persen dibandingkan masa gencatan senjata,” katanya.

Program Pangan Dunia (WFP) juga melaporkan bahwa stok makanan mereka kini telah habis. Pada 31 Maret lalu, seluruh 25 toko roti yang mereka dukung terpaksa tutup karena kekurangan tepung terigu dan bahan bakar untuk memasak. Pada minggu yang sama, paket makanan yang biasanya didistribusikan WFP untuk memenuhi kebutuhan dua minggu keluarga juga telah habis.

Meski demikian, Israel masih membantah bahwa Gaza tengah menghadapi krisis kelaparan. Pemerintah Israel mengklaim bahwa masih ada cukup bantuan yang masuk ke Gaza, namun tidak memberikan penjelasan rinci kapan dan bagaimana bantuan tersebut bisa didistribusikan. (Bahry)

Sumber: TNA

Blokade Israel Membuat Dapur Umum di Gaza Terancam Tutup

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Blokade total Israel yang terus berlangsung semakin memperparah krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Kini, puluhan dapur umum yang menjadi tumpuan hidup ratusan ribu warga Palestina terancam tutup dalam hitungan hari akibat kekurangan pasokan makanan.

Di Distrik Nuseirat, seorang nenek pengungsi, Um Mohammad Al-Talalqa, harus mengantre selama lima jam di dapur umum demi mendapatkan satu porsi makanan untuk anak dan cucu-cucunya yang kelaparan.

Namun, upaya mendapatkan makanan kemungkinan akan semakin sulit. Beberapa organisasi kemanusiaan menyebut, puluhan dapur umum lokal kini terancam kehabisan bahan makanan. Jika bantuan tidak segera masuk, sumber makanan terakhir yang tersisa bagi sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza akan lenyap.

“Kami benar-benar mengalami kelaparan,” kata Talalqa yang rumahnya di Kota Mughraqa hancur akibat serangan Israel. “Saya belum makan apa pun sejak pagi.” terangnya sebagaimana dilansir The New Arab (29/4/2025).

Di dapur umum Al-Salam Oriental Food di Kota Gaza, Salah Abu Haseera khawatir bahwa makanan yang disiapkannya bisa jadi merupakan yang terakhir bagi sekitar 20.000 warga yang setiap hari dilayani oleh timnya.

“Kami menghadapi tantangan besar untuk bisa terus bertahan. Mungkin dalam waktu satu minggu, atau bahkan kurang, kami harus berhenti beroperasi,” ujarnya kepada Reuters melalui sambungan telepon.

Sejak 2 Maret lalu, Israel sepenuhnya memutus pasokan ke Gaza. Cadangan makanan yang sebelumnya masuk saat jeda gencatan senjata kini telah menipis. Penutupan ini menjadi yang terpanjang yang pernah dialami Gaza.

Dapur umum di wilayah ini sangat beragam, mulai dari usaha rumahan berskala kecil hingga restoran biasa. Dalam beberapa bulan terakhir, antrean panjang warga yang membawa panci plastik dan aluminium menjadi pemandangan umum di Gaza.

“Dapur umum ini sangat diandalkan warga Gaza karena hampir tidak ada lagi cara lain untuk mendapatkan makanan,” kata Juliette Touma, juru bicara Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), kepada Reuters.

Direktur Jaringan Organisasi Non-Pemerintah Palestina (PNGO) di Gaza, Amjad Shawa, menyebut saat ini hanya tersisa 70 hingga 80 dapur umum yang masih beroperasi.

“Dalam empat hingga lima hari ke depan, dapur umum tersebut akan tutup,” ujarnya.

Sebelum penyeberangan perbatasan ditutup, diperkirakan ada sekitar 170 dapur umum aktif di Gaza. Namun, 15 dapur tambahan dilaporkan telah tutup pada Senin lalu.

Reporter: Bahry
Sumber: TNA

MKKS SMP Muhammadiyah Kendal Studi Tiru ke SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta

Redaktur: Arie Ristyan

SOLO (jurnalislam.com)- SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta menerima kunjungan studi tiru dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Muhammadiyah Kabupaten Kendal pada Rabu (30/4/2025). Sebanyak 37 kepala sekolah dan guru dari berbagai SMP Muhammadiyah se-Kendal hadir untuk belajar dan berbagi praktik baik pengelolaan sekolah unggul.

Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah PK Kottabarat, Muhdiyatmoko, M.Pd. menyambut gembira atas kunjungan studi tiru tersebut. Menurutnya penting sekolah untuk menjaga ekosistem di komunitas sekolah. Cara menjaga dengan selalu mendengar costumer yaitu orang tua dan siswa, selalu melihat competitor sekolah, dan melakukan terobosan program sekolah yang inovatif-kreatif.

“Sekolah harus memiliki diferensiasi (daya beda) dengan sekolah lain, menjaga akademik atmofser sekolah, berani mengambil risiko. Penting lagi yakni membuat jejaring dengan sekolah lain dan selalu peka dengan perubahan. Kita harus berani memulai,” paparnya kepada peserta studi tiru.

Ketua MKKS Kabupaten Kendal, Ibu Dra Dwi Puji Rahayu, menyampaikan kesan mendalam atas sambutan yang diterima. Ia merasa kehadiran rombongan benar-benar dihargai dan dimuliakan.

“Awal kami datang sudah disambut dengan luar biasa. Kesan pertama ini menjadi bukti unggulnya layanan di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta. Kami benar-benar merasa dimuliakan sebagai tamu. Suasana duduk bersama dalam diskusi juga memberikan semangat baru bagi kami,” ungkapnya.

Ia mengakui bahwa dari kunjungan ini, pihaknya menyadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki di sekolah asal. Namun, ia merasa bersyukur karena melalui studi tiru ini, sekolah-sekolah di Kendal bisa mendapatkan inspirasi dan contoh nyata untuk peningkatan mutu pendidikan.

“Semoga apa yang kami lihat dan pelajari di sini bisa kami terapkan untuk kemajuan sekolah kami di Kendal,” tambahnya.
Senada dengan itu, Dian Widiyanti, S.Pd., juga mengungkapkan bahwa pendidikan sejatinya adalah sebuah layanan. Ketika layanan diberikan dengan sepenuh hati, maka akan tercipta pelayanan yang excellent.

“Alhamdulillah, luar biasa sekali. Pendidikan itu hakikatnya layanan. Jika layanan itu diberikan dengan sepenuh hati, maka hasilnya adalah servis yang excellent. Semoga semangat dan praktik baik di sini bisa kami terjemahkan dan bawa pulang untuk diterapkan di sekolah masing-masing di Kendal,” pungkasnya.

Tanggapi Kasus Pelecehan Oknum Guru di Sukoharjo, Sumiyati Dorong Penguatan Perlindungan Anak

Redaktur: Arie Ristyan

SUKOHARJO (jurnalislam.com)- Kasus kekerasan seksual yang melibatkan siswa lembaga pendidikan kuttab Al Faruq telah menggemparkan masyarakat di Sukoharjo. Korban ada 20 anak, mirisnya mereka dilecehkan oleh seseorang yang berprofesi sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut.

Pihak sekolah telah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan guru yang bersangkutan dan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini lebih lanjut. Oknum guru berinisial DI tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Sukoharjo. Orang tua korban sangat terpukul dan menuntut keadilan bagi anaknya.

Sumiyati, Aleg perempuan dari Fraksi PKS DPRD Sukoharjo memberi tanggapan terhadap kasus kekerasan ini saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu (30/4/2025).

“Sangat menyayangkan dan turut prihatin atas kejadian yang terjadi. Pihak sekolah dan Pemkab Sukoharjo harus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual untuk melindungi anak-anak dan memastikan mereka merasa aman di sekolah,” tuturnya.

Aleg perempuan yang juga anggota Komisi 4 DPRD Sukoharjo ini berharap agar pelaku mendapat hukuman yang berat dan seluruh korban diberi pendampingan khusus dari psikolog.

“DPRD Sukoharjo hari ini Rabu (30/4/2025) akan menerima public hearing dari kuasa hukum para korban. Semoga para korban mendapat keadilan,” harapnya.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Sumiyati, perempuan yang juga Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Sukoharjo juga berharap agar orang tua dan sekolah lebih waspada.

“Perlu adanya kerjasama antara pihak orang tua dan sekolah agar kasus kekerasan di sekolah tidak terulang lagi,” pungkasnya.

Netanyahu Desak Trump Tolak Usulan Gencatan Senjata Qatar untuk Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

PALESTINA (jurnalislam.com)- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan meminta Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menolak usulan gencatan senjata Gaza yang diajukan oleh Qatar. Hal ini disampaikan Netanyahu dalam percakapan telepon dengan Trump pada Selasa pekan lalu, menurut laporan Channel 12 Israel.

Dalam pembicaraan tersebut, Netanyahu memperingatkan bahwa Perdana Menteri Qatar yang juga menjabat Menteri Luar Negeri, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, kemungkinan akan mendekati Trump dengan berbagai “usulan aneh” dari Hamas. Ia menegaskan bahwa Trump tidak boleh menerima usulan tersebut.

“Hamas hanya berpura-pura mendukung perjanjian apa pun. Mereka tidak berniat sungguh-sungguh membebaskan semua sandera,” kata Netanyahu sebagaimana dikutip Channel 12 dalam bahasa Ibrani.

Pernyataan ini muncul setelah Al-Thani bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington untuk membahas upaya Qatar dalam memediasi kesepakatan gencatan senjata baru di Jalur Gaza. Sebelumnya, gencatan senjata antara Israel dan Hamas berakhir pada 18 Maret setelah dua bulan berlangsung, ketika Israel kembali melanjutkan operasi militernya.

Netanyahu, yang saat ini tengah diburu Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang di Gaza, juga menegaskan bahwa Israel tidak dapat menerima keberadaan Hamas di dekat perbatasan sebagai kekuatan yang mengancam.

“Ini seperti mengundang terulangnya peristiwa 7 Oktober. Tidak bisa diterima oleh publik Israel,” ujarnya.

Sementara itu, pada hari Ahad (27/4), Perdana Menteri Qatar menyatakan bahwa negosiasi gencatan senjata menunjukkan sedikit kemajuan. Namun, kesepakatan akhir antara Israel dan Hamas masih sulit tercapai.

Seorang pejabat Israel kepada The Jerusalem Post mengungkapkan bahwa saat ini “tidak ada peluang” untuk mencapai kesepakatan, merujuk pada kunjungan terbaru Direktur Mossad David Barnea ke Qatar.

Israel menolak keras setiap skenario pascaperang yang memungkinkan Hamas tetap berkuasa di Gaza. Sebaliknya, Hamas juga menolak untuk menyerahkan senjatanya sebagai bagian dari kesepakatan.

Pada akhir pekan lalu, Hamas menyatakan kesediaannya untuk menyepakati gencatan senjata selama lima tahun dan membebaskan seluruh tawanan yang masih tersisa secara sekaligus.

Menurut data Israel, masih ada 59 tawanan yang ditahan di Gaza, dengan 24 di antaranya diyakini masih hidup. Mereka terdiri atas 22 warga negara Israel, satu warga Thailand, dan satu warga Nepal.

Reporter: Bahry
Sumber: TNA

Dorong UMK Naik Kelas, BPJPH Gandeng PIP Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Upaya mendukung pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) terus diperluas. Kali ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin kemitraan strategis dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) guna menghadirkan program sertifikasi halal gratis bagi para pelaku UMK penerima pembiayaan dari PIP.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) digelar di Kantor BPJPH, Jakarta Timur, pada Senin (28/4/2025). Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dan Direktur Utama PIP Ismed Saputra secara resmi menandatangani dokumen kerja sama tersebut.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan yang turut hadir dalam agenda ini menyambut positif kolaborasi lintas lembaga tersebut. Ia menyebut kerja sama semacam ini menjadi salah satu elemen penting dalam mempercepat terwujudnya ekosistem halal yang tangguh di Indonesia.

“Semakin banyak pihak yang terlibat dalam program fasilitasi halal, maka semakin cepat pula kita mencapai target sebagai pusat produsen halal dunia,” ujar Haikal.

Muhammad Aqil Irham menambahkan, kerja sama ini menjadi momen penting untuk memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal, terutama bagi sektor usaha kecil yang selama ini kerap menghadapi kendala pembiayaan.

“Ini bagian dari komitmen kami agar lebih banyak produk UMK yang tersertifikasi halal. Selain mendongkrak daya saing, ini juga membuka peluang mereka untuk menembus pasar global,” ungkapnya.

Lewat perjanjian ini, PIP menyiapkan kuota 1.000 sertifikasi halal gratis. Proses sertifikasi dilakukan melalui skema self-declare atau pernyataan pelaku usaha, dengan biaya Rp230.000 per unit usaha yang akan ditanggung oleh PIP secara bertahap. Program ini juga akan melibatkan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) guna membantu UMK dalam proses pengajuan sertifikasi.

Tak hanya sertifikasi, kerja sama ini juga mencakup program edukasi, sosialisasi, hingga peningkatan kapasitas usaha. PKS ini akan berlaku hingga 31 Desember 2025 atau sampai kuota tersalurkan seluruhnya. Kedua lembaga sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan implementasinya berjalan sesuai tujuan.

Reporter: Bahri
Sumber: bpjph

Hamas Menolak Serahkan Senjata, Proses Gencatan Senjata Terhambat

Redaktur: Arie Ristyan

KAIRO (jurnalislam.com)- Negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang dimediasi Mesir dan Qatar dilaporkan hampir mencapai kemajuan signifikan. Hal itu disampaikan dua sumber keamanan Mesir kepada kantor berita Reuters, Senin (28/4/2025).

Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel maupun Hamas terkait laporan tersebut. Reporter Axios, Barak Ravid, mengutip keterangan seorang pejabat Israel yang membantah adanya terobosan dalam pembicaraan itu, meski tanpa merinci lebih lanjut.

Sumber-sumber Mesir mengungkapkan bahwa kedua pihak telah mencapai titik temu terkait gencatan senjata jangka panjang di Jalur Gaza. Meski demikian, masih ada sejumlah poin yang belum disepakati, termasuk tuntutan Israel agar Hamas menyerahkan seluruh persenjataannya. Hamas sendiri menegaskan bahwa pelucutan senjata merupakan garis merah yang tidak dapat dinegosiasikan.

Sebelumnya, media lokal Al Qahera News TV yang dekat dengan pemerintah Mesir melaporkan bahwa Kepala Intelijen Mesir, Jenderal Hassan Mahmoud Rashad, dijadwalkan bertemu dengan delegasi Israel yang dipimpin oleh Menteri Urusan Strategis, Ron Dermer, di Kairo pada Senin.

Pertemuan itu merupakan bagian dari rangkaian pembicaraan intensif yang melibatkan pihak Mesir dan Israel. Namun, belum ada laporan resmi dari mediator Mesir dan Qatar mengenai hasil terbaru dari negosiasi tersebut.

Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menyatakan pada Minggu lalu bahwa pertemuan yang berlangsung di Doha mengalami kemajuan, meskipun belum menghasilkan kesepakatan konkret soal akhir dari perang.

Sheikh Mohammed mengatakan, Hamas bersedia membebaskan seluruh tahanan Israel yang tersisa apabila Israel menghentikan perang di Gaza. Namun, menurutnya, Israel masih belum memberikan tawaran jelas mengenai penghentian operasi militernya.

Juru bicara Hamas, Taher Al-Nono, dalam wawancaranya dengan Reuters pada Sabtu (26/4), menyampaikan bahwa Hamas terbuka terhadap opsi gencatan senjata jangka panjang dengan Israel, dan berharap para mediator internasional dapat mendukung proposal tersebut.

Sementara itu, dalam sebuah konferensi di Yerusalem pada Senin malam, sebelum laporan Reuters muncul, Ron Dermer menegaskan bahwa pemerintah Israel masih berkomitmen untuk menghancurkan kekuatan militer Hamas, mengakhiri kekuasaan kelompok itu di Gaza, dan memastikan wilayah tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.

Israel kembali melancarkan serangan ke Jalur Gaza pada 18 Maret 2025, mengakhiri gencatan senjata enam pekan yang dimulai pada Januari lalu. Serangan itu dilanjutkan dengan penutupan total perbatasan dan pemutusan pasokan listrik pada awal Maret, yang memicu kecaman internasional. Israel dituduh menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.

Krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk seiring minimnya pasokan makanan dan obat-obatan. Saat ini, lebih dari 2,2 juta penduduk Gaza menghadapi ancaman kelaparan dan kondisi darurat medis.

Reporter: Bahry
Sumber: TNA