Kekurangan Pasukan Parah, Militer Israel Perpanjang Masa Wajib Militer

TEL AVIV (jurnalislam.com)- Militer Israel memperpanjang masa dinas ribuan prajurit reguler selama satu tahun penuh di tengah meningkatnya kekurangan personel akibat operasi militer di berbagai front. Kebijakan ini menuai kritik tajam dari kalangan oposisi, menurut laporan Channel 12 Israel.

Langkah tersebut disebut sebagai respons atas beban militer yang terus meningkat, khususnya setelah Israel melanjutkan serangan besar-besaran di Jalur Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah, hingga konflik singkat dengan Iran.

Channel 12 juga melaporkan bahwa keputusan perpanjangan masa dinas telah mendorong sejumlah pihak di dalam militer untuk mendorong tercapainya kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas guna mengurangi tekanan terhadap para tentara.

Pemimpin oposisi Yair Lapid mengecam kebijakan ini sebagai “memalukan” karena pemerintah tetap memberikan pengecualian wajib militer kepada komunitas Yahudi ultra-Ortodoks. Lapid bahkan terlibat perselisihan dengan Ketua Partai ultra-Ortodoks Shas, Aryeh Deri, awal pekan ini, terkait wacana sanksi terhadap siswa yeshiva (pesantren Yahudi) yang menolak wajib militer.

“Menteri Deri, alih-alih menyerang Jaksa Agung yang hanya menjalankan hukum, tugas Anda seharusnya memberi tahu para siswa yeshiva: ‘Israel tengah berjuang demi eksistensinya. Tidak ada pilihan selain bergabung dengan saudara-saudara kalian di medan perang,’” ujar Lapid seperti dikutip The Jerusalem Post.

“Siapa pun yang duduk di kabinet dan mengirim tentara ke Gaza, tak memiliki legitimasi moral untuk membiarkan penghindaran wajib militer.” tegasnya.

Di tengah meningkatnya ketegangan, militer Israel juga mengumumkan pada Jumat (11/7) bahwa mereka akan mengerahkan dua batalyon tambahan ke wilayah Tepi Barat yang diduduki. Tidak ada rincian lebih lanjut terkait jumlah pasukan atau lokasi spesifik penempatan tersebut.

Perang di Gaza, yang dimulai pada Oktober 2023, hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Upaya mediasi gencatan senjata yang dimediasi sejumlah negara belum membuahkan hasil. Sejumlah pakar PBB dan organisasi hak asasi manusia telah mengklasifikasikan agresi Israel di Gaza sebagai bentuk genosida.

Data terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan, hingga saat ini sedikitnya 57.762 warga Palestina telah tewas dan 137.656 lainnya mengalami luka-luka.

Sementara itu, di Tepi Barat, militer Israel terus melancarkan operasi skala besar, termasuk penggerebekan terhadap kamp-kamp pengungsi. Serangan udara juga terus dilakukan terhadap Lebanon dan Suriah, meski gencatan senjata dengan Hizbullah telah disepakati pada November 2024. (Bahry)

Sumber: TNA

PBB: Pembatasan Bantuan oleh Israel di Gaza Ancam Banyak Nyawa

NEW YORK (jurnalislam.com)- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (11/7/2025) memperingatkan bahwa pembatasan yang diberlakukan Israel terhadap akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, termasuk pengiriman bahan bakar, membahayakan banyak nyawa.

“Penolakan semacam ini mengancam jiwa,” ujar juru bicara PBB, Stéphane Dujarric, dalam konferensi pers.

Ia menegaskan, “Setiap hari tanpa gencatan senjata berarti bertambahnya korban jiwa yang seharusnya bisa diselamatkan. Anak-anak meninggal karena kesakitan, dan warga yang kelaparan ditembak saat mencoba menjangkau bantuan yang telah disetujui Israel.”

Dujarric menambahkan, puluhan warga dilaporkan tewas pada hari Jumat di Rafah saat berusaha mendapatkan kebutuhan pokok bagi keluarga mereka.

“Saat ini, krisis bahan bakar di Gaza berada pada tingkat yang sangat kritis. Kemarin, untuk hari kedua berturut-turut, tim kami berhasil mengirimkan sekitar 75.000 liter bahan bakar yang sangat dibutuhkan ke Gaza,” jelasnya.

“Namun jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari yang diperlukan untuk mempertahankan operasi penyelamatan jiwa setiap harinya,” lanjut Dujarric.

“Untuk lebih jelasnya: Bahan bakar di Gaza hampir habis.”

Ia memperingatkan bahwa jika pembatasan saat ini tidak segera dicabut agar pasokan bahan bakar dapat dikirimkan secara rutin dan dalam jumlah besar, maka lebih banyak layanan vital akan berhenti beroperasi.

Dujarric juga mendesak adanya “akses yang aman dan tanpa hambatan ke Gaza.” Ia mengungkapkan bahwa pada Kamis lalu, otoritas Israel menolak izin bagi tim PBB untuk membawa bahan bakar ke wilayah Gaza utara, dan kemudian memblokir akses ke sebuah lokasi di Kota Gaza tempat 18 orang yang terluka terjebak di bawah reruntuhan.

“Ketika tim akhirnya diizinkan masuk pada hari berikutnya, tidak ada satu pun korban yang ditemukan dalam kondisi hidup,” ujarnya.

Dari total 15 upaya distribusi bantuan kemanusiaan yang dikoordinasikan dengan otoritas Israel pada hari Kamis, hanya enam yang berhasil difasilitasi sepenuhnya. Sisanya ditolak atau terhambat di lapangan.

“Otoritas Israel telah memblokir masuknya seluruh material untuk tempat berlindung selama lebih dari 130 hari,”pungkasnya. (Bahry)

Sumber: AA

Anggota Parlemen Israel Dorong RUU Batasi Listrik dan Air untuk Fasilitas UNRWA di Gaza dan Tepi Barat

PALESTINA (jurnalislam.com)- Anggota parlemen Israel tengah mengupayakan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan membatasi pasokan listrik dan air ke fasilitas Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang berada di Jalur Gaza dan Tepi Barat, demikian dilaporkan oleh Haaretz.

RUU tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Energi serta Kementerian Konstruksi dan Perumahan Israel, dan mencantumkan rencana penyitaan dua properti milik UNRWA yang berlokasi di Yerusalem.

Menurut salinan RUU yang diperoleh Haaretz, otoritas Israel telah berupaya mengusir UNRWA dari properti-properti tersebut dengan mengirimkan surat peringatan kepada badan tersebut. RUU itu juga mengusulkan penyitaan tanah secara sepihak tanpa proses hukum, yakni di lingkungan Ma’alot Dafna di Yerusalem Timur yang diduduki, serta di Kafr ‘Aqab di Yerusalem bagian utara.

RUU ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membatasi lebih jauh operasional UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki, dengan menimbulkan tekanan finansial tambahan terhadap badan tersebut. Sejak dimulainya agresi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023, UNRWA telah menjadi sasaran berbagai kebijakan pembatasan dari Israel.

Haaretz mencatat bahwa meski terdapat undang-undang kontroversial yang disahkan pada Oktober lalu yang melarang operasi UNRWA, badan tersebut tetap membayar tagihan utilitas untuk kompleks yang masih terdaftar atas namanya.

Sebelumnya, The New Arab melaporkan bahwa PBB, yang mempekerjakan lebih dari 30.000 staf melalui UNRWA, menyatakan tidak menemukan bukti kuat yang mendukung tuduhan Israel bahwa sembilan staf UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. Meski demikian, PBB mengonfirmasi bahwa staf-staf tersebut telah diberhentikan dari jabatannya.

Pada Jumat (11/7), kantor berita Reuters melaporkan hasil tinjauan strategis terhadap UNRWA yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Tinjauan tersebut mengidentifikasi empat skenario masa depan UNRWA pasca-larangan dari Israel dan hilangnya pendanaan dari Amerika Serikat.

Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, empat opsi tersebut meliputi: tidak mengambil tindakan dan membiarkan UNRWA runtuh, mengurangi layanan secara signifikan, membentuk dewan eksekutif untuk memberikan nasihat kepada badan tersebut, atau mempertahankan mandat inti UNRWA berbasis hak asasi manusia sambil mengalihkan penyediaan layanan kepada pemerintah tuan rumah dan Otoritas Palestina.

Namun demikian, hanya Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah mandat resmi UNRWA.

Di tengah krisis kemanusiaan yang telah berlangsung selama 21 bulan di Gaza, UNRWA terus membela perannya yang krusial. Badan ini menyebut dirinya menjadi target “kampanye disinformasi yang masif” yang berusaha mendiskreditkan UNRWA sebagai organisasi teroris.

Baik Sekjen PBB António Guterres maupun Dewan Keamanan PBB telah menegaskan bahwa UNRWA merupakan tulang punggung utama dalam respons bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza. (Bahry)

Sumber: TNA

Ledakan di Gaza Selatan, Komandan Unit Pengintai IDF Tewas di Tempat

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Seorang perwira militer Israel (IDF) dilaporkan tewas dalam sebuah ledakan yang diduga terjadi di Jalur Gaza bagian selatan pada Kamis (10/7). Informasi tersebut disampaikan pihak militer Israel pada Jumat pagi (11/7/2025).

Korban adalah Kapten Reei Biran (21), seorang komandan tim dari unit pengintaian Brigade Golani, yang berasal dari Shorashim. Dengan kematiannya, jumlah tentara Israel yang tewas sejak dimulainya kembali serangan darat terhadap Hamas pada Maret 2025 menjadi 41 orang.

Militer Israel menyebutkan, ledakan terjadi saat pasukan IDF sedang melakukan operasi di wilayah Khan Younis, di mana mereka menargetkan sejumlah bangunan yang diyakini digunakan oleh Hamas untuk penyergapan. Bangunan tersebut sebelumnya telah dipasangi ranjau untuk dihancurkan. Namun sekitar dua jam kemudian, terjadi ledakan yang mengenai Biran diduga akibat pecahan peluru atau reruntuhan bangunan. Ia dinyatakan meninggal di lokasi.

IDF menyatakan, penyelidikan terkait insiden ini masih berlangsung.

Dalam waktu hampir bersamaan, dua prajurit Israel lainnya juga dilaporkan mengalami luka akibat serangan roket anti-tank yang diarahkan ke sebuah tank IDF saat operasi berlangsung di Jabalia, Gaza bagian utara. Keduanya telah dilarikan ke rumah sakit. Pihak keluarga telah mendapat pemberitahuan.

“Reei, selain sebagai perwira IDF, adalah sosok inspiratif berdedikasi, berprinsip, digerakkan oleh semangat pengabdian dan cinta terhadap sesama,” ujar bibi korban, Orna, dikutip media Israel Ynet.

Sementara itu, kekasih Biran, Avia, menuliskan pesan emosional di Instagram: “Kamu adalah cinta dalam hidupku. Kembalilah padaku.”

Sejak Oktober 2023, total korban jiwa dari pihak Israel dalam operasi militer di Jalur Gaza dan wilayah sekitarnya telah mencapai 451 orang, termasuk dua anggota polisi dan tiga kontraktor sipil Kementerian Pertahanan. (Bahry)

Sumber: TOI

Kekurangan Bahan Bakar, Dokter Gaza Tempatkan Beberapa Bayi Prematur dalam Satu Inkubator

GAZA (jurnalislam.com)– Para dokter di rumah sakit terbesar di Jalur Gaza melaporkan bahwa kekurangan bahan bakar yang parah memaksa mereka menempatkan beberapa bayi prematur dalam satu inkubator, dalam upaya mempertahankan nyawa para bayi di tengah terus berlangsungnya operasi militer Israel.

Staf medis yang kewalahan menyatakan bahwa persediaan bahan bakar yang semakin menipis mengancam akan mematikan layanan kesehatan di wilayah yang telah terpukul keras akibat konflik selama lebih dari 21 bulan.

“Kami terpaksa menempatkan empat, lima, bahkan terkadang tiga bayi prematur dalam satu inkubator,” ungkap Dr. Mohammed Abu Selmia, Direktur Rumah Sakit Al Shifa di Kota Gaza, seperti dikutip dari The New Arab, Kamis (10/7/2025).

“Bayi-bayi ini kini dalam kondisi sangat kritis.” sambungnya.

Menurutnya, ancaman utama terhadap keselamatan pasien bukan berasal dari serangan udara atau rudal, melainkan dari blokade yang menghalangi masuknya bahan bakar. Hal ini ditegaskan juga oleh Dr. Muneer Alboursh, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza. Kepada Reuters, ia menyatakan bahwa kekurangan ini “merampas hak dasar masyarakat yang rentan untuk mendapatkan perawatan medis dan mengubah rumah sakit menjadi kuburan yang sunyi.”

Gaza, wilayah kecil dengan populasi lebih dari dua juta jiwa, telah berada di bawah blokade Israel sejak lama, bahkan sebelum konflik saat ini meletus. Pihak Palestina dan tenaga medis menuduh militer Israel menyerang fasilitas kesehatan, tuduhan yang selalu dibantah oleh pihak Israel. Sebaliknya, Israel mengeklaim Hamas menggunakan rumah sakit sebagai lokasi operasi militer dan pusat komando bawah tanah meski belum memberikan bukti yang dapat diverifikasi.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat lebih dari 600 serangan terhadap fasilitas kesehatan sejak awal konflik, tanpa menyebut pihak yang bertanggung jawab. WHO menggambarkan sistem kesehatan di Gaza sebagai “terpuruk”, dengan kekurangan pasokan medis, bahan bakar, dan penanganan korban massal yang kerap terjadi. Saat ini, hanya sekitar separuh dari 36 rumah sakit umum di Gaza yang masih berfungsi secara sebagian.

Di Al Shifa, Abu Selmia menyatakan bahwa departemen dialisis telah ditutup demi menjaga suplai listrik untuk unit perawatan intensif dan ruang operasi.

“Ada sekitar 100 bayi prematur di rumah sakit ini yang nyawanya kini dalam risiko serius,” ujarnya. Sebelum perang, Gaza utara memiliki 110 inkubator namun kini tersisa sekitar 40 unit.

“Stasiun oksigen akan berhenti beroperasi. Rumah sakit tanpa oksigen bukan lagi rumah sakit. Laboratorium, bank darah, dan lemari es penyimpan darah akan berhenti berfungsi,” tambahnya.

Ia memperingatkan bahwa rumah sakit tersebut bisa berubah menjadi “kuburan bagi mereka yang ada di dalamnya.”

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh petugas di Kompleks Medis Nasser di Khan Younis. Juru bicara rumah sakit, Mohammed Sakr, mengatakan fasilitas itu membutuhkan sekitar 4.500 liter bahan bakar setiap hari, namun saat ini hanya memiliki 3.000 liter.

“Kami melakukan operasi tanpa listrik dan tanpa pendingin udara. Keringat staf bahkan menetes ke luka pasien,” ungkapnya.

Israel diketahui sempat memberlakukan blokade total atas Gaza selama hampir tiga bulan pada awal tahun ini, sebelum mencabutnya sebagian. Israel menuduh Hamas menyalahgunakan bantuan kemanusiaan, namun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Hamas.

Juru bicara UNICEF, James Elder, yang baru saja kembali dari Gaza, menyatakan, “Anda bisa memiliki tim medis terbaik di dunia, tetapi tanpa obat-obatan, obat penghilang rasa sakit, dan sekarang juga tanpa penerangan, sangat mustahil bagi rumah sakit untuk menjalankan fungsinya.”

Sementara itu, pihak militer Israel melalui unit koordinasi bantuan (COGAT) belum memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi terkait kondisi fasilitas medis di Gaza. (Bahry)

Sumber: TNA

Pengiriman Buldoser Lapis Baja dari AS Percepat Penghancuran Rumah Warga Palestina oleh Israel di Tepi Barat

TEPI BARAT (jurnalislam.com)– Gelombang penghancuran rumah-rumah warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat oleh militer Israel terus meningkat seiring dengan kedatangan pengiriman peralatan militer besar-besaran dari Amerika Serikat, termasuk buldoser lapis baja yang kini digunakan untuk meratakan permukiman.

Sejak Oktober 2024, Israel telah menerima lebih dari 100.000 ton peralatan militer melalui 870 pengangkutan udara dan 144 pengiriman laut. Salah satu kiriman terbaru mencakup puluhan buldoser lapis baja D9 yang diserahkan pekan ini dan langsung dikerahkan ke lapangan.

Pengiriman tersebut dikoordinasikan oleh unit pengadaan Kementerian Pertahanan Israel di Amerika Serikat, sebagai bagian dari program peningkatan kekuatan militer Israel yang disebut-sebut bernilai miliaran shekel.

“Kita harus terus memperkuat peningkatan militer kita untuk mendukung semua kebutuhan pasukan Israel dalam operasi militer saat ini dan dalam persiapan menghadapi dekade mendatang,” ujar Amir Baram, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel.

Salah satu titik sasaran penghancuran terbaru terjadi di kamp pengungsi Tulkarem, tempat puluhan bangunan diratakan oleh militer Israel, meskipun terdapat putusan dari Mahkamah Agung Israel yang meminta penghentian pembongkaran.

Pada Jumat sebelumnya, seorang hakim memerintahkan penundaan penghancuran terhadap 104 bangunan, kecuali terdapat kebutuhan keamanan mendesak. Namun pada Ahad (6/7), militer mengumumkan bahwa mereka akan tetap melanjutkan pembongkaran sebagian besar bangunan, dengan hanya empat rumah yang dikecualikan sesuai perintah pengadilan.

Aksi pembongkaran juga dilaporkan terjadi pada Rabu (9/7) di Desa Shuqba, sebelah barat Ramallah. Sementara itu, di lingkungan Al-Hadaf, Jenin, pasukan Israel melakukan penggerebekan pada Kamis pagi (10/7), menahan puluhan warga Palestina. Saksi mata menyebutkan tentara melepaskan tembakan langsung dan mengoperasikan drone selama penggerebekan.

Organisasi advokasi hukum Palestina, Adalah, mengecam tindakan pembongkaran tersebut.

“Tidak ada pertempuran aktif atau kebutuhan keamanan yang mendesak yang dapat membenarkan pembongkaran ini,” kata mereka dalam pernyataan resmi.

“Dampaknya sangat drastis dan menghancurkan kehidupan warga dan pemilik rumah yang seharusnya dilindungi hukum.” ungkapnya.

Putusan penundaan dari pengadilan tersebut menjadi intervensi yudisial pertama sejak dimulainya Operasi Tembok Besi pada Januari lalu. Kampanye militer ini telah menggusur puluhan ribu warga Palestina dari wilayah Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams, dengan buldoser militer mengubah wilayah-wilayah tersebut menjadi zona militer tertutup.

Di tengah operasi yang berlangsung, pasukan Israel juga menewaskan seorang pria Palestina berusia 55 tahun dalam penggerebekan di Kota Rummanah, sebelah barat Jenin, pada Kamis dini hari. Korban, bernama Ahmad al-Amour, ditembak dengan peluru tajam dan kemudian ditabrak oleh kendaraan militer. Jenazahnya disita, dan dua anak laki-lakinya turut ditangkap. (Bahry)

Sumber: TNA

Netanyahu: 20 Sandera Masih Hidup, Kesepakatan Pembebasan Sedang Dibahas

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan optimisme bahwa kesepakatan untuk pembebasan lebih banyak sandera Israel yang ditahan oleh kelompok Palestina Hamas dapat tercapai dalam beberapa hari mendatang.

Dalam wawancara dengan Greta Van Susteren di program The Record yang ditayangkan oleh Newsmax pada Kamis (10/7/2025), Netanyahu menyebutkan bahwa saat ini terdapat 50 sandera yang masih ditawan oleh Hamas. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 20 orang yang diyakini masih hidup.

“Saya ingin membebaskan semuanya. Sekarang kami memiliki kesepakatan yang, katanya, akan membebaskan separuh dari yang masih hidup dan separuh dari yang telah meninggal,” ujar Netanyahu.

“Jadi, kita akan membebaskan sekitar 10 sandera yang masih hidup dan sekitar 12 jenazah sandera yang telah meninggal. Saya berharap kita bisa menyelesaikannya dalam beberapa hari,” lanjutnya.

Serangan oleh Hamas ke wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023 menyebabkan sekitar 1.200 orang tewas dan 251 orang lainnya disandera, menurut data pemerintah Israel. Sebagai respons, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Jalur Gaza yang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 57.000 warga sipil dan menyebabkan kehancuran infrastruktur secara masif.

Sejak konflik dimulai, kedua pihak telah sepakat melakukan dua kali gencatan senjata: pada November 2023 dan Januari 2025.

Netanyahu menyebut bahwa Israel dan Hamas kemungkinan akan kembali melakukan gencatan senjata selama 60 hari ke depan. Masa tersebut disebutnya bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian konflik yang lebih luas.

Sementara itu, Hamas dalam pernyataannya pada Rabu sebelumnya menegaskan bahwa beberapa poin penting masih dibahas dalam perundingan gencatan senjata, termasuk aliran bantuan kemanusiaan, penarikan pasukan Israel dari Gaza, serta jaminan terhadap gencatan senjata permanen.

Wawancara Netanyahu dilakukan saat ia mengakhiri kunjungan ketiganya ke Washington sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS pada Januari 2025.

Dalam wawancara tersebut, Netanyahu juga menyampaikan pujiannya kepada Trump. Ia mengatakan bahwa Israel “tidak pernah memiliki teman dan dukungan sebesar ini dari Gedung Putih.”

Bulan lalu, Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan gabungan terhadap Iran. Menurut Trump, serangan tersebut berhasil menghancurkan tiga situs nuklir milik Iran. Ketika ditanya mengenai tingkat kerusakan, Netanyahu mengatakan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, Iran bisa saja memproduksi bom nuklir jika tidak dicegah. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

Houthi Tenggelamkan Kapal Kedua dalam Sepekan, AS Kecam Penculikan Awak Kapal

LAUT MERAH (jurnalislam.com)– Tim penyelamat berhasil mengevakuasi tiga awak kapal dan seorang petugas keamanan dari Laut Merah dalam kondisi selamat pada Kamis (10/7/2025), sehari setelah kapal kargo berbendera Liberia, Eternity C, ditenggelamkan oleh kelompok Houthi. Sumber keamanan maritim menyebutkan bahwa beberapa awak lainnya masih hilang dan diduga ditahan oleh kelompok bersenjata asal Yaman tersebut.

Eternity C menjadi kapal kargo Yunani kedua yang tenggelam dalam pekan ini akibat serangan milisi Houthi. Insiden ini mengakhiri masa relatif tenang selama beberapa bulan terakhir di perairan sekitar Yaman jalur penting pengiriman minyak dan komoditas global melalui Laut Merah.

Menurut sumber keamanan, enam dari 22 awak kapal dan tiga personel pengawal kapal diduga masih disandera oleh Houthi.

“Kami sangat prihatin terhadap kesejahteraan awak kapal yang ditahan serta mereka yang masih belum ditemukan,” ujar Ellie Shafik, Kepala Intelijen di Vanguard Tech, sebuah perusahaan manajemen risiko maritim yang berbasis di Inggris.

“Keselamatan dan pembebasan mereka harus menjadi prioritas utama semua pihak terkait.” tegasnya.

Serangan terhadap Eternity C pertama kali terjadi pada Senin lalu melalui drone laut dan granat berpeluncur roket yang diluncurkan dari kapal cepat. Empat awak kapal diyakini tewas dalam serangan tersebut. Jika dikonfirmasi, itu akan menjadi korban jiwa pertama sejak serangan militer Houthi meningkat kembali pada Juni 2024.

Setelah serangan kedua pada Selasa pagi, para awak kapal melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Tim penyelamat telah melakukan pencarian intensif sejak Rabu pagi. Hingga kini, 10 orang berhasil dievakuasi, terdiri dari delapan warga Filipina, satu warga India, dan satu petugas keamanan asal Yunani. Empat dari mereka diselamatkan pada Kamis pagi setelah hampir 48 jam berada di laut.

“Keberhasilan evakuasi ini memberikan kami harapan untuk terus mencari korban yang masih hilang, sebagaimana permintaan dari operator kapal,” kata Nikos Georgopoulos, pejabat dari perusahaan keamanan maritim Diaplous yang berbasis di Yunani.

𝗧𝘂𝗱𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗰𝘂𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻

Pemerintah Amerika Serikat melalui misi diplomatiknya di Yaman menuduh Houthi menculik sejumlah awak kapal dan mendesak pembebasan mereka tanpa syarat.

Sementara itu, juru bicara militer Houthi dalam pernyataan televisi menyatakan bahwa pihaknya telah “mengevakuasi awak kapal, memberikan perawatan medis, dan membawa mereka ke lokasi yang aman.”

𝗞𝗲𝘁𝗲𝗴𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁 𝗱𝗶 𝗟𝗮𝘂𝘁 𝗠𝗲𝗿𝗮𝗵

Kapal Eternity C tenggelam pada Rabu, hanya beberapa hari setelah Houthi juga menenggelamkan kapal Magic Seas. Kedua kapal dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Yunani dan mengibarkan bendera Liberia.

Kelompok Houthi melanjutkan kampanye serangan terhadap kapal sejak November 2023 sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina dalam konflik di Gaza. Lebih dari 100 kapal telah diserang dalam kampanye tersebut.

Data dari Lloyd’s List Intelligence mencatat bahwa jumlah kapal yang melintasi Selat Bab al-Mandab jalur sempit di ujung selatan Laut Merah menuju Teluk Aden turun dari 43 kapal pada 1 Juli menjadi 32 kapal pada 9 Juli.

Situasi keamanan yang memburuk juga mendorong sejumlah kapal untuk menyiarkan pesan peringatan melalui sistem pelacakan maritim. Beberapa menyatakan bahwa awak kapal dan manajemennya berasal dari Tiongkok atau memiliki pengawal bersenjata. Satu kapal bahkan menyatakan secara eksplisit bahwa mereka “tidak memiliki keterkaitan dengan Israel.” (Bahry)

Sumber: Alarabiya

Al-Qassam Lakukan Penyergapan Berani di Khan Yunis, Bunuh Tentara Israel dan Sita Senjatanya

GAZA (jurnalislam.com)– Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, pada Rabu (9/7/2025) mengumumkan bahwa para pejuangnya melancarkan penyergapan terhadap pasukan dan kendaraan militer Israel di kawasan timur Khan Younis, Jalur Gaza selatan.

Dalam pernyataan yang diunggah di kanal Telegram resmi, Al-Qassam menyatakan para pejuangnya menargetkan konsentrasi pasukan Israel di daerah Abasan al-Kabira dengan meluncurkan rudal anti-tank Al-Yassin 105 ke arah tank Merkava dan kendaraan pengangkut personel lapis baja. Serangan juga menyasar dua ekskavator militer Israel.

Setelah serangan rudal, terjadi bentrokan antara pejuang Al-Qassam dan pasukan Israel. Menurut kelompok tersebut, para pejuang sempat berusaha menangkap seorang tentara Israel dalam pertempuran jarak dekat, namun gagal akibat kondisi medan. Tentara tersebut akhirnya dilaporkan tewas dan senjatanya disita.

Al-Qassam juga mengklaim bahwa pasukannya mengamati helikopter Israel melakukan pendaratan di lokasi untuk mengevakuasi korban.

Seorang komandan Al-Qassam kepada Al Jazeera mengatakan bahwa meskipun upaya penculikan tidak berhasil, mereka akan terus melakukan operasi serupa. “Para pejuang kami siaga di zona pertempuran dan titik-titik penyergapan untuk menimbulkan kerugian besar pada musuh,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa operasi yang dilakukan baru-baru ini telah mencoreng citra militer Israel dan menyeret mereka “ke dalam lumpur Gaza.”

Pernyataan ini muncul sehari setelah juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, memperingatkan bahwa perlawanan akan terus menimbulkan kerugian harian bagi pasukan Israel, dari utara hingga selatan Jalur Gaza. Ia juga menyinggung potensi operasi penculikan yang berhasil dalam waktu dekat.

Abu Ubaidah turut menyindir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang saat ini menjadi subjek penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan menyebut bahwa mempertahankan pasukan di Jalur Gaza merupakan “kesalahan besar.”

𝗜𝗗𝗙 𝗞𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗨𝗽𝗮𝘆𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗰𝘂𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻

Di sisi lain, militer Israel (IDF) mengonfirmasi bahwa seorang tentara mereka tewas dalam insiden penyergapan oleh Hamas di Khan Younis. Tentara yang tewas diidentifikasi sebagai Sersan Mayor (Purn.) Abraham Azulay, 25 tahun, operator alat berat dari unit teknik tempur Komando Selatan, yang berasal dari permukiman Yitzhar di Tepi Barat.

Menurut keterangan resmi IDF, sejumlah pria bersenjata Hamas muncul dari sebuah terowongan dan menyerang pasukan Israel di Khan Younis. Dalam serangan tersebut, Azulay yang sedang mengoperasikan ekskavator diserang dan berusaha melawan sebelum akhirnya ditembak mati.

Militer menyebut, kelompok bersenjata Hamas berusaha membawa lari jenazah Azulay, namun upaya tersebut digagalkan oleh pasukan Israel yang berada di lokasi.

Sementara itu, surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa sedikitnya 39 tentara dan perwira Israel telah tewas sejak Israel melanjutkan operasi militer di Jalur Gaza pada 18 Maret 2025, usai penarikan dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang dicapai pada Januari lalu. (Bahry)

Sumber: PC, TOI

Sound Horeg Dinilai Lebih Banyak Mudarat, MUI Jatim Masih Kaji Fatwa

SURABAYA (jurnalislam.com)– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menggelar rapat khusus pada Rabu, (9/7/2025), di Kantor MUI Jatim, Surabaya, guna membahas fenomena sound horeg yang tengah menuai sorotan publik akibat keresahan yang ditimbulkan di berbagai wilayah.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, mulai dari dokter spesialis Telinga Hidung Tenggorokan (THT), perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, unsur kepolisian, tokoh masyarakat yang terdampak langsung, hingga Paguyuban Sound Horeg Jatim. Turut hadir pula Ketua, Sekretaris, dan pengurus Komisi Fatwa MUI Jatim sebagai pihak yang bertanggung jawab merumuskan keputusan keagamaan atas persoalan ini.

Dr. M. Hasan Ubaidillah, M.Si., Sekretaris MUI Jatim, dalam pengantarnya menyatakan bahwa pihaknya hingga kini belum mengeluarkan fatwa resmi terkait sound horeg.

“Kami masih dalam proses mengumpulkan data lapangan dan mendengarkan berbagai perspektif. Termasuk dari paguyuban sound horeg sendiri, masyarakat terdampak, dan pihak-pihak yang memiliki otoritas kesehatan dan hukum,” ungkap Dr. Hasan.

Ia menegaskan bahwa MUI Jatim tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan hukum terhadap fenomena sosial ini.

“Kami memahami ini bukan persoalan satu dua orang. Fenomena sound horeg telah menjadi gejala sosial yang berdampak luas, sehingga pendekatannya harus komprehensif dan objektif,” jelasnya.

Terkait arah sementara kajian yang sedang dilakukan, Dr. Hasan menyebut bahwa kesimpulan awal dari Komisi Fatwa menunjukkan bahwa praktik sound horeg cenderung lebih banyak menimbulkan mudarat dibandingkan manfaat.

“Kalau tujuannya hanya hura-hura, menimbulkan kebisingan, dan mengganggu kenyamanan warga, jelas ini tidak bisa dibenarkan. Maka dari itu, pendapat awal dari Komisi Fatwa menyatakan bahwa praktik tersebut lebih banyak mudaratnya,” tegasnya.

MUI Jatim menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kajian secara objektif dan menyeluruh sebelum memutuskan fatwa resmi yang akan disampaikan kepada publik.

Sumber: muijatim