Penulis: Arie Ristyan

Oleh: Alma Zayyana

Awal tahun 2026, belum genap 2 bulan Aurelie Moeremans menarik perhatian publik setelah mengungkapkan secara terbuka pengalaman masa lalunya menjadi korban child grooming melalui e-book yang disebarkan secara gratis. Aurelie merupakan seorang aktris dan penyanyi. ” Buku ini adalah kisah nyata tentang aku. Tentang bagaimana aku di grooming waktu umur 15 tahun oleh seseorang yang usianya hampir dua kali umur aku.” Imbuhnya melalui akun Instagram pribadinya. E-booknya yang berjudul Broken Strings menuai berbagai macam reaksi dari berbagai pihak. Pasalnya Child grooming merupakan sesuatu yang tabu bila terjadi di Indonesia.

Alih-alih bersih dari kasus kekerasan pada anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan korban pelanggaran hak anak mencapai 2063 anak sepanjang 2025, baik kekerasan secara fisik, psikis dan seksual. Ironisnya dari ribuan kasus tersebut, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menjadi sektor dengan aduan tertinggi. Hal tersebut mencerminkan rapuhnya sistem pengasuhan di tingkat keluarga. Dikutip dari REPUBLIKA, CO.ID

Definisi Child grooming sendiri merupakan proses membangun relasi dengan seseorang anak agar terlibat dalam aktivitas seksual dengan cara memikat, memanipulasi atau menghasut anak, baik secara langsung maupun internet. Seiring berjalannya waktu sang anak akan menyadari bahwa dirinya telah dieksploitasi dan dimanupulasi, tidak ada kaitannya dengan cinta.

Ayah dari seorang Aurelie Moeremans sempat melaporkan tindak kekerasan yang dialami putri tercintanya pada lembaga perlindungan anak, namun tak bersambut. Aurelie sebagai penyintas child grooming, juga mengaku menyesal telah bersuara kala melapor di umurnya yang masih remaja. Media massa yang terbit di situ-situs online menarasikan muatan-muatan yang berbau sensasional, ketimbang memahami latar belakang dan dampak kekerasan yang dialaminya. Dengan demikian spek up yang diyakini mampu membuatnya bernapas kembali justru menjadi bumerang bagi dirinya.

Tingginya angka korban kasus kekerasan anak dan child grooming sangat meresahkan. Negara selaku institusi pemangku kebijakan telah gagal melindungi anak. Kasus Aurelie membuktikan banyak kasus yang dialami anak-anak Indonesia namun tak kunjung selesai dan teratasi justru sering diabaikan. Lemahnya perlindungan negara tidak mampu ditangani dengan diubahnya regulasi, melainkan pengubahan secara sistematis yang dilakukan negara. Pasalnya akar masalah kasus kekerasan anak dan child grooming ada pada paradigma sistem yang tengah kita emban yakni sekularisme dan liberalisme.

Sistem tersebut mempengaruhi sistem kebijakan negara dalam mengatur masyarakat serta mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Kerusakan alam di tanah Sumatera, lemahnya ekonomi Indonesia, tingginya angka pengangguran, serta maraknya kasus-kasus tindak pidana merupakan hasil konkret yang sudah seharusnya kita renungkan. Masyarakat Indonesia dengan jumlah mayoritas muslim tidak boleh ditelantarkan dan didzalimi. Islam amat sangat memuliakan kaum muslim, tidak akan membiarkan kejahatan merajalela.

Islam bukan hanya sekedar agama, melainkan sebuah institusi yang memberikan solusi hukum yang jelas dan tegas. Negara Islam akan memberikan perlindungan keamanan bagi anak, menghukum pelaku kekerasan berdasarkan aturan yang telah Allah tetapkan. Hukuman yang Islam berikan bersifat menjerakan sehingga pelaku maupun pihak lain enggan melakukan kegiatan serupa.

Islam tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan butuh orang-orang yang merelakan jiwa dan raganya untuk berjuang mendirikannya. Dakwah yakni menyebarluaskan pemahaman Islam secara hakikilah yang harus kita tempuh. Mengubah paradigma sekulerisme dan liberalisme yang ada di benak masyarakat menjadi paradigma Islam. Dengan dorongan masyarakat luas kita mampu mengubah sistem sekuler menjadi sistem Islam. Wallahu alam bish showab

Oleh : Siti Rima Sarinah

Kemiskinan yang menimpa rakyat merupakan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan pokok akibat faktor ekonomi. Kemiskinan yang melanda sebuah negara yang mengakibatkan rakyatnya mengalami kemiskinan struktural, diakibatkan kesalahan sistem yang melandasi lahirnya berbagai kebijakan dan aturan yang diberlakukan. Meningkat biaya pendidikan, kesehatan dan biaya hidup lainnya, seiringnya dengan minimnya lapangan pekerjaan dan masifnya gelombang PHK yang terus terjadi hingga hari ini mengakibatkan rakyat kesulitan mendapatkan sumber mata pencaharian baru.

Hidup dalam kondisi serba kekurangan bukanlah kondisi yang diharapkan. Berupaya sekuat tenaga untuk meraih kehidupan layak pun sudah diperjuangkan, namun kata layak dan sejahtera semakin jauh dari kehidupan rakyat. Akibat kemiskinan inilah banyak anak yang harus mengalami putus sekolah, dan harus bekerja untuk perekonomian keluarga diusia mereka yang masih sangat belia. Bisa mengenyam pendidikan hingga di bangku kuliah pun menjadi cita-cita mereka yang harus pupus akibat kemiskinan yang melanda kehidupan rakyat di negeri Zamrud Khatulistiwa.

Dikutip dari cna.id, 23/01/2026, terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss yang menyatakan temuan survei yang menempatkan rakyat Indonesia sebagai negara yang paling berkembang di dunia dan paling bahagia walaupun hidup dalam kemiskinan. Ada yang menarik dari pernyataan Sang Presiden, tentang definisi bahagia dan miskin yang merupakan dua kondisi yang sangat bertolak belakang. Dan memunculkan pertanyaan besar benarkah rakyat bahagia di tengah kemiskinan struktural yang melanda kehidupan mereka?

Kemiskinan Yang Memprihatinkan

Sungguh ironis, Indonesia adalah negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah ruah dari sabang hingga merauke. Seharusnya kekayaan alam ini mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran terwujud nyata dalam kehidupan rakyatnya. Namun sayangnya, tak sedikit pun kekayaan alam yang notabene milik rakyat bisa dirasakan oleh rakyat. Mereka harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya, merupakan hajat hidup rakyat yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya.

Rakyat akan bisa sekolah dan mendapatkan pelayanan kesehatan jika mereka bisa membayar, karena tidak ada yang gratis untuk memperoleh semua akses dan pelayanan hajat hidup tersebut. Rakyat pun diwajibkan untuk membayar berbagai pungutan pajak, tanpa melihat kondisi perekonomian yang sudah sangat sulit. Tatkala rakyat berjuang keras untuk mengolah lahan dengan harapan hasil panen yang akan didapatkan bisa menopang perekonomian keluarga. Tanpa rasa bersalah, pemerintah membuka keran impor sehingga produk dari luar dengan mudah masuk membuat hasil panen tak laku di pasaran.

Pada akhirnya kondisi ini menyulitkan rakyat untuk keluar dari jeratan kemiskinan akibat sistem yang diberlakukan tak satu pun pro pada kepentingan rakyat. Dan sangat terlihat jelas kebijakan negara menguntungkan pihak yang mana, yang jelas rakyat menjadi pihak yang sangat dirugikan. Hal ini membuktikan kemiskinan yang memprihatinkan ini akibat sistem dan abainya peran negara terhadap tanggung jawab yang diberikan rakyat kepadanya.

Akibat Kapitalisme

Kemiskinan struktural yang dialami oleh rakyat diakibatkan oleh sistem kapitalisme yang menjadi asas lahirnya kebijakan dan aturan yang diterapkan di negeri ini. Kekayaan alam milik rakyat yang seharusnya dikelola oleh negara yang hasilkan dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat, justru diberikan hak pengelolaannya kepada swasta/asing. Sehingga mereka yang menjadi pihak yang mendapatkan keuntungan dari pengelolaan tersebut. Sedangkan rakyat tidak mendapatkan apa-apa, selain kemiskinan akibat kebijakan yang diterapkan oleh penguasa dan pengusaha.

Sistem yang menjadikan materi sebagai tujuan satu-satunya ini telah menihilkan peran negara sebagai pelayan dan pengurus rakyat. Dan mengalihkan peran negara kepada pengusaha dan mereka menjadikan hajat hidup rakyat sebagai ajang bisnis yang sangat menguntungkan. Kondisi inilah yang membuat rakyat masuk dalam kubangan kemiskinan struktural yang sangat dalam.

Rakyat Bahagia = Sejahtera

Mengukur kebahagiaan rakyat tidaklah bisa dilihat dari hasil survei, melainkan harus jelas dalam mendefiniskan kebahagiaan itu sendiri. Rakyat adalah pihak yang diurusi dan dilayani semua kepentingan serta hajat hidupnya. Ibarat seorang ibu yang senantiasa hadir untuk menjaga dan melindungi serta memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh anaknya. Tanpa pamrih ataupun mengharap imbalan apa pun atas periayahan yang diberikan kepada anaknya.

Potret seorang ibu inilah yang seharusnya dilakukan oleh negara. Karena negara adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menunaikan tugasnya kepada rakyat. Sehingga mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran merupakan salah satu tugas negara. Keberadaan negara harus senantiasa hadir sebagai garda terdepan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi oleh rakyat.

Kehadirannya ditengah rakyat karena dorongan sikap tanggung jawab dan amanah yang diembannya kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga penguasa akan sangat berhati-hati agar tidak melalaikan tugasnya yang membuat raknyat menderita.

Oleh karena itu, rakyat sangat membutuhkan hadirnya sebuah negara dan seorang pemimpin yang peduli dan peka terhadap setiap urusan rakyat. Potret kepemimpinan dalam Islam seharusnya menjadi teladan dan panutan bagi penguasa hari ini. Karena sejarah telah membuktikan keberadaan penguasa dalam sejarah kepemimpinan Islam mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuranan hingga ratusan tahun lamanya.

Negara berlandaskan syariat Islam tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk mengelola kekayaan alam milik rakyat. Negaralah yang mengelola secara langsung yang hasilnya dikembalikan untuk memberikan pendidikan, kesehatan, keamanan dan hajat hidup lainnya secara gratis, adil dan merata untuk setiap individu rakyat. Pelayanan negara seperti inilah yang membuat rakyat mendapatkan kebahagiaan hakiki, karena mereka diurus dan diatur oleh sistem dan pemimpin yang amanah dengan sistem kehidupan yang terbaik. Wallahua’lam

Oleh: Fauziya

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter, spiritualitas, dan arah moral generasi muda. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebuah ironi yang cukup serius yaitu masih ditemukannya guru PAI yang belum menguasai baca Al-Qur’an secara baik dan benar.

Kondisi ini tentu bukan sekadar persoalan individu, melainkan cerminan persoalan sistemik yang tak lepas dari dinamika kebijakan dan keputusan politik di sektor pendidikan.

Al-Qur’an adalah sumber utama ajaran Islam dan fondasi pendidikan agama. Ketika guru PAI tidak memiliki kompetensi baca Al-Qur’an yang memadai, maka proses pembelajaran kehilangan ruhnya. Guru berisiko hanya menyampaikan teori agama tanpa keteladanan praktis. Padahal, penguasaan Al-Qur’an bukan hanya keterampilan teknis, melainkan bentuk penghormatan terhadap wahyu dan pintu utama untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sudut pandang politik pendidikan, minimnya penguasaan baca Al-Qur’an di kalangan guru PAI tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan negara yang sekuler yang menempatkan pendidikan agama hanya sebagai pelengkap, bukan fondasi. Dalam praktiknya, kebijakan pendidikan nasional lebih menekankan pada capaian administratif, angka kelulusan, dan kompetensi yang bersifat formalistik. Akibatnya, aspek substansial seperti kualitas bacaan Al-Qur’an guru PAI sering kali luput dari perhatian serius.

Proses rekrutmen dan sertifikasi guru juga menunjukkan problem serupa. Standar kelulusan lebih menekankan kelengkapan berkas, linearitas ijazah, dan pemenuhan jam mengajar, sementara kemampuan baca Al-Qur’an sering tidak dijadikan syarat utama yang ketat dan terukur. Ini menunjukkan adanya kompromi kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik secara cepat, alih-alih menjamin kualitas keislaman guru PAI secara mendalam.

Selain itu, kebijakan pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI masih bersifat seremonial dan jangka pendek. Program peningkatan kompetensi lebih banyak diarahkan pada kurikulum, administrasi pembelajaran, dan penggunaan teknologi, sementara pelatihan tahsin dan pendalaman Al-Qur’an kerap dipinggirkan. Hal ini mencerminkan pilihan politik anggaran yang belum sepenuhnya berpihak pada penguatan substansi pendidikan agama.

Di sisi lain, sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan menjadikan Al Qur’an hanya dipandang sebagai sebuah kitab suci agama semata bukan petunjuk hidup dan asas yang mendasari berjalannya sebuah negara. Padahal, retorika tentang pentingnya moral dan karakter Islam yang dibangun dari Al Qur’an kerap digaungkan, namun tidak diikuti dengan kebijakan konkret yang serius dalam peningkatan kualitas guru PAI. Akibatnya, pendidikan Al-Qur’an berhenti pada slogan, bukan transformasi nyata.

Dampak dari kondisi ini sangat luas. Guru PAI yang minim interaksi dengan Al-Qur’an akan kesulitan menanamkan nilai-nilai Qur’ani secara hidup dan kontekstual. Pendidikan agama berpotensi tereduksi menjadi hafalan dan ritual formal, tanpa daya ubah terhadap perilaku dan akhlak peserta didik. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada krisis keteladanan dan melemahnya internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial.
Karena itu, pembenahan harus dimulai dari keberanian politik untuk menempatkan Al-Qur’an sebagai pusat kompetensi guru PAI.

Pemerintah seharusnya menetapkan standar nasional kemampuan baca Al-Qur’an yang jelas, objektif, dan terukur bagi guru PAI, disertai dengan pembinaan berkelanjutan. Anggaran pendidikan agama yang telah diamanahkan seharusnya diarahkan tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada penguatan kompetensi agama dan keilmuan. Di sisi lain, guru PAI juga dituntut harus memiliki kesadaran kritis dan komitmen personal dalam meningkatkan kualitas diri.

Namun, upaya individual ini pastinya tidak akan optimal tanpa dukungan kebijakan yang adil dan visioner dari penguasa. Pendidikan Islam yang kuat hanya akan lahir dari sinergi antara integritas guru dan keberpihakan politik pendidikan pada aturan Islam.

Menguasai Al-Qur’an bagi guru PAI bukan sekadar tuntutan profesional, melainkan amanah keilmuan dan tanggung jawab moral. Selama kebijakan pendidikan masih meminggirkan substansi dan lebih mengutamakan formalitas, ironi ini akan terus berulang. Sudah saatnya pendidikan Islam, melalui penguatan Al-Qur’an, ditempatkan kembali sebagai pilar utama pembangunan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Tentunya pendidikan Islam yang kuat ini hanya akan berjalan dengan ditopang oleh sistem yang juga kuat, yang tiada lain adalah sistem Islam.